Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono, Senin (13/4) mengatakan berdasarkan data yang dihimpun asosiasi dunia usaha, industri dan dinas ketenagakerjaan menunjukkan pekerja formal yang terkena PHK jumlahnya 212.394 dan yang dirumahkan, jumlahnya 1.205.191. Jadi totalnya lebih dari 1,4 juta. Sedangkan pekerja informal yang terdampak Covid-19 sudah mencapai sekitar 282.000. Ia menambahkan, dari BPJS Ketenagkerjaan menunjukkan jumlah pekerja formal yang dirumahkan ada sekitar 454.000, sedangkan yang di-PHK ada sekitar 537.000. Sehingga total mencapai 2,8 juta

Satrio melanjutkan, data dari Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan akan dikirimkan ke project management office (PMO) program kartu prakerja. Sehingga tenaga kerja yang di-PHK bisa segera menjadi peserta program kartu prakerja. Data yang dikirimkan juga akan diverifikasi dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Sosial, sehingga lebih tepat sasaran, karena yang sudah mendapat kartu prakerja ini tidak akan mendapat bansos jenis lainnya. Diharapkan bansos bisa tersebar secara merata untuk orang-orang yang terkena dampak Covid-19

Menurut Direktur Jenderal Industri Kecil-Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, sekitar 20 persen industri kecil dan menengah (IKM) harus tutup akibat dari dampak wabah Covid-19. IKM juga mengalami penurunan permintaan hingga 70 persen.

Kementerian Perindustrian, kata Gati, telah mengatur ulang alokasi anggaran untuk membantu IKM dan membangun pusat bahan baku yang akan dijalankan secara digital. Pemerintah juga akan merevitalisasi sentra industri dengan memperbarui alat produksi pelaku usaha, agar meningkatkan kapasitas produksi dan jenis produk yang dihasilkan.

Ketua Bidang IKM Asosiasi Pengusaha Indonesia, Nina Tursina, mengatakan pelaku usaha sangat menantikan stimulus pembiayaan dari pemerintah.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunadi dan Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi, menyatakan akan membantu nasabah UMKM dengan menawarkan keringanan pembayaran angsuran serta perpanjangan jangka waktu pinjaman, termasuk penyesuaian bunga dengan syarat tempat usahanya terkena dampak penyebaran Covid-19.

Di tengah momen 22 tahun Kementerian BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan jatah satu persen dari setoran dividen BUMN diberikan kepada Kementerian BUMN agar Kementerian BUMN tidak hanya sekadar mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memberikan suntikan motivasi serta apresiasi bagi para pekerja yang telah memberikan hasil terbaik. Ia menuturkan, apa yang Kementerian BUMN pelajari tujuh bulan ini dengan pakar independen mengeluarkan kenyataannya yang cukup menyedihkan dimana 68 persen BUMN di anjurkan berkonsolidasi, hanya 10 persen yang siap berdiri tegak, yang lainnya tidak siap.

Di sisi lain, Erick menambahkan, Kementerian BUMN mempelajari sesuatu yang baru dalam meningkatan kinerja perusahaan pelat merah di tengah pandemi Covid-19, kejadian ini mengajarkan agar tidak bergantung pada bangsa lain, sebagai contoh rantai pasokan yang terganggu. BUMN perlu mengubah cara pandang dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tidak terjebak pada layanan birokrasi sehingga mengabaikan aksi korporasi. Perlu adanya keseimbangan dari sisi bisnis perusahaan dan layanan publik.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur utama Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), Toto Pranoto, mengapresiasi keinginan Kementerian BUMN mekanisme peningkatan kinerja pegawai seraya mengingatkan diperlukan penyesuaian secara regulasi. Ia mengambil contoh di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah masuk kategori sangat memadai.

Kementerian BUMN memprediksi dividen perusahaan pelat merah pada 2020 tidak akan tercapai, bahkan pada 2021 hanya tercapai 50 persen. Menanggapi hal ini, Direktur Utama Kraka tau Steel Silmy Karim pada keterangannya beberapa waktu lalu menjelaskan, perencanaan terhadap langkah-langkah pascakorona sangat penting karena harus mengembalikan putaran roda ekonomi, saat ini perusahaan memprioritaskan keselamatan pekerja atau karyawannya dari penyebaran virus korona.

Saat dihubungi Republika, Senin (13/4) PT Pertamina EP (PEP) melalui Direktur Utama-nya Nanang Abdul Manaf menjelaskan sedang menyiapkan skenario untuk menyesuaikan target dan rencana mitigasi risiko di tengah situasi yang dinamis akibat pandemi Covid-19 dan anjloknya harga minyak dunia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) sebagai Induk usaha PEP, Fajriyah Usman juga mengatakan, Pertamina tengah meninjau kembali target keuangan dan rencana kerja untuk menjalankan pekerjaan yang paling prioritas

Hal senada disampaikan Vice President Planning and Investor Relations Medco Energi Myrta Sri Utami, di tengah tren harga minyak yang masih rendah, Medco Energi melakukan revisi target operasional produksi dan belanja modal. Ia menjelaskan, revisi kerja pada 2020 membuat perusahaan mengurangi produksi yang semula ditargetkan sebesar 110 juta barel setara minyak per hari (boepd) menjadi 100 hingga 105 juta boepd. Sedangkan, belanja modal perusahaan berubah menjadi 240 juta dolar AS dari semula 340 juta dolar AS.

Sementara organisasi negara eksportir minyak dunia OPEC bersama Rusia bersepakat mengurangi produksi hingga April 2022. Hal ini dilakukan demi mengangkat harga yang terus tertekan akibat pandemi virus korona sebagaimana dikutip dari Reuters. Pada perdagangan Senin (13/4), harga minyak dunia melonjak 1 dolar AS per barel menyusul kesepakatan OPEC tersebut.

Sementara itu, negara nonanggota OPEC, seperti Indonesia, Brasil, Kanada, Norwegia, dan AS akan berkontribusi terhadap pemotongan produksi sebesar 4 juta-5 juta barel per hari.

India dan Pakistan berencana mengaktifkan secara parsial “mesin” ekonomi negara, guna mengurangi beban ekonomi yang ditanggung warga. India telah menerapkan kebijakan pembatasan dengan adanya pandemi Covid-19, namun kebijakan tersebut telah menyebabkan hilangnya lapangan kerja bagi jutaan warga, terutama di sektor informal.

Perdana Menteri India Narendra Modi meminta kepada kabinet untuk membuat rencana pengaktifan sejumlah sektor terutama otomotif, tekstil, pertahanan dan elektronika.

Pemimpin Negara Bagian Haryana Manohar Lal Khattar, menuturkan perusahaan dapat memulai seperempat operasi sembari menjaga penutupan wilayah dan jarak sosial dengan membagi negara menjadi tiga zona guna membedakan wilayah mana yang paling banyak terdampak Covid-19.

Dua Menteri Pakistan secara anonim mengungkap bahwa Pakistan masih mempertimbangkan apakah akan memperpanjang kebijakan pembatasan setelah 15 April. Di dalam pertemuan yang digelar oleh Perdana Menteri Imran Khan dan pihak aparat, menyatakan kekhawatiran terbesar sekarang adalah orang mati kelaparan. Perdana Menteri menyusun rencana bertahap untuk membuka beberapa sektor industri dengan tetap mematuhi langkah-langkah keselamatan.

Harga minyak dunia kembali tertekan sekalipun negara-negara produsen yang tergabung dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC) menyepakati pemangkasan produksi. Hal itu mengindikasikan kesepakatan itu diproyeksikan belum cukup untuk mengatasi tekanan akibat lemahnya permintaan meski pemotongan produksi kali ini tercatat empat kali lebih besar dibandingkan dengan saat krisis keuangan glo bal 2008.

Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menyebut Riyadh akan memangkas total produksi 3,8 juta barel minyak per hari, dari produksi harian sebelumnya, yaitu 12,3 juta barel. Kuwait dan Uni Emirat Arab (UEA) disebut akan memangkas melebihi kesepakatan OPEC sedangkan pemangkasan oleh Brasil, Kanada, Indonesia, dan Norwegia akan mengurangi pasokan hingga 5 juta barel per hari.

Namun menurut analis Aspek Energi, Virendra Chauhan dan Takashi Tsukioka, Presiden Asosiasi Perminyakan Jepang (PAJ) ditempat terpisah, pemotongan tidak akan dapat mendorong harga mengingat skala inventaris dunia dan tidak adanya komitmen dari Amerika Serikat atau anggota G-20 lainnya, Takashi mengharapkan OPEC terus melanjutkan pembicaraan untuk menstabilkan pasar minyak. Sejumlah pengamat menambahkan, tekanan akan menguat jika pemerintah di mayoritas negara di dunia memperluas langkah pemba tasan perjalanan.

