Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda sebesar Rp 2,25 miliar kepada PT Sarana Farmindo Utama (SMU) karena terlambat memberikan notifikasi akuisisi. SMU yang 99,97% sahamnya dimiliki oleh PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk, kelompok usaha peternakan unggas.  Dari hasil proses persidangan ditemukan fakta bahwa terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan atas saham mayoritas, sebanyak 20.290.000 lembar saham, yang mengakibatkan SMU sebagai pemegang saham mayoritas. KPPU menyatakan seharusnya terlapor wajib melakukan pemberitahuan atas transaksi pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama karena transaksi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali.

PT Sarana Farmindo Utama terlambat melakukan notifikasi melebihi batas waktu pemberitahuan sejak pengambilalihan saham berlaku secara efektif yuridis dan menyalahi ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010. Berdasarkan fakta-fakta pada persidangan, majelis komisi menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, sehingga menghukum terlapor membayar denda sebesar Rp 2,25 miliar yang harus disetor ke kas negara.

Perusahaan properti terkemuka di Australia, Crown Group, yang dimiliki Iwan Sunito, memasuki pasar baru Amerika Serikat. Ia membangun kondominium dan hotel di Los Angeles. Proyek seharga 500 juta dollar AS itu rencananya akan diluncurkan pada pertengahan 2021 dan selesai pada 2025. CEO Crown Group Iwan Sunito di Sydney, Australia menyatakan dalam konferensi jarak jauh dengan sejumlah wartawan dari Jakarta, Selasa (21/4/2020) bahwa pihaknya telah membeli tanah dan tengah merampungkan gambar proyek. Crown Group melihat potensi besar untuk pengembangan properti, Los Angeles tengah berbenah untuk Olimpiade 2028 dan pasar di kawasan kota di California yang merupakan kota multikultural. Bagi warga Korea, Los Angeles menjadi semacam tempat berkumpul di luar negeri. Dari sinilah potensi pasar itu dalam arti kebutuhan tempat tinggal dinilai cukup besar.

Crown Group Head of US Development Patrick Caruso, dalam kesempatan yang sama ketika menjelaskan proyek properti itu, mengatakan, tahun depan proyek akan mulai konstruksi dan pada 2025 akan selesai pembangunannya, dengan desain yang ditawarkan, kondominium 43 lantai dengan arsitek kenamaan, Koichi Takada, ia optimis proyek ini akan masuk dalam pilihan para pembeli. Keberadaan bangunan itu nanti akan mendefinisi ulang pemandangan langit kota itu dan bakal menjadi penanda kota. Sementara itu, terkait dengan pandemi Covid-19, Iwan mengatakan, perusahaannya akan melakukan beberapa penyesuaian, seperti cara mendekati calon pembeli yang tidak bisa lagi dengan bertatap muka. Meski demikian, ia optimistis setiap ada krisis selalu ada peluang. Sejak awal berdiri, Crown telah terkena tiga kali krisis, termasuk Covid-19 ini, dan mendapat peluang di tengah krisis. 

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memprediksi pertumbuhan industri manufaktur tahun ini hanya berkisar 2,5-2,6%, lebih rendah dari target awal 4,8-5,3% dan tahun lalu 4%. Menurut Agus, growth industri manufaktur tahun ini hanya berkisar 0,7-0,8%, jika mengikuti proyeksi International Monetary Fund (IMF). Sekitar 60% pertumbuhan industri manufaktur tertekan, diantaranya industri logam, keramik, elektronik dan peralatan telekomunikasi, otomotif, karet, alat berat, dan kerajinan. Agus juga mengelompokkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai kelompok industri yang kinerjanya tertekan Pandemi Covid-19, karena sudah merumahkan sekitar 1,5 juta karyawan. Namun, ada juga perusahaan TPT yang mampu melakukan diversifikasi produk. 

Permintaan industri APD, alat kesehatan dan etanol, masker dan sarung tangan, farmasi dan fitofarmaka, serta makanan dan minuman (mamin) justru meningkat selama pandemi Covid-19. Agus menyatakan, sekarang ini adalah momentum yang tepat berkaitan dengan industri alat kesehatan dan farmasi. Target jangka menengah Indonesia dapat menjadi negara mandiri di sektor Kesehatan, yang artinya industri alat kesehatan, vitamin, dan obat juga sudah siap. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, saat ini, total stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah sebesar 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 438 triliun. Menurut Rosan, nilai stimulus itu masih sangat kurang.

