Pelarangan mudik Lebaran 2020 yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Selasa lalu berpotensi menggerus bisnis berbagai moda angkutan umum, terutama layanan bus dan mobil sewa lintas kota. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda), Andre Djokosoetono, memperkirakan hampir semua perusahaan otobus antarkota antarprovinsi (AKAP) terpaksa mengandangkan armada untuk sementara. Akibat layanan kian menipis, pengusaha hanya sanggup bertahan paling lama dua bulan ke depan. Itu pun jika perusahaan memiliki segmen layanan bus dalam kota. 

Larangan mudik awalnya ditetapkan hanya untuk aparat sipil negara, TNI dan Polri, serta pegawai perusahaan pelat merah. Kini, mekanisme itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat di Jabodetabek, serta 20 wilayah yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Andre berkata pemerintah bisa melonggarkan beban biaya perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor (STNK), juga mengurangi berbagai beban pungutan yang harus disetor oleh entitas otobus. Usul lainnya adalah merevisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Aturan itu membatasi restrukturisasi kredit hanya untuk usaha dengan nilai Rp 10 miliar.

Ketua Pengusaha Ikatan Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, mengeluhkan permohonan stimulus sektor angkutan darat yang tak kunjung dikabulkan. Sektor angkutan darat perlu bantuan langsung tunai kepada karyawan industri ini karena utilisasi menurun, bahkan bisa stop operasi 100 persen. Bos Perusahaan Otobus Sumber Alam, Anthony Steven Hambali, menuturkan pihaknya hanya bisa mengoperasikan empat dari 70 unit bus reguler yang dimiliki perusahaan. Sejak PSBB, ujar Anthony, mobilitas pelanggan merosot hingga 90 persen, terlebih saat tarif dinaikkan. Ekonom senior sekaligus Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan bantuan sosial harus diutamakan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Sopir dan kondektur yang masih diupah secara harian masih termasuk pekerja informal yang tergolong rentan miskin. 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk menghadapi penurunan permintaan gas semenjak wabah Covid-19 merebak. Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menyatakan penurunan permintaan terhadap gas dipicu oleh rendahnya produktivitas industri dan diperkirakan terus berlangsung sampai Juni. Penurunan terbesar disumbang oleh sektor industri keramik. Di tengah penurunan permintaan tersebut, PGN mendapat penugasan untuk menurunkan harga jual gas kepada industri tertentu menjadi US$ 6 per MMBTU. Gigih menuturkan penugasan itu akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Pasalnya, terdapat selisih antara harga jual dan harga beli gas industri saat ini sebesar US$ 8,4 per MMBTU. 

Direktur Keuangan PGN Arie Nobelta menyatakan penurunan harga gas industri bisa mengurangi pendapatan perusahaan sebesar 21 persen. Hal ini akan mempengaruhi arus kas perusahaan dan menghambat pembayaran sejumlah kewajiban jangka panjang Gigih menuturkan PGN mengusulkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) dan memanfaatkan rendahnya harga LNG untuk menambah produk bisnis. Untuk menutupi selisih biaya terkait dengan gas untuk industri, Gigih mengusulkan tambahan volume gas yang dialokasikan dengan harga khusus kepada PGN. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Tallatov, menyatakan pemerintah perlu menunda implementasi penurunan harga gas industri dan mempertimbangkan biaya produksi gas yang harus ditanggung PGN.

Harga minyak mentah dunia di pasar global jatuh ke titik terendah dalam sejarah, akibat dampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kontrak berjangka perdagangan minyak West Texas Intermediate, kemarin, jeblok hingga minus US$ 37,6 per barel untuk pengiriman Mei mendatang. Adapun minyak mentah Brent diperdagangkan pada kisaran US$ 18-25 per barel. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira, mengatakan penurunan tajam harga minyak dunia akibat sepinya permintaan akibat Covid-19 diprediksi bakal membebani fiskal negara. Setoran deviden kepada kas negara juga bakal berkurang drastis.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga minyak yang jadi acuan pemerintah adalah Brent. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan pemerintah belum akan merevisi acuan harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Askolani mengatakan masih ada celah penambahan pundi-pundi dari lemahnya konsumsi bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak bersubsidi yang dipatok 15,87 juta kiloliter tahun ini. Harga minyak dunia merosot tajam lantaran minimnya permintaan pasar. Untuk mengerem jebloknya harga emas hitam ini, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) bakal memangkas produksinya sebanyak 9,7 juta barel mulai bulan depan. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Agung Pribadi, mengatakan turunnya harga minyak mentah dunia seharusnya diikuti dengan penurunan harga jual bahan bakar minyak. 

Pandemi Covid-19 memukul sektor usaha. Jumlah penganggur meningkat. Pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari lebih mendesak daripada pelatihan tanpa jaminan kerja. Hal ini sebagaimana diutarakan Ketua Umum Forum Buruh Lintas Pabrik Jumisih, Minggu (19/4/2020). Kebutuhan yang dimaksud antara lain bahan pokok, perlindungan kesehatan, dan kelanjutan hidup, seperti membayar uang kos dan kontrak rumah bulanan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik pada 2019, masyarakat mengeluarkan Rp 941.666 per bulan. Namun menurut Jumisih, kenyataannya melebihi nilai tersebut dimana upah minimum di DKI Jakarta Rp 4,2 juta per bulan sudah pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan per 16 April 2020 menginformasikan sebanyak 1,94 juta pekerja dirumahkan dan dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sektor formal dan nonformal. Meski demikian, Jumisih menekankan, pekerja kehilangan nafkah bukan karena kompetensi yang kurang, melainkan akibat pandemi yang memukul perekonomian. Pelatihan semakin tidak relevan mengingat tidak ada jaminan lapangan pekerjaan karena sebagian besar sektor usaha lesu. Hal ini juga diamine Ekonom Center of Reformon Economics (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, ia berpendapat, konsep kartu prakerja lebih tepat diterapkan dalam situasi normal

Selain itu, kelas pelatihan dinilai sulit dilaksanakan karena tidak semua peserta kartu prakerja leluasa mengakses internet. Padahal, untuk mendapat insentif Rp 600.000 per bulan, peserta harus menyelesaikan kelas pelatihan lebih dahulu, beberapa hal ini membuat Kelas pelatihan dinilai tidak aplikatif dan berharap berharap pemerintah mengubah program kartu prakerja agar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat saat ini untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kartu prakerja memberi paket manfaat bagi pesertanya senilai Rp 3,55 juta. Sebanyak Rp 1juta di antaranya berupa bantuan untuk membayar pelatihan. Kelas pelatihan diselenggarakan platform digital sebagai mitra pelaksana program. Insentif ditransfer melalui rekening bank atau dompet elektronik milik peserta. Insentif terdiri atas dua bagian, yaitu Rp 600.000 yang diberikan setelah menuntaskan pelatihan pertama dan diberikan selama empat bulan sehingga bernilai total Rp 2,4 juta.

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan agar insentif ditambah dan pelatihan ditunda. Sementara Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengkhawatirkan potensi penggunaan anggaran yang tak efektif jika uang negara dikucurkan kepada perusahaan mitra penyelenggara pelatihan di tengah pandemic, pemerintah dinilai perlu merombak modelnya, mengalihkan anggaran kelas pelatihan untuk menambah insentif peserta kartu prakerja atau mengalihkan anggaran untuk menambah kuota peserta program karena jumlah penganggur berpotensi meningkat. Dihubungi terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, berpendapat, belanja APBN untuk penanganan Covid-19 mesti diprioritaskan untuk memperluas bantuan sosial dan menjamin distribusi pangan. 

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak Deny Mulyono memaparkan, serapan pasar yang bermasalah dipastikan menimbulkan dampak berantai terhadap rantai pasok, termasuk sarana pendukung produksi. Dampaknya mulai terlihat, yakni minat budidaya turun dan utilisasi pabrik pakan berkurang. ”Diperlukan solusi yang menjamin stabilitas produksi dari hulu ke hilir. Di sector perikanan budidaya adalah terjaminnya pasar untuk hasil perikanan dengan harga yang menguntungkan pembudidaya,” katanya di Jakarta, Senin (20/4/2020). Ia menilai solusi atas persoalan atas harga ayam dan ikan yang anjlok akibat produksi berlebih atau serapan pasar tidak bisa dilakukan pelaku usaha sendiri, tetapi mesti melibatkan pihak lain. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, pasar perikanan di dalam dan luar negeri masih terbuka karena kebutuhan pangan masih ada. Untuk itu, produksi perikanan tangkap dan budidaya akan terus digenjot, sedangkan kendala pemasaran akan dibenahi. Ia menambahkan pihaknya butuh masukan kepala dinas. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menggandeng BUMN di bidang perikanan dan perusahaan swasta untuk meningkatkan penyerapan hasil produksi perikanan.

Di sisi lain, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar)dan Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional menyepakati kerja sama penyerapan ayam pedaging dengan PT De Heuss di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4). PT De Heuss akan menyerap 1 juta ayam peternak anggota kedua organisasi tersebut. Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Pinsar Indonesia Singgih Januratmoko, harga yang anjlok menandakan kelebihan pasokan. Senada dengan pendapat ini, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita menyebutkan, penurunan minat masyarakat pada ayam pedaging menyebabkan harga di tingkat peternak anjlok. Dalam kesempatan yang sama, Ketut mengapresiasi 15 perusahaan integrator swasta yang berkomitmen membeli 4 juta ayam hidup di tingkat peternak mandiri di Jawa. Delapan perusahaan lain akan menyusul.

