Penerimaan Pajak 2020 Dipresiksi Turun 8.5%
Pajak menjadi salah satu instrumen andalan berbagai negara dalam mengantisipasi ancaman resesi perekonomian akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan data realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per akhir Maret 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat turun 2,5% year on year (yoy). Selasa (21/4), Peneliti Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Denny Vissaro menyampaikan perkiraannya, penerimaan pajak sepanjang tahun ini akan turun sekitar 8,2%-8,2% yoy. Hal ini dipicu banyak aktivitas ekonomi para pelaku usaha yang terhambat akibat keterbatasan mobilitas, baik di dalam negeri maupun antarnegara sehingga pajak berbasis kegiatan impor juga berpotensi paling terdampak. Namun menurutnya, dalam situasi seperti ini penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dari pekerja dan pajak pertambahan nilai (PPN) masih berpotensi menjadi andalan setoran bagi APBN.
Minat Pada Obligasi Korporasi Tinggi
Covid-19 menekan pasar keuangan. Meski begitu, minat terhadap obligasi korporasi belum turun. Seperti yang terjadi pada Obligasi yang diterbitkan sejumlah emiten, misalnya Obligasi Bank Mandiri (BMRI) dan PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) yang mencatatkan kelebihan permintaan alias oversubscribed. Seperti dilansir Darmawan Junaidi, Direktur Treasury, International Banking & Special Asset Management BMRI kepada KONTAN, Rabu (21/4), BMRI mencatatkan oversubscribed sebesar 2,44 kali, ia menambahkan, peminat obligasi yang diterbitkan lebih banyak datang dari investor korporasi. Setelah difinalisasi, sebesar 80% dari emisi Rp 1 triliun akan diberikan untuk investor korporasi. Sisa porsi 20% menjadi jatah investor ritel.
Hal serupa juga di utarakan Head of Investor Relations SGRO Michael Kesuma yang mengatakan investor menunjukkan minat tinggi terhadap penerbitan obligasi SGRO dimana pada masa penawaran awal (bookbuilding), terjadi kelebihan permintaan sebanyak 1,5 kal. Michael menambahkan, investor korporasi menyerap lebih dari 90% emisi. Sisanya menjadi jatah investor ritel. Di sisi lain, Pada akhir Maret 2020 lalu, Investor Relations SMART Pinta S. Chandra belum bisa menyampaikan detail besaran obligasi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART), namun menurutnya tidak ada kelebihan permintaan yang terserap dalam penerbitan saat ini atas Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
BJB Bagikan Dividen Rp 925,04 Miliar
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) menyepakati pembagian dividen tunai sebesar 60% dari laba bersih tahun 2019. Nilai tersebut mencapai Rp 925,04 miliar atau sebesar Rp 94,02 per lembar saham. Berdasarkan ringkasan risalah RUPST yang disampaikan perseroan ke Otoristas Jasa Keuangan (OJK) di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (21/4), pemegang saham menetapkan laba bersih tahun 2019 sebesar Rp 1,54 triliun untuk dua kegunaan.
Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan melalui penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan didistribusikan ke rekening efek atau bank kustodian pada 20 Mei 2020. RUPST juga memaparkan total dana yang dihimpun oleh BJB dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I Tahun 2017, Tahap II Tahun 2018, dan Tahap III Tahun 2019 sebesar Rp 4,5 triliun. Pemegang saham menyetujui penggunaan dana sebagai pengkinian rencana aksi (recovery plan) perseroan. RUPST turut menyetujui kenaikan manfaat pensiun bulanan, tunjungan hari raya (THR), serta menyetujui perubahan usia pensiun dari 55 tahun menjadi 56 tahun. Sementara itu, pemegang saham juga sepakat membatalkan pengangkatan Beny Riswandi sebagai direktur komersial dan UMKM yang diangkat berdasarkan keputusan RUPST 2018.
Peritel Memaksimalkan Jaringan Penjualan Online
Pandemi virus korona di Indonesia membuat para emiten ritel memutar otak untuk tetap beroperasi. Terlebih, Ramadan dan Idul Fitri semakin dekat. Penjualan online bakal menjadi ujung tombak penjualan emiten di sektor tersebut. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), PT Ace HArdware Tbk (ACES) merupakan perusahaan yang mengambil langkah serupa. Kedua perusahaan memaksimalkan saluran penjualan online yang pertumbuhannya sendiri terbilang moncer. Penjualan online MAP kuartal I-2020 naik 160% secara tahunan. Untuk ACES Penjualan yang serba online bahkan bukan hanya untuk gerai yang sedang ditutup, tapi untuk gerai yang masih buka. Marketing Director Kawan Lama Group) Nana Puspa Dewi kepada KONTAN, Selasa (21/4) mengatakan gerai yang masih buka tetap menjalankan protokol kesehatan terkait pandemi virus korona. Pembayaran juga dilakukan secara digital di gerai ACES yang masih buka.
