Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak Deny Mulyono memaparkan, serapan pasar yang bermasalah dipastikan menimbulkan dampak berantai terhadap rantai pasok, termasuk sarana pendukung produksi. Dampaknya mulai terlihat, yakni minat budidaya turun dan utilisasi pabrik pakan berkurang. ”Diperlukan solusi yang menjamin stabilitas produksi dari hulu ke hilir. Di sector perikanan budidaya adalah terjaminnya pasar untuk hasil perikanan dengan harga yang menguntungkan pembudidaya,” katanya di Jakarta, Senin (20/4/2020). Ia menilai solusi atas persoalan atas harga ayam dan ikan yang anjlok akibat produksi berlebih atau serapan pasar tidak bisa dilakukan pelaku usaha sendiri, tetapi mesti melibatkan pihak lain. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, pasar perikanan di dalam dan luar negeri masih terbuka karena kebutuhan pangan masih ada. Untuk itu, produksi perikanan tangkap dan budidaya akan terus digenjot, sedangkan kendala pemasaran akan dibenahi. Ia menambahkan pihaknya butuh masukan kepala dinas. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menggandeng BUMN di bidang perikanan dan perusahaan swasta untuk meningkatkan penyerapan hasil produksi perikanan.

Di sisi lain, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar)dan Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional menyepakati kerja sama penyerapan ayam pedaging dengan PT De Heuss di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4). PT De Heuss akan menyerap 1 juta ayam peternak anggota kedua organisasi tersebut. Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Pinsar Indonesia Singgih Januratmoko, harga yang anjlok menandakan kelebihan pasokan. Senada dengan pendapat ini, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita menyebutkan, penurunan minat masyarakat pada ayam pedaging menyebabkan harga di tingkat peternak anjlok. Dalam kesempatan yang sama, Ketut mengapresiasi 15 perusahaan integrator swasta yang berkomitmen membeli 4 juta ayam hidup di tingkat peternak mandiri di Jawa. Delapan perusahaan lain akan menyusul.

Pemerintah menyiapkan penerbitan instrumen surat utang baru bernama pandemic bonds dalam waktu dekat. Dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini untuk membiayai penguatan dan pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi Covid-19. Langkah ini merupakan bagian dari stimulus dan relaksasi pemerintah yang diharapkan meningkatkan daya tahan UMKM dari risiko kebangkrutan..Pemerintah memperkirakan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian RI akan mencapai titik kritis pada triwulan II-2020. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menuturkan Perekonomian global dan nasional dipastikan melambat signifikan dan mengalami ketidakpastian dalam diskusi ”Indonesia Macroeconomic Update 2020” yang diselenggarakan secara virtual, Senin (20/4/2020), di Jakarta. Ia menambahkan bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan menggerus konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi 54-55 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kegiatan dunia usaha juga akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ada 64 juta UMKM yang menyerap hampir 117 juta tenaga kerja di RI pada 2018. Menurut ekonom Bank Central Asia, David Samual, stimulus bagi UMKM mesti diprioritaskan, Covid-19 terhadap UMKM dinilai juga berpotensi meningkatkan rasio kredit macet sehingga perlu relaksasi atau restrukturisasi kredit.  Dalam laporan terbarunya, Jake Avayou, Moody’s Vice President and Senior Covenant Officer menyebutkan, risiko kebocoran uang (cash leakage) di negara-negara berkembang meningkat ketika pandemic Covid-19. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu II Gita Wirjawan menyampaikan, Indonesia memerlukan setidaknya Rp 1.600 triliun untuk menjaga stabilitas social dan kesehatan.

Upaya emiten alat kesehatan dan farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) memperbaiki kinerja keuangan bakal membuahkan hasil dengan mencetak profit setelah 3 tahun merugi. Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto optimistis perusahaan dapat mencetak laba untuk tahun buku 2019 dilihat dari data kinerja keuangannya. Berdasarkan data kinerja operasional unaudited yang disajikan Indofarma, perseroan pelat merah tersebut menargetkan pada 2020 akan memperoleh kenaikan laba sekitar Rp13,56 miliar. Tahun lalu INAF telah merestrukturisasi pinjaman ke bank untuk memperbaiki struktur keuangan dan efisiensi biaya. Perseroan juga menggaet usaha kecil dan menengah (UKM) serta pabrik garmen untuk memproduksi alat pelindung diri (APD) agar harga lebih murah dibandingkan dengan impor. 

Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo menyatakan, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), juga berupaya memperbaiki kinerja keuangan dengan memangkas alokasi belanja modal serta menurunkan struktur beban keuangan. Perseroan juga akan berupaya memangkas anggaran beban usaha pada tahun ini. Menurutnya, meski pendapatan dapat meningkat 26,11% pada tahun lalu, realisasinya hanya mencapai 81,16% dari target awal. Hal ini terjadi karena adanya pendapatan yang tertunda dari institusi pemerintah, sebesar Rp889 miliar. Perseroan mengalami kenaikan rasio beban keuangan terhadap pendapatan. Hal ini terjadi karena perseroan telah menganggarkan belanja modal yang cukup besar pada tahun lalu meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Peningkatan beban keuangan juga akibat belum diterimanya pelunasan piutang dari pelanggan yang mencapai Rp1,2 triliun. Target laba bersih pun gagal dicapai.

Pada triwulan I-2020, investasi Indonesia tumbuh 8 persen dibandingkan periode yang sama 2019. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) menyebutkan, realisasi investasi pada triwulan I-2020 sebesar Rp 210,7 triliun.Kenaikan terbesar berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang meningkat 29,3 persen menjadi Rp 112,7 triliun. Adapun penanaman modal asing (PMA) turun 9,2 persen menjadi Rp 98 triliun. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (20/4/2020), dalam siaran pers, mengatakan, nilai realisasi investasi triwulan pertama sudah mencapai 23,8 persen dari target investasi tahun ini yang sebesar Rp 886,1 triliun. Total penyerapan tenaga kerja Indonesia juga meningkat menjadi 303.085 pekerja, sementara pada periode sama tahun lalu sebanyak 235.401 pekerja. Meskipun begitu, Bahlil mengakui, realisasi investasi pada triwulan II-2020 akan merosot dibandingkan triwulan I. Pihaknya berharap dan meminta komitmen perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya untuk menjaga perekonomian bangsa saat ini.

Disisi lain, Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia Lukman Zakaria mengatakan lesunya ekspor komoditas perkebunan yang belum pulih sejak tahun lalu semakin menekan petani. Bahkan sebagian biasanya menjadi buruh bangunan di kota karena lebih menjanjikan. Hal ini dipicu harga karet di tingkat petani saat ini Rp 4.000-Rp 5.000 per kilogram (kg) sedangkan idealnya petani mendapatkan harga sekitar Rp 12.000 per kg. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai tukar petani (NTP) sektor perkebunan rakyat pada Maret 2020 turun 1,91 persen menjadi 100,39. Artinya, nilai yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan yang mesti dibayarkan. Dibandingkan dengan sektor lain, penurunan NTP sektor perkebunan rakyat paling dalam.

Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dendi Ramdani, mengatakan, lesunya kinerja industri dan ekspor itu otomatis akan memperlambat kondisi ekonomi dan sosial di tiap daerah penghasil ekspor sehingga angka pengangguran diprediksi akan lebih tinggi. Dendi menambahkan, apabila pada Juni tren pandemi mulai menurun, angka infeksi berkurang. Namun, kalau sampai Juni pandemi belum menurun, perlu dilakukan antisipasi karena sektor-sektor industri ekspor yang masih bertahan itu pun bisa ikut anjlok. Kendati ada kecenderungan melambat dan turun, sejumlah kalangan industri berupaya mempertahankan ekspor. Adaro sebagai salah satu produsen batubara Indonesia melalui Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir mengatakan pihaknya sudah menyiapkan manajemen krisis dan pencegahan untuk memastikan opersaional tidak ada gangguan terutama dalam memasok batubara untuk memperkuat penyediaan listrik, hal ini juga diharapkan dapat mencegah pengurangan karyawan di dalam perusahaan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan, hingga 20 April 2020, penjualan batubara mencapai 136,86 juta ton. Penjualan tersebut termasuk untuk pasar ekspor dan domestik. Namun, permintaan batubara tengah melemah. 

Efektivitas stimulus fiskal serta implementasi pengenaan pungutan atas perdagangan melalui sistem elektronik diyakini mengerek penerimaan pajak pertambahan nilai yang tertekan, sejalan dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19. Berdasarkan realisasi APBN per Maret 2020, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) tercatat mencapai Rp92 triliun, tumbuh sebesar 2,5% (yearon-year/yoy). Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tumbuhnya PPN pada Maret 2020 lebih mencerminkan kegiatan ekonomi pada Februari 2020, bukan Maret 2020. Artinya, PPN juga diproyeksikan menurun sama seperti kinerja pajak penghasilan (PPh) yang terkontraksi per Maret 2020.  Berdasarkan catatan Bisnis, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerimaan dari PPN masih belum optimal karena terhambat dari sisi IT serta banyaknya pengecualian pungutan. Kebijakan PPN di Indonesia pun menjadi sorotan dari World Bank di mana threshold omzet pengusaha kena pajak (PKP) masih terlalu tinggi.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Ihsan Priyawibawa mengatakan, penerimaan PPN dalam negeri berpotensi tumbuh pada April dan bulan selanjutnya ketika stimulus pajak mulai membuahkan hasil. Ihsan menambahkan, penyokong lain adalah pengenaan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang bakal diberlakukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020. Partner Tax Research and Training Services DDTC Bawono Kristiaji mengatakan, PPN masih tetap bisa dijadikan andalan sepanjang tidak ada guncangan dari sisi suplai dan tidak ada gangguan dari sisi daya beli masyarakat.

Kebangkitan kembali produsen jamu tradisional Nyonya Meneer melalui kongsi bisnis dinilai akan menjanjikan peluang jangka pendek yang menguntungkan, di tengah pandemi COVID-19 yang masih menghantui. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Marutho mengatakan Nyonya Meneer merupakan perusahaan lama dan sudah akrab di kalangan masyarakat. Alhasil, dalam pengelolaanya hanya dibutuhkan strategi dan restrukturisasi yang baik. Kali ini, merek-merek jamu Nyonya Meneer berada di bawah naungan PT Bhumi Empon Mustiko, perusahaan kerja sama antara keturunan Nyonya Meneer dan PT Ahabe Niaga Selaras. PT Bhumi Empon Mustiko memiliki modal dasar Rp 4 miliar. Ahabe adalah pemegang saham mayoritas PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. (CARS), dealer Toyota untuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Nasmoco. Jaringan ini juga menjadi pemasar Mercedez Benz–MOP. Bisnis lainnya berupa jaringan bengkel Carfi x dan pembiayaan (Andalan Finance).

Pajak menjadi salah satu instrumen andalan berbagai negara dalam mengantisipasi ancaman resesi perekonomian akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan data realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per akhir Maret 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat turun 2,5% year on year (yoy). Selasa (21/4), Peneliti Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Denny Vissaro menyampaikan perkiraannya, penerimaan pajak sepanjang tahun ini akan turun sekitar 8,2%-8,2% yoy. Hal ini dipicu banyak aktivitas ekonomi para pelaku usaha yang terhambat akibat keterbatasan mobilitas, baik di dalam negeri maupun antarnegara sehingga pajak berbasis kegiatan impor juga berpotensi paling terdampak. Namun menurutnya, dalam situasi seperti ini penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dari pekerja dan pajak pertambahan nilai (PPN) masih berpotensi menjadi andalan setoran bagi APBN. 

Covid-19 menekan pasar keuangan. Meski begitu, minat terhadap obligasi korporasi belum turun. Seperti yang terjadi pada Obligasi yang diterbitkan sejumlah emiten, misalnya Obligasi Bank Mandiri (BMRI) dan PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) yang mencatatkan kelebihan permintaan alias oversubscribed. Seperti dilansir Darmawan Junaidi, Direktur Treasury, International Banking & Special Asset Management BMRI kepada KONTAN, Rabu (21/4), BMRI mencatatkan oversubscribed sebesar 2,44 kali, ia menambahkan, peminat obligasi yang diterbitkan lebih banyak datang dari investor korporasi. Setelah difinalisasi, sebesar 80% dari emisi Rp 1 triliun akan diberikan untuk investor korporasi. Sisa porsi 20% menjadi jatah investor ritel.

Hal serupa juga di utarakan Head of Investor Relations SGRO Michael Kesuma yang mengatakan investor menunjukkan minat tinggi terhadap penerbitan obligasi SGRO dimana pada masa penawaran awal (bookbuilding), terjadi kelebihan permintaan sebanyak 1,5 kal. Michael menambahkan, investor korporasi menyerap lebih dari 90% emisi. Sisanya menjadi jatah investor ritel. Di sisi lain, Pada akhir Maret 2020 lalu, Investor Relations SMART Pinta S. Chandra belum bisa menyampaikan detail besaran obligasi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART), namun menurutnya tidak ada kelebihan permintaan yang terserap dalam penerbitan saat ini atas Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) menyepakati pembagian dividen tunai sebesar 60% dari laba bersih tahun 2019. Nilai tersebut mencapai Rp 925,04 miliar atau sebesar Rp 94,02 per lembar saham. Berdasarkan ringkasan risalah RUPST yang disampaikan perseroan ke Otoristas Jasa Keuangan (OJK) di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (21/4), pemegang saham menetapkan laba bersih tahun 2019 sebesar Rp 1,54 triliun untuk dua kegunaan. 

Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan melalui penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan didistribusikan ke rekening efek atau bank kustodian pada 20 Mei 2020. RUPST juga memaparkan total dana yang dihimpun oleh BJB dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I Tahun 2017, Tahap II Tahun 2018, dan Tahap III Tahun 2019 sebesar Rp 4,5 triliun. Pemegang saham menyetujui penggunaan dana sebagai pengkinian rencana aksi (recovery plan) perseroan. RUPST turut menyetujui kenaikan manfaat pensiun bulanan, tunjungan hari raya (THR), serta menyetujui perubahan usia pensiun dari 55 tahun menjadi 56 tahun. Sementara itu, pemegang saham juga sepakat membatalkan pengangkatan Beny Riswandi sebagai direktur komersial dan UMKM yang diangkat berdasarkan keputusan RUPST 2018. 

Pandemi virus korona di Indonesia membuat para emiten ritel memutar otak untuk tetap beroperasi. Terlebih, Ramadan dan Idul Fitri semakin dekat. Penjualan online bakal menjadi ujung tombak penjualan emiten di sektor tersebut. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), PT Ace HArdware Tbk (ACES) merupakan perusahaan yang mengambil langkah serupa. Kedua perusahaan memaksimalkan saluran penjualan online yang pertumbuhannya sendiri terbilang moncer. Penjualan online MAP kuartal I-2020 naik 160% secara tahunan. Untuk ACES Penjualan yang serba online bahkan bukan hanya untuk gerai yang sedang ditutup, tapi untuk gerai yang masih buka. Marketing Director Kawan Lama Group) Nana Puspa Dewi kepada KONTAN, Selasa (21/4) mengatakan gerai yang masih buka tetap menjalankan protokol kesehatan terkait pandemi virus korona. Pembayaran juga dilakukan secara digital di gerai ACES yang masih buka. 

Analis Ciptadana Sekuritas Robert Sebastian menilai, pengaruh penjualan online selama periode Ramadan dan Lebaran tidak akan signifikan. Pasalnya, porsi penjualan online emiten ritel masih tergolong kecil. Perayaan lebaran tahun ini juga hadir di tengah dampak ekonomi pandemi, daya beli masyarakat lemah seiring dengan munculnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pendapatan yang berkurang. Hal ini diamini analis Samuel Sekuritas Dessy Lapagu, ia mengatakan tidak semua emiten mampu mengoptimalkan saluran penjualan online contohnya PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) yang memiliki segmen pasar menengah ke bawah sehingga sulit menjangkau pelanggan yang sudah terbiasa belanja di toko fisik. RALS bahkan sudah menutup beberapa gerai. Sejumlah karyawan RALS juga terkena PHK buntut dari penutupan gerai tersebut. Dessy menyarankan bagi investor yang belum memiliki saham emiten ritel untuk menghindarinya terlebih dahulu. Sebaliknya, bagi yang sudah punya, ia memasang rekomendasi sell hingga akhir tahun. Pendapat sama juga disampaikan Christine Natasya, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menurutnya penjualan untuk gerai yang masih buka juga cukup menantang karena lesunya daya beli dan memperkirakan same sales store growth (SSSG) hingga akhir tahun bakal loyo. Untuk SSSG gerai fashion, pertumbuhannya diperkirakan turun 15%. Sedangkan SSSG supermarket diperkirakan turun 5%