Arus dana asing yang keluar dari bursa saham Tanah Air makin besar, saham emiten berkapitalisasi pasar besar (big caps) menjadi yang paling banyak dilepas asing. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menjadi saham yang paling banyak dilego investor asing

Analis Jasa Utama Capital Sekuritas Chris Apriliony menyebut, hal ini dipicu pandemi Covid-19, pasar berekspektasi kinerja emiten bakal turun akibat pandemi. Saham perbankan akan terpengaruh jika pandemi virus terjadi dalam jangka waktu lama dengan kondisi ekonomi yang lesu beresiko menimbulkan kredit macet. Selain itu, William Hartanto, Analis Panin Sekuritas.mengatakan potensi penurunan peringkat utang Indonesia juga menjadi pertimbangan lain. Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee juga turut mengatakan pandangan serupa setelah pada akhir pekan lalu, S&P Global Rating memangkas outlook utang Indonesia menjadi negatif dan meramal, pertumbuhan Indonesia hanya 1,8% tahun ini akibat Covid-19.

JAKARTA. Pandemi virus korona merusak iklim bisnis dan perekonomian, tapi sejumlah perusahaan berusaha memanfaatkan potensi bisnis yang ada. Sebagai contoh, Produsen gawai Advan menjamah bisnis kesehatan melalui produk baru Advan Infrared Thermometer yang mengantongi CE sertifikasi berstandar Eropa dan terdaftar di Kementerian Kesehatan dalam keterangan tertulis CEO Advan, Chandra Tansri yang di claim mampu mengukur suhu tubuh dalam waktu satu detik saja.

Sedangkan PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI) pemilik Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) mengembangkan mobil disinfektan. KMWI untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, sebuah kendaraan yang memiliki tangki berkapasitas 600 liter dan mampu menjangkau daerah yang selama ini sulit dijangkau kendaraan besar sebagai fasilitas penyemprotan cairan disinfektan dan penjernih air sebagaimana di jelaskan Presiden Direktur KMWI, Reiza Treistanto dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4)

Pemerintah Indonesia boleh jadi beruntung. Sebelum lembaga pemeringkat utang global, Standard &Poor's (S&P) menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, Indonesia merilis obligasi global (global bond) jumbo senilai US$ 4,3 miliar pada awal April 2020. Beruntungnya peringkat utang Indonesia masih di level BBB. Sebelumnya, Moody's juga telah mewanti-wanti tekanan di sektor perbankan. Awal April 2020, Moody's memangkas outlook perbankan Indonesia dari stabil ke negatif.

Kepada KONTAN, Minggu (19/4), Head of Economics Research Pefindo Fikri C Permana memperkirakan, penanganan pemerintah terhadap Covid-19 yang berdampak pada kondisi fiskal, juga akan mempengaruhi prospek peringkat maupun outlook peringkat Indonesia dari lembaga lainnya. Ia menambahkan, perubahan outlook ini diperkirakan membuat imbal hasil (yield) maupun harga obligasi pemerintah bergerak volatil dalam jangka pendek namun tidak banyak mengubah di jangka menengah panjang.

Beban keuangan negara tahun ini makin berat lantaran ada tambahan biaya untuk aneka subsidi baru, serta naiknya risiko utang negara. Sejumlah risiko itu antara lain dipicu oleh lonjakan defisit anggaran negara tahun ini dari 1,76% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 5,07% dari PDB. Tambahan defisit ini memperbesar beban bunga utang tahun ini. Pembayaran bunga utang 2020, diperkirakan naik Rp 40 triliun menjadi Rp 335,2 triliun dari proyeksi awal senilai Rp 295,2 triliun.

Para produsen rokok dan minuman beralkohol akan senang hati memanfaatkan relaksasi pembayaran cukai dari pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.04/2020 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. Isinya antara lain berupa perpanjangan waktu pembayaran dari 60 hari menjadi 90 hari sejak pemesanan.

Tentu hal ini memberikan perusahaan rokok kesempatan untuk mengatur pengeluaran di tengah masa darurat Covid-19, ujar Elvira Lianita, Direktur PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) kepada KONTAN, Senin (20/4). Tanggapan positif juga turut diutarakan Produsen minuman beralkohol, Diageo Indonesia yang berencana segera memanfaatkan fasilitas tersebut. Penundaan pembayaran cukai menjadi tiga bulan tentu akan meringankan beban industri, ungkap Dendy A. Borman, Corporate Relations Director Diageo Indonesia kepada KONTAN, Jumat (17/4).

Meski produsen tembakau iris, PT Indonesian Tobacco Tbk (ITIC) menyambut baik kebijakan pelonggaran pelunasan pembayaran pita cukai tersebut, Djonny Saksono, Direktur Utama ITIC mengaku industri tembakau memang belum terpapar negatif pandemi korona. Menurut dia, penjualan hasil industri tembakau cenderung stabil sehingga pihaknya belum akan menggunakan relaksasi cukai karena dinilai tidak terlalu mendesak. Bahkan menurutnya, akhir-akhir ini permintaan di daerah meningkat sehingga perusahaan memaksimalkan produksinya.

Dampak pembatasan sosial membuat banyak kesepakatan bisnis yang dilakukan secara virtual. Hal ini menaikkan bisnis fintech yang menyediakan jasa tandatangan secara digital sebagaimana dilansir CEO PrivyId Marshall Pribadi yang mengatakan berdasarkan bulan Februari hingga Maret lalu pihaknya mencatat jumlah pengguna naik 350% sejak adanya pandemi Covid-19. Ia menambahkan,  saat ini PrivyId mencatat ada 350 perusahaan yang telah menggunakan aplikasi tersebut. Tahun ini targetnya bisa bertambah menjadi 1.000 perusahaan. 

Para emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang memeriksa kesehatan bisnisnya di tengah pandemi korona. Mereka menguji daya tahan keuangan serta akurasi target-target bisnis tahun ini, sesuai dengan permintaan Kementerian BUMN.  Direktur Consumer Service PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Siti Choiriana menyatakan, saat ini manajemen TLKM dan Kementerian BUMN secara intens membahas pelbagai tugas dan fungsi pemberian bantuan kepada masyarakat. Konsekuensi upaya itu, antara lain, TLKM harus merevisi target kinerja. 

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PP Tbk (PTPP) Agus Purbianto juga mengungkapkan, Kementerian BUMN meminta BUMN melakukan stress test terhadap efek wabah Covid-19. Sejalan dengan ini, Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), Tumiyana, mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi dan uji daya tahan (stress test) target bisnis tahun 2020 dari gempuran efek korona. Selain itu, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya sempat mengungkapkan bahwa saat ini WIKA juga mulai menyeleksi proyek secara lebih ketat dan fokus pada proyek-proyek short term payment untuk menjaga kinerja. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) juga mengkaji efek korona terhadap bisnisnya, hal ini dikonfirmasi Silmy Karim, Direktur Utama Emiten baja plat merah, dan Sekretaris Perusahaan PTBA Hadis Surya Palapa, namun Surya mengatakan perusahaan belum memutuskan untuk merevisi target

PT Pertamina (Persero) berencana menggenjot impor di tengah kelesuan harga minyak mentah dunia. Kegiatan produksi di sejumlah kilang dipangkas untuk efisiensi. Harga minyak Brent yang menjadi acuan minyak mentah Indonesia (ICP) kemarin anjlok ke kisaran US$ 25 per barel lebih rendah dari asumsi ICP pemerintah. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memutuskan untuk memanfaatkan momentum penurunan harga tersebut dengan menambah kuota impor minyak mentah dan bensin jenis RON 92. Tambahan impor itu akan disimpan sebagai cadangan pasokan untuk tahun depan saat kondisi mulai membaik.

Nicke menyatakan impor minyak akan didatangkan secara bertahap. Pembelian bertahap juga sengaja dilakukan untuk mengatur tempat penyimpanan tambahan minyak. Pertamina akan mengutamakan tempat penyimpanan miliknya sendiri dengan mengatur lifting per tiga bulan sekali. Nicke menyatakan keputusan menggenjot impor juga ditujukan untuk menurunkan harga pokok penjualan produk. Meski begitu, harga jual eceran BBM tidaklah serta-merta bisa menurun. Pasalnya, perusahaan harus menutup biaya operasional yang tak sebanding dengan harga jual produk. 

Ketua DPP Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Muhammad Ichsan berpendapat bahwa idealnya, penurunan harga minyak dunia ini juga sejalan dengan penurunan harga BBM di dalam negeri agar dapat membantu meringankan beban pekerja. Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Tallatov, menyatakan menilai belum ada urgensi untuk menurunkan harga BBM saat ini. Pasalnya, penyesuaian itu tidak menjamin harga barang lainnya turut turun. Ia mengkhawatirkan terjadi shock inflation ketika harga kembali melonjak. Sedangkan, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai penurunan harga BBM tetap dibutuhkan saat ini. Dengan begitu, Pertamina dapat memberikan bantuan stimulus dengan menurunkan harga BBM untuk kendaraan logistik lantaran adanya aturan pembatasan kegiatan terkait Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah akan ekstra-hati-hati saat mencari sumber pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan memutuskan menarik utang baru di tengah masa pandemi Covid-19. Febrio mengatakan, kebutuhan pembiayaan utang keseluruhan tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 654,5 triliun, dengan tiga sumber pembiayaan yaitu melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di pasar domestik maupun global, penarikan pinjaman dari lembaga multilateral maupun bilateral, dan penerbitan SBN di pasar primer.

Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P), pekan lalu, merevisi outlook Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya di posisi stabil. Hal itu mencerminkan ekspektasi S&P bahwa dalam beberapa waktu ke depan Indonesia akan menghadapi kenaikan risiko eksternal serta fiskal akibat meningkatnya kewajiban luar negeri dan beban utang pemerintah. Di tengah berbagai tekanan perekonomian global dan domestik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tetap mengelola utang dengan prudent dan akuntabel.  Menurut Sri Mulyani, penerbitan utang melalui penerbitan SBN akan menjadi fokus utama dan bersifat fleksibel sesuai dengan peluang yang dimiliki, serta waktu penerbitan, dan nilai penerbitan yang sesuai dengan kondisi pasar keuangan.  

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan dalam kondisi normal obligasi dapat diserap oleh sektor keuangan, seperti perbankan dan investor rumah tangga untuk obligasi retail. Namun, kini daya serap terbatas karena krisis. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan Kebijakan pemerintah menerbitkan global pandemic bond dengan tenor hingga 50 tahun berpotensi menambah beban generasi. Ekonom sekaligus mantan menteri keuangan, Chatib Basri, menyarankan Pemerintah untuk mengoptimalkan efisiensi berupa realokasi dan refocusing anggaran.

Pasar Jaya bekerja sama dengan sejumlah perusahaan retail untuk menyiapkan bantuan bahan pokok bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terimbas Covid-19. Paket berisi beras, sarden, minyak goreng, dan sebagainya itu akan disalurkan untuk 1,2 juta keluarga pada 9-24 April ini. Sekretaris Dewan Pengawas Pasar Jaya Sutrisno Muslimin menyebutkan salah satu mitra mereka adalah Transmart Carrefour. Sutrisno mengatakan walaupun dari sisi harga lebih tinggi, namun langkah itu diambil untuk menjamin suplai bahan pokok sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan.

Sutrisno tak menyanggah tudingan bahwa Pasar Jaya sempat telat menyalurkan bantuan sosial ke sejumlah kelurahan. Menurut dia, keterlambatan itu disebabkan adanya kendala teknis. Apalagi, pegawai pengemasan juga harus tetap bekerja dengan menerapkan protokol jaga jarak untuk mencegah penularan Covid-19. Vice President Corporate Communications Transmart Carrefour Satria Hamid membenarkan kerja sama jaringan supermarket itu dengan Pasar Jaya. Transmart Carrefour menyediakan 202 ribu paket bahan pokok yang sudah ditentukan isinya. 

Ketua Komisi Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Abdul Aziz menerima laporan dari masyarakat perihal telatnya penyaluran bantuan sosial oleh Pasar Jaya. Menurut dia, Pasar Jaya bisa lebih kreatif mencari alternatif bahan pokok lain sehingga tidak bergantung pada satu jenis barang saja.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengkaji permohonan revisi rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2020 dari sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sektor hulu minyak dan gas. Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno, mengatakan wabah Covid-19 membuat pelaku usaha hulu migas kesulitan mencapai target produksi. Hingga pekan lalu, kata dia, SKK Migas telah menerima permintaan evaluasi dari 14 KKKS. Julius mengatakan SKK Migas masih mengkaji perubahan RKA yang diajukan KKKS dengan berbagai asumsi dan skenario. Ketua SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan telah mengajukan sejumlah stimulus untuk menjaga nilai keekonomian proyek hulu migas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, salah satunya berupa penundaan penempatan dana abandonment site restoration (ASR) tahun 2020. Distribusi material tersendat serta produktivitas juga menurun akibat pergerakan tenaga kerja yang terbatas. 

Di sisi lain, permintaan terhadap minyak dan gas terus menurun di tengah limpahan pasokan. Direktur PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf, mengatakan tengah mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan revisi rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas. Pertamina EP tengah mengkaji ulang rencana pengeboran sumur. Adapun PT Medco Energi Internasional Tbk memangkas target produksi dari 110 ribu BOEPD menjadi 100-150 ribu BOEPD.