Disisi lain American Petroleum Institute-perkumpulan perusahaan penambang minyak AS-mengatakan, kesepakatan OPEC terjadi karena produsen di AS telah lebih dulu menyesuaikan produksi di tengah penurunan permintaan.

Para analis mengamati juga kenaikan cadangan minyak juga berpeluang menekan harga karena menurunkan permintaan. Diperkirakan cadangan minyak di negara-negara maju akan tumbuh pada triwulan II-2020. China juga diperkirakan bakal meningkatkan cadangan minyak hingga 10 persen dibandingkan dengan posisi Maret setelah memulihkan aktivitas ekonomi. Seorang pelaku pasar minyak yang menolak disebutkan namanya mengatakan, cadangan minyak di perusahaanannya akan terus tumbuh, namun relatif lambat Karena kesepakatan pemotongan produksi oleh OPEC.

Setelah itu, fokus utama para pelaku pasar adalah data cadangan strategis AS sebagaimana dicatat Departemen Energi AS.

Implementasi program Kartu Pra kerja, Padat Karya Tunai, serta berbagai bantuan sosial diharapkan dapat dipercepat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah pandemi.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (8/4/2020) dini hari, total jumlah pekerja dan buruh yang mengalami PHK dan dirumahkan sebanyak 1,2 juta orang dari 74.430 perusahaan. Sektor formal. Sebanyak 1,01 juta orang dari total 39.977 perusahaan sedangkan sektor informal, sebanyak 189.452 orang dari 34.453 perusahaan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengingatkan perusahaan hendaknya tidak memanfaatkan pandemi ini untuk mem-PHK sepihak, hal ini sebagaimana yang telah terjadi di sebuah department store di Depok, Jawa Barat, yang menutup toko dan mem-PHK 128 karyawan dalam satu hari karena terdampak pandemi Covid-19. Ia menambahkan, beberapa perusahaan telah menempuh jalur lain seperti merumahkan pekerja dengan tetap membayar upah meski tidak lagi utuh, tanpa uang transportasi dan uang makan, ada juga yang melakukan efisiensi biaya operasional, seperti biaya listrik dan air.

Pernyataan di dukung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan PHK seharusnya merupakan langkah terakhir setelah menempuh opsi yang lain, ia menambahkan pemerintah berupaya melindungi pekerja yang kehilangan nafkah akibat Covid-19 dengan mempercepat program Kartu Prakerja serta program bantuan lain seperti program padat karya.

Survei Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) per 2 April 2020 menunjukkan, sebanyak 60 persen penjualan anggotanya turun 20-40 persen sedangkan sisanya menyatakan turun 10-20 persen. Kenaikan penjualan relatif hanya terjadi untuk beberapa produk di pasar modern, supermarket, dan minimarket yang tetap buka. Ketua Umum Gapmmi, Adhi S Lukman menambahkan jumlah tenaga kerja pada industri makanan minuman sekitar 4,5 juta orang.

Di sektor industri telekomunikasi, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mencatat, lalu lintas penggunaan data setelah Covid-19 melonjak 12-16 persen setelah kebijakan berkegiatan dari rumah. Di sisi lain, perusahaan telekomunikasi juga diminta memberikan ke ringanan bagi pelanggan, sepert kuota gratis ke platform pendidikan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum ATSI Ririek Adriansyah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang diselenggarakan secara teleconference di Jakarta, Senin (6/4) menyampaikan bahwa beban pembayaran bunga utang negara tahun ini diproyeksi naik Rp 40 triliun menjadi Rp 335,2 triliun. “Harga saham kita mengalami penurunan dan nilai tukar alami tekanan. Terjadi arus modal keluar sangat tinggi terutama di pasar SBN hingga Rp 126,8 triliun. Ini bisa dibayangkan, BI sudah melakukan intervensi lewat pembelian SBN untuk menstabilkan harga yang mengalami kejatuhan atau yield dari SBN naik akibat adanya ketakutan, dan capital outflow,” jelas dia.

Kenaikan bunga utang ini antara lain disebabkan oleh:

1. Peningkatan kebutuhan utang, di antaranya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk pandemic bond serta pinjaman program
2. Lonjakan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun, dipicu oleh ketakutan investor di pasar keuangan terkait penyebaran Covid-19. Note: Yield SUN tenor 10 tahun per Senin (6/4) mencapai 8,18%. Semenjak Februari hingga akhir Maret 2020, yield SBN sudah mengalami kenaikan 130 bps.
3. Penawaran yang masuk dalam lelang SBN mengalami tren yang menurun, sebagai contoh, penawaran masuk dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) pad a 31 Maret lalu tercatat hanya sebanyak Rp 33,52 triliun dengan Rp 22 triliun diambil atau dimenangkan oleh pemerintah
4. Kondisi nilai tukar rupiah mengalami depresiasi cukup besar menjadi Rp 16 ribu per dolar AS
5. Yield US Treasury (UST) Note 10 tahun Amerika Serikat (AS) turun menjadi di bawah 1% (Termasuk yang terendah dalam sejarah ekonomi AS)

Dengan situasi keuangan dan gejolak ekonomi global seperti saat ini, Sri Mulyani mengakui, perekonomian Indonesia tidak imun meski memiliki fundamental makroekonomi yang cukup kuat dan mempunyai kinerja ekonomi yang cukup baik.

Dikesempatan yang sama, Sri Mulyani memastikan akan berkoordinasi secara erat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mengantisipasi perubahan minat (mood) investor dan gejolak yang sangat tinggi terkait penyebaran Covid-19 sangat cepat dan luas.

Melalui konfirmasi terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan aliran modal asing keluar (capital outflow) dari Indonesia mencapai Rp 167,9 triliun, sebagian besar didominasi pelepasan surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 153,4 triliun dan saham mencapai Rp 13,4 triliun.

Intervensi BI dan total injeksi ke pasar keuangan dan perbankan telah mencapai Rp 300 triliun, diantaranya:

1. Memutuskan menurunkan tingkat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate menjadi 4,5% untuk memberikan keringanan kepada dunia usaha.
2. Membeli SBN senilai Rp 166 triliun di pasar sekunder
3. Menurunkan giro wajib minimum (GWM) untuk valas dari 8% menjadi 4% sehingga menambah likuiditas hingga mencapai sekitar US$ 3,2 miliar.
4. Menurunkan GWM rupiah 50 basis poin dengan tambahan likuiditas sekitar Rp 22 triliun dan ditambah awal tahun yang sudah dikendorkan 100 basis poin sehingga menambah likuiditas Rp 50 triliun.

Kementerian Perdagangan baru menghapus sementara larangan terbatas (lartas) bagi komoditas bawang putih dan bawang bombai, dan pada sejumlah alat kesehatan dan bahan baku alat pelindung diri (APD) demi menjamin pasokan dalam negeri. Namun, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi menilai cakupan pelonggaran impor tersebut belum cukup, pemerintah didesak menambah jumlah komoditas yang mendapatkan fasilitas relaksasi impor demi mengamanakan pasokan di dalam negeri selama pandemi COVID-19 berlangsung.

Menurut Subandi, banyak komoditas yang memerlukan pengurangan lartas juga. Misalnya, gula, beras, dan kentang. Menjelang Ramadan, kebutuhan untuk bahan baku ini akan meningkat. Menurutnya, pembebasan sementara syarat laporan surveyor (LS) dan persetujuan impor (PI) untuk produk hortikultura pun dinilai belum memperlihatkan efektivitas, importir masih saja menghadapi sejumlah kendala birokrasi di lapangan.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat, yang juga dikonfirmasi oleh Sekjen Kemendag Oke Nurwan membenarkan bahwa resminya berupa peraturan pengurangan lartas impor belum diterima, para pelaku usaha masih harus menyertakan PI saat hendak mengimpor bahan baku. Namun, Rachmat menjelaskan bahwa sejauh ini tidak adanya kendala importasi bahan baku.

Dampak penyebaran virus corona terhadap bisnis multifinance di Indonesia diprediksi mulai terlihat pada kinerja April 2020. Sejumlah perusahaan multifinance masih mencatatkan pencapaian kinerja penyaluran pembiayaan yang sesuai target pada kuartal I/2020, sebagaimana dikonfirmasi oleh Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance (MUF) Stanley Setia Atmadja. Namun, kuartal kedua akan menjadi tantangan karena kondisi pandemi COVID-19, selain itu, kebijakan sejumlah pabrikan otomotif yang menyetop produksi akan berpengaruh pada kinerja leasing.

MUF telah menargetkan penyaluran pembiayaan 2020 senilai Rp8,8 triliun, atau naik sekitar 9% bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu. Perusahaan anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tersebut membiayