PARIS – Dua raksasa farmasi dunia, Sanofi dan GlaxoSmithKline (GSK) akan bekerja sama membuat vaksin virus corona Covid-19, yang diharapkan dapat memasuki fase pengujian klinis tahun ini. Dengan demikian diharapkan dapat tersedia pada paruh kedua 2021.

CEO Sanofi Paul Hudson mengatakan, dalam menghadapi krisis kesehatan global luar biasa ini, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat sendirian mengupayakan adanya vaksin itu.

Menurut pernyataan bersama kedua perusahaan pada Selasa (14/4), Vaksin ini akan mengombinasikan antigen yang dikembangkan Sanofi yang merangsang produksi antibodi pembunuh kuman, dengan teknologi adjuvan dari GSK - substansi yang memperkuat respons imun yang dipicu oleh vaksin.

Tingkat penurunan ekspor dan impor China pada Maret 2020, berdasarkan data yang dirilis, tidak sedalam penurunan pada Februari. Ini seiring dengan mulai berproduksinya pabrik-pabrik di China.

Para pelaku pasar keuangan global menarik napas lega setelah data bea dan cukai China, Selasa (14/4/2020), menunjukkan aktivitas ekspor dan impor China pada Maret 2020 membaik lebih dari perkiraaan survei sebelumnya dari Bloomberg. Namun disisi lain, Para ekonom memperkirakan aktivitas pengiriman barang dari dan ke China tahun ini masih akan tertekan karena pandemi Covid-19 telah membuat aktivitas bisnis di seluruh dunia terhenti.

Badan Pusat Statistik mencatat penurunan nilai tukar petani terjadi di semua subsektor, yakni mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Situasi itu menjadi tanda turunnya kesejahteraan petani yang merupakan produsen pangan. Kondisi itu tidak menguntungkan di tengah potensi krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Dalam laporan "Anticipating The Impacts of Covid-19 in Humanitarian and Food Crisis Contexts", menyebutkan Indonesia bisa mengatasi ancaman krisis pangan melalui strategi yang memprioritaskan kesejahteraanan petani sebagai produsen pangan sebaliknya disrupsi pada produksi dan rantai pasok pangan akibat pandemi Covid-19 bisa menjadi bencana bagi populasi yang tergolong rentan.

Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja memiliki pendapat yang sama terkait hal ini, dengan menjaga kesejahteraan petani melalui kepastian penyerapan (hasil panen dengan harga layak) maka petani dapat memiliki kemampuan memproduksi pangan. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin dan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa berpendapat menambahkan, kelancaran logistik pangan memegang peran kunci. Jika terganggu, produk petani tak terserap, sementara harga di tingkat konsumen naik.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, meminta jajarannya mendorong produksi pangan dalam negeri dan memberi perhatian pada peringatan FAO soal potensi gangguan pangan di banyak negara akibat pandemic. Sejumlah produsen pangan justru menghadapi ironi. Para peternak ayam rakyat, misalnya, justru memangkas produksi untuk menyesuaikan penurunan permintaan. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Singgih Januratmoko menyebutkan, peternak ayam pedaging memotong 50 persen produksinya seiring permintaan yang turun. Situasi tak menguntungkan juga dihadapi para petani tebu. Ketua Umum Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia Soemitro Samadikoen khawatir harga gula produksi petani akan tertekan seiring makin gencarnya impor gula. 

Pemerintah saat ini tengah mengarahkan dana desa untuk bantuan tunai melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, dana desa bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat miskin atau kehilangan pekerjaan akibat pandemic . Pihaknya memperkirakan alokasi untuk 74.953 desa mencapai Rp 22,4 triliun.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Selasa (14/4/2020), mengatakan, pandemi Covid-19 memengaruhi pergeseran pemetaan produk dan ketersediaan pasar ekspor, khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Untuk itu, perwakilan atase perdagangan dan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (indonesian Trade Promotion Center/ITPC) terus mengkaji dan memetakan ulang produk unggulan ekspor sesuai kondisi terbaru setelah pandemi Covid-19 merambah ke ratusan negara dan mendisrupsi rantai perdagangan global.

Menurut Jerry, untuk mendorong kemudahan ekspor, pemerintah sudah mengeluarkan stimulus nonfiskal yang ditujukan bagi pelaku ekspor. Hal itu, misalnya, berupa efisiensi proses logistic, penyederhanaan aturan larangan pemba tasan atau tata niaga terhadap ekspor maupun impor, khususnya impor bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi serta lobi-lobi dengan negara lain di tingkat bilateral untuk menjamin pintu pasar tetap terbuka di tengah pandemi.

Pengelola bandar udara mengandalkan angkutan kargo di tengah penurunan jumlah penumpang akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero), Handy Heryudhitiawan, mengatakan sudah memetakan beberapa dari 15 bandara yang unggul dalam layanan angkutan barang Setidaknya ada lima bandara dengan potensi volume kargo besar sesuai dengan karakter wilayah masing-masing, diantaranya Sentani di Jayapura yang merupakan pintu masuk utama di wilayah Papua, I Gusti Ngurah Rai di Bali transit kargo ke rute luar negeri, Juanda di Surabaya yang banyak dipakai untuk keperluan industry, Sultan Hasanuddin di Makassar yang merupakan hub transit penerbangan wilayah timur Indonesia serta Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan logistik daerah yang cukup besar

Senada dengan keterangan tersebut, Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT Angkasa Pura I, Devy Suradji mengatakan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo juga disiapkan sebagai sentral kargo. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin, mengatakan layanan kargo Bandara Soekarno-Hatta di Banten pun masih bergairah. 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto, mengatakan maskapai diwajibkan memperkuat layanan logistik di samping layanan penumpang komersial. Hal itu pun dimandatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur transportasi pada masa pandemi Covid-19. Sebagai contoh, Citilink Indonesia merupakan salah satu operator yang sedang menggenjot layanan kargo ujar kata Direktur Utama Citilink, Juliandra Nurtjahjo. menurutnya, jumlah kargo yang diangkut Citilink pada Maret 2020 meningkat 13 persen dibanding sebulan sebelumnya dan dalam waktu dekat, Citilink juga akan mengoperasikan pesawat khusus kargo (freighter) Boeing 737-500 untuk memaksimalkan layanan rute-rute domestik

Perekonomian terpukul pandemi Covid 19. Namun, masih ada pelaku usaha, khususnya segmen industri kecil menengah, yang bertahan, bahkan berekspansi ke pasar ekspor. Industri kecil menengah (IKM) yang menggeliat di tengah kondisi pandemi Covid-19 antara lain bergerak di sektor tekstil dan produk tekstil, interior rumah dan furniture, serta produk olahan pangan. Produk yang diekspor antara lain keripik, rendang siap saji, bumbu masak instan, pakaian batik, dan mebel

Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Handito Joewono, Senin (13/4/2020), di Jakarta, menyampaikan, dari sisi per mintaan barang dan kemampuan suplai produk, IKM yang bermain di pasar dalam negeri mampu menggenjot ekspor. Selama ini, penjualan ke luar negeri lewat jalur perseorangan dengan jumlah terbatas sehingga perlu didukung pemerintah untuk memanfaatkan percepatan momentum dan tren positif yang muncul, saat ini pengiriman dianggap masih terlalu mahal dan prosesnya masih rumit seperti perizinan serta tata niaga ekspor

Menteri Keuangan periode 2013 - 2014 M Chatib Basri menyampaikan, pandemi Covid-19 menyebabkan tiga guncangan sekaligus pada permintaan, penawaran, dan kepercayaan pasar, hal ini berbeda dengan krisis sebelumnya, respons ke kebijakan tidak bisa lagi dengan cara-cara konvensional. Jika pemerintah tidak bertindak cepat dan tepat, situasi ini akan memukul dunia usaha. Ia menambahkan, risiko kredit macet dalam 3-6 bulan mendatang akan meningkat karena daya beli melemah dan likuiditas mengetat. terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akibatnya, kinerja ekspor akan menurun dan angka pengangguran meningkat.

Kepala Ekonom UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja menyebutkan, pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membantu dunia usaha. Sebagaimana disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa Anggaran Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional sudah disiapkan untuk pelaku usaha di sektor riil dan keuangan. Namun Enrico menyayangkan hingga kini sasaran dan skema program masih belum jelas. Menurut Enrico, ada tiga kelompok sektor utama yang berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan bersifat padat karya yang harus menjadi fokus pemerintah, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; penambangan dan penggalian; serta manufaktur.

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam siaran pers menyebutkan Indeks Manufaktur Cepat (Prompt Manufacturing Index/PMI) yang diterbitkan Bank Indonesia, Senin, memperlihatkan kinerja sektor industri pengolahan atau manufaktur pada triwulan 1-2020 turun dibandingkan dengan tri wulan IV-2019. Indeks ini menjadi indikator gambaran umum kondisi sektor manufaktur terkini serta perkiraan pada triwulan mendatang.

Salah satu masalah yang menghantui dunia usaha sejak virus corona atau Covid-19 merebak tak terkendali adalah menurun atau bahkan matinya berbagai aktivitas ekonomi yang berujung terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satu setengah juta pekerja dilaporkan telah dirumahkan dan hanya menerima gaji atau upah separo atau kurang dari yang biasa mereka terima bulanannya.

Untuk mengurangi jumlah korban PHK dan untuk mencegah agar angka pengangguran tidak kembali bertambah, pemerintah saat ini telah mempersiapkan program prioritas berupa surat utang pemulihan atau recovery bonds dan global bond sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika menggelar video conference di Jakarta, Selasa (7/4) dan Presiden Joko Widodo juga telah menjanjikan bahwa pemerintah akan mempercepat penyaluran Kartu Prakerja untuk memastikan agar angka pengangguran tidak bertambah di tengah wabah Covid-19.

