;

Merger dan Akuisisi Marak

R Hayuningtyas Putinda 19 Apr 2020 Kontan, 17 April 2020

Virus korona (Covid-19) tak menghambat rencana merger dan akuisisi (M&A). Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menjanjikan akan mempermudah selama masa pandemik ini dan telah memberikan pelonggaran untuk pelaporan aksi korporasi tersebut, salah satunya, laporan terkait M&A bisa disampaikan setelah periode kebijakan bekerja dari rumah (work from home) berakhir. Hal ini juga berlaku untuk perpindahan aset produktif. Pelonggaran ini merujuk pada keterangan tertulis di situs KPPU dan juga seperti dilansir Salah satu staf Humas KPPU ketika dihubungi KONTAN, Rabu (15/4) yang mengatakan, penyampaian pemberitahuan M&A lebih lanjut akan dijelaskan pada situs dan media sosial KPPU. Meski demikian, sejauh ini KPPU belum membuat kebijakan baru.

Komisi mencatat, pemberitahuan M&A pada tahun ini cukup marak. Hingga 15 April 2020, sudah ada 66 pemberitahuan rencana M&A sedangkan pada tahun lalu hanya 38 perusahaan. Bahkan, pemberitahuan akuisisi tersebut melibatkan perusahaan besar antara lain: 1) PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) mengakuisisi Moka Technology Solutions Pte Ltd.; 2) PT Bio Farma mencaplok PT Indofarma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk; 3) Marubeni Corporation mengambil alih operator bengkel merek 1 Station, PT Bquik Otomotif Indonesia; 4) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), anak usaha Grup Indofood menjajaki akuisisi Pinehill Company Limited atau Grup Pinehill ( produsen mi instan sekaligus pemegang lisensi Indomie di Arab Saudi, Turki dan Afrika ); dan 5) Akuisisi saham PT Link Net Tbk (LINK) oleh PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV).


Waspada, Beban Keuangan BUMN Tambang Menjulang

R Hayuningtyas Putinda 19 Apr 2020 Kontan, 17 April 2020

Holding BUMN Pertambangan, Mind Id alias Inalum, mesti mewaspadai prospek bisnis dan kondisi keuangan anak usahanya di tengah wabah korona (Covid-19) dan kelesuan ekonomi, Lembaga pemeringkat global, Moody's Investors Service menurunkan outlook Inalum menjadi negatif dari sebelumnya stabil, hal ini dikarenakan pelemahan operasional bisnis kinerja beberapa anak usahanya seperti PT Timbah Tbk (TINS) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), yang terutama dipicu kontraksi margin di tengah kelesuan harga komoditas. Meski begitu, hal ini tidak mengubah peringkat Inalum dan obligasi seniornya, yakni tetap Baa2.

Meski demikian, manajemen Mind Id meyakinkan bahwa kondisi kas holding tetap kuat di tengah tekanan pasar dan harga komoditas. Corporate Secretary Mind Id Rendi A. Witoelar mengatakan, posisi kas holding lebih dari Rp 20 triliun. "Akses ke perbankan dan bond market juga masih bagus," kata dia, kemarin, yang meyakini anak usaha Mind Id mampu mengelola utang dengan baik. Senada dengan ini, Sekretaris Perusahaan TINS, Abdullah Umar juga optimistis mampu mengelola utang "Kami sudah menurunkan utang bank saat ini menjadi sekitar Rp 6,5 triliun," ungkapnya.

Pertamina-PLN Terbebani Utang Valas

R Hayuningtyas Putinda 19 Apr 2020 Republika, 17 April 2020

Beban utang valas dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), berpotensi membuat kantong perusahaan jebol dikarenakan anjloknya nilai tukar rupiah atas dolar AS. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, saat ini penjualan BBM Pertamina turun sangat dalam hingga 34,6 persen secara nasional dan merupakan penurunan penjualan paling rendah dalam sejarah Pertamina. Nicke menjelaskan, ada dua skenario yang dibuat perusahaan sesuai arahan pemerintah. Pertama, skenario berat dengan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) 38 dolar AS per barel dan yang kedua, skenario sangat berat ICP diasumsikan turun ke 31 dolar AS per barel.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengakui, mayoritas utang yang dimiliki oleh PLN saat ini berbentuk valas. Zulkifli menjelaskan, adanya kebutuhan dana untuk investasi yang tidak sedikit sementara ruang pinjaman yang di sediakan oleh perbankan nasional hanya maksimal Rp 140 triliun, membuat PLN harus meminjam dari bank di luar domestik. Zulkifli menyebutkan, setiap pelemahan senilai Rp 1.000 per dolar AS, biaya yang ditanggung PLN bisa meningkat Rp 9 triliun.