Analis Ciptadana Sekuritas Robert Sebastian menilai, pengaruh penjualan online selama periode Ramadan dan Lebaran tidak akan signifikan. Pasalnya, porsi penjualan online emiten ritel masih tergolong kecil. Perayaan lebaran tahun ini juga hadir di tengah dampak ekonomi pandemi, daya beli masyarakat lemah seiring dengan munculnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pendapatan yang berkurang. Hal ini diamini analis Samuel Sekuritas Dessy Lapagu, ia mengatakan tidak semua emiten mampu mengoptimalkan saluran penjualan online contohnya PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) yang memiliki segmen pasar menengah ke bawah sehingga sulit menjangkau pelanggan yang sudah terbiasa belanja di toko fisik. RALS bahkan sudah menutup beberapa gerai. Sejumlah karyawan RALS juga terkena PHK buntut dari penutupan gerai tersebut. Dessy menyarankan bagi investor yang belum memiliki saham emiten ritel untuk menghindarinya terlebih dahulu. Sebaliknya, bagi yang sudah punya, ia memasang rekomendasi sell hingga akhir tahun. Pendapat sama juga disampaikan Christine Natasya, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menurutnya penjualan untuk gerai yang masih buka juga cukup menantang karena lesunya daya beli dan memperkirakan same sales store growth (SSSG) hingga akhir tahun bakal loyo. Untuk SSSG gerai fashion, pertumbuhannya diperkirakan turun 15%. Sedangkan SSSG supermarket diperkirakan turun 5%
KPPU Denda Anak Usaha Charoen Pokphan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda sebesar Rp 2,25 miliar kepada PT Sarana Farmindo Utama (SMU) karena terlambat memberikan notifikasi akuisisi. SMU yang 99,97% sahamnya dimiliki oleh PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk, kelompok usaha peternakan unggas. Dari hasil proses persidangan ditemukan fakta bahwa terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan atas saham mayoritas, sebanyak 20.290.000 lembar saham, yang mengakibatkan SMU sebagai pemegang saham mayoritas. KPPU menyatakan seharusnya terlapor wajib melakukan pemberitahuan atas transaksi pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama karena transaksi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali.
PT Sarana Farmindo Utama terlambat melakukan notifikasi melebihi batas waktu pemberitahuan sejak pengambilalihan saham berlaku secara efektif yuridis dan menyalahi ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010. Berdasarkan fakta-fakta pada persidangan, majelis komisi menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, sehingga menghukum terlapor membayar denda sebesar Rp 2,25 miliar yang harus disetor ke kas negara.
Iwan Sunito Bangun Properti di AS
Perusahaan properti terkemuka di Australia, Crown Group, yang dimiliki Iwan Sunito, memasuki pasar baru Amerika Serikat. Ia membangun kondominium dan hotel di Los Angeles. Proyek seharga 500 juta dollar AS itu rencananya akan diluncurkan pada pertengahan 2021 dan selesai pada 2025. CEO Crown Group Iwan Sunito di Sydney, Australia menyatakan dalam konferensi jarak jauh dengan sejumlah wartawan dari Jakarta, Selasa (21/4/2020) bahwa pihaknya telah membeli tanah dan tengah merampungkan gambar proyek. Crown Group melihat potensi besar untuk pengembangan properti, Los Angeles tengah berbenah untuk Olimpiade 2028 dan pasar di kawasan kota di California yang merupakan kota multikultural. Bagi warga Korea, Los Angeles menjadi semacam tempat berkumpul di luar negeri. Dari sinilah potensi pasar itu dalam arti kebutuhan tempat tinggal dinilai cukup besar.
Crown Group Head of US Development Patrick Caruso, dalam kesempatan yang sama ketika menjelaskan proyek properti itu, mengatakan, tahun depan proyek akan mulai konstruksi dan pada 2025 akan selesai pembangunannya, dengan desain yang ditawarkan, kondominium 43 lantai dengan arsitek kenamaan, Koichi Takada, ia optimis proyek ini akan masuk dalam pilihan para pembeli. Keberadaan bangunan itu nanti akan mendefinisi ulang pemandangan langit kota itu dan bakal menjadi penanda kota. Sementara itu, terkait dengan pandemi Covid-19, Iwan mengatakan, perusahaannya akan melakukan beberapa penyesuaian, seperti cara mendekati calon pembeli yang tidak bisa lagi dengan bertatap muka. Meski demikian, ia optimistis setiap ada krisis selalu ada peluang. Sejak awal berdiri, Crown telah terkena tiga kali krisis, termasuk Covid-19 ini, dan mendapat peluang di tengah krisis.
