Utang Luar negeri RI Rp 6.433 triliun
Utang luar negeri Indonesia per Februari 2020 tumbuh sebesar 5,4 persen atau senilai 407,5 miliar dollar AS terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral 203,3 miliar dollar AS serta utang sektor swasta 204,2 miliar dollar AS. Dikutip dari Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko di laman BI, pada Kamis (16/4). Per Februari 2020, rasio utang luar negeri lebih rendah yaitu sebesar 5.4% dibandingkan dengan Januari yang sebesar 7,6 persen secara tahunan. Dan, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 35,9 persen
Maskapai Banting Setir Angkut Kargo
Sejumlah maskapai penerbangan berjadwal nasional mulai mengubah strategi bisnis dengan melayani penerbangan kargo secara carter untuk bertahan hidup selama masa pandemi virus corona. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Irfan Setiaputra mengatakan telah menggelar pembicaraan dengan sesama para pemain kargo dan menawarkan jasa carter, dengan penerbangan tanpa penumpang. Maskapai juga mulai beralih melayani penerbangan sewa atau carter pesawat dari selama ini penerbangan berjadwal. Hal serupa juga dilakukan oleh Citilink, Sriwijaya Air dan AirAsia.
Direktur Utama Citilink Juliandra Nurtjahjo berpendapat bahwa Citilink berupaya untuk mendukung proses distribusi logistik ke masyarakat melalui penerbangan kargo ke berbagai daerah sehingga ketersediaan pasokan logistik di daerah-daerah tetap terjamin. Juliandra menyatakan pihaknya memanfaatkan jenis pesawat Airbus A320 hingga Boeing 737-500 untuk memaksimalkan layanan kargo rute domestik. Direktur Utama AirAsia Indonesia Veranita Yosephine Sinaga mengatakan, penerbangan khusus AirAsia mencakup carter penumpang, carter kargo, maupun carter pribadi guna mendukung agar rantai pasokan logistik tetap terjamin.
Direktur Operasi dan Komersial PT Angkasa Pura Kargo (AP II Group) Riyanto H. Cahyono menambahkan benar adanya bahwa maskapai menggunakan pesawat komersial berpenumpang dan berjadwal mereka untuk mengangkut barang logistik di bandara. Pihaknya juga menyesuaikan waktu dari pemerintah daerah setempat membuka akses jalur distribusi agar sesuai dengan aturan PSBB. Sebaliknya, VP Corporate Secretary AP I Handy Heryudhitiawan menyatakan masih mengamati pergerakan aktivitas logistik di semua bandara yang dikelolanya menyusul penerapan PSBB. Bandara tetap beroperasi baik untuk penumpang maupun angkutan logistik dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19.
Stabilitas Sosial Dijaga
Pandemi Covid-19 yang menghantam berbagai sektor perekonomian
telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menambah jumlah
pekerja yang dirumahkan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta pekerja
informal juga terkena
dampaknya karena kehilangan pendapatan harian
sampai mengalami
”Garis pertahanan pertama adalah stabilitas sosial. Artinya, pemerintah harus memberi makan warga yang kehilangan pekerjaan dan membantu UMKM yang bangkrut,” kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Gita Wirjawan dalam diskusi terbatas secara daring dengan Kompas, Kamis (16/4/2020). Perbincangan itu juga diikuti Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia MS Hidayat dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.
Keadaan ini diperkuat dengan keterangan Rosan, menurutnya sektor usaha yang melakukan pengurangan jam kerja, merumahkan karyawannya bahkan terpaksa melakukan PHK. “Pemulihan sektor riil harus dilakukan dalam tiga bulan ini agar krisis kesehatan dan kemanusiaan tidak meluas menjadi krisis social”, MS Hidayat menambahkan. Langkah yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengantisipasi hal ini seperti yang disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo, pada Selasa (14/4) adalah melonggarkan giro wajib minimum rupiah untuk bank umum konvensional maupun syariah. Stimulus yang berlaku 1 Mei 2020 ini akan menambah likuiditas diperbankan Rp 102 triliun. Gita mendukung langkah ini dengan berpendapat bahwa alternatif pelonggaran kuantitatif ini seperti juga yang dilakukan bank sentral AS, The Fed
Di sisi lain, Kementerian Pertanian merealokasi dan memfokuskan ulang anggaran Rp 1,85 triliun untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kegiatan dalam jaring pengaman sosial sebagian besar berupa program padat karya, antara lain padat karya perkebunan dan padat karya rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Dwi Andreas Santosa secara terpisah menyarankan, fokus sebaiknya berupa penyaluran dana langsung bagi produsen pangan agar dapat dibelanjakan. Hal ini disepakati juga oleh Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) Guntur Subagja yang berharap realokasi anggaran Kementerian Pertanian diarahkan untuk modal bagi petani.
Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas secara virtual yang diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan para menteri. Presiden menyampaikan, mitigasi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berupa program perlindungan sosial bagi pekerja di sector pariwisata perlu segera dilakukan dan harus sampai pada sasaran. Termasuk stimulus bagi pelaku usaha di sektor tersebut yang bertahan dan tidak melakukan PHK besar-besaran. Hal ini turut dikonfirmasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio seusai rapat terbatas, bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan berbagai program padat karya
Jenama Lokal Insiatif Geliatkan Ekonomi
Berbagai inisiatif menggeliatkan usaha bermunculan. Upaya itu guna menjaga usaha, membuka peluang usaha, dan mempertahankan pekerja yang pada umumnya menyasar para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpotensi atau sudah gulung tikar karena kondisi usaha yang melesu selama pandemi. Upaya ini sebagai alternative mengimbangi langkah kebijakan stimulus yang ditempuh pemerintah. Pemilik-pemilik jenama atau merek lokal, misalnya, akan menggelar Hari Belanja Brand Lokal pada 25-27 April 2020 yang digagas Pendiri Hypefast Achmad Alkatiri, Pendiri Brodo Muhammad Yukka Harlanda, Pendiri Torch.id Ben Wiriawan, Managing Director Ria Miranda Pandu Rosadi, dan Pendiri Cottonink Carline Darjanto
Ben memaparkan saat dihubungi, Kamis (16/4/2020), di Jakarta., “Anjloknya penjualan mereka (UMKM) tergolong parah atau di atas 30 persen. Di sisi lain, kami tidak ingin merumahkan karyawan yang hidup dari brand lokal”. Ia menambahkan, perdagangan daring tak terdampak signifikan oleh pandemi. Sayangnya, sebanyak 70 persen yang dijajakan adalah produk impor. Public Relations and Media Relations Hari Belanja Brand Lokal Indonesia Bonita Ayu laras menambahkan, produk dengan jenama lokal pun mengandalkan penjahit, jasa pengemasan, bahkan tenaga administrasi dari dalam negeri.
Disi lain, sejumlah platform e-dagang menginisiasi gerakan itu dengan berbagai program, diantaranya: 1) Program ”Stimulus Dukungan Covid-19 100 Miliar Shopee” seperti dikonfirmasi Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja; 2) Bukalapak memiliki program ”One Click Online”. Program berupa ajakan bagi masyarakat untuk menambah pemasukan dengan menjadi pelapak seperti dilansir Head of Corporate Communications Bukalapak Intan Wibisono; 3) Tokopedia membuat kampanye #JagaEkonomiIndonesia guna mengajak masyarakat menjadi wirausaha untuk menyediakan kebutuhan masyarakat melalui
Menginspeksi Industri pada Masa Pandemi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan dan perkantoran selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka menaati Peraturan Gubernur DKI Nomor 33 Tahun 2020 sebagai Penanganan Covid-19. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Andri Yansyah mengatakan pemeriksaan lapangan itu dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja. Pengecualian berlaku untuk industri kesehatan, bahan pangan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta penyediaan kebutuhan sehari-hari serta industri yang usahanya mendapat izin operasi dari Kementerian Perindustrian.
Selasa lalu, PT Panasonic Manufacturing Indonesia mendapatkan surat teguran meski telah mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian, hal ini karena tidak melakukan pembatasan karyawan di bagian produksi dan apabila teguran tidak dilaksanakan maka Dinas akan melayangkan surat ke Menperin untuk mengajukan pencabutan izin kerja. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengkonfirmasi industri yang tidak dikecualikan dalam kebijakan PSBB masih bisa melakukan aktivitasnya atas izin Menperin dengan tetap wajib mematuhi protokol dan pedoman selama pandemi Covid-19 dalam proses kerjanya, dan pemantauan dilakukan dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. Ditempat terpisah, Manajer Komunikasi Korporat PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Santi Krisanti membenarkan adanya kunjungan dadakan dari Dinas Tenaga Kerja pada Selasa lalu dan pihaknya akan menambahkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Dinas.
Pendapatan Pertamina Diperkirakan Jeblok Akibat Covid-19
Direktur PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan dalam rapat dengan Komisi Energi DPR bahwa pendapatan perseroan pada tahun ini bakal turun tajam dari rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) akibat dampak wabah Covid-19. Perseroan membuat dua skenario penurunan pendapatan, yakni berat (38%) dan sangat berat (45%) dibanding RKAP.
Untuk mengantisipasi hal ini, Nicke juga mengatakan perseroan sudah menyiapkan beberapa langkah mitigasi termasuk menggenjot impor minyak untuk menambah pasokan dikarenakan harga saat ini yang sedang rendah.
Adapun Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan sangat berat mencapai lifting migas sesuai dengan target APBN 2020. Rendahnya harga minyak sejak Februari lalu yang dibarengi dengan penyebaran Covid-19 mulai mempengaruhi kegiatan hulu migas, baik di lingkup operasional, pelaksanaan proyek, maupun penyerapan gas.
Maskapai Bertahan dengan Layanan Kargo
Maskapai penerbangan berupaya menjaga layanan kargo di tengah pengurangan kapasitas operasi akibat pandemi Covid-19 seperti dilansir Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra, dimana ruang kabin pesawat akan dimanfaatkan juga untuk mengantar barang. Ia mengakui hal ini dikarenakan tingkat keterisian pesawat Garuda menurun hingga 50 persen. Sehingga Garuda berupaya memperoleh pendapatan dari penerbangan yang masih berjalan sekaligus mengurangi biaya pengoperasian pesawat khusus kargo (freighter) dengan penggunaan pesawat regular
Hal ini juga dialami anak usaha Garuda, Citilink Indonesia yang juga akan mengoperasikan pesawat freighter Boeing 737-500 seperti dikonfirmasi Direktur Utama Citilink Juliandra Nurtjahjanto. Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihartono, juga mengatakan perusahaannya harus menyesuaikan layanan kargo udara dengan penerbangan regular dimana Angkutan barang menumpang di pesawat reguler. Meski begitu, Danang memastikan Lion Air Group tetap menjaga layanan kargo untuk rute potensial seperti Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto, mengatakan pemerintah mengizinkan pemanfaatan ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor 17 Tahun 2020. Dan Sekretaris Perusahaan PT?Angkasa Pura I (Persero), Handy Heryudhitiawan menambahkan bahwa bandara yang dikelola perseroan cukup menjanjikan untuk dikembangkan sebagai hub layanan kargo.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita, mendesak adanya regulasi insentif khusus kargo yang bisa merangsang maskapai penerbangan menambah layanan ini. Disisi lain, General Manager Sales SiCepat Ekspres, Imam Sedayu, mengatakan perusahaannya menyusun berbagai skenario bila layanan maskapai kian berkurang, beberapa rute alternatif dijajaki yaitu lewat kapal laut dan perjalanan darat.Ekspor Besi dan Baja Melonjak Selama Pandemi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor besi dan baja pada triwulan melonjak drastis ke US$ 2,26 miliar dari US$ 610 juta pada Februari dan US$ 649 juta pada Maret tahun lalu. Namun Menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazir, kenaikan ini terjadi lantaran kinerja industri dan dampak pandemi Covid-19 belum terlihat ke ekonomi internasional. Kenaikan ekspor besi dan baja ditopang oleh permintaan baja ke Amerika Serikat yang berasal dari Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah; serta Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang meningkat dimana ada sejumlah perusahaan dengan penyertaan modal asing asal Cina yang memiliki smelter dengan nilai ekspor yang cukup besar.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan,?Kasan?Muhri, mengatakan pernyataan senada dimana kenaikan ekspor tersebut diperkirakan karena pemenuhan kontrak yang sudah ditandatangani pada tahun lalu. Sedangkan Ketua Cluster Flat Product Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (IISIA), Purwono Widodo menambahkan, kenaikan ekspor juga dipicu karena produsen mulai mengarahkan orientasinya untuk ekspor akibat permintaan domestik anjlok hingga 40 persen. Menurut mereka, pada triwulan kedua, sudah pasti ekspor besi dan baja akan turun baik domestic maupun ekspor lantaran penyerapan baja untuk konstruksi dan otomotif juga turun karena ada beberapa perusahaan yang berhenti sementara sampai Covid-19 mereda atau selesai
Pandangan ini diperkuat juga dengan analisa dari Ekonom Bahana Sekuritas, Satria Sambijantoro yang mengatakan kenaikan ekspor ditopang permintaan dari Cina cukup tinggi karena persediaan baja menipis akibat libur Imlek dan disusul penguncian wilayah (lockdown). Sehingga terjadi backload (ditumpuk di belakang) ia juga beranggapan pemulihan ekonomi di Tiongkok tidak seburuk yang diprediksi banyak orang.Pengiriman Ekspress, Jasa Kurir Tuai Berkah PSBB
Sejumlah perusahaan pengiriman ekspres menuai berkah dengan melonjaknya volume paket seiring dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah kota/kabupaten. Chief Executive Of? cer J&T Express Robin Lo menuturkan volume pengiriman barang meningkat secara nasional dari tra?k normal setelah pandemi virus corona merebak di Indonesia. Dimana volume pengiriman barang mengalami peningkatan secara keseluruhan di Indonesia meski hanya 15% dari volume pengiriman normal.
Optimisme senada disampaikan Chief Marketing Of?cer (CMO) SiCepat Ekspres Wiwin Dewi Herawati. Pasalnya, aktivitas pengiriman perusahaan terus mengalami peningkatan. Bisa dikatakan penerapan PSBB di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya justru berdampak positif dengan kenaikannya sekitar 20,3%
Meski tidak terlalu menyoroti mengenai peningkatan, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) sekaligus Direktur Utama JNE Mohamad Feriadi mengatakan pengusaha jasa pengiriman ekspres mulai merasakan pendapatan yang stabil di tengah pandemi virus corona.Pembayaran Cukai Ditunda, Cash Flow Terjaga
Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengatakan Pemerintah memberikan keringanan berupa relaksasi pembayaran cukai hingga 90 hari untuk menjaga cash?ow. Menurutnya hal ini sangat penting untuk keberlangsungan industri dalam mengatasi terhambatnya penyediaan logistik dan penyerapan tenaga kerja agar tidak terjadi PHK
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.30/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 57/PMK.04/2017 yang ditujukan Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
Ekonom Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C. Permana menilai, kebijakan pemerintah untuk menunda pembayaran pita cukai akan efektif untuk menguatkan cash ?ow pelaku usaha. Terutama, industri rokok yang selama ini menyumbang sekitar 80% dari total penerimaan cukai di Tanah Air. Selain itu, industri hasil tembakau juga termasuk dalam sektor padat karya yang butuh insentif dari pemerintah. Dengan kata lain, berkurangnya beban pembayaran pita diharapkan akan menekan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain penundaan pembayaran cukai, pemerintah juga membebaskan cukai etil alkohol untuk pembuatan hand sanitizer, disinfektan, dan produk sejenis lainnya. Adapun sejauh ini cukai yang telah dibebaskan per 11 April 2020 mencapai Rp936,12 miliar dengan volume 46,8 juta liter