Seperti dilaporkan media massa, sejumlah perusahaan besar seperti PT Indosat Tbk, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan sejumlah perusahaan lain terpaksa melakukan PHK ratusan bahkan ribuan pegawainya.

Banyak perusahaan mengalami kesulitan mempertahan performance-nya karena sebab-sebab internal dan kondisi perekonomian global yang memang suram. Sejumlah indikator ekonomi nasional, seperti investasi, daya beli, ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya bisa dilihat cenderung kurang menggembirakan.

Di tengah meluasnya wabah virus corona, target pemerintah tampaknya tidak muluk-muluk. Pemerintah tidak berharap pelaku usaha mampu meningkatkan volume produksi, melainkan cukup mereka bisa bertahan saja itu sudah lebih dari cukup. Yang penting angka pengangguran tidak bertambah dan daftar korban PHK tidak makin panjang.

Program populis seperti menyediakan jaring pengaman, memperkuat penyangga ekonomi keluarga miskin, mencegah perusahaan tidak bangkrut, dan lain sebagainya untuk saat ini adalah program prioritas yang fungsional untuk mencegah masyarakat agar tidak makin terpuruk.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melalui telekonferensi, Selasa (14/4) mengatakan pihaknya memperkuat kerja sama dengan sejumlah perusahaan produsen, niaga daring, serta transportasi daring untuk mempermudah penyediaan dan distribusi untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diar mita menjelaskan kerja sama bersifat business to business atau antarperusahaan, sedangkan Kementan hanya menjadi fasilitator yang mempertemukan perusahaan untuk bisa bekerja sama dalam mempermudah penyediaan pangan bagi masyarakat serta membantu memperluas pasar para produsen di tengah wabah Covid-19.

Setelah sebelumnya menggandeng Gojek, kini Kementan menggandeng Grab Indonesia sebagai penyedia transportasi daring un tuk pengiriman produk kepada konsu men. Terkait hal ini, Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, ratusan ribu pengemudi Grab siap membantu pendistribusian pangan masyarakat sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Khusus Gojek, layanan pesan antar untuk pembelian 11 komoditas bahan pangan pokok dari Pasar Mitra Tani milik Kementan di Jakarta dan Bogor digratiskan biaya ongkos kirim karena ditanggung oleh Kementan dan berlaku selama dua bulan ke depan agar bisa membantu mengurangi aktivitas belanja masyarakat secara langsung

EVP Pemasaran dan Pelayanan Pelang gan PLN Edison Sipahutar di Jakarta, Selasa (14/4), menjelaskan, efek pandemi Covid-19 menjadi faktor utama turun nya per tumbuhan segmen bisnis dan industri. Ia memerinci sektor bisnis hanya tumbuh sebesar 4,07 persen dikarenakan banyak industri yang mengalami perlambatan karena banyak yang menerapkan work from home(WFH) sehingga menurunkan kon sumsi listrik.

Khusus di Jakarta, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (PLN UID Disjaya) melalui General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya M Ikhsan Asaad mengkonfirmasi hal yang sama. Ikhsan menambahkan, yang termasuk pelanggan sektor bisnis adalah mal, hotel, dan kantor-kantor swasta, sedangkan untuk pelanggan industri, seperti pabrik baja, tekstil, dan lainnya.

Disisi lain, Ikhsan mengatakan, kenaikan penjualan listrik rumah tangga tidak bisa menutupi penurunan penjualan listrik pada sektor bisnis dan industri. Meski begitu, revisi belum ditetapkan atas penjualan listrik di PLN UID Disjaya karena adanya wabah korona. Target penjualan listrik PLN UID Disjaya tahun ini Rp 46 triliun, kata Ikhsan.

Dalam konferensi video, Direktur Eksekutif Ins titute for Essential Services Reform (IESR) Fab by Tumiwa menilai stimulus insentif listrik untuk masyarakat kurang, Pemerintah dan PLN dinilai perlu melakukan perluasan insentif listrik ini ke kalangan rentan miskin padahal menurutnya kelompok masyarakat tersebut harus tetap memenuhi kebutuhannya sehari- hari. IESR pun mendorong pemerintah untuk memperluas penerima diskon listrik.

Menanggapi hal ini, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hendra Iswahyudi menjelaskan, pemerintah dan PLN sedang mengkaji perluasan insentif ini, diskon listrik telah menjangkau 40 persen masyarakat miskin dan rentan miskin, selanjutnya PLN akan mengkaji perluasan keringanan listrik bagi industri dan bisnis termasuk kemungkinan biaya beban digratiskan atau rekening minimum atau diberikan diskon 5-10 persen.