Tiga perusahaan negara, yaitu PT Len Industri, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), akan memproduksi massal alat bantu pernapasan atau ventilator. Direktur Utama Pindad Abraham Mose menyatakan perusahaan sedang menunggu lisensi dari Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK). Pindad memiliki tiga jenis ventilator yang siap diproduksi. Salah satunya dibuat menggunakan ambu bag. Adapun dua lainnya berupa fully featured ventilator dan ventilator portabel yang merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Indonesia. Abraham menyatakan hasil produksi akan lebih dulu disalurkan ke rumah sakit milik Pindad yang memiliki 70 kamar dan tiga ruang isolasi. 

Direktur Produksi PTDI Ridlo Akbar mengatakan perseroan tidak merancang sendiri alat bantu pernapasan, melainkan menggandeng Institut Teknologi Bandung serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember. PTDI menargetkan produksi hingga 500 unit alat bantu pernapasan tiap pekan. Sedangkan untuk PT LEN menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyiapkan rancangan industri purwarupa ventilator. BPPT tengah menunggu hasil uji dari BPFK. Direktur Utama PT LEN Zakky Gamal menargetkan produksi ventilator hingga 50 unit per hari pada Mei.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan hingga saat ini belum ada satu pun perusahaan lokal yang memproduksi ventilator. Bahan baku menjadi salah satu penyebab industri ini belum hadir di Indonesia. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan salah satu stimulus dari pemerintah adalah berupa pembiayaan untuk pengembangan purwarupa ventilator yang sesuai dengan standar medis melalui metode rekayasa balik. Stimulus lain yang akan diberikan berupa kemudahan ketentuan larangan terbatas impor bahan baku atau komponen ventilator. Kementerian Perindustrian juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberi relaksasi uji performa ventilator produk lokal. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berusaha mengejar penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota negara. Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, meski pemerintah tengah menghadapi pandemi Covid-19, lembaganya harus meneruskan sebagian pekerjaan yang sudah direncanakan agar megaproyek itu tak tertunda terlalu jauh. Rudy menambahkan, kelanjutan proyek pemindahan pusat pemerintahan itu sama sekali tak mengusik alokasi dana untuk pengendalian Covid-19. Rudy memastikan pengerjaan yang tidak krusial bisa ditunda.

Sejak akhir tahun lalu, pemerintah menyusun regulasi ibu kota baru yang akan berada di sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, namun pembangunan infrastruktur dasar tertunda karena wabah merebak. Meski tertunda, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan perencanaan ibu kota baru tak perlu dihentikan. Dengan begitu, persiapan menuju groundbreaking bisa dilakukan pada tahun ini, atau selambat-lambatnya tahun depan.Kepala Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan lembaganya masih melanjutkan penyusunan desain kawasan inti ibu kota seluas 5.644 hektare. Menurut dia, Kementerian PUPR belum mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru.  

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian ikut menambahkan, unitnya juga masih mematangkan rencana jaringan jalan di kawasan ibu kota baru.

Menurut laporan Satuan Petugas Waspada Investasi (SWI), selama periode Januari - Maret 2020 ditemukan 508 entitas Financial technology ( Fintech) lending ilegal. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 399 entitas. Menurut Ketua Tim Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing kepada Bisnis, Minggu (19/4), perusahaan fintech lending ilegal menyasar masyarakat yang memerlukan uang untuk memenuhi keperluan pokok atau yang bersifat konsumtif, kemudian mengenakan bunga tinggi serta jangka waktu pinjaman yang pendek, mereka selalu meminta izin untuk dapat mengakses semua data kontak di handphone peminjam yang sangat beresiko bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede mengatakan terdapat dua hal mendasar yang mendorong kian maraknya Fintech lending ilegal yaitu akses berbasis daring dan makin dikenalnya industri peer-to-peer (P2P) lending yang hadir di Indonesia sejak 3 tahun yang lalu. Beberapa praktisi fintech ditempat terpisah menyayangkan menyayangkan belum adanya ketentuan pidana terhadap pelaku ?ntech lending ilegal, seperti yang diutarakan secara terpisah oleh Chief Executive Officer (CEO) Kredivo Alie Tan dan CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Tambunan, dan mereka berpendapat saat ini pencegahan berada pada kesadaran pengguna, hal ini juga diutarakan Chief Risk and Sustainability Officer Amartha Aria Widyanto bahwa perusahaan yang ditanganinya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai legalitas Fintech lending.

Pandemi virus corona (Covid-19) mendorong perubahan perilaku konsumen Indonesia terkait gaya hidup dan pola berbelanja. Hal itu terungkap dalam survei Covid-19 Where Consumers Are Heading? yang dilakukan oleh Nielsen. Managing Director Nielsen Connect Indonesia Dede Patmawidjaja menyatakan dengan berkurangnya aktivitas di luar rumah, perencanaan belanja melalui online serta memasak di rumah akan menjadi kegiatan yang lebih sering dilakukan oleh konsumen Indonesia. Ini yang mendorong peningkatan kebutuhan akan produk bahan baku dan segar.

Managing Director Asia Tenggara Nielsen Vaughan Ryan menjelaskan, bahwa di 11 negara Asia, sebagian besar konsumen telah kembali memprioritaskan makan di rumah, meliputi Tiongkok, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, dan Vietnam. Pergeseran dari makan di luar rumah ke pengiriman makanan di rumah, makanan dibawa pulang (takeaways), dan memasak selama periode Covid-19 tidak hanya secara lokal diwarnai oleh kebiasaan konsumsi tradisional, tetapi juga oleh tindakan karantina dan penutupan yang berbeda di masing-masing negara.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan COVID-19 membuat kinerja lini bisnis perhotelan milik emiten properti mengendur sejalan dengan anjloknya okupansi kamar dan penghentian operasional hotel untuk sementara waktu. Kondisi itu berimbas pada pendapatan berulang emiten properti pada 2020. Vice President Director PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) Jeffry Tanudjaja kepada Bisnis, baru-baru ini mengatakan tingkat okupansi Hotel Intercontinental Jakarta sangat rendah, hanya mencapai 5% saja. Hal ini juga berimbas ke dua unit bisnis hotel lain yaitu PT Pondok Indah Hotel di Jakarta dan PT Bumi Shangrila Hotel di Batam, termasuk pusat perbelanjaan yang berkontribusi Rp864,01 miliar yang terimbas pembatasan jam operasional karena PSSB. Jeffry mengatakan MKPI mengambil langkah e?siensi supaya kinerja keuangan perseroan tidak kebobolan dengan dengan mengetatkan pengeluaran yang masih bisa ditunda pelaksanaannya. Meski demikian pihaknya tetap akan meluncurkan area komersil PIOT 5 pada kuartal akhir 2020. Sementara itu, PIM 3 ditargetkan beroperasi pada Maret 2021.

Hal yang sama dirasakan PT Bukit Uluwatu, seperti dilansir melalui Sekretaris Perusahaan, Benita So?a yang mengatakan okupansi kamar hanya 5% dan diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan tamu, termasuk self isolation. Sementara PT Menteng Heritage Realty Tbk. (HRME) dan PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) terpaksa menutup sementara operasional satu hotel bintang 5 mereka di Jakarta, hal ini sebagaimana dikonfirmasi Direktur Utama Menteng Heritage Realty Christofer Wibisono dan Investor Relation Surya Semesta Internusa Erlin Budiman. PT Eastparc Hotel Tbk yang memiliki jaringan hotel di Yogyakarta juga mengalami hal yang serupa. Direktur Pemasaran Eastparc Hotel Wahyudi Eko Sutoro mengatakan sudah sejak akhir Maret perseroan tidak beroperasi sesuai dengan imbauan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dan juga e?siensi biaya operasional. Meski demikian, Presiden Direktur Eastparc Hotel Khalid Bin Omar mengatakan menegaskan kas perseroan dalam kondisi sehat dan baik.

Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) Hermawan Wijaya mengatakan untuk mengurangi defisit keuangan, perseroan melalui entitas anak PT Duta Pertiwi Tbk. (DUTI) yaitu PT Sinarwisata Lestari [SWL] dan PT Sinarwisata Permai [SWP] resmi menghentikan kegiatan operasional hotel Le Grandeur Mangga Dua dan Hotel Le Grandeur Balikpapan. Hotel milik Group Sinarmas ini juga telah mengalami kinerja tidak signi?kan dalam 2 tahun terakhir.

Kebijakan work from home (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah mendorong kenaikan trafik data seluler yang disediakan emiten telekomunikasi. Direktur Utama PT XL Axiata Tbk. (EXCL) Dian Siswarini mengatakan selama kedua kebijakan itu diterapkan telah terjadi peningkatan trafik data sekitar 15% dibandingkan hari normal. Layanan XL Home juga naik 20% setelah WFH dan PSBB. Kenaikan lalu lintas data juga dialami entitas usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) yakni PT Telkomsel. Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan layanan broadband meningkat 16%.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Lee Young Jun me ngatakan compound annual growth rate trafik data akan meningkat 60% pada 2019-2022 seiring naiknya pengguna smartphone dan konsumsi data konten video. Di antara tiga operator, Jun memilih TLKM karena pendapatan yang stabil dari perusahaan, infrastruktur yang kuat, basis pelanggan yang besar, dan pemimpin pasar yang tak tertandingi. Tim Riset JP Morgan menjagokan emiten yang sama. Pasalnya, ISAT dan EXCL dinilai mengurangi investasi di Jawa sebagai pasar utama 

Direktur Utama BUMN farmasi PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan dalam siaran pers, Senin (20/4), bahwa saat ini Bio Farma kerjasama dengan perusahaan startup asal Indonesia Nusantics, segera melakukan produksi massal Real Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR untuk mendiagnosis COVID-19, saat ini kapasitas terpasang pabrik Bio Farma di Bandung adalah 15.000 test kit yang dikemas dalam 600 boks per hari.

Pengembangan dan Produksi ini merupakan salah satu proyek dari Gugus Tugas Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan COVID-19 (TFRIC19) bentukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepala BPPT Hammam Riza menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Litbangkes dan Lembaga Biologi Molecular Eijkman untuk mendapatkan akses sampel RNA (molekul) COVID-19 untuk keperluan validasi produk serta melengkapi desain dan prototipe test kit PCR yang telah dikembangkan oleh tim Nusantics. Adapun, dana senilai Rp10 miliar untuk mendukung pengembangan dan produksi paket ini diinisiasi oleh East Ventures Indonesia melalui gerakan gotong royong INDONESIA PASTI BISA seperti dilansir oleh Co-founder dan Managing Partner East Vemures Willson Cuaca.

Dalam konferensi pers BKPM secara daring, Senin (20/4), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini pembangunan infrastruktur selama 5 tahun terakhir mulai memberi dampak pada realisasi investasi di Indonesia, ia merujuk pada data realisasi investasi pada triwulan I/2020 tercatat sebesar Rp210,07 triliun dari 25.192 proyek investasi. Perinciannya, penanaman modal asing (PMA) 46,5% dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yaitu 53,5%

Senada dengan pendapat ini, pemerhati tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan pembangunan infrastruktur memang masif dilakukan untuk konektivitas, dimana jaringan jalan sudah mulai banyak dibangun, bandara banyak dibangun, kelengkapan infrastruktur ini menjadi nilai tambah bagi investor dalam konteks efisiensi, efektivitas dalam pengembangan investasi. Ia juga menilai perlu dipetakan jenis investasi seperti apa yang masih menarik bagi investor di tengah pandemi virus corona. Menurutnya, perlu dipelajari juga dampak kebijakan relaksasi yang diberikan terhadap minat investor. 

