Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 28 April baru 10,13 juta wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Angka itu hanya separuh dari jumlah total 18 juta wajib pajak. Padahal tenggat pelaporan jatuh pada 30 April.

Untuk mengatasi persoalan ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksamam, mengatakan pihaknya bakal memberi layanan tambahan. Semua kantor pajak diwajibkan menambah layanan. Ditjen Pajak juga membuka 2.600 jadwal kelas untuk wajib pajak borongan atau kolektif, demi memperlancar pelaporan SPT.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan tidak akan ada pengunduran tenggat lagi. Selain kemudahan pelaporan lewat sistem online, Suryo mengatakan, ada fasilitas lain bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menyampaikan SPT tanpa harus melengkapi dokumen yang diperlukan.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Siddhi Widyaprathama, mengatakan saat ini banyak pengusaha sulit melaksanakan pembukuan karena menghadapi protokol pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi aktivitas bisnisnya.

Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Anton Supit, menilai wajar jika pelaporan wajib pajak perorangan relatif minim. Sebab, kata dia, bisa saja yang tidak melapor adalah para pekerja yang dirumahkan karena pandemi corona.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Endra Saleh Atmawidjaja menghemat anggaran sebesar Rp 44,5 triliun dari hasil penyisiran alokasi kegiatan tahun anggaran 2020. Penghematan yang dilakukan beraneka ragam, Kementerian juga menyeleksi dan mengubah sejumlah paket kerja tahun tunggal (single year) menjadi paket tahun jamak khusus kontrak senilai maksimum Rp 100 miliar.

Endra memastikan Kementerian tetap menyelesaikan program prioritas yang targetnya mengikat dan sudah memasuki tahap akhir konstruksi. Pemilihan proyek prioritas biasanya didasari rencana strategis, arahan presiden, dan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat. Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, mengatakan unitnya harus tetap mengawasi kondisi sistem jaringan jalan nasional di tengah pemangkasan anggaran. Bukan hanya Kementerian PU yang diwajibkan merealokasi anggaran demi penanganan pandemi. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 membuat berbagai kementerian memangkas banyak pos biaya. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, sedang menyisir kembali biaya operasional, mana yang bisa dihemat, tanpa harus mengorbankan prioritas penanganan Covid-19.

Freeport McMoRan, salah satu pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), memproyeksikan target penjualan tembaga pada tahun ini terkoreksi. 

Executive Vice President and Chief Financial Officer Freeport McMoran Kathleen Quirk memaparkan bahwa telah mengurangi produksi tembaga (secara global) sebesar 400 juta pon sebagai upaya untuk mengurangi biaya dan modal belanja guna merespons kondisi pasar.

Berdasarkan data Freeport McMoRan, harga tembaga anjlok menjadi 2,32 dolar AS per pon pada April ini. Realisasi penjualan tembaga dan emas Freeport Indonesia sampai akhir kuartal pertama 2020 masih lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu.

Meski mengalami penurunan penjualan, President and Chief Executive Officer Freeport McMoRan, Richard Adkerson, menjelaskan, produksi bijih dari tambang bawah tanah di Papua sepanjang kuartal I 2020 melebihi target yang dicanangkan.

Mulai 2020, Freeport Indonesia telah mengalihkan seluruh kegiatan produksinya ke tambang bawah tanah. Hal itu setelah cadangan tembaga dan emas tambang terbuka terkuras habis.

Penjualan emas dan tembaga diproyeksikan baru mulai naik signifikan pada tahun depan, selanjutnya penjualan mulai mencapai puncak tertinggi pada 2023.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, menghentikan sementara pengoperasian pabrik PT EDS Manufacturing Indonesia (PEMI) pasca meninggalnya dua pekerja yang diduga positif terjangkit Covid-19. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, perintah penghentian pabrik itu berlaku selama 14 hari ke depan sejak Senin (27/4), sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus korona.

Ahmed mengatakan, penghentian pabrik itu sebagai bukti Pemkab Tangerang hadir untuk melindungi masyarakat. Meski begitu, pihaknya memberikan kebijakan kepada pekerja maksimal 10 orang bagian administrasi maupun akunting untuk tetap masuk kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang Jarnaji mengatakan, pihaknya sudah memberikan kebebasan kepada manajemen perusahaan, namun, menurut Jarnaji, saat jam kerja berlangsung, perusahaan harus mematuhi aturan dan protokol Kesehatan. 

Salah seorang manajemen PT PEMI, Sugeng Harianto mengaku, pimpinan perusahaan sudah menginstruksikan aturan protokol kesehatan dipatuhi semua pekerja.

