PT Pertamina (Persero) berencana menggenjot impor di tengah kelesuan harga minyak mentah dunia. Kegiatan produksi di sejumlah kilang dipangkas untuk efisiensi. Harga minyak Brent yang menjadi acuan minyak mentah Indonesia (ICP) kemarin anjlok ke kisaran US$ 25 per barel lebih rendah dari asumsi ICP pemerintah. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memutuskan untuk memanfaatkan momentum penurunan harga tersebut dengan menambah kuota impor minyak mentah dan bensin jenis RON 92. Tambahan impor itu akan disimpan sebagai cadangan pasokan untuk tahun depan saat kondisi mulai membaik.

Nicke menyatakan impor minyak akan didatangkan secara bertahap. Pembelian bertahap juga sengaja dilakukan untuk mengatur tempat penyimpanan tambahan minyak. Pertamina akan mengutamakan tempat penyimpanan miliknya sendiri dengan mengatur lifting per tiga bulan sekali. Nicke menyatakan keputusan menggenjot impor juga ditujukan untuk menurunkan harga pokok penjualan produk. Meski begitu, harga jual eceran BBM tidaklah serta-merta bisa menurun. Pasalnya, perusahaan harus menutup biaya operasional yang tak sebanding dengan harga jual produk. 

Ketua DPP Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Muhammad Ichsan berpendapat bahwa idealnya, penurunan harga minyak dunia ini juga sejalan dengan penurunan harga BBM di dalam negeri agar dapat membantu meringankan beban pekerja. Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Tallatov, menyatakan menilai belum ada urgensi untuk menurunkan harga BBM saat ini. Pasalnya, penyesuaian itu tidak menjamin harga barang lainnya turut turun. Ia mengkhawatirkan terjadi shock inflation ketika harga kembali melonjak. Sedangkan, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai penurunan harga BBM tetap dibutuhkan saat ini. Dengan begitu, Pertamina dapat memberikan bantuan stimulus dengan menurunkan harga BBM untuk kendaraan logistik lantaran adanya aturan pembatasan kegiatan terkait Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah akan ekstra-hati-hati saat mencari sumber pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan memutuskan menarik utang baru di tengah masa pandemi Covid-19. Febrio mengatakan, kebutuhan pembiayaan utang keseluruhan tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 654,5 triliun, dengan tiga sumber pembiayaan yaitu melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di pasar domestik maupun global, penarikan pinjaman dari lembaga multilateral maupun bilateral, dan penerbitan SBN di pasar primer.

Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P), pekan lalu, merevisi outlook Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya di posisi stabil. Hal itu mencerminkan ekspektasi S&P bahwa dalam beberapa waktu ke depan Indonesia akan menghadapi kenaikan risiko eksternal serta fiskal akibat meningkatnya kewajiban luar negeri dan beban utang pemerintah. Di tengah berbagai tekanan perekonomian global dan domestik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tetap mengelola utang dengan prudent dan akuntabel.  Menurut Sri Mulyani, penerbitan utang melalui penerbitan SBN akan menjadi fokus utama dan bersifat fleksibel sesuai dengan peluang yang dimiliki, serta waktu penerbitan, dan nilai penerbitan yang sesuai dengan kondisi pasar keuangan.  

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan dalam kondisi normal obligasi dapat diserap oleh sektor keuangan, seperti perbankan dan investor rumah tangga untuk obligasi retail. Namun, kini daya serap terbatas karena krisis. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan Kebijakan pemerintah menerbitkan global pandemic bond dengan tenor hingga 50 tahun berpotensi menambah beban generasi. Ekonom sekaligus mantan menteri keuangan, Chatib Basri, menyarankan Pemerintah untuk mengoptimalkan efisiensi berupa realokasi dan refocusing anggaran.

Pasar Jaya bekerja sama dengan sejumlah perusahaan retail untuk menyiapkan bantuan bahan pokok bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terimbas Covid-19. Paket berisi beras, sarden, minyak goreng, dan sebagainya itu akan disalurkan untuk 1,2 juta keluarga pada 9-24 April ini. Sekretaris Dewan Pengawas Pasar Jaya Sutrisno Muslimin menyebutkan salah satu mitra mereka adalah Transmart Carrefour. Sutrisno mengatakan walaupun dari sisi harga lebih tinggi, namun langkah itu diambil untuk menjamin suplai bahan pokok sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan.

Sutrisno tak menyanggah tudingan bahwa Pasar Jaya sempat telat menyalurkan bantuan sosial ke sejumlah kelurahan. Menurut dia, keterlambatan itu disebabkan adanya kendala teknis. Apalagi, pegawai pengemasan juga harus tetap bekerja dengan menerapkan protokol jaga jarak untuk mencegah penularan Covid-19. Vice President Corporate Communications Transmart Carrefour Satria Hamid membenarkan kerja sama jaringan supermarket itu dengan Pasar Jaya. Transmart Carrefour menyediakan 202 ribu paket bahan pokok yang sudah ditentukan isinya. 

Ketua Komisi Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Abdul Aziz menerima laporan dari masyarakat perihal telatnya penyaluran bantuan sosial oleh Pasar Jaya. Menurut dia, Pasar Jaya bisa lebih kreatif mencari alternatif bahan pokok lain sehingga tidak bergantung pada satu jenis barang saja.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengkaji permohonan revisi rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2020 dari sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sektor hulu minyak dan gas. Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno, mengatakan wabah Covid-19 membuat pelaku usaha hulu migas kesulitan mencapai target produksi. Hingga pekan lalu, kata dia, SKK Migas telah menerima permintaan evaluasi dari 14 KKKS. Julius mengatakan SKK Migas masih mengkaji perubahan RKA yang diajukan KKKS dengan berbagai asumsi dan skenario. Ketua SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan telah mengajukan sejumlah stimulus untuk menjaga nilai keekonomian proyek hulu migas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, salah satunya berupa penundaan penempatan dana abandonment site restoration (ASR) tahun 2020. Distribusi material tersendat serta produktivitas juga menurun akibat pergerakan tenaga kerja yang terbatas. 

Di sisi lain, permintaan terhadap minyak dan gas terus menurun di tengah limpahan pasokan. Direktur PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf, mengatakan tengah mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan revisi rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas. Pertamina EP tengah mengkaji ulang rencana pengeboran sumur. Adapun PT Medco Energi Internasional Tbk memangkas target produksi dari 110 ribu BOEPD menjadi 100-150 ribu BOEPD. 

Tiga perusahaan negara, yaitu PT Len Industri, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), akan memproduksi massal alat bantu pernapasan atau ventilator. Direktur Utama Pindad Abraham Mose menyatakan perusahaan sedang menunggu lisensi dari Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK). Pindad memiliki tiga jenis ventilator yang siap diproduksi. Salah satunya dibuat menggunakan ambu bag. Adapun dua lainnya berupa fully featured ventilator dan ventilator portabel yang merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Indonesia. Abraham menyatakan hasil produksi akan lebih dulu disalurkan ke rumah sakit milik Pindad yang memiliki 70 kamar dan tiga ruang isolasi. 

Direktur Produksi PTDI Ridlo Akbar mengatakan perseroan tidak merancang sendiri alat bantu pernapasan, melainkan menggandeng Institut Teknologi Bandung serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember. PTDI menargetkan produksi hingga 500 unit alat bantu pernapasan tiap pekan. Sedangkan untuk PT LEN menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyiapkan rancangan industri purwarupa ventilator. BPPT tengah menunggu hasil uji dari BPFK. Direktur Utama PT LEN Zakky Gamal menargetkan produksi ventilator hingga 50 unit per hari pada Mei.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan hingga saat ini belum ada satu pun perusahaan lokal yang memproduksi ventilator. Bahan baku menjadi salah satu penyebab industri ini belum hadir di Indonesia. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan salah satu stimulus dari pemerintah adalah berupa pembiayaan untuk pengembangan purwarupa ventilator yang sesuai dengan standar medis melalui metode rekayasa balik. Stimulus lain yang akan diberikan berupa kemudahan ketentuan larangan terbatas impor bahan baku atau komponen ventilator. Kementerian Perindustrian juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberi relaksasi uji performa ventilator produk lokal. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berusaha mengejar penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota negara. Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, meski pemerintah tengah menghadapi pandemi Covid-19, lembaganya harus meneruskan sebagian pekerjaan yang sudah direncanakan agar megaproyek itu tak tertunda terlalu jauh. Rudy menambahkan, kelanjutan proyek pemindahan pusat pemerintahan itu sama sekali tak mengusik alokasi dana untuk pengendalian Covid-19. Rudy memastikan pengerjaan yang tidak krusial bisa ditunda.

Sejak akhir tahun lalu, pemerintah menyusun regulasi ibu kota baru yang akan berada di sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, namun pembangunan infrastruktur dasar tertunda karena wabah merebak. Meski tertunda, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan perencanaan ibu kota baru tak perlu dihentikan. Dengan begitu, persiapan menuju groundbreaking bisa dilakukan pada tahun ini, atau selambat-lambatnya tahun depan.Kepala Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan lembaganya masih melanjutkan penyusunan desain kawasan inti ibu kota seluas 5.644 hektare. Menurut dia, Kementerian PUPR belum mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru.  

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian ikut menambahkan, unitnya juga masih mematangkan rencana jaringan jalan di kawasan ibu kota baru.

Menurut laporan Satuan Petugas Waspada Investasi (SWI), selama periode Januari - Maret 2020 ditemukan 508 entitas Financial technology ( Fintech) lending ilegal. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 399 entitas. Menurut Ketua Tim Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing kepada Bisnis, Minggu (19/4), perusahaan fintech lending ilegal menyasar masyarakat yang memerlukan uang untuk memenuhi keperluan pokok atau yang bersifat konsumtif, kemudian mengenakan bunga tinggi serta jangka waktu pinjaman yang pendek, mereka selalu meminta izin untuk dapat mengakses semua data kontak di handphone peminjam yang sangat beresiko bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede mengatakan terdapat dua hal mendasar yang mendorong kian maraknya Fintech lending ilegal yaitu akses berbasis daring dan makin dikenalnya industri peer-to-peer (P2P) lending yang hadir di Indonesia sejak 3 tahun yang lalu. Beberapa praktisi fintech ditempat terpisah menyayangkan menyayangkan belum adanya ketentuan pidana terhadap pelaku ?ntech lending ilegal, seperti yang diutarakan secara terpisah oleh Chief Executive Officer (CEO) Kredivo Alie Tan dan CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Tambunan, dan mereka berpendapat saat ini pencegahan berada pada kesadaran pengguna, hal ini juga diutarakan Chief Risk and Sustainability Officer Amartha Aria Widyanto bahwa perusahaan yang ditanganinya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai legalitas Fintech lending.

Pandemi virus corona (Covid-19) mendorong perubahan perilaku konsumen Indonesia terkait gaya hidup dan pola berbelanja. Hal itu terungkap dalam survei Covid-19 Where Consumers Are Heading? yang dilakukan oleh Nielsen. Managing Director Nielsen Connect Indonesia Dede Patmawidjaja menyatakan dengan berkurangnya aktivitas di luar rumah, perencanaan belanja melalui online serta memasak di rumah akan menjadi kegiatan yang lebih sering dilakukan oleh konsumen Indonesia. Ini yang mendorong peningkatan kebutuhan akan produk bahan baku dan segar.

Managing Director Asia Tenggara Nielsen Vaughan Ryan menjelaskan, bahwa di 11 negara Asia, sebagian besar konsumen telah kembali memprioritaskan makan di rumah, meliputi Tiongkok, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, dan Vietnam. Pergeseran dari makan di luar rumah ke pengiriman makanan di rumah, makanan dibawa pulang (takeaways), dan memasak selama periode Covid-19 tidak hanya secara lokal diwarnai oleh kebiasaan konsumsi tradisional, tetapi juga oleh tindakan karantina dan penutupan yang berbeda di masing-masing negara.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan COVID-19 membuat kinerja lini bisnis perhotelan milik emiten properti mengendur sejalan dengan anjloknya okupansi kamar dan penghentian operasional hotel untuk sementara waktu. Kondisi itu berimbas pada pendapatan berulang emiten properti pada 2020. Vice President Director PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) Jeffry Tanudjaja kepada Bisnis, baru-baru ini mengatakan tingkat okupansi Hotel Intercontinental Jakarta sangat rendah, hanya mencapai 5% saja. Hal ini juga berimbas ke dua unit bisnis hotel lain yaitu PT Pondok Indah Hotel di Jakarta dan PT Bumi Shangrila Hotel di Batam, termasuk pusat perbelanjaan yang berkontribusi Rp864,01 miliar yang terimbas pembatasan jam operasional karena PSSB. Jeffry mengatakan MKPI mengambil langkah e?siensi supaya kinerja keuangan perseroan tidak kebobolan dengan dengan mengetatkan pengeluaran yang masih bisa ditunda pelaksanaannya. Meski demikian pihaknya tetap akan meluncurkan area komersil PIOT 5 pada kuartal akhir 2020. Sementara itu, PIM 3 ditargetkan beroperasi pada Maret 2021.

Hal yang sama dirasakan PT Bukit Uluwatu, seperti dilansir melalui Sekretaris Perusahaan, Benita So?a yang mengatakan okupansi kamar hanya 5% dan diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan tamu, termasuk self isolation. Sementara PT Menteng Heritage Realty Tbk. (HRME) dan PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) terpaksa menutup sementara operasional satu hotel bintang 5 mereka di Jakarta, hal ini sebagaimana dikonfirmasi Direktur Utama Menteng Heritage Realty Christofer Wibisono dan Investor Relation Surya Semesta Internusa Erlin Budiman. PT Eastparc Hotel Tbk yang memiliki jaringan hotel di Yogyakarta juga mengalami hal yang serupa. Direktur Pemasaran Eastparc Hotel Wahyudi Eko Sutoro mengatakan sudah sejak akhir Maret perseroan tidak beroperasi sesuai dengan imbauan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dan juga e?siensi biaya operasional. Meski demikian, Presiden Direktur Eastparc Hotel Khalid Bin Omar mengatakan menegaskan kas perseroan dalam kondisi sehat dan baik.

Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) Hermawan Wijaya mengatakan untuk mengurangi defisit keuangan, perseroan melalui entitas anak PT Duta Pertiwi Tbk. (DUTI) yaitu PT Sinarwisata Lestari [SWL] dan PT Sinarwisata Permai [SWP] resmi menghentikan kegiatan operasional hotel Le Grandeur Mangga Dua dan Hotel Le Grandeur Balikpapan. Hotel milik Group Sinarmas ini juga telah mengalami kinerja tidak signi?kan dalam 2 tahun terakhir.

Kebijakan work from home (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah mendorong kenaikan trafik data seluler yang disediakan emiten telekomunikasi. Direktur Utama PT XL Axiata Tbk. (EXCL) Dian Siswarini mengatakan selama kedua kebijakan itu diterapkan telah terjadi peningkatan trafik data sekitar 15% dibandingkan hari normal. Layanan XL Home juga naik 20% setelah WFH dan PSBB. Kenaikan lalu lintas data juga dialami entitas usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) yakni PT Telkomsel. Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan layanan broadband meningkat 16%.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Lee Young Jun me ngatakan compound annual growth rate trafik data akan meningkat 60% pada 2019-2022 seiring naiknya pengguna smartphone dan konsumsi data konten video. Di antara tiga operator, Jun memilih TLKM karena pendapatan yang stabil dari perusahaan, infrastruktur yang kuat, basis pelanggan yang besar, dan pemimpin pasar yang tak tertandingi. Tim Riset JP Morgan menjagokan emiten yang sama. Pasalnya, ISAT dan EXCL dinilai mengurangi investasi di Jawa sebagai pasar utama