Pemerintah memberikan perluasan akses pasar di dalam negeri bagi pelaku usaha yang memanfaatkan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Selain itu, wajib pajak KITE juga mendapatkan keringanan pajak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)   No .31/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Covid-19. Dari sisi ?skal, wajib pajak KITE mendapatkan insentif berupa pembebasan PPN dan PPnBM untuk pemasukan barang dari dalam negeri yang diolah untuk dieskpor. 

Plt. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Rishdianto Budi Irawan menilai, kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha, ia beranggapan kemudahan ini akan menggerakkan ekonomi yang telah lesu dalam beberapa bulan terakhir, serta mendongkrak daya beli masyarakat dengan akan membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan menurunkan biaya logistik

Lebih lanjut, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai Syarif Hidayat menjelaskan tujuan klausul ini adalah untuk memberikan persamaan perlakuan antarpengusaha KITE yang tidak mendapatkan fasilitas sejenis dan produknya dijual di dalam negeri.

Pemerintah telah mengumumkan sejumlah insentif untuk menjaga roda bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diantaranya berupa relaksasi kredit , perpajakan dan penerapan Kartu Prakerja. Meski sudah mulai berjalan beberapa program insentif, sejauh ini masih ditemukan sejumlah kendala dilapangan bahkan beberapa belum terealisasi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Percepatan eksekusi insentif kepada jajaran kabinetnya dalam rapat terbatas, Rabu (15/4). Pada kesempatan yang sama, Presiden juga memerintahkan pemberian insentif tambahan, yaitu pemberian pinjaman baru dan pemberian bantuan sosial untuk usaha mikro dan ultra mikro. Pasalnya, UMKM di Indonesia berperan penting karena menyerap lebih dari 100 juta tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan, ada delapan program yang sedang dipersiapkan bagi sektor UMKM, yang salah satunya adalah penghapusan pajak bagi UMKM dalam 6 bulan kedepan yang sedang dibahas dengan Ditjen Pajak sebagaimana konfirmasi Direktur Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Yunirwansyah menerangkan, implementasi skema tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018.

Terkait dengan program relaksasi kredit, konfirmasi datang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui Corporate Secretary Rully Setiawan dan Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk. Hera F. Haryn ditempat masing-masing,  mengatakan, perseroan telah melakukan percepatan penawaran dan proses restrukturisasi dengan menyesuaikaan kondisi debitur.

Di lain pihak, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W. Budiawan menyatakan, saat ini perusahaan pembiayaan masih dalam tahap veri?kasi data lapangan agar insentif yang diberikan tepat sasaran. Namun, Direktur Sales dan Distribusi PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Harjanto Tjitohardjojo meyakini, penyaluran kredit ke sektor UMKM bakal tetap turun kendati pemerintah memberikan sejumlah stimulus kepada kelompok usaha tersebut, hal ini karena daya beli menurun dan multifinance menaikkan DP untuk menjaga kualitas kredit . Ekonom BCA David E. Sumual menilai, hingga saat ini tidak ada masalah dalam penerapan program relaksasi kredit UMKM sepanjang telah mengikuti arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani menuturkan, menambah insentif subsidi kredit kepada UMKM tanpa perhitungan yang matang tidak akan memberi efek signifikan pada ekonomi riil, lantaran permintaan yang melemah dan justru berpotensi menimbulkan potensi moral hazard. Sementara itu, Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun berharap insentif dari pemerintah dapat dilakukan secara merata dan tidak hanya menyasar usaha ultra mikro. Dia mencontohkan, pembebasan tarif listrik yang masih belum menyentuh usaha kecil dan menengah. Dan pendapat ini juga didukung Ekonom Indef Bhima Yudhistira yang mengatakan pemerintah sebaiknya memberikan diskon tarif listrik sebesar 50%— 70% bagi UMKM pelanggan 900 VA dan 1.300 VA. Selain itu, harga LPG 3 kg juga diusulkan untuk diturunkan. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama, Rabu (15/4) mengatakan, berdasarkan pantauan otoritas pajak, tingkat kepatuhan yang cukup rendah serta banyaknya wajib pajak orang pribadi nonkaryawan yang memanfaatkan pelonggaran batas waktu pelaporan menyebabkan realisasi pajak penghasilan orang pribadi berisiko tertekan.

Berdasarkan  data Ditjen Pajak, per 1 April lalu, wajib pajak orang pribadi nonkaryawan yang menyampaikan SPT Tahunan nonkaryawan baru mencapai 766.221 SPT Tahunan dibandingkan tahun lalu yang mencapai 1,2 juta wajib pajak. Realisasi PPh orang pribadi pada Februari 2020 lalu baru mencapai Rp1,02 triliun, atau sebesar 18,85% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan Februari tahun sebelumnya yang mencapai 28,19% (yoy).

Namun demikian, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Ihsan Priyawibawa mengatakan, PPh orang pribadi masih berpotensi tumbuh dan sebagian wajib pajak diperkirakan baru akan membayar kewajibannya pada bulan ini. Praktisi perpajakan

Industri digital di Tanah Air ternyata juga ikut merasakan dampak dari tak menentunya situasi selama kurang lebih sebulan terakhir ini akibat banyak masyarakat Indonesia beraktivitas di rumah. Founder & CEO Help Apps Melia Lustojoputro mengakui, ada perubahan signifikan terhadap layanan perusahaan rintisan miliknya, Help Apps yang merupakan platform berbagai jenis jasa keperluan rumah tangga. Permintaan berkurang secara bertahap hingga 70 persen dibandingkan biasanya. Melia menerapkan kegiatan bekerja dari rumah dan menggencarkan promosi melalui media sosial. Setelah pandemi ini berlalu, Help akan mengadakan pelatihan bagi helper mereka dan akan memberikan promosi-promosi untuk para klien dalam bentuk diskon dan giveaway.

Masa-masa yang tak pasti seperti saat ini ternyata juga membuka peluang baru, salah satunya, Sampingan, platform yang fokus utamanya adalah pekerja blue collar, seperti sales, kurir, dan surveyor lapangan. CEO dan Co-Founder Sampingan Wisnu Nugrahadi mengungkapkan, sejak berdiri pada Januari 2019 Sampingan tumbuh sangat baik tiap bulannya. Peningkatan permintaan terjadi dari industri logistik, karena masyarakat lebih mengandalkan tenaga pengiriman ketika akan memesan barang ataupun berbelanja. Wisnu menyebut, peningkatan jumlah kawan Sampingan yang bergabung karena adanya kebutuhan akan penghasilan tambahan.

Perubahan strategi juga dialami oleh perusahaan ventura capital. Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Willson Cuaca memprediksi, akan ada pergeseran yang signifikan dalam pendanaan perusahaan rintisan pada masa pandemi karena lebih berfokus untuk membantu existing portfolio mengarungi krisis. Willson menegaskan, fokus dan strategi perusahannya adalah mendukung wirausaha (entrepreneur) yang menggunakan teknologi untuk memberikan nilai tambah di setiap sektor. Pergerakan krisis yang sangat cepat dan dinamika dunia perusahaan rintisan juga sangat cepat, sehingga kedua kombinasi ini membutuhkan daya adaptasi dan sensitivitas yang tinggi untuk melihat peluang dan target investasi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada kuartal pertama tahun ini surplus 2,62 miliar dolar AS dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu yang mencatat defisit 62,8 juta dolar AS. Namun, Suhariyanto menekankan, Indonesia tetap perlu meningkatkan kewaspadaan, khususnya mengenai komposisi impor bahan baku dan barang modal yang akan berpengaruh ke pergerakan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebutkan, neraca dagang yang mengalami surplus belum dapat menggambarkan kondisi sehat secara penuh. Namun, berita baiknya adalah perkembangan ekspor ke Cina mengalami pertumbuhan cukup signifikan karena Cina merupakan mitra dagang utama ekspor kita.

Yusuf berujar, pertumbuhan impor terbesar justru terjadi pada kelompok barang konsumsi. Salah satunya adalah bawang putih, yang nilai impor komoditasnya pada Maret 2020 mengalami kenaikan hingga 18,8 juta dolar AS. Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), Valentino menuturkan, harga bawang putih impor yang masuk ke Indonesia akan segera menstabilkan harga dalam negeri. Valentino menjelaskan, ketersediaan bawang putih untuk Ramadhan dan Idul Fitri akan aman.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi melalui siaran pers yang diterima Republika, Kamis (16/4), menginformasikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2019 Bank BJB menyepakati pembagian dividen senilai Rp 925,04 miliar atau setara dengan rasio 60 persen dari laba bersih 2019 yang dibukukan sebesar Rp 1,56 triliun. Persetujuan atas laporan tahunan perseroan juga disertai dengan kesepakatan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk pembagian dividen 2019. Yuddy menyampaikan, RUPST juga menyepakati penunjukan kantor akuntan publik yang akan berperan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020.

Sepanjang 2019, papar Yuddy, Bank BJB berhasil mempertahankan kinerja positif dengan raihan laba bersih sebesar Rp 1,56 triliun yang diikuti dengan penambahan nilai aset. Yuddy menyebutkan, sektor kredit yang menjadi ujung tombak utama perseroan dalam mendongkrak pendapatan yang pertumbuhannya berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional, di kisaran 6,97 persen per November 2019. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perseroan juga bertumbuh sebesar 2,7 persen (yoy), berkat bertambahnya porsi dana murah atau current account saving account (CASA). 

Sejumlah perusahaan berbasis syariah mencatat sejumlah kinerja positif di tengah penyebaran wabah virus korona baru atau Covid-19. CEO PT Ammana Fintek Syariah Lutfi Adhiansyah mengakui, tidak semua sektor mengalami penurunan, ada yang meningkat. Lutfi mengatakan telah menyetop sekitar 80 persen pembiayaan, sisanya sekitar 20 persen portofolio mengalami peningkatan bisnis sehingga mendapatkan pembiayaan lebih besar. Misalnya, seperti sektor energi, tekstil, pangan, dan perkebunan. Ekspor kelapa sawit berjalan terus meningkat ke negara empat musim, karena digunakan sebagai briket bahan bakar arang di negara-negara tersebut. Peningkatan pembiayaan juga terjadi pada sektor konveksi atau tekstil, pengusaha memanfaatkan momentum ini untuk beralih membuat alat kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD) atau masker. Di sektor pangan, cukup banyak pengusaha yang beralih bisnis memproduksi frozen food melalui niaga daring.

BRI Syariah juga tetap melanjutkan proses ekspansi bisnis dalam menyambut penerapan qanun Aceh dengan membuka 11 kantor cabang di kota Aceh. Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Mulyatno Rachmanto mengatakan, ekspansi 11 kantor cabang tersebut bertujuan mempermudah masyarakat Aceh memindahkan simpanan dan pinjamannya kepada BRI Syariah. BRI Syariah juga berupaya mengakselerasi proses konversi dengan pembukaan Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) di seluruh unit kerja BRI.

Badan Energi International atau International Energy Agency (IEA) menyampaikan tahun ini permintaan minyak global akan mengalami penurunan lebih rendah dibandingkan tahun lalu, bahkan mencapai level yang terakhir terlihat pada 1995, menyusul langkah-langkah karantina (lockdown) di banyak negara guna mencegah penyebaran wabah virus corona Covid-19 yang telah membuat perekonomian mandek. Dalam laporan bulanan terbaru IEA yang dirilis pada Rabu (15/4), Menurut IEA, aktivitas di sektor transportasi hampir menunjukkan penurunan dramatis di mana-mana, seraya mencatat bahwa tindakan karantina telah dilaksanakan di 187 negara dan wilayah sebagai respons terhadap wabah Covid-19. “Bahkan dengan asumsi pembatasan perjalanan telah berkurang pada semester kedua tahun ini, kami memperkirakan permintaan minyak global pada tahun 2020 akan turun 9,3 juta barel per hari dibandingkan 2019, menghapus hampir satu dekade pertumbuhan,” ujar badan yang berkantor pusat di Paris, Prancis seperti dilansir dari CNBC 

Kinerja neraca perdagangan ekspor Indonesia dinilai akan sangat bergantung pada perkembangan pemulihan perekonomian Tiongkok pascapandemi Covid-19 yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Hal ini sebagaimana pendapat yang disampaikan ekonom yang juga Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro ketika dihubungi pada Rabu (15/4). Perekonomian akan berbanding lurus dengan impor dan ekspor.  Ari Kuncoro juga bependapat perekonomian Tiongkok masih dalam tahap awal pemulihan sehingga hal ini masih akan terus terjadi (surplus) tapi tidak terlalu besar, ia menambahkan bahwa kondisi ini akan berdampak baik terhadap nilai tukar rupiah apalagi pemerintah juga sudah menerbitkan pandemic bonds.

Ditempat terpisah, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menyampaikan informasi yang cukup menggembirakan dalam konferensi pers data ekspor-impor Maret 2020 secara virtual, Kamis (15/4) dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2020 mengalami surplus sebesar US$ 743 juta. Ini terjadi karena jumlah ekspor mencapai US$ 14,09 miliar, sementara impor mencapai US$ 13,35 miliar. 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki dalam telekonferensi dengan media, Rabu (15/4) menerangkan Pemerintah akan membebaskan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPh) selama enam bulan ke depan sebagai langkah untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan usaha sektor UMKM. Namun, ia belum menjelaskan secara detail kebijakan pembebasan PPh bagi UMKM itu. Dikesempatan yang sama, Tetan mengatakan pihaknya juga akan menjalankan sembilan program yang meliputi stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi, belanja di warung tetangga, serta program restrukturisasi, subsidi suku bunga kredit usaha mikro serta beberapa program lainnya yang diselaraskan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memitigasi dampak Covid-19 bagi para pelaku koperasi dan UMKM. Implementasi sejumlah program ini sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, pengusaha Sandiaga Uno mengatakan, kondisi saat ini berbeda dengan kondisi krisis 1998, sebab yang paling terdampak justru UMKM dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSSB) yang dijalankan pemerintah. Menurutnya, Jenis usaha UMKM sebagian besar menjalankan kegiatan secara harian sehingga dalam hal ini penyaluran uang tunai melalui bantuan langsung tunai (BLT ) harus segera dijalankan. “UMKM harus beradapasti ke situasi yang kita sebut situasi new normal,” kata Sandiaga menerangkan bahwa pengusaha UMKM harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Sebab, dari sejumlah perkiraan, dampak dari Covid-19 masih akan terasa dalam tiga bulan ke depan.