JAKARTA. Meski masih belum lepas dari tekanan sentimen negatif penyebaran virus korona dan ancaman perlambatan ekonomi, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang April ini cukup positif. Kenaikan IHSG ini membuat kapitalisasi pasar bursa saham juga meningkat. Saat IHSG anjlok ke level terendah, kapitalisasi pasar sempat turun jadi Rp 4.515,84 triliun. Kemarin, data BEI mencatat kapitalisasi pasar bursa mencapai Rp 5.311 triliun. Di akhir tahun lalu, kapitalisasi pasar mencapai Rp 7.241,91 triliun.

Di akhir 2019, ada 13 emiten yang memiliki kapitalisasi pasar di lebih dari Rp 100 triliun. Saat IHSG turun ke level terendah tahun ini, jumlah emiten dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 100 triliun tersisa delapan saham. Namun kemarin, jumlah emiten dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 100 triliun kembali bertambah menjadi 10 saham.

Namun Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan, saham-saham yang kembali ke jajaran emiten berkapitalisasi raksasa ini tak lantas lantas mengindikasikan pelaku pasar kembali optimistis melihat prospek bursa saham namun lebih karena mekanisme pasar. Hal ini disebabkan harga saham big caps memang sudah turun dalam akibat dampak negatif Covid-19. Sebagian investor menganggap harga saham yang sudah murah ini sebagai peluang untuk kembali masuk dan membeli saham-saham tersebut.

Teguh menilai, saat ini belum ada sentimen positif yang jadi tanda fundamental emiten kembali membaik dan pasar pulih seperti penemuan vaksin, melandainya kasus atau rasio kematian yang semakin mengecil. Terlebih, sejumlah emiten sudah mengonfirmasi kinerja keuangan tahun ini bakal tertekan. Karena itu, masih ada kemungkinan harga saham-saham tersebut kembali turun dan memangkas kapitalisasi pasar

Analis Senior Anugerah Sekuritas Bertoni Rio juga menilai, sentimen positif yang mendorong kenaikan kapitalisasi pasar emiten big caps bersifat terbatas. Secara umum, pasar saham masih dinaungi sentimen negatif. Meski begitu. Ia menilai secara jangka panjang, kinerja emiten big caps berpotensi membaik dengan cepat. Apalagi, saat ini sejatinya sejumlah emiten tengah dinaungi sentimen positif. BRPT misalnya. Anjloknya harga minyak global bisa membuat beban oprasional perusahaan milik Prajogo Pangestu ini jadi lebih murah.

Asian Development Bank (ADB) menyetujui utang senilai US$ 1,5 miliar untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang menyasar sektor kesehatan masyarakat, sosial, dan perekonomian. Dalam keterangannya, Kamis (23/4) Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, dukungan anggaran dari ADB diharapkan bisa membantu membantu pemerintah mengatasi tantangan Covid-19 dengan berfokus kepada kelompok miskin dan rentan miskin, termasuk kaum perempuan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari mengatakan, pemerintah sangat menghargai cepatnya respons ADB dan eratnya komunikasi dengan pemerintah untuk membantu kebutuhan mendesak di Indonesia. Menurutnya, dukungan dari ADB akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan langkah-langkah menyeluruh untuk memitigasi dampak pandemi ini.

Berbagai stimulus telah diberikan oleh pemerintah untuk meminimalisasi dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi nasional. Insentif fiskal pun diperluas hampir ke seluruh sektor industri yang ada di Tanah Air, yang diantaranya Pertambangan dan Penggalian, Pendidikan, Informasi komunikasi, dan lain sebagainya.

Mulai dari insentif untuk pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga kemudahan distribusi barang untuk pengusaha yang memanfaatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Dampak dan implikasi dari insentif tersebut, diantaranya memberikan tambahan penghasilan bagi pekerja sektor industri pengolahan, serta menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dan meningkatkan kegiatan ekspor. 

Pemerintah juga mengeluarkan Ketentuan Baru Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), yaitu Pemasukan barang dari dalam negeri dalam rangka diolah untuk tujuan ekspor tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, dapat melakukan penyerahan hasil produksi untuk diolah dan/atau digabungkan dengan hasil produksi KB maupun KITE IKM, serta KITE pembebasan dan KITE IKM dapat melakukan penyerahan hasil produksi untuk penanganan bencana COVID-19 kepada pemerintah atau orang yang memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor di dalam negeri.

Industri asuransi menangkap peluang di tengah wabah Covid-19. Sejumlah perusahaan asuransi mencatatkan kenaikan pendapatan premi pada kuartal I tahun ini. Presiden Direktur Prudential Indonesia, Jens Reisch, mengatakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan pendapatan premi adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi di tengah wabah. Jens berujar, salah satu produk yang banyak diminati adalah produk asuransi jiwa syariah PRUCinta. Produk ini dirancang dengan menyesuaikan kondisi terkini, dengan harga premi terjangkau. Menurut Jens, Prudential juga memberikan inisiatif perlindungan khusus Covid-19 yang dapat dimanfaatkan oleh semua nasabah. Jika terinfeksi Covid-19, nasabah akan menerima pertanggungan klaim kesehatan dan santunan tunai Rp 1 juta per hari apabila menjalani rawat inap. Jens menyadari pertumbuhan premi juga diiringi dengan peningkatan klaim, sehingga pembayaran klaim turut menjadi prioritas. 

Chief Executive PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, Edy Tuhirman, mengatakan pertumbuhan premi pada awal tahun positif, meski ada keterbatasan pemasaran dan penjualan akibat kebijakan physical distancing. Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Didit Mehta Pariadi, mengatakan kenaikan premi yang dialami perusahaan ditopang oleh penjualan premi harta benda, premi kredit, dan premi Kesehatan. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Dalimunthe mengatakan, selama pandemi corona, perusahaan asuransi dituntut beradaptasi dengan cepat, khususnya untuk mengoptimalkan pemasaran dan penjualan premi. Terlebih, cara pemasaran akan banyak menggunakan teknologi atau minim interaksi langsung yang bisa menurunkan biaya operasional.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan pola konsumsi masyarakat berubah seiring dengan penyebaran wabah. Masyarakat menahan belanja,tapi kebutuhan untuk berjaga-jaga dari risiko tetap jadi prioritas. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan, perusahaan asuransi tetap harus meningkatkan kehati-hatiannya karena masyarakat menyadari risiko yang dihadapi ke depan semakin besar sehingga memilih untuk mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi. 

PT Pertamina (Persero) menjajaki ekspor bahan bakar minyak akibat berlimpahnya stok di kilang dan tangki menyusul penurunan permintaan dalam negeri. Penurunan penjualan terjadi pada semua jenis bahan bakar. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan permintaan BBM nasional merosot hingga 34,9 persen. Di antara semua jenis bahan bakar, avtur mengalami penurunan paling drastis. Pertamina menjajaki pasar ekspor avtur demi mengurangi pasokan yang kini cukup hingga 91 hari. Cina menjadi salah satu sasaran pasar ekspor perusahaan pelat merah itu. Selain avtur, Pertamina memiliki kelebihan pasokan solar. Nicke mengajukan izin penutupan keran impor solar kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan pasokannya terserap.

Pengendalian pasokan juga dilakukan dengan mengurangi pengolahan minyak mentah di sejumlah kilang. Nicke menuturkan perusahaan akan sekaligus memanfaatkan momentum tersebut untuk memelihara kilang. Untuk meningkatkan penjualan produk lainnya, perusahaan menggandeng ojek online untuk mengantarkan langsung produk BBM dalam kemasan kepada pelanggan. Produk lain seperti elpiji dan pelumas pun tak luput dalam layanan ini. Direktur Pemasaran Retail Mas’ud Khamid menyatakan pengemudi ojek online yang berpartisipasi dalam program ini akan mendapat pengembalian duit (cashback) maksimal Rp 15 ribu. Namun insentif hanya dibatasi untuk 10 ribu pengemudi setiap hari. Pertamina juga memberikan cashback sebesar 30 persen atau maksimal Rp 30 ribu kepada 2.000 konsumen untuk pembelian melalui aplikasi MyPertamina.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Tallatov, menyatakan rencana ekspor Pertamina ke Cina dapat menjadi alternatif terbaik untuk penyerapan avtur. Namun, selain ekspor, Abra melihat ada peluang penyerapan avtur di pasar domestik dari industri pesawat kargo.

PT Hutama Karya (Persero) memastikan terus melanjutkan berbagai proyek konstruksi di tengah Covid-19.  Executive Vice President (EVP) Divisi Gedung Hutama Karya Purnomo memastikan, proyek yang tengah digarap pembangunan integrated building atau gedung penghubung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terus berjalan. Purnomo, menargetkan proyek ini dapat selesai pada akhir tahun ini. Hutama Karya terus berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II selaku pemilik proyek untuk memastikan aturan PSBB diterapkan di lingkungan proyek. Proyek pembangunan gedung penghubung Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan mewadahi berbagai moda transportasi, yaitu Stasiun Kereta Bandara, sky-train bandara, kendaraan pribadi (mobil dan motor), taksi, bus, shuttle bus, dan moda angkutan antarkota. Purnomo menyebutkan, pelaksanaan di lapangan yang harus dikerjakan meliputi struktur, arsitektur, landscape, dan mechanical electrical electronic plumbing (MEEP). Project Manager Proyek Pembangunan Integrated Building Jusuf Sitorus mengatakan, proyek ini menjadi salah satu pilot project dalam penggunaan teknologi building information modelling (BIM) sebagai salah satu standar dalam pelaksanaannya.

Restrukturisasi pembiayaan syariah pada kuartal kedua tahun ini diprediksi akan meningkat signifikan seiring dengan cukup dalamnya dampak krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Pengurus DPP Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Herwin Bustaman mengatakan Pelaku usaha sektor penerbangan, pariwisata dan perhotelan mengharapkan restrukturisasi paling banyak. Hal ini akan membuat kemampuan percetakan laba perbankan syariah tertekan. 

Direktur Syariah Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pandji P. Djajanegara mengatakan pendapatan Januari dan Februari 2020 masih tumbuh cukup baik. Namun, belum dapat dipastikan akan bertahan karena belum banyak terdapat tekanan restrukturisasi. Senior Faculty LPPI Lando Simatupang menyebutkan bahwa perbankan saat ini menghadapi tekanan likuditas dari sisi liabilitas, yang menyebabkan melemahnya pertumbuhan giro dan dari sisi restrukturisasi, mengakibatkan perbankan menghadapi arus kas masuk yang semakin rendah. Kondisi ini pun semakin diperparah dengan kualitas aset yang mungkin semakin memburuk akibat pembatasan kegiatan ekonomi. 

Ditjen Pajak kembali merelaksasi ketentuan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) bagi wajib pajak badan dan menambahkan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi atas penyampaian SPT Tahunan. SPT Tahunan paling lambat diserahkan tanggal 30 April 2020. Wajib pajak badan cukup menyampaikan formulir 1771 dan lampiran 1771 I-VI, transkrip kutipan laporan keuangan, dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar. Sedangkan wajib pajak orang pribadi hanya perlu menyampaikan formulir 1770 dan lampiran 1770 I-IV, neraca menggunakan format sederhana, dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar. Paling lambat diserahkan 30 Juni 2020 melalui SPT pembetulan. Fasilitas ini tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang menyatakan lebih bayar dan meminta restitusi dipercepat atau oleh wajib pajak yang menyampaikan SPT setelah 30 April 2020. Ditjen Pajak menerangkan, bahwa dengan relaksasi ini diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak menunda menyetorkan pajak yang terutang karena sangat diperlukan oleh negara dalam penanganan wabah COVID-19.

Pandemi COVID19 telah meluluhlantahkan urat nadi perekonomian dunia dan secara tidak terduga mengubah tatanan perekonomian global. Negara maju yang sangat mumpumi teknologi kedokterannya seperti Amerika Serikat dan Eropa dibuat tidak berdaya dan membuat dunia makin cemas. Indonesia menyadari bila pandemi ini tidak segera dihentikan akan sangat merusak roda perekonomian. Dunia usaha akan mati dan berujung pada kolapsnya sektor perbankan, karena nasabah tidak mampu membayar bunga dan pinjamannya. Pemerintah bergerak cepat mengeluarkan kebijakan antisipatif melalui Perppu No. 1/2020, yang isinya adalah Pemerintah memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional bagi pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan. 

Otoritas Jasa Keuangan juga meluncurkan stimulus untuk sektor perbankan dan industri perusahaan pembiayaan melalui POJK No. 11/POJK.03/2020. POJK ini mengatur dua relaksasi, yaitu relaksasi penilaian kualitas aset dan relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha mengindikasikan aktivitas bisnis menurun signifikan pada kuartal I/2020. Pertumbuhan saldo bersih tertimbang turun signifikan (-5,6%) pada kuartal I/2020.  Indonesia membutuhkan stimulus fiskal dan moneter yang superagresif seperti yang dilakukan banyak negara lain. Perppu dan POJK yang diterbitkan harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Potensi terjadinya penyalahgunaan atau moral hazard cukup terbuka. 

Stimulus harus diprioritaskan ke sektor yang mengandalkan kepada kekuatan domestik (bahan baku lokal tinggi dan untuk pasar domestik) dengan keterkaitan yang tinggi ke sektor lain dan penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Kemudian, nasabah yang dipilih harus divalidasi yang benar-benar terpukul oleh dampak negatif pandemik dengan kriteria yang terukur dan jelas, punya niat baik dan kooperatif, serta masih memiliki prospek yang baik. Dalam melaksanakan misi pemerintah ini, ada tiga hal yang akan dialami oleh bank, yaitu penurunan pendapatan bunga, penurunan likuiditas akibat tertundanya pembayaran angsuran pokok dan bunga, serta berujung pada penurunan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. 

Restrukturisasi ini dapat dilaksanakan melalui beberapa skema, mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pinjaman, dan penundaan pembayaran bunga dan pokok sampai dengan penyertaan modal sementara. Pemerintah melalui Perppu telah membuka ruang melalui penyertaan modal negara, penempatan dana, dan kegiatan penjaminan. Penggunaan uang negara ini perlu mendapatkan rambu-rambu yang jelas. Intinya, jangan sampai tujuan mulia ini menjadi kontra produktif. Jangan sampai upaya penyelamatan sektor riil gagal total dan justru menciptakan masalah baru di perbankan. Pencegahan dan antisipasi terjadinya moral hazard menjadi syarat mutlak tanpa toleransi agar Indonesia bisa terbebas dari pandemi COVID-19.