Pemerintah menyiapkan penerbitan instrumen surat utang baru bernama pandemic bonds dalam waktu dekat. Dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini untuk membiayai penguatan dan pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi Covid-19. Langkah ini merupakan bagian dari stimulus dan relaksasi pemerintah yang diharapkan meningkatkan daya tahan UMKM dari risiko kebangkrutan..Pemerintah memperkirakan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian RI akan mencapai titik kritis pada triwulan II-2020. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menuturkan Perekonomian global dan nasional dipastikan melambat signifikan dan mengalami ketidakpastian dalam diskusi ”Indonesia Macroeconomic Update 2020” yang diselenggarakan secara virtual, Senin (20/4/2020), di Jakarta. Ia menambahkan bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan menggerus konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi 54-55 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kegiatan dunia usaha juga akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ada 64 juta UMKM yang menyerap hampir 117 juta tenaga kerja di RI pada 2018. Menurut ekonom Bank Central Asia, David Samual, stimulus bagi UMKM mesti diprioritaskan, Covid-19 terhadap UMKM dinilai juga berpotensi meningkatkan rasio kredit macet sehingga perlu relaksasi atau restrukturisasi kredit.  Dalam laporan terbarunya, Jake Avayou, Moody’s Vice President and Senior Covenant Officer menyebutkan, risiko kebocoran uang (cash leakage) di negara-negara berkembang meningkat ketika pandemic Covid-19. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu II Gita Wirjawan menyampaikan, Indonesia memerlukan setidaknya Rp 1.600 triliun untuk menjaga stabilitas social dan kesehatan.

Upaya emiten alat kesehatan dan farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) memperbaiki kinerja keuangan bakal membuahkan hasil dengan mencetak profit setelah 3 tahun merugi. Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto optimistis perusahaan dapat mencetak laba untuk tahun buku 2019 dilihat dari data kinerja keuangannya. Berdasarkan data kinerja operasional unaudited yang disajikan Indofarma, perseroan pelat merah tersebut menargetkan pada 2020 akan memperoleh kenaikan laba sekitar Rp13,56 miliar. Tahun lalu INAF telah merestrukturisasi pinjaman ke bank untuk memperbaiki struktur keuangan dan efisiensi biaya. Perseroan juga menggaet usaha kecil dan menengah (UKM) serta pabrik garmen untuk memproduksi alat pelindung diri (APD) agar harga lebih murah dibandingkan dengan impor. 

Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo menyatakan, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), juga berupaya memperbaiki kinerja keuangan dengan memangkas alokasi belanja modal serta menurunkan struktur beban keuangan. Perseroan juga akan berupaya memangkas anggaran beban usaha pada tahun ini. Menurutnya, meski pendapatan dapat meningkat 26,11% pada tahun lalu, realisasinya hanya mencapai 81,16% dari target awal. Hal ini terjadi karena adanya pendapatan yang tertunda dari institusi pemerintah, sebesar Rp889 miliar. Perseroan mengalami kenaikan rasio beban keuangan terhadap pendapatan. Hal ini terjadi karena perseroan telah menganggarkan belanja modal yang cukup besar pada tahun lalu meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Peningkatan beban keuangan juga akibat belum diterimanya pelunasan piutang dari pelanggan yang mencapai Rp1,2 triliun. Target laba bersih pun gagal dicapai.

Pada triwulan I-2020, investasi Indonesia tumbuh 8 persen dibandingkan periode yang sama 2019. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) menyebutkan, realisasi investasi pada triwulan I-2020 sebesar Rp 210,7 triliun.Kenaikan terbesar berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang meningkat 29,3 persen menjadi Rp 112,7 triliun. Adapun penanaman modal asing (PMA) turun 9,2 persen menjadi Rp 98 triliun. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (20/4/2020), dalam siaran pers, mengatakan, nilai realisasi investasi triwulan pertama sudah mencapai 23,8 persen dari target investasi tahun ini yang sebesar Rp 886,1 triliun. Total penyerapan tenaga kerja Indonesia juga meningkat menjadi 303.085 pekerja, sementara pada periode sama tahun lalu sebanyak 235.401 pekerja. Meskipun begitu, Bahlil mengakui, realisasi investasi pada triwulan II-2020 akan merosot dibandingkan triwulan I. Pihaknya berharap dan meminta komitmen perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya untuk menjaga perekonomian bangsa saat ini.

Disisi lain, Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia Lukman Zakaria mengatakan lesunya ekspor komoditas perkebunan yang belum pulih sejak tahun lalu semakin menekan petani. Bahkan sebagian biasanya menjadi buruh bangunan di kota karena lebih menjanjikan. Hal ini dipicu harga karet di tingkat petani saat ini Rp 4.000-Rp 5.000 per kilogram (kg) sedangkan idealnya petani mendapatkan harga sekitar Rp 12.000 per kg. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai tukar petani (NTP) sektor perkebunan rakyat pada Maret 2020 turun 1,91 persen menjadi 100,39. Artinya, nilai yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan yang mesti dibayarkan. Dibandingkan dengan sektor lain, penurunan NTP sektor perkebunan rakyat paling dalam.

Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dendi Ramdani, mengatakan, lesunya kinerja industri dan ekspor itu otomatis akan memperlambat kondisi ekonomi dan sosial di tiap daerah penghasil ekspor sehingga angka pengangguran diprediksi akan lebih tinggi. Dendi menambahkan, apabila pada Juni tren pandemi mulai menurun, angka infeksi berkurang. Namun, kalau sampai Juni pandemi belum menurun, perlu dilakukan antisipasi karena sektor-sektor industri ekspor yang masih bertahan itu pun bisa ikut anjlok. Kendati ada kecenderungan melambat dan turun, sejumlah kalangan industri berupaya mempertahankan ekspor. Adaro sebagai salah satu produsen batubara Indonesia melalui Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir mengatakan pihaknya sudah menyiapkan manajemen krisis dan pencegahan untuk memastikan opersaional tidak ada gangguan terutama dalam memasok batubara untuk memperkuat penyediaan listrik, hal ini juga diharapkan dapat mencegah pengurangan karyawan di dalam perusahaan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan, hingga 20 April 2020, penjualan batubara mencapai 136,86 juta ton. Penjualan tersebut termasuk untuk pasar ekspor dan domestik. Namun, permintaan batubara tengah melemah. 

Efektivitas stimulus fiskal serta implementasi pengenaan pungutan atas perdagangan melalui sistem elektronik diyakini mengerek penerimaan pajak pertambahan nilai yang tertekan, sejalan dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19. Berdasarkan realisasi APBN per Maret 2020, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) tercatat mencapai Rp92 triliun, tumbuh sebesar 2,5% (yearon-year/yoy). Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tumbuhnya PPN pada Maret 2020 lebih mencerminkan kegiatan ekonomi pada Februari 2020, bukan Maret 2020. Artinya, PPN juga diproyeksikan menurun sama seperti kinerja pajak penghasilan (PPh) yang terkontraksi per Maret 2020.  Berdasarkan catatan Bisnis, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerimaan dari PPN masih belum optimal karena terhambat dari sisi IT serta banyaknya pengecualian pungutan. Kebijakan PPN di Indonesia pun menjadi sorotan dari World Bank di mana threshold omzet pengusaha kena pajak (PKP) masih terlalu tinggi.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Ihsan Priyawibawa mengatakan, penerimaan PPN dalam negeri berpotensi tumbuh pada April dan bulan selanjutnya ketika stimulus pajak mulai membuahkan hasil. Ihsan menambahkan, penyokong lain adalah pengenaan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang bakal diberlakukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020. Partner Tax Research and Training Services DDTC Bawono Kristiaji mengatakan, PPN masih tetap bisa dijadikan andalan sepanjang tidak ada guncangan dari sisi suplai dan tidak ada gangguan dari sisi daya beli masyarakat.

Kebangkitan kembali produsen jamu tradisional Nyonya Meneer melalui kongsi bisnis dinilai akan menjanjikan peluang jangka pendek yang menguntungkan, di tengah pandemi COVID-19 yang masih menghantui. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Marutho mengatakan Nyonya Meneer merupakan perusahaan lama dan sudah akrab di kalangan masyarakat. Alhasil, dalam pengelolaanya hanya dibutuhkan strategi dan restrukturisasi yang baik. Kali ini, merek-merek jamu Nyonya Meneer berada di bawah naungan PT Bhumi Empon Mustiko, perusahaan kerja sama antara keturunan Nyonya Meneer dan PT Ahabe Niaga Selaras. PT Bhumi Empon Mustiko memiliki modal dasar Rp 4 miliar. Ahabe adalah pemegang saham mayoritas PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. (CARS), dealer Toyota untuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Nasmoco. Jaringan ini juga menjadi pemasar Mercedez Benz–MOP. Bisnis lainnya berupa jaringan bengkel Carfi x dan pembiayaan (Andalan Finance).