Kinerja Industri dalam Negeri Melemah

R Hayuningtyas Putinda 19 Apr 2020 Tempo, 16 April 2020

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto ,mengatakan berdasarkan catatan pihakanya, neraca perdagangan selama periode Januari-Maret 2020 surplus sebesar US$ 2,62 miliar dengan nilai ekspor US$ 41,79 miliar dan impor US$ 39,17 miliar atau lebih baik dibanding periode sama tahun lalu. Namun menurutnya, komposisi impor sepanjang triwulan pertama perlu menjadi perhatian dimana Impor barang konsumsi naik berkebalikan dengan turunnya impor bahan baku dan barang modal yang akan berpengaruh pada pergerakan sektor industri perdagangan dan juga pembentukan modal tetap bruto atau investasi.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani ditempat terpisah juga mengatakan hal yang senada, menurut keduanya surplus neraca perdagangan dipicu oleh penurunan impor yang lebih besar dari penurunan ekspor dimana sebagian besar impor bahan baku dan barang modal didominasi dari Cina. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan arus barang dari negara itu dan beberapa negara utama terhambat sehingga menyebabkan impor Indonesia turun. Keduanya menjelaskan mengingat impor didominasi oleh bahan baku dan barang modal yang sangat dibutuhkan industri, penurunan impor ini dikhawatirkan justru akan menurunkan kinerja ekspor beberapa bulan ke depan, bahkan dapat mengancam eksistensi dan pertumbuhan industri dalam negeri dan berdampak terutama ke ekspor produk manufaktur

Shinta menambahkan, Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan ekspor komoditas mentah sebagai penghasilan karena agregat permintaan dunia juga turun drastic kecuali bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan. Berdasarkan data Riset IHS Markit, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia menurun, sehingga menurut Faisal yang perlu dikhawatirkan adalah tekanan kondisi ekonomi dalam negeri akan menekan manufaktur.

Angin Segar untuk Industri

R Hayuningtyas Putinda 17 Apr 2020 Republika, 16 April 2020

Kementerian ESDM terbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Harga Gas Khusus Industri sebesar enam dolar AS per million British thermal unit (MMBTU). Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan, perseroan akan melakukan penyesuaian harga jual gas bumi kepada pelanggan industri yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM. PGN siap untuk mengemban tugas sebagai mitra pemerintah ke depan dalam mengembangkan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi nasional.

Direktur Komersial PGN Dilo Seno Widagdo mengatakan, penerapan lockdown sejumlah negara turut memengaruhi keberlanjutan sektor industri sebagai salah satu pelanggan PGN. Masa puncak penurunan konsumsi gas hampir menyentuh 10% karena Covid-19 bakal terjadi pada Juni-Juli 2020. Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengaku penurunan harga gas akan mendorong penghematan biaya produksi perusahaan sampai 10 persen dan meningkatkan daya saing ekspor. Head of Corporate Communication Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan penurunan harga gas berpengaruh pada biaya produksi perusahaan dalam memproduksi pupuk urea dan mengurangi beban subsidi pemerintah. Wijaya berharap perbaikan kurs juga bisa membantu perusahaan lebih efisien.


Prospek Pertumbuhan Ekonomi 2021 - Pemulihan Harus Tepat Sasaran

R Hayuningtyas Putinda 16 Apr 2020 Bisnis Indonesia, 15 April 2020

Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup optimistis pada tahun depan, yakni sekitar 4,5%–5,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penetapan angka pertumbuhan itu sejalan dengan optimisme pemulihan ekonomi nasional pada pengujung tahun ini. Sri Mulyani mengakui tekanan pertumbuhan ekonomi akan terjadi pada kuartal II dan III/2020. Sementara itu, akselerasi akan terjadi pada akhir 2020 atau kuartal IV/2020 dan pada 2021 dengan catatan masih banyak tekanan ekonomi.

Pemerintah berusaha mendisiplinkan anggaran dengan memfokuskan belanja pada sektor yang menjadi prioritas pada tahun depan, yakni sektor kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, transfer ke daerah dan dana desa, serta transformasi ekonomi.

Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 hanya akan tumbuh 2,3% karena penurunan ekonomi global akibat pandemi. Namun Perry optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali meningkat pada 2021.

Menurut ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah untuk tahun depan cukup realistis. Keputusan pemerintah yang berfokus pada penanganan sektor kesehatan dan bantuan sosial cukup tepat, dan yang tak kalah penting adalah mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat terdampak.

Yusuf menilai target defisit yang ditetapkan sebesar 3% - 4% pada tahun depan cukup ambisius. Pasalnya, kebutuhan belanja masih sangat besar untuk proses recovery ekonomi. Di sisi lain, pemerintah juga masih belum memaksimalkan penerimaan pajak karena dunia usaha masih melakukan konsolidasi setelah pandemi.