Seiring pandemic Covid-19, sejumlah komoditas pangan, antara lain bawang putih, bawang bombai, dan gula pasir tidak mudah ditemukan dan harganya naik jauh. Merujuk data kalkulasi Nusantara Sugar Community (NSC), stok gula 2020 1.084.480 ton jauh lebih rendah dari rerata 2017-2019: 1,690 juta ton. Meski begitu jumlah ini sebetulnya mencukupi kebutuhan konsumsi langsung gula empat bulan hingga April 2020 memperhitungkan meningkatnya kebutuhan bulan Ramadhan dan musim giling tebu pada bulan Mei.

Terkait surat Mendag kepada Presiden tentang langkah stabilisasi harga terkait Covid-19, 17 Maret 2020 mengenai persetujuan impor 268.172 ton yang diperkirakan baru siap dipasarkan awal April 2020. Masalahnya, dalam surat itu disebutkan, stok akhir gula 2019 terdapat kesalahan perhitungan sehingga yang semula diperkirakan cukup untuk 2,5 bulan ternyata hanya cukup 1,5 bulan. Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Kedepan, Khudori berpendapat ada dua kemungkinan. Pertama, data Mendag yang dilaporkan kepada Presiden salah. Kedua, pasar gula konsumsi tak langka karena sebagian diisi gula rafinasi. Enggartiasto Lukita, Mendag (2016-2019), menyebut,potensi kebocoran yang sangat besar mencapai 0,5 juta ton. Diperkirakan, 2006-2011 rata-rata tahunan gula rafinasi yang merembes 185.104-678.818 ton atau 8,03-29,44 persen dari pasokan gula rafinasi.

Uraian di atas mengindikasikan pemerintah kurang antisipasi. Termasuk antisipasi proses impor yang bakal lebih rumit dan lama karena Covid-19, terutama clearance di pelabuhan. Keyakinan stok gula yang menipis itulah yang melatarbelakangi Satgas Pangan, lewat surat 16 Maret 2020, meminta asosiasi pedagang pasar, pengusaha ritel, dan koperasi membatasi pembelian gula keperluan pribadi maksimal 2 kg. Beleid ini diyakini bisa meredam belanja panic kebutuhan pokok. Namun, bukan mustahil publik justru merespons berbeda: meyakini stok menipis, dan berburu gula. Jika ini yang terjadi, eskalasi kenaikan harga gula akan sulit dibendung. Agar ini tak terjadi, Mendag dalam surat ke Presiden menulis, rapat koordinasi terbatas 6 Maret 2020 memutuskan tambahan impor gula 781.828 ton, mengguyur pasar dengan 33.000 ton gula temuan Kemendag dan Satgas Pangan di Lampung plus 20.000 gula Bulog dengan harga Rp 12.500/ kg, dan mengusulkan 250.000 ton gula mentah di tangan produsen gula rafinasi diolah jadi gula konsumsi.

Pemerintah dinilai melanggar larangan perdagangan gula rafinasi di pasar eceran gula konsumsi. Realokasi dikhawatirkan makin menekan harga gula produksi petani. Sebanyak 99.000 ton gula konsumsi hasil realokasi gula rafinasi dijadwalkan mengalir ke ritel modern dan pasar tradisional mulai Rabu (29/4/2020). Akan tetapi, pemerintah dinilai melanggar sendiri Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi yang dilarang untuk dijual dipasar konsumsi, distributor, pedagang pengecer, ataupun kepada konsumen, tetapi langsung ke industry pengguna.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Ke menterian Perdagangan Suhanto, Selasa (28/4), menjelaskan bahwa pengalihan itu diambil demi mengisi kekurangan gula konsumsi di pasar serta menstabilkan harga gula yang telah melonjak hingga lebih dari Rp 18.000 perkilogram di pasaran.  Saat ini, produsen gula rafinasi sudah memproduksi 99.000 ton dari target 250.000 ton. Akan tetapi, jumlah itu dinilai belum cukup untuk mengisi kekurangan dan menstabilkan harga gula yang rencananya akan dijual dengan harga Rp 12.500 per kilogram (kg) ditingkat konsumen. Menurut Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan, ada sembilan perusahaan anggota yang mendapat penugasan dari pemerintah. Produsen siap memacu realokasi gula rafinasi. Namun, AGRI tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan industri makanan dan minuman.

Di sisi lain, Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan, Khudori, berpendapat, langkah pemerintah itu akan semakin menekan petani gula. Gula hasil produksi petani berpotensi tidak terserap oleh pasar dalam 12 bulan ke depan karena gula impor akan menumpuk dan membuat pasokan melimpah. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin, langkah pemerintah itu membuat kompetisi menjadi tidak seimbang. Gula kristal putih dari industri rafinasi yang berbahan baku impor lebih efisien 30 persen dibandingkan dengan gula dari tebu petani.