Di sisi lain, di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemerintah tetap memperbolehkan industri beroperasi selama memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika ketahuan tidak mengikuti protokol kesehatan, seperti salah satu perusahaan yang berada di wilayah Jakarta, petugas akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Namun, jika tetap melanggar, tidak menutup kemungkinan Kemenperin akan mencabut izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMK).

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan relaksasi untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan akan dirilis dalam waktu dekat.   

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, sebelumnya pemerintah telah meluncurkan sejumlah paket stimulus diantaranya dalam bentuk jaring pengaman sosial (social safety net) seperti perluasan penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan Kartu Sembago, peningkatan anggaran Kartu Prakerja, dan pembebasan maupun diskon tagihan listrik PLN.

Febrio menuturkan, pemerintah juga sudah memutuskan untuk menambah alokasi belanja Rp 405,1 triliun untuk penangganan Covid-19. Program kredit usaha rakyat (KUR), program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan usaha mikro (UMI) sampai saat ini telah menyasar 20% UMKM terbawah.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengatakan, ada 37 ribu laporan mengenai pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19. Dari jumlah 87,4% pelaku usaha berasal dari kelompok level mikro. Saat ini pihak Kemenkop UKM akan membantu pengusaha terdampak secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

PT Freeport Indonesia menegaskan pandemi Covid-19 belum berpengaruh pada pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) konsentrat tembaga. Smelter Freeport yang berlokasi di kawasan industri Gresik, Jawa Timur (Java Integrated Industrial and Port Estate/JIIPE) itu ditargetkan rampung pada 2023 mendatang. Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan proyek smelter masih berjalan di tengah pandemi Covid-19, belum ada keputusan menunda groundbreaking di Agustus ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan rencana kerja dan belanja pembangunan smelter telihat jelas dalam kurva S (S curve). Tony menuturkan pendanaan pembangunan smelter mayoritas berasal dari pinjaman perbankan, sebanyak 9 perbankan dalam dan luar negeri. Adapun investasi yang dibutuhkan smelter berkapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga itu mencapai US$ 3 miliar. Desain smelter yang dibangun kini terintegrasi dengan fasilitas pemurnian anoda slime. Freeport sebenarnya sudah mulai membangun smelter sejak 2014 silam. Namun progresnya belum signifikan lantaran Freeport menginginkan kepastian operasi pasca berakhirnya Kontrak Karya (KK) di 2021. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini, koreksi atas outlook utang Indonesia oleh Standard and Poor’s (S&P) dari sebelumnya stabil menjadi negatif bukan cerminan dari permasalahan ekonomi yang bersifat fundamental. Hal itu lebih dipicu oleh kekhawatiran S&P terhadap risiko pemburukan kondisi eksternal dan fiskal akibat pandemi Covid-19 yang bersifat temporer. S&P menyatakan bahwa peringkat Indonesia dipertahankan pada BBB karena tatanan kelembagaan yang stabil, prospek  ertumbuhan ekonomi yang kuat, dan kebijakan fiskal yang secara historis cukup prudent. Perry meyakini, bahwa berbagai langkah kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan yang telah diambil Indonesia tersebut akan dapat mengembalikkan trajectory ekonomi Indonesia, baik dari sisi pertumbuhan, eksternal, maupun fiskal, ke arah yang lebih sustainable dalam waktu yang tidak terlalu lama. S&P memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 1,8% pada tahun ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 sebelum membaik secara kuat pada satu atau dua tahun ke depan. 

Survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan, penjualan produksi ikan menjadi kendala besar di sejumlah daerah, banyak pengepul ikan tidak melayani atau membatasi pembelian ikan dari nelayan dan pembudidaya, sementara tempat pelelangan ikan dan pasar ditutup. Kondisi ini menyebabkan harga ikan merosot, nelayan yang tetap melaut kesulitan modal karena harga jual tak sebanding dengan biaya melaut. Nelayan terbelit utang kepada tetangga, juragan, dan pengepul. Bahkan sejumlah nelayan juga menjual barang dan perabotan untuk modal melaut dan menyambung hidup.

Saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (19/4/2020), Hilmatul Baidlo, perempuan nelayan di Desa Nambangan, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur menyampaikan, nelayan melakukan berbagai cara untuk tetap melaut. Namun, harga ikan anjlok dan ikan sulit terjual karena pasar tutup. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat KNTI Dani Setiawan mengatakan selain penjualan ikan biaya operasional juga meningkat karena pasokan bahan bakar minyak langka dan mahal Pembudidaya mengeluhkan kesulitan memperoleh benih dan sarana yang berbahan baku impor, kondisi ini memperburuk kehidupan keluarga nelayan dan pembudidaya. Pendapatan mereka menurun sedangkan mereka terbelit biaya hidup.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam siaran pers, Sabtu (18/4), menyatakan, perikanan tangkap dan ekspor hasil laut harus tetap berjalan dengan memprioritaskan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19. Luhut mengimbau kepala daerah mengalokasikan APBD untuk membeli produk perikanan. Nelayan, pembudidaya, pengolah, dan petambak garam yang rugi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar diberikan bantuan langsung tunai. 

Masifnya penyebaran Covid-19 semakin berdampak pada sektor transportasi udara. Sejumlah perusahaan maskapai mulai memotong gaji, menawarkan cuti di luar tanggungan perusahaan, hingga mengalihkan bisnis.

Lewat pesan tertulis di Jakarta, Minggu (19/4/2020), Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengatakan, Garuda Indonesia telah memotong gaji pegawai untuk memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan di tengah pandemi. Pemotongan bersifat penundaan karena perusahaan akan mengembalikan akumulasi pemotongan saat kondisi memungkinkan sejalan performa kinerja perusahaan ke depan. Adapun tunjangan hari raya tetap akan diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mewajibkan eksportir menggunakan kapal nasional dan asuransi nasional dalam melakukan kegiatan ekspor impornya. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. 

Sebelumnya, ketentuan wajib ini telah diubah beberapa kali, melalui penyempurnaan Permendag ini, Kementerian Perdagangan berharap peran serta angkutan laut nasional dalam kegiatan ekspor impor akan meningkat, sekaligus mendorong tumbuhnya industri galangan kapal nasional. 

Mendag menjelaskan, penetapan kebijakan ini masih membuka peluang bagi perusahaan asing, khususnya perusahaan angkutan laut asing, untuk berperan dalam kegiatan ekspor dan impor. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menambahkan, perusahaan angkutan laut nasional yang menggunakan angkutan laut dengan kapasitas sampai dengan 15.000 dwt (deadweight tonnage) wajib menyampaikan data penggunaan angkutan laut tersebut kepada Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui INATRADE, sebelum angkutan laut tersebut sandar di pelabuhan Indonesia.

Pemerintah resmi menerapkan aturan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) per tanggal 18 April 2020 dengan sistem whitelist. Penetapan aturan ini bertujuan untuk menekan penggunaan ponsel ilegal di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. 

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Janu Suryanto, mengatakan dengan skema whitelist, maka unit yang diaktifkan mulai tanggal itu akan langsung diverifikasi oleh mesin EIR (equipment identity register) yang dioperasikan oleh operator dan terhubung ke CEIR (central equipment identity registry). Apabila unit yang diaktifkan tidak terdaftar IMEI-nya, operator langsung memblokirnya. 

Aturan mengenai validasi IMEI tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019. Janu menjelaskan, penerapan kebijakan validasi IMEI tidak terbatas pada ponsel, namun juga pada semua perangkat elektronik yang tersambung ke jaringan seluler.

Menurut Janu, ruang masuk lingkup validasi IMEI adalah produk handphone pintar, komputer genggam, dan tablet (HKT). Perangkat HKT yang sudah diaktifkan sebelum pemberlakuan aturan atau 18 April 2020 masih dapat digunakan walaupun merupakan barang black market (BM) karena peraturan ini tidak berlaku surut. 

Validasi IMEI akan mengurangi penggunaan ponsel BM dan mendorong pertumbuhan industri ponsel dalam negeri.