Senin (20/4), VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI)  Joni Martinus mengatakan pihaknya sedang menggenjot bisnis pengangkutan barang di tengah anjloknya jumlah penumpang karena pandemi virus corona, ia menerangkan strategi memaksimalkan bisnis pengiriman barang menjadi alternatif perseroan dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Diharapkan KAI mampu memper-cepat pendistribusian logistik yang dibutuhkan di berbagai daerah.

Joni menegaskan angkutan batu bara masih mendominasi volume angkut kereta barang yang mencapai 3 juta ton sepanjang Maret 2020, ia mencatat ada peningkatan volume angkutan barang yang cukup signi?kan dengan persentase kenaikan tertinggi disumbangkan angkutan komoditas perkebunan sebesar 400%. Saat ini, PT KAI memiliki Rail Express untuk merespons Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9/2020 tentang Pedoman PSSB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, layanan ini merupakan layanan angkutan barang station to station dengan harga terjangkau yang tersedia di 60 stasiun di Pulau Jawa. Pelanggan cukup menyerahkan barang ke loket Rail Express di stasiun dan mengambilnya di loket Rail Express stasiun tujuan. Joni menyatakan pihaknya telah menguji coba pengangkutan 4,6 ton telur ayam dari Blitar, Jawa Timur ke Cipinang, DKI Jakarta menggunakan kereta barang. Telur-telur dari Koperasi Petani yang bekerja sama dengan PT Food Station Tjipinang Jaya dengan dijembatani oleh Kemenko Perekonomian dan Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menilai pengiriman bahan pangan dengan memanfaatkan angkutan kereta api cukup menarik dari sisi layanan dan kompetitif dari sisi tarif, ia menekankan waktu sangat menentukan, dimana proses bongkar muat juga perlu dipercepat dan operasi diharapkan berjalan setiap hari termasuk hari libur. Meski demikian, para pelaku usaha masih memprioritaskan untuk menggunakan angkutan logistik darat melalui truk karena bisa melakukan penyesuaian terhadap jam berangkat dengan tingkat kebutuhannya.

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengapresiasi langkah PT KAI membuat terobosan angkutan bahan pokok selama penerapan PSBB di beberapa daerah. Menurutnya, untuk jangka panjang angkutan bahan pokok menjadi pendapatan yang potensial. Regulasi penertiban angkutan truk ODOL [over dimension overload] juga memberikan peluang bagi alternatif angkutan bahan pokok melalui KA.

Pengamat Ekonomi Digital Universitas Indonesia Fithra Faisal menegaskan dalam situasi bisnis yang tengah dihantam efek pandemi seperti saat ini perusahaan Fintech lending dapat melakukan penyederhaan skema pinjaman, baik itu bunga mau pun tenor pinjaman, sekaligus meningkatkan proses edukasi ke masyarakat. Ia memperkirakan permintaan restrukturisasi pinjaman akan meningkat signifikan. Hal tersebut tidak lepas dari skenario terburuk bahwa akan ada peningkatan sekitar 8 juta pengangguran hingga akhir 2020.

Ketua Bidang Humas dan Kelembagaan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede sepakat dengan perkiraan lonjakan permintaan restrukturisasi, berdasarkan hasil survei AFPI terdapat 52% platform Fintech lending yang mengaku sudah mendapat permohonan restrukturisasi dari peminjam. Disisi lain, meski mengakui adanya persoalan penyederhaan skema pinjaman, menurutnya penyelenggara P2P lending saat ini hanya dapat melakukan penilaian terhadap ajuan yang disampaikan peminjam lantaran belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perihal restrukturisasi pinjaman P2P lending.