Pemerintah kembali memperluas sektor usaha yang mendapatkan insentif perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Menkeu menyampaikan, dalam revisi PMK nanti akan ditetapkan sebanyak 18 sektor usaha yang mencakup 749 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang akan mendapatkan insentif perpajakan. Insentif ini juga menyentuh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang pajaknya akan ditanggung pemerintah selama enam bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, insentif pajak tersebut akan diperluas, antara lain kepada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Sektor informasi dan komunikasi serta sektor industri pariwisata juga termasuk dalam kandidat penerima insentif tersebut. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, sampai Selasa (21/4), sudah lebih dari 9.000 badan usaha yang mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan. 

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, sejak PMK 23/2020 resmi diundangkan pada akhir Maret, hanya 9.610 permohonan yang mendapatkan persetujuan dan sisanya ditolak. Suryo mengatakan, pengajuan permohonan dilakukan secara daring melalui situs resmi DJP.  Research Coordinator DDTC Fiscal Research Denny Vissaro mengatakan, aktivitas ekonomi para pelaku usaha banyak yang terhambat akibat keterbatasan mobilitas, baik dalam negeri maupun antarnegara menyebabkan penerimaan pajak tahun ini, yang hanya akan mencapai Rp 1.218,3 tri liun sampai Rp 1.223,2 triliun. Meski demikian, Denny menambahkan, PPN dan PPh Pasal 21 untuk pekerja diperkirakan berpotensi masih dapat menjadi andalan, dengan syarat Pemerintah mampu mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Nilai tukar rupiah dalam tren menguat selama dua pekan terakhir dan berada di posisi Rp 15.567 per dollar AS pada Rabu (22/4/2020) berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau Jisdor. Tren penguatan nilai tukar ini melegakan karena sejak awal Maret 2020 hingga pekan pertama April 2020 rupiah terjerembab begitu dalam. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada Maret 2020, investor asing melepas SBN Rp 112,74 triliun. Kondisi ini mengakibatkan permintaan dollar AS di pasar keuangan Indonesia meningkat tajam sehingga nilai tukar dollar AS terhadap rupiah melonjak signifikan. Nilai tukar yang pada 4 Maret masih Rp 14.171 per dollar AS, sempat menyentuh Rp 16.741 per dollar AS pada 2 April 2020.

Untuk mencegah pelemahan lebih dalam, Bank Indonesia mengintervensi valuta asing senilai 7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 112 triliun selama Maret 2020. Tentu tidak hanya rupiah yang terpuruk. Berdasarkan konsensus investor global, risiko investasi di negara-negara berkembang meningkat sehingga investor asing ramai-ramai melepas portofolio investasi mereka di negara berkembang dan memindahkannya ke aset-aset safe-haven di AS yang dianggap lebih aman meski tidak menguntungkan dibandingkan dengan Indonesia yang imbal hasil surat utangnya relatif tinggi.

Di sisi lain, akibat pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan utang yang sangat besar untuk menutup defisit fiskal yang melebar. Tidak semua utang bisa dipenuhi dari dalam negeri sehingga pemerintah membutuhkan dana dari luar negeri. Maka, investor asing harus ditarik kembali untuk masuk ke pasar domestik. Pemerintah tak punya pilihan selain menawarkan obligasi dengan imbal hasil yang diinginkan investor asing.

Untuk itu pada 7 April 2020 Pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi global senilai total 4,3 miliar dollar AS atau setara Rp 70 triliun dengan imbal hasil yang relatif lebih tinggi. Surat utang global yang diterbitkan terdiri atas tiga tenor, yakni 10,5 tahun, 30,5 tahun, dan 50 tahun. Untuk yang berjangka waktu 10,5 tahun, nilai yang dilepas 1,65 miliar dollar AS dengan imbal hasil 3,9 persen. Imbal hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil global bond 10 tahun RI pada Januari 2020 yang sebesar 2,88 persen. Dengan penyesuaian imbal hasil surat utang ini, rupiah perlahan-lahan mulai kembali menguat. Selama periode 13-20 April 2020, dana investor asing yang masuk ke SBN tercatat Rp 4,37 triliun.

Operator jalan tol menanggung kerugian besar akibat larangan mobilitas kendaraan umum dan pribadi antarkota atau mudik yang berlaku mulai hari ini. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah, mengatakan pendapatan operator jalan tol pada mudik Idul Fitri tahun ini bisa anjlok hingga 250 persen dibanding masa mudik tahun lalu. Kerugian itu, kata Piter, diperparah oleh volume lalu lintas harian yang sudah tergerus sejak masa awal darurat pandemi Covid-19 pada pertengahan bulan lalu. Awalnya larangan mudik hanya berlaku untuk aparat sipil negara, tentara, polisi, dan pegawai badan usaha milik negara.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengatakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjadi operator yang paling kehilangan potensi pendapatan karena posisinya sebagai pengelola utama sejumlah pintu tol keluar-masuk Jakarta dan sekitarnya. Head Regional Division Jasa Marga Metropolian Tollroad, Reza Febriano, tak memberikan tanggapan soal potensi penurunan pendapatan akibat larangan mudik. Tapi dia mengakui arus kendaraan menurun drastis sejak awal penetapan masa darurat Covid-19. Sedangkan, Presiden Direktur PT Lintas Marga Sedaya yang mengelola jalan tol Cikopo Palimanan, Firdaus Azis, mengatakan masih mengkaji dampak larangan mudik terhadap kinerja perusahaan.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk meredam penularan Covid-19 dinilai telah mengganggu distribusi pangan. Dengan teknologi, rantai distribusi bisa dipotong sehingga logistik jadi lebih efisien. Teknologi juga memungkinkan pelaku usaha di hulu menjangkau konsumen secara langsung melalui aplikasi berbasis ponsel. Sejumlah instansi, lembaga, dan usaha rintisan berupaya menempuh cara ini.  Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono menyatakan, Kementerian Pertanian tengah menjalankan program darurat yang berorientasi pada ketersediaan pangan selama pandemi Covid-19. Namun, upaya ini membutuhkan peran usaha rintisan di bidang pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam hal pemasaran dan distribusi. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi menambahkan, peran tersebut bisa menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha sektor pertanian. Direktur Mitra Tani Parahyangan, Sandi Octa Susila, mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kedai Sayur Indonesia menyiapkan sistem penyediaan pangan, pemberdayaan petani di Cianjur, Jawa Barat, serta mekanisme distribusi melalui aplikasi ponsel.

Beberapa pekan terakhir, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan sejumlah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (e-dagang) untuk terlibat dalam distribusi pangan. Momon menyebutkan, penyelenggara e-dagang dan usaha rintisan teknologi itu antara lain Lazada, Tokopedia, Grab Indonesia, dan Gojek. Usaha rintisan bidang pertanian, TaniHub Group, juga digandeng Kementerian Pertanian untuk menjaga pasokan pangan. Direktur TaniSupply, Sariyo, menyatakan, TaniHub Group diminta memperluas jangkauan hingga ke 34 provinsi. Saat ini, mayoritas wilayah operasional TaniHub berada di Pulau Jawa dan Bali. Menurut Sariyo, Tantangan yang dihadapi dalam distribusi antarpulau ialah ongkos logistik, utamanya lewat udara. Harga jasanya bisa sama dengan harga beli komoditas pangan di tingkat petani. 

Di tempat terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, penyerapan ikan dari nelayan dan pembudidaya akan ditingkatkan dengan memasukkan ikan sebagai paket bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 sekaligus menyikapi harga ikan yang anjlok di sejumlah wilayah akibat kendala distribusi. Selain itu pemasaran ikan secara digital akan ditingkatkan untuk mengatasi problem distribusi sebagaimana dinyatakan Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja bahwa pihaknya mendorong keterlibatan pelaku usaha pemasaran ikan daring serta mengoptimalkan pemanfaatan gudang-gudang pendingin.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, mengatakan di tengah kondisi darurat akibat wabah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhak memerintahkan bank untuk melakukan konsolidasi, tidak lagi sebatas imbauan. Ini tindak lanjut kewenangan OJK dalam melaksanakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Aturan itu menyatakan konsolidasi paksa dapat dilakukan berdasarkan penilaian OJK kepada indikator kesehatan dan permodalan bank. Ada dua kriteria yang menjadi acuan, yaitu bank yang dinilai OJK mengalami permasalahan keuangan sehingga mengganggu kelangsungan usaha dan bank yang pemegang saham pengendalinya tak memiliki kemampuan untuk melakukan penguatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, menegaskan kewenangan itu merupakan langkah pre-emptive, terlebih saat ini industri perbankan menghadapi kondisi penuh tantangan. Heru menambahkan, konsolidasi antar bank diyakini dapat meningkatkan daya saing dan memperbesar skala ekonomi bank tersebut.

Menurut Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani, di tengah maraknya permintaan restrukturisasi kredit, perbankan dihadapkan pada persoalan baru, yaitu kekuatan permodalan dan likuiditas. Menurut Aviliani, permintaan restrukturisasi masih akan melonjak dalam beberapa waktu ke depan sehingga likuiditas perbankan harus selalu dipastikan memadai agar tak kolaps. Kekuatan permodalan juga menjadi fokus perbankan agar tetap berdaya tahan di tengah ancaman berlanjutnya pelemahan ekonomi akibat wabah. Direktur Keuangan PT Bank Sahabat Sampoerna, Henky Suryaputra, berujar salah satu opsi yang akan ditempuh adalah penyuntikan modal tambahan dari pemegang saham.

Demi mengekang penyebaran virus korona (Covid-19), pemerintah akhirnya menaikkan standar pengawasan di jalur keluar masuk transportasi darat, laut dan udara tepat di hari pertama puasa Ramadan, Jumat (24/4), pemerintah resmi melarang penggunaan sarana transportasi selama masa mudik Lebaran tahun 2020. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 25/ 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Aturan ini menindaklanjuti kebijakan pemerintah melarang mudik dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 sebagaimana disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

Tidak semua industri terkena pukulan hebat akibat pandemi Covid-19. Analytic Data Advertising (ADA) mencatat pada Maret 2020 penggunaan aplikasi belanja online naik hingga 300% sejak kebijakan social distancing diumumkan. Kondisi ini menguntungkan emiten pergudangan. Karena itu, para pengelola pergudangan juga yakin kinerja tahun ini masih positif. Memang, saat ini, emiten pengelola kawasan pergudangan belum merasakan dampak signifikan dari tren kenaikan belanja online seperti dilansir dari Head of Corporate Finance & Investor Relations PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) Asa Siahaan. Meski begitu, ia menegaskan belum mengubah arah ekspansi hingga akhir tahun dimana Rp 600 miliar akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan empat proyek pergudangan dan belum berencana mengubah target kinerja keuangan tahun ini. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) memiliki optimisme serupa dan belum berencana mengubah target. Menurut Sekretaris Perusahaan BBSS Andrew Djauhary, optimisme tersebut didorong oleh adanya peningkatan bisnis e-commerce.

Analis Jasa Utama Capital Sekuritas Chris Apriliony menjelaskan, saham emiten pergudangan kurang menarik dan dari sisi likuiditas saham emiten pergudangan dianggap kurang likuid, ia beranggapan, sejauh ini baru PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) yang terbilang likuid, sedangkan saat dikonfirmasi terpisah, Erlin Budiman, Vice President of Investor Relations SSIA, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih dalam proses pembukuan sehingga belum bisa memberikan detail dampak kenaikan belanja online.

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengadakan seminar dalam jaringan (daring) bertemakan "The New Normal di Indonesia setelah Covid-19". Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Arum Martikasari mengatakan, krisis yang dialami masyarakat sangat berdampak besar, perusahaan besar, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga ikut terdampak. 
Karakter Indonesia yang sedikit keras kepala ditunjukkan mengingat masih banyak masyarakat sulit menerapkan imbauan jaga jarak. Menurut Arum, masyarakat Indonesia memiliki karakter komunal yang sangat kuat. Merasa kurang puas apabila belum bertemu orang secara langsung. Hal yang pasti, Arum menilai, telah terjadi pergeseran karakter pada generasi milenial. Mereka mulai semangat kembali ke nilai-nilai lokal yang diajarkan di masa lalu. Ajaran gotong-royong dan saling membantu kembali dilakukan demi keselamatan bersama.

General Manager Departemen Perkeretaapian PT Adhi Karya (Persero) Tbk Isman Widodo mengatakan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) telah mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid- 19, dengan berkoordinasi dengan pemilik atau tim pengelola kegiatan (TPK) pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini dari Kementerian Perhubungan. Isman mengatakan, pelaksanaan pekerjaan yang bersifat administratif atau pertemuan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan untuk pekerjaan dari rumah atau work from home (WFH). Untuk pekerjaan-pekerjaan yang langsung ditangani oleh orang, Adhi Karya melaksanakan jaga jarak dari satu pekerja dengan pekerja lainnya. Progres masing-masing lintas pelayanan adalah lintas pelayanan I mencapai 88 persen, kemudian lintas pelayanan II 67 persen, dan lintas pelayanan III 64 persen, ujar Isman. Pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT wilayah Jabodebek tahap I sejak September 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 22,8 triliun (termasuk pajak). LRT Jabodebek ditargetkan rampung pada Juli 2021. Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho menjelaskan, kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru pada Maret 2020 meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 94 persen, properti sebesar 5 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.

Daya tahan industri alas kaki nasional diperkirakan hanya sampai Juni di tengah tekanan pelemahan pasar akibat pandemi COVID-19. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) Firman Bakrie mengatakan perusahaan yang masih beroperasi penuh hanya yang skala besar dan orientasi pada ekspor. Namun, ekspor pun untuk periode Juni belum ada kepastian order. Untuk itu, Firman menyatakan perusahaan secara umum masih bisa mempertahankan karyawan dalam kondisi tanpa pemasukan ini, tetapi hanya sampai tiga bulan ke depan dan belum termasuk THR. Firman melanjutkan, meskipun utilisasi secara umum 41%, di sektor alas kaki belum ada PHK. Kalaupun ada, jumlahnya masih kecil. Firman pun menegaskan masalah utama pada masa pandemi COVID-19 ini adalah lebih karena pasar yang lesu dan turun tajam, bahkan cenderung hilang. Sementara ada beban harus menanggung upah karyawan dalam kondisi tidak ada pemasukan. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut jika COVID-19 semakin memburuk dan menekan perekonomian, maka pertumbuhan manufaktur hanya akan berkisar 0,7—0,8%. Sedangkan, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi sebesar 2,4%.