Pemerintah memberikan insentif berupa bantuan tunai dan sarana produksi untuk mendorong petani menanam seusai panen. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, seusai rapat terbatas, Selasa (28/4), menyebutkan, ada 2,44 juta petani berkategori miskin. Insentif Rp 600.000 per bulan akan diberikan dalam bentuk tunai Rp 300.000, separuhlainnya dalam bentuk sarana produksi, seperti bibit dan pupuk. Insentif diberikan selama tiga bulan dan ditangani oleh Kementerian Pertanian. Namun, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan, insentif itu tidak akan bermanfaat signifikan bagi petani. Pemerintah semestinya segera menyerap gabah di tingkat petani agar tidak semakin turun. Dalam kondisi rugi, insentif tak akan membuat petani semangat kembali ke sawah di masa tanam berikut. Kalaupun tak memiliki anggaran untuk menyerap gabah dari petani, pemerintah bisa mencoret alokasi Rp 5,7 triliun untuk pelatihan di program prakerja. Anggaran ini akan sangat menyelamatkan pemerintah dalam mengantisipasi bahaya pangan.

Ditengah pandemi dan keterbatasan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19, desakan meniadakan kelas-kelas pelatihan daring yang tidak relevan kian menguat apalagi perusahaan platform digital selaku mitra diketahui boleh mendapat komisi dari biaya pelatihan program berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini turut dikonfirmasi Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji W Ruky yang dikonfirmasi, Senin (27/4/2020), Dari anggaran Rp 20 triliun Kartu Prakerja, sebanyak Rp 5,6 triliun dialokasikan untuk biaya pelatihan daring. Ada delapan perusahaan platform digital yang menjadi mitra Program Kartu Prakerja, Delapan mitra itu adalah Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) Kementerian Ketenagakerjaan.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, sumber persoalan Kartu Prakerja adalah kelas-kelas pelatihan daring yang tidak efektif dan tidak relevan di tengah pandemi Covid-19 dan cara terbaik untuk menyudahi polemik Kartu Prakerja adalah menghapus kelas-kelas pelatihan itu. Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andi W Sinaga setuju dengan pendapat tersebut dan mengatakan Kartu Prakerja terbukti tidak membantu perekonomian, ia berpendapat bantuan tunai lebih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus memutar otak menggali penerimaan pajak di tengah pandemi Covid-19, Salah satunya, rencana pemajakan atas perusahaan berbasis digital dalam maupun luar negeri berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan yang mengatur pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dalam perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) alias e-commerce.

Untuk menindaklanjuti Perpu, pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum pemungutan PPh dan atau pajak transaksi elektronik (PTE) dalam PMSE yang saat ini sedang menunggu konsensus The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang ekonomi digital, seperti dikonfirmasi Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kemkeu John Hutagaol. Ia menambahkan pemerintah menunggu konsensus global dikarenakan pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan digital ekonomi bisa menimbulkan pengenaan pajak berganda.

Walaupun jadwal akhir konsensus internasional semakin dekat, nampaknya kesepakatan tersebut akan tertunda dikarenakan beberapa agenda pertemuan terpaksa dibatalkan dan sebagian lagi ditunda termasuk kemungkinan jadwal the Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shiftinga (BEPS) pada awal Juli 2020 di Berlin karena pandemi Covid-19. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, langkah Indonesia membuat unilateral measure melalui konsep significant economic presence sejatinya sudah ada dalam usulan konsensus global terkait pajak digital. Jika konsensus tidak tercapai maka konsep BUT akan tetap seperti yang tertuang di kebanyakan tax treaty, ia menerangkan dalam skenario itu Indonesia bisa menggunakan pajak transaksi elektronik merujuk India dan Inggris

Pebisnis batubara memproyeksikan adanya penurunan permintaan yang cukup tajam dari negara utama tujuan ekspor batubara Indonesia. Kondisi ini merupakan imbas pandemi korona (Covid-19). Hal ini sebagaimana diutarakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia yang menyebutkan ekspor sedikit menurun karena melemahnya permintaan dan pasokan batubara di China masih berlimpah. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo menilai, permintaan batubara dari China ditaksir tidak naik signifikan dalam waktu dekat setidaknya baru terlihat setelah Juni.

Kondisi ini diamini Direktur & Corporate Secretary BUMI Dileep Srivastava PT Bumi Resources Tbk (BUMI), menurutnya pihaknya masih mencatatkan kinerja operasional memuaskan pada periode kuartal I-2020 namun masih wait and see untuk kuartal II-2020. Senada dengan pendapat ini, Direktur PT ABM Investama Tbk (ABMM) Adrian Erlangga juga menyebutkan hal senada seraya menambahkan China dan India memegang porsi dominan sekitar 80% ekspor batubara ABMM, untuk menyiasati berkurangnya penjualan ekspor kedua negara tersebut ABMM kini mengalihkannya ke negara lain terutama Thailand dan Vietnam.

Selain Netflix, bermain game menjadi pilihan saat wabah virus corona. Total belanja video game mencapai US$ 1,6 miliar. Nintendo Switch menjadi perangkat video game yang paling laris terjual.