Pertumbuhan Industri Diprediksi Hanya 2,5%
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memprediksi pertumbuhan industri manufaktur tahun ini hanya berkisar 2,5-2,6%, lebih rendah dari target awal 4,8-5,3% dan tahun lalu 4%. Menurut Agus, growth industri manufaktur tahun ini hanya berkisar 0,7-0,8%, jika mengikuti proyeksi International Monetary Fund (IMF). Sekitar 60% pertumbuhan industri manufaktur tertekan, diantaranya industri logam, keramik, elektronik dan peralatan telekomunikasi, otomotif, karet, alat berat, dan kerajinan. Agus juga mengelompokkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai kelompok industri yang kinerjanya tertekan Pandemi Covid-19, karena sudah merumahkan sekitar 1,5 juta karyawan. Namun, ada juga perusahaan TPT yang mampu melakukan diversifikasi produk.
Permintaan industri APD, alat kesehatan dan etanol, masker dan sarung tangan, farmasi dan fitofarmaka, serta makanan dan minuman (mamin) justru meningkat selama pandemi Covid-19. Agus menyatakan, sekarang ini adalah momentum yang tepat berkaitan dengan industri alat kesehatan dan farmasi. Target jangka menengah Indonesia dapat menjadi negara mandiri di sektor Kesehatan, yang artinya industri alat kesehatan, vitamin, dan obat juga sudah siap. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, saat ini, total stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah sebesar 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 438 triliun. Menurut Rosan, nilai stimulus itu masih sangat kurang.
Di sisi lain, di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemerintah tetap memperbolehkan industri beroperasi selama memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika ketahuan tidak mengikuti protokol kesehatan, seperti salah satu perusahaan yang berada di wilayah Jakarta, petugas akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Namun, jika tetap melanggar, tidak menutup kemungkinan Kemenperin akan mencabut izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMK).
BKF: Kebijakan Relaksasi untuk UMKM Segera Dirilis
Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan relaksasi untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan akan dirilis dalam waktu dekat.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, sebelumnya pemerintah telah meluncurkan sejumlah paket stimulus diantaranya dalam bentuk jaring pengaman sosial (social safety net) seperti perluasan penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan Kartu Sembago, peningkatan anggaran Kartu Prakerja, dan pembebasan maupun diskon tagihan listrik PLN.
Febrio menuturkan, pemerintah juga sudah memutuskan untuk menambah alokasi belanja Rp 405,1 triliun untuk penangganan Covid-19. Program kredit usaha rakyat (KUR), program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan usaha mikro (UMI) sampai saat ini telah menyasar 20% UMKM terbawah.
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengatakan, ada 37 ribu laporan mengenai pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19. Dari jumlah 87,4% pelaku usaha berasal dari kelompok level mikro. Saat ini pihak Kemenkop UKM akan membantu pengusaha terdampak secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
Rencana Pembangunan Smelter Freeport Tidak Terpengaruh Covid-19
PT Freeport Indonesia menegaskan pandemi Covid-19 belum berpengaruh pada pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) konsentrat tembaga. Smelter Freeport yang berlokasi di kawasan industri Gresik, Jawa Timur (Java Integrated Industrial and Port Estate/JIIPE) itu ditargetkan rampung pada 2023 mendatang. Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan proyek smelter masih berjalan di tengah pandemi Covid-19, belum ada keputusan menunda groundbreaking di Agustus ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan rencana kerja dan belanja pembangunan smelter telihat jelas dalam kurva S (S curve). Tony menuturkan pendanaan pembangunan smelter mayoritas berasal dari pinjaman perbankan, sebanyak 9 perbankan dalam dan luar negeri. Adapun investasi yang dibutuhkan smelter berkapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga itu mencapai US$ 3 miliar. Desain smelter yang dibangun kini terintegrasi dengan fasilitas pemurnian anoda slime. Freeport sebenarnya sudah mulai membangun smelter sejak 2014 silam. Namun progresnya belum signifikan lantaran Freeport menginginkan kepastian operasi pasca berakhirnya Kontrak Karya (KK) di 2021.
BI: Revisi Outlook Utang RI oleh S&P Tak Cerminkan Fundamental Ekonomi
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini, koreksi atas outlook utang Indonesia oleh Standard and Poor’s (S&P) dari sebelumnya stabil menjadi negatif bukan cerminan dari permasalahan ekonomi yang bersifat fundamental. Hal itu lebih dipicu oleh kekhawatiran S&P terhadap risiko pemburukan kondisi eksternal dan fiskal akibat pandemi Covid-19 yang bersifat temporer. S&P menyatakan bahwa peringkat Indonesia dipertahankan pada BBB karena tatanan kelembagaan yang stabil, prospek ertumbuhan ekonomi yang kuat, dan kebijakan fiskal yang secara historis cukup prudent. Perry meyakini, bahwa berbagai langkah kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan yang telah diambil Indonesia tersebut akan dapat mengembalikkan trajectory ekonomi Indonesia, baik dari sisi pertumbuhan, eksternal, maupun fiskal, ke arah yang lebih sustainable dalam waktu yang tidak terlalu lama. S&P memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 1,8% pada tahun ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 sebelum membaik secara kuat pada satu atau dua tahun ke depan.