Kasus Korupsi Asuransi Jiwasraya - Kejagung Bakal Ladeni Gugatan Benny Tjokro

R Hayuningtyas Putinda 16 Apr 2020 Bisnis Indonesia, 15 April 2020

Tersangka kasus dugaan korupsi penempatan dana investasi milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro mengajukan gugatan perdata terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), I Nyoman Wara auditor di BPK, dan Ali Mukartono dari Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait dengan hasil audit BPK yang menyebut ada kerugian negara yang nilainya mencapai lebih dari Rp10 triliun atas perkara pembobolan PT Asuransi Jiwasraya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan pihak Kejagung belum menerima jadwal sidang dan materi yang digugat oleh tersangka, namun pihaknya sudah siap melawan gugatan perdata yang dilayangkan tersangka Benny Tjokro. Benny meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan hasil audit BPK tersebut.

Dalam kasus korupsi ini, Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka, dan menargetkan dapat melimpahkan tahap pertama berkas tiga orang tersangka, salah satunya Benny Tjokro untuk segera diadili pada April 2020.

Kebijakan Moneter Longgar Dilanjutkan

R Hayuningtyas Putinda 16 Apr 2020 Kontan, 15 April 2020

Ruang pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) masih ada, meskipun terbatas. BI bisa memanfaatkan ini pada masa memulihkan ekonomi domestik setelah tertekan pandemi Cowd-19, hal ini disampaikan Perry Warjiyo, Gubernur BI, Selasa (14/4). Selain meningkatkan tripple intervention, Bl juga akan meningkatkan quantitative easing dan menaikkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yang berlaku 1 Mei 2020.

"Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih relatif tinggi, meskipun Bl tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga karena inflasi rendah dan perlu mendorong pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan quantitative easing akan lebih cepat bekerja dan mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya ke sektor nil Tanah Air. Namun Josua melihat bahwa setelah pandemi. Covid-19 berakhir, BI berpeluang untuk memangkas suku bunga kebijakan.

Kebijakan BI mendapat respon baik dan pasar keuangan. Nilai tukar rupiah tercatat kembali menguat. Pada Selasa kurs rupiah terhadap dollar AS di level Rp 15.722 atau menguat 3,2% ketimbang pekan lalu Rp 16.241/dollar AS

Tambahan Insentif Pajak ke 11 Sektor Usaha

R Hayuningtyas Putinda 16 Apr 2020 Kontan, 15 April 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tekanan perekonomian akibat Covid-19 menimbulkan persoalan sosial, utamanya kemiskinan dan pengangguran. Ia menambahkan dalam skenario terberat jumlah penduduk miskin akan bertambah 378 juta orang dan pengangguran bakal naik 52 juta orang.

Untuk itu dirinya dan Menko Perekonomian sudah memutuskan untuk menambah 11 sektor usaha yang bisa menerima insentif pajak. Sektor usaha ini berbeda dengan yang telah mendapatkan fasilitas pada paket insentif sebelumnya. Tujuan insentif pajak untuk memperkuat tingkat ketahanan korporasi di tengah tekanan pandemi Covid-19, demikian disampaikan Menkeu usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Selasa (14/4)

Ia menambahkan, selain itu para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) juga akan mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dan bantuan lain juga disiapkan berupa dana desa hingga dana dari kementerian dan lembaga (K/L) yang akan disalurkan dalam bentuk proyek-proyek padat karya.

Korona Memangkas Setoran Dividen BUMN

R Hayuningtyas Putinda 16 Apr 2020 Kontan, 13 April 2020

JAKARTA, Wabah virus corona (Covid-19) berimbas pada sejumlah sektor usaha di dalam negeri termasuk badan usaha milik negara (BUMN) yang mengakibatkan, setoran dividen BUMN ke APBN tahun ini diperkirakan meleset. Outlook dividen BUMN Sepanjang 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp 43,8 triliun susut Rp 5.2 triliun dari target awal Rp 49 triliun sebagaimana dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4) lalu. 

Sebelumnya dalam raker antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Komisi VI DPR Jumat (3/4) juga memproyeksikan dividen BUMN baru akan kembali stabil pada tahun 2022 mendatang. Erick menyebut, situasi yang terjadi dampak dari Covid-19 diantaranya: 1 ). Peningkatan Non Performing Loan (NPL) pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terutama pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); 2) Cash flow Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina juga terganggu akibat melemahnya nilai tukar rupiah; 3) Pendapatan BUMN sektor pariwisata dan transportasi mengalami penurunan imbas penurunan permintaan (demand), misalnya, PT Angkasa Pura Nasional Indonesia, PT Garuda indonesia Tbk, PT KAI, PT Pelabuhan Indonesia, sampai PT Pelayaran

Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manlet mengatakan, apabila melihat dari setoran dividen BUMN tahun lalu, BUMN yang menyumbang dividen terbesar adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan menurutnya kinerjanya tidak akan terganggu, bahkan dengan adanya kebijakan work from home (WFH) traffic data pengguna Telkom akan meningkat dan berdampak pada nalknya laba perusahaan, Ia menambahkan menurutnya beberapa kinerja Bank BUMN juga relatif masih baik sehingga seharusnya masih bisa menopang laba contohnya BUMN sektor kesehatan. 

Pilihan Editor