Operator jalan tol menanggung kerugian besar akibat larangan mobilitas kendaraan umum dan pribadi antarkota atau mudik yang berlaku mulai hari ini. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah, mengatakan pendapatan operator jalan tol pada mudik Idul Fitri tahun ini bisa anjlok hingga 250 persen dibanding masa mudik tahun lalu. Kerugian itu, kata Piter, diperparah oleh volume lalu lintas harian yang sudah tergerus sejak masa awal darurat pandemi Covid-19 pada pertengahan bulan lalu. Awalnya larangan mudik hanya berlaku untuk aparat sipil negara, tentara, polisi, dan pegawai badan usaha milik negara.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengatakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjadi operator yang paling kehilangan potensi pendapatan karena posisinya sebagai pengelola utama sejumlah pintu tol keluar-masuk Jakarta dan sekitarnya. Head Regional Division Jasa Marga Metropolian Tollroad, Reza Febriano, tak memberikan tanggapan soal potensi penurunan pendapatan akibat larangan mudik. Tapi dia mengakui arus kendaraan menurun drastis sejak awal penetapan masa darurat Covid-19. Sedangkan, Presiden Direktur PT Lintas Marga Sedaya yang mengelola jalan tol Cikopo Palimanan, Firdaus Azis, mengatakan masih mengkaji dampak larangan mudik terhadap kinerja perusahaan.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk meredam penularan Covid-19 dinilai telah mengganggu distribusi pangan. Dengan teknologi, rantai distribusi bisa dipotong sehingga logistik jadi lebih efisien. Teknologi juga memungkinkan pelaku usaha di hulu menjangkau konsumen secara langsung melalui aplikasi berbasis ponsel. Sejumlah instansi, lembaga, dan usaha rintisan berupaya menempuh cara ini.  Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono menyatakan, Kementerian Pertanian tengah menjalankan program darurat yang berorientasi pada ketersediaan pangan selama pandemi Covid-19. Namun, upaya ini membutuhkan peran usaha rintisan di bidang pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam hal pemasaran dan distribusi. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi menambahkan, peran tersebut bisa menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha sektor pertanian. Direktur Mitra Tani Parahyangan, Sandi Octa Susila, mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kedai Sayur Indonesia menyiapkan sistem penyediaan pangan, pemberdayaan petani di Cianjur, Jawa Barat, serta mekanisme distribusi melalui aplikasi ponsel.

Beberapa pekan terakhir, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan sejumlah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (e-dagang) untuk terlibat dalam distribusi pangan. Momon menyebutkan, penyelenggara e-dagang dan usaha rintisan teknologi itu antara lain Lazada, Tokopedia, Grab Indonesia, dan Gojek. Usaha rintisan bidang pertanian, TaniHub Group, juga digandeng Kementerian Pertanian untuk menjaga pasokan pangan. Direktur TaniSupply, Sariyo, menyatakan, TaniHub Group diminta memperluas jangkauan hingga ke 34 provinsi. Saat ini, mayoritas wilayah operasional TaniHub berada di Pulau Jawa dan Bali. Menurut Sariyo, Tantangan yang dihadapi dalam distribusi antarpulau ialah ongkos logistik, utamanya lewat udara. Harga jasanya bisa sama dengan harga beli komoditas pangan di tingkat petani. 

Di tempat terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, penyerapan ikan dari nelayan dan pembudidaya akan ditingkatkan dengan memasukkan ikan sebagai paket bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 sekaligus menyikapi harga ikan yang anjlok di sejumlah wilayah akibat kendala distribusi. Selain itu pemasaran ikan secara digital akan ditingkatkan untuk mengatasi problem distribusi sebagaimana dinyatakan Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja bahwa pihaknya mendorong keterlibatan pelaku usaha pemasaran ikan daring serta mengoptimalkan pemanfaatan gudang-gudang pendingin.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, mengatakan di tengah kondisi darurat akibat wabah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhak memerintahkan bank untuk melakukan konsolidasi, tidak lagi sebatas imbauan. Ini tindak lanjut kewenangan OJK dalam melaksanakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Aturan itu menyatakan konsolidasi paksa dapat dilakukan berdasarkan penilaian OJK kepada indikator kesehatan dan permodalan bank. Ada dua kriteria yang menjadi acuan, yaitu bank yang dinilai OJK mengalami permasalahan keuangan sehingga mengganggu kelangsungan usaha dan bank yang pemegang saham pengendalinya tak memiliki kemampuan untuk melakukan penguatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, menegaskan kewenangan itu merupakan langkah pre-emptive, terlebih saat ini industri perbankan menghadapi kondisi penuh tantangan. Heru menambahkan, konsolidasi antar bank diyakini dapat meningkatkan daya saing dan memperbesar skala ekonomi bank tersebut.

Menurut Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani, di tengah maraknya permintaan restrukturisasi kredit, perbankan dihadapkan pada persoalan baru, yaitu kekuatan permodalan dan likuiditas. Menurut Aviliani, permintaan restrukturisasi masih akan melonjak dalam beberapa waktu ke depan sehingga likuiditas perbankan harus selalu dipastikan memadai agar tak kolaps. Kekuatan permodalan juga menjadi fokus perbankan agar tetap berdaya tahan di tengah ancaman berlanjutnya pelemahan ekonomi akibat wabah. Direktur Keuangan PT Bank Sahabat Sampoerna, Henky Suryaputra, berujar salah satu opsi yang akan ditempuh adalah penyuntikan modal tambahan dari pemegang saham.

Demi mengekang penyebaran virus korona (Covid-19), pemerintah akhirnya menaikkan standar pengawasan di jalur keluar masuk transportasi darat, laut dan udara tepat di hari pertama puasa Ramadan, Jumat (24/4), pemerintah resmi melarang penggunaan sarana transportasi selama masa mudik Lebaran tahun 2020. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 25/ 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Aturan ini menindaklanjuti kebijakan pemerintah melarang mudik dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 sebagaimana disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

Tidak semua industri terkena pukulan hebat akibat pandemi Covid-19. Analytic Data Advertising (ADA) mencatat pada Maret 2020 penggunaan aplikasi belanja online naik hingga 300% sejak kebijakan social distancing diumumkan. Kondisi ini menguntungkan emiten pergudangan. Karena itu, para pengelola pergudangan juga yakin kinerja tahun ini masih positif. Memang, saat ini, emiten pengelola kawasan pergudangan belum merasakan dampak signifikan dari tren kenaikan belanja online seperti dilansir dari Head of Corporate Finance & Investor Relations PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) Asa Siahaan. Meski begitu, ia menegaskan belum mengubah arah ekspansi hingga akhir tahun dimana Rp 600 miliar akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan empat proyek pergudangan dan belum berencana mengubah target kinerja keuangan tahun ini. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) memiliki optimisme serupa dan belum berencana mengubah target. Menurut Sekretaris Perusahaan BBSS Andrew Djauhary, optimisme tersebut didorong oleh adanya peningkatan bisnis e-commerce.

Analis Jasa Utama Capital Sekuritas Chris Apriliony menjelaskan, saham emiten pergudangan kurang menarik dan dari sisi likuiditas saham emiten pergudangan dianggap kurang likuid, ia beranggapan, sejauh ini baru PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) yang terbilang likuid, sedangkan saat dikonfirmasi terpisah, Erlin Budiman, Vice President of Investor Relations SSIA, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih dalam proses pembukuan sehingga belum bisa memberikan detail dampak kenaikan belanja online.

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengadakan seminar dalam jaringan (daring) bertemakan "The New Normal di Indonesia setelah Covid-19". Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Arum Martikasari mengatakan, krisis yang dialami masyarakat sangat berdampak besar, perusahaan besar, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga ikut terdampak. 
Karakter Indonesia yang sedikit keras kepala ditunjukkan mengingat masih banyak masyarakat sulit menerapkan imbauan jaga jarak. Menurut Arum, masyarakat Indonesia memiliki karakter komunal yang sangat kuat. Merasa kurang puas apabila belum bertemu orang secara langsung. Hal yang pasti, Arum menilai, telah terjadi pergeseran karakter pada generasi milenial. Mereka mulai semangat kembali ke nilai-nilai lokal yang diajarkan di masa lalu. Ajaran gotong-royong dan saling membantu kembali dilakukan demi keselamatan bersama.

General Manager Departemen Perkeretaapian PT Adhi Karya (Persero) Tbk Isman Widodo mengatakan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) telah mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid- 19, dengan berkoordinasi dengan pemilik atau tim pengelola kegiatan (TPK) pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini dari Kementerian Perhubungan. Isman mengatakan, pelaksanaan pekerjaan yang bersifat administratif atau pertemuan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan untuk pekerjaan dari rumah atau work from home (WFH). Untuk pekerjaan-pekerjaan yang langsung ditangani oleh orang, Adhi Karya melaksanakan jaga jarak dari satu pekerja dengan pekerja lainnya. Progres masing-masing lintas pelayanan adalah lintas pelayanan I mencapai 88 persen, kemudian lintas pelayanan II 67 persen, dan lintas pelayanan III 64 persen, ujar Isman. Pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT wilayah Jabodebek tahap I sejak September 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 22,8 triliun (termasuk pajak). LRT Jabodebek ditargetkan rampung pada Juli 2021. Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho menjelaskan, kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru pada Maret 2020 meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 94 persen, properti sebesar 5 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.

Daya tahan industri alas kaki nasional diperkirakan hanya sampai Juni di tengah tekanan pelemahan pasar akibat pandemi COVID-19. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) Firman Bakrie mengatakan perusahaan yang masih beroperasi penuh hanya yang skala besar dan orientasi pada ekspor. Namun, ekspor pun untuk periode Juni belum ada kepastian order. Untuk itu, Firman menyatakan perusahaan secara umum masih bisa mempertahankan karyawan dalam kondisi tanpa pemasukan ini, tetapi hanya sampai tiga bulan ke depan dan belum termasuk THR. Firman melanjutkan, meskipun utilisasi secara umum 41%, di sektor alas kaki belum ada PHK. Kalaupun ada, jumlahnya masih kecil. Firman pun menegaskan masalah utama pada masa pandemi COVID-19 ini adalah lebih karena pasar yang lesu dan turun tajam, bahkan cenderung hilang. Sementara ada beban harus menanggung upah karyawan dalam kondisi tidak ada pemasukan. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut jika COVID-19 semakin memburuk dan menekan perekonomian, maka pertumbuhan manufaktur hanya akan berkisar 0,7—0,8%. Sedangkan, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi sebesar 2,4%.

Langkah pemerintah untuk menyerap ayam dari peternak membawa angin segar bagi laju saham emiten perunggasan yang telah menguat dua digit dalam sebulan terakhir. Berdasarkan data Bloomberg, harga saham emiten perunggusan kompak menguat pada sesi perdagangan, diantaranya PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN), dan PT Sierad Produce Tbk. (SIPD) yang berada dalam tren positif dengan menguat di atas 10% sebulan terakhir. Analis Kresna Sekuritas Timothy Gracianov menjelaskan harga ayam menurun cukup dalam sejak pertengahan Maret lalu, karena sempat menyentuh level di bawah Rp10.000 per kilogram. Pemerintah kini turut turun tangan memenuhi kebutuhan protein masyarakat, seperti bekerja sama dengan Grab Indonesia untuk distribusi pangan agar harga ayam dapat lebih terjaga. Menurut Timothy, dua emiten yang menarik dikoleksi dari sektor perunggasan pada kuartal II/2020 yakni JPFA dan CPIN, karena bertepatan dengan puasa dan Lebaran yang biasanya meningkatkan konsumsi ayam. 

Dalam riset yang dipublikasikan melalui Bloomberg, Analis PT Mirae Asset Sekuritas Emma A. Fauni mengatakan secara historis harga day old chicken dan ayam potong seharusnya lebih tinggi secara musiman selama Ramadan. Saham JPFA menjadi pilihan utama Mirae karena kualitas laba bersih yang lebih baik dan potensi kenaikannya. Di sisi lain analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji memperkirakan produk emiten unggas relatif memiliki permintaan yang stabil, bahkan berpeluang tumbuh positif pada Ramadan kali ini. Secara teknikal, dia masih merekomendasikan hold saham MAIN, JPFA, dan CPIN. Menurutnya, ketiga emiten itu berada dalam fase bullish consolidation.

Hasil penerimaan pajak sepanjang kuarta I-2020 Direktorat Jenderal Pajak lebih rendah dibandingkan target. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Hestu Yoga Saksama menyampaikan, secara umum kantor pajak akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (WP) yang tinggi dan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkeadilan. Caranya lewat tiga strategi mengoptimalkan penerimaan pajak. Pertama, kantor pajak merasa penting untuk terus melaksanakan fungsi edukasi, ekstensifikasi, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka perluasan basis pajak. Yoga bilang pendekatan tersebut tetap dijalankan, walaupun kondisi saat ini tidak memungkinkan kegiatan pertemuan langsung atau tatap muka dengan para WP, sementara waktu, semuanya dilakukan dengan memanfaatkan saluran elektronik seperti telepon, email, online meeting, dan lain-lain.

Kedua, pemanfaatan berbagai data yang ada di Ditjen Pajak, baik internal maupun eksternal antara lai seperti data keuangan, Automatic Exchange of Information (AEoI), maupun data pihak ketiga. Dari data tersebut kantor pajak bisa melakukan penilaian tingkat kepatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun materiil. Memang, strategi ini akan mengalami banyak hambatan. Ditjen Pajak mematok target kepatuhan formal 80%-85%, tumbuh dari tahun lalu di level 73%. Sayangnya, bila melihat realisasi pelaporan wajib pajak atas kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) belum mencerminkan pertumbuhan. Tren penurunan ini terjadi di semua SPT, realisasi SPT sampai dengan 21 April 2020 turun 16,2%. Wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) turun 2,8%. Begitu pula dengan realisasi kepatuhan Badan usaha melaporkan SPT sebagai basis penerimaan pajak. Wajib pajak badan yang sudah menyampaikan baru 9,3 SPT, turun ketimbang periode sama tahun lalu sejumlah 10,1 SPT.

Ketiga, perluasan basis pajak tersebut seperti pemajakan transaksi digital, terutama untuk pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dalam waktu dekat sudah bisa diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk pelaksanaannya, Darussalam Pengamat Pajak DDTC menilai, terlepas dari pandemi ini, awal tahun ini Ditjen Pajak telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang berisi dua pilar, yakini perluasan basis pajak dan pajak untuk mengerek perekonomian. Yang mana menurutnya semakin relevan dengan situasi pandemi ini. Di satu sisi dibutuhkan relaksasi sebagai upaya mencegah kedalaman dampak pandemi korona. Di sisi lain, ada upaya antisipasi untuk mencegah ketidakstabilan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak.