Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing ditetapkan sebagai lokasi terdaftarnya pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-07/PJ/2020. Pelaku PMSE yang terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing antara lain badan usaha tetap (BUT) penyelenggara PMSE yang berkedudukan di luar DKI Jakarta, wajib pajak badan penyelenggara PMSE dalam negeri, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan penyelenggara PMSE luar negeri. 

Dirjen Pajak dapat menetapkan tempat terdaftar pelaku usaha melalui sistem elektronik pada KPP melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak, untuk memenuhi kewajiban pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas PMSE serta yang memenuhi ketentuan significant economic presence untuk dikenai pajak penghasilan (PPh). Dalam menetapkan pelaku usaha melalui sistem elektronik sebagai wajib pajak terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing harus memuat setidaknya empat informasi, yaitu nama pelaku usaha luar negeri, nomor identitas perpajakan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak di Indonesia, mata uang yang digunakan untuk pembayaran pajak, dan kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha luar negeri. 

Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto mengatakan perusahaannya bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan PT Pindad untuk memproduksi ventilator atau alat bantu pernapasan. Indofarma memperkirakan bisa memproduksi 50 persen dari kebutuhan sekitar 30 ribu unit hingga September 2020. Setidaknya 70 persen bahan baku sudah tersedia di dalam negeri. Untuk pembuatan masker secara besar-besaran, Indofarma sedang memesan mesin dari Cina yang akan datang pada awal Mei nanti. Pada pertengahan bulan depan, perusahaan ini menargetkan bisa memproduksi masker medis sekitar 250 ribu helai per hari. 

Sekretaris Perusahaan PT Pindad Herryawan Roosdyanto juga mengatakan pihaknya akan memproduksi ventilator. Adapun produk anak perusahaan PT Pindad Enjiniring Indonesia (PT PEI) adalah cairan disinfektan dan perlengkapan alat pelindung diri, serta sedang mengajukan proses uji coba kelaikan alat ke Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK). Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Muhammad Ridlo Akbar mengabarkan juga akan memproduksi ventilator bersama Institut Teknologi Bandung dan menargetkan produksi hingga 500-unit alat bantu pernapasan tiap pekan.

Head of Corporate Communications Bio Farma Iwan Setiawan mengatakan perusahaan segera memproduksi alat tes corona berbasis polymerase chain reaction (PCR), yang saat ini jumlahnya masih kurang di dalam negeri. Perusahaan akan bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta perusahaan start-up Nusantics. Produksi perangkat tes PCR itu didukung gerakan Indonesia Pasti Bisa, yang diinisiasi East Ventures. Iwan mengatakan produksi PCR masih menunggu bahan baku yang diperkirakan akan datang pada pekan ini. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Elis Masitoh, mengatakan beberapa industri garmen mendiversifikasi produknya untuk membuat alat pelindung diri berupa baju hazmat mencapai 1,8 juta unit. Namun produksi tersebut tidak terserap oleh pemerintah meski sudah sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

Pandemi korona berdampak langsung pada permintaan ekspor. Pemerintah diharapkan membagikan ikan tuna kalengan dalam skema bantuan sosial dan dapur umum. Produk ikan tuna kalengan Sulawesi Utara mencari pasar dalam negeri, seiring anjloknya permintaan ekspor saat pandemi Covid-19. Pemerintah provinsi berupaya mendorong peningkatan konsumsi demi menghindari bertambahnya pengangguran.

Kepala Dinas Perikanan Sulawesi UtaraTienneke Adam, Minggu (26/4/2020) menjelaskan, Tujuh dari 14 pabrik ikan kaleng terbesar di Indonesia berlokasi di Bitung,  banyak pelanggan dari negara tujuan ekspor membatalkan pembelian. Akibatnya, ada overstock (kelebihan pasokan) di Bitung Kendati demikian, kata Tienneke, Pemprov Suluttelah minta pengusaha tidak menghentikan produksi. Setiap pabrik mempekerjakan rata-rata 500 orang. Jika produksi terhenti, beban pengangguran di Sulut akan bertambah. Saat ini saja, lebih dari 250.000 orang tercatat sebagai warga miskin dan warga miskin baru.

Disisi lain, kemampuan perusahaan ada batasnya. Bisa saja pengangguran makin banyak kalau produk ikan kaleng tidak terserap terus. Sebagai alternatif, Tienneke meminta Pemprov Sulut, pemerintah daerah lain, dan pemerintah pusat memasukkan ikan kaleng dalam negeri dalam paket-paket bantuan sosial atau di dapur-dapur umum. Menurutnya, Kebijakan itu tidak hanya akan mencegah bertambahnya pengangguran, tetapi juga menjaga kualitas gizi masyarakat.

Vice President PT Samudra Mandiri Sentosa (SMS), Abrizal Ang, mengatakan produksi susut jadi 20-30 ton per hari. Dari jumlah itu, 95 persen produksi dibeli Uni Eropa dan AS memenuhi kebutuhan hotel dan restoran yang bisnisnya mati, tidak bisa bayar distributor di negaranya sehingga banyak pesanan dibatalkan sehingga stok menumpuk di gudang di Jakarta. Dampaknya, dari total 800-1.000 karyawan, 400-600 pekerja yang masih aktif bekerja. Sebagian besar pekerja harian lepas dirumahkan untuk sementara. Abrizal melanjutkan, Kendati permintaan tuna kaleng besar dari restoran dan hotel di negara lain turun, permintaan tuna kaleng kemasan 200 gram justru meningkat dua kali lipat, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia menduga terkait penerapan bekerja dari rumah (WFH) dan pesanan dari Kementerian Sosial dan dinas sosial dari beberapa daerah.

Sementara itu, perusahaan pengalengan ikan yang tak berorientasi ekspor, seperti PT DehoCanningCompany,tidak terimbas Covid-19. Achmad Ichsan, kepala bagian pengalengan perusahaan itu mengatakan perusahaannya konstan memproduksi 3 ton per ikan kaleng ukuran 200 gram per hari. Meski demikian, jumlah pegawai tetap dikurangi dari sekitar 100 jadi 60 orang dan menerapkan berbagai anjuran pemerintah agar menjaga jarak dan mempertahankan kebersihan diri di tempat kerja

Ditempat lain, perusahaan perikanan tangkap turut terdampak penurunan ekspor perusahaan pengalengan ikan. Tedy, pemilik PT Arta SamuderaPasifik yang memasok ikan ke beberapa perusahaan pengalengan ikan tuna mengatakan banyak bahan baku yang tak terserap, bahkan beberapa perusahaan pengalengan ikan terpaksa berutang dalam membeli ikan tuna darinya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan bisnis kapal penyeberangan makin terpuruk setelah pemberlakuan larangan mudik sejak 24 April lalu. Okupansi penumpang terus merosot dan hanya tersisa maksimum 10-25 persen di setiap trip, sebagian besar adalah layanan kendaraan barang.

Menurut Khoiri, kapal berukuran di atas 5.000 gross tonnage (GT) di lintasan Pelabuhan Merak (Banten)-Pelabuhan Bakauheni (Lampung) bisa membawa hingga 200-600 unit kendaraan roda empat campuran. Adanya 24 persen warga yang nekat tetap mudik akhirnya memaksa pemerintah membatasi transportasi keluar-masuk kawasan PSBB, khususnya Jabodetabek. 

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan larangan mudik transportasi laut akan berlaku hingga akhir Mei 2020. Perlintasan penumpang tak diperbolehkan, kecuali untuk sejumlah ketentuan, seperti untuk pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar negeri dan kepentingan medis.

Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai mengatakan operator kini kesusahan memenuhi biaya operasional lantaran tarif dasar penumpang tak juga dinaikkan. Tarif baru yang sudah dibahas panjang dan dijamin Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 belum terealisasi hingga munculnya pandemi.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Imelda Alini mengakui pembatasan mobilitas manusia membuat trafik layanan perusahaannya anjlok hingga 40 persen. ASDP berupaya menggenjot penyeberangan kendaraan logistik di rute padat.

Pemindahan fokus layanan pada kendaraan logistik pun dilakukan para pengelola jalan tol.

Peneliti dari Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) Bawono Kristiaji dalam keterangannya, Minggu (26/4) menilai, berdasarkan studi DDTC Fiscal Research stimulus berupa penghapusan pajak penghasilan (PPh) 21 untuk karyawan atau pekerja dengan pendapatan sampai dengan Rp 200 juta per tahun yang ditujukan ke memitigasi dampak pandemi Covid-19 sebagai kebijakan yang tepat dan respons yang cepat dari pemerintah.

Penghapusan sementara ini bertujuan mengantisipasi melemahnya daya beli para pekerja dengan penghasilan tertentu. Bawono menuturkan, dampak pandemi Covid-19 dapat mengakibatkan guncangan penawaran (supply shock) dan guncangan permintaan (demand shock). Dengan skenario pembebasan pajak penghasilan akan menstabilkan dan menambah penghasilan pekerja sehingga roda perekonomian tidak terlalu lemah.

Analis Danareksa Sekuritas Stefanus Darmagiri dalam risetnya, baru-baru ini menilai, meski terdampak pandemi Covid-19, Bukit Asam tetap memiliki kekuatan dan keunggulan yang bisa menjadi sentimen positif terhadap pergerakan harga saham PTBA ke depan. Semisal, berlanjutnya investasi pembangkit listrik dan upaya perseroan untuk efisiensi dengan memangkas stripping ratio serta pembagian dividen yang atraktif (rasio dividen berkisar 75-80%). Hal ini membuat Danareksa Sekuritas tetap mempertahankan rekomendasi beli saham PTBA dengan target harga Rp 3.200, meskipun pandemi Covid-19 masih melanda dunia yang berimbas terhadap penurunan harga jual batu bara ke depan.

Terkait kinerja keuangan Bukit Asam, Stefanus menyebutkan, laba bersih diperkirakan turun tipis menjadi Rp 3,95 triliun tahun ini dibandingkan raihan tahun lalu senilai Rp 4,05 triliun. Sedangkan penjualan diperkirakan naik dari Rp 21,78 triliun menjadi Rp 22,53 triliun.

Sementara itu, analis Maybank Kim Eng Sekuritas Isnaputra Iskandar menyebutkan bahwa realisasi laba bersih Bukit Asam saat ini setara dengan 113,6% dari target yang di tetapkan awal tahun 2019 sedangkan penjualan pendapatan perseroan setara dengan 103,8% dari target yang telah ditetapkan. Meski begitu, Bukit Asam masih menghadapi tantangan berat tahun ini, khususnya perkiraan penurunan rata-rata harga jual batu bara. Kondisi ini mendorong Maybank Kim Eng Sekuritas untuk mempertahankan rekomendasi hold saham PTBA dengan target harga Rp 2.500.

Pandemi Covid-19 membuat industri manufaktur melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Contohnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah merumahkan 80% karyawan atau 2,1 juta orang dari total tenaga kerja 2,6 juta orang, sedangkan industri makanan dan minuman (mamin) olahan hanya bisa bertahan 1-5 bulan. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, sejak minggu lalu, banyak order TPT dibatalkan, pada saat yang sama, pasar dalam negeri sebagai contoh di Tanah Abang tutup, sehingga pasar baik ekspor maupun local habis. Rata-rata perusahaan tekstil akan kehabisan arus kas pada Juni, ditambah pembayaran dari departement store yang mundur sejak Maret sampai saat ini. Untuk itu, Jemmy meminta pemerintah dapat membantu arus kas pengusaha TPT dengan membebaskan biaya listrik dan gas saat tidak digunakan, pembayaran PPN April yang harus dibayar Mei bisa diberikan kelonggaran.

Jemmy mengingatkan, jika pasca-pandemi, industri TPT tidak diproteksi pemerintah, pasar garmen dalam negeri akan dibanjiri produk impor dari Bangladesh, India, dan Vietnam. Untuk itu, API sudah usulkan ke pemerintah agar garmen bisa dikenakan safeguard sehingga barang impor tidak mudah masuk ke Indonesia dan TPT yang tadinya orientasi ekspor bisa memenuhi permintaan local. Ketua Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) Dwi Ranny Pertiwi mengatakan, saat ini sudah 30% industri jamu yang merumahkan karyawan. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat distribusi dan pemasaran barang ke wilayah ikut terdampak, khususnya di wilayah Kalimantan dan Indonesia timur, yang pada ujungnya membuat penurunan penjualan.

Sementara, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, para pelaku industri makanan dan minuman hanya mampu bertahan antara 1-5 bulan jika tidak ada pertolongan dari pemerintah. Pelaku industri mamin mengaku penjualan mereka turun 20-40% akibat pandemi Covid-19 dan menyatakan ragu dan tak yakin dalam menjamin pembayaran upah karyawan dan tunjangan hari raya (THR) secara utuh. Dilain tempat, Ketua Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Vincent Harjanto mengingatkan, harga obat dapat terus meningkat yang dipicu kenaikan harga bahan baku ditambah dengan ongkos angkut bahan obat-obatan yang juga terkerek naik selama merebaknya virus corona. 

Sejumlah bank mencatat lonjakan transaksi secara online selama masa pandemi virus corona (Covid-19), dan akan terus meningkat sejalan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia. SVP Transaction Banking and Retail Sales PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Thomas Wahyudi mengungkapkan, sejak adanya imbauan dari pemerintah untuk #dirumahaja dan bekerja dari rumah (work from home/WFH) pada Februari 2020, perseroan sudah melihat adanya peningkatan transaksi sejak minggu pertama. Pasalnya, nasabah diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk meminimalkan penyebaran virus corona.

Rata-rata transaksi Mandiri Online mencapai  2 juta transaksi per hari pada Maret 2020 dengan nominal lebih dari Rp 3 triliun dengan 5 juta pengguna Mandiri Online yang Mayoritas transfer dan pembayaran bill payment. Pihaknya memprediksi jumlah tersebut akan terus meningkat selama PSBB diberlakukan. Sebab, kantor cabang bank juga mulai disesuaikan jam operasionalnya dan sudah memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Untuk meningkatkan transaksi Mandiri Online Bank mandiri mengeluarkan kampanye promo #antimatigaya di rumah dengan meningkatkan kenyamanan dan memberikan benefit lebih dalam bertransaksi online untuk nasabah.

Datangnya pandemi Covid-19 ibarat menghadirkan satu sisi yang membuat masyarakat cemas dari sisi kesehatan, ekonomi, dan bisnis. Akan tetapi, memunculkan sisi positif bagi ekologi dan kolaborasi dunia menghadapi pandemic Penyakit Covid-19 mewabah begitu luas dan cepat di dunia. Dalam waktu 112 hari sejak dilaporkan pertama kali pada 31 Desember 2019, Covid-19 sudah menjangkiti 2.426.788 orang dan hingga saat ini telah menyebabkan 166.122 orang meninggal dunia.. Dibanding kan dengan dua penyakit yang diakibatkan virus korona lainnya, kasus Covid-19 lebih banyak terjad dan lebih banyak memakan korban jiwa.

Tidak hanya dari sisi kesehatan, wabah korona juga menimbulkan kecemasan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2020. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 diprediksi anjlok minus 3 persen. Prediksi Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan, dampak ekonomi Covid-19 dapat mencapai 4,1 triliun dollar AS atau setara dengan 4,8 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Merespons wabah Covid-19, Bank Dunia menyediakan dana taktis 12 miliar dollar AS untuk membantu negara-negara mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi dari wabah global. Sementara Indonesia mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk paket stimulus fiskal antisipasi pandemi. 

Di sektor bisnis, sejumlah sektor turut terdampak, seperti pariwisata dan penerbangan. Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO) memperkirakan, tahun ini jumlah perjalanan wisatawan internasional akan menurun hingga 30 persen. Untuk sektor penerbangan, menurut data yang dihimpun oleh CovidAirlineTracker, secara global maskapai mengurangi frekuensi penerbangan domestik dan internasional dalam jumlah besar, bahkan hingga 100 persen. Di Indonesia, maskapai Garuda Indonesia menunda sejumlah 23 rute penerbangan domestik dan internasional.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan dalam skenario terburuk, sedikitnya 24,7 juta orang di dunia akan menganggur terkena dampak ekonomi Covid-19. Ada empat sektor yang dipastikan terdampak menurut ILO, yakni ritel, manufaktur, bisnis properti, dan penyedia akomodasi serta makanan. Di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat per 7 April 2020 sebanyak 1.200.031 pekerja di 74.430 perusahaan terkena dampak pandemi. Sebagian dari mereka dirumahkan atau bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Disisi lain, kehadiran wabah Covid-19 memunculkan sisi positif bagi ekologi dan lingkungan. Dimana pengurangan aktivitas manusia akibat karantina atau isolasi untuk mengurangi penyebaran virus menyebabkan terjadi penurunan drastis kadar nitrogen dioksida (NO2), hal ini sebagaimana di lansir para ilmuwan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) dan Eropa (ESA) yang membandingkan citra satelit pada 1-20 Januari 2020 dengan 20-25 Februari 2020 di China.

Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir terkait dengan adanya mafia alat kesehatan akan didalami oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna mengusut dugaan permainan di balik bisnis itu. 

Juru bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan bahwa pihaknya akan meminta Menteri BUMN melakukan klarifikasi sebagai bahan lembaga itu melakukan penyelidikan. Setelah melakukan klarifikasi, KPPU akan melakukan penelitian guna memastikan ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

KPPU memang telah melakukan penelitian terkait dengan alat kesehatan khususnya produksi masker di Tanah Air. Hasilnya, komisi belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. 

M. Zulfirmansyah, Direktur Ekonomi KPPU, mengatakan bahwa penelitian tersebut dilakukan sejak awal Februari 2020 ketika harga masker mulai mengalami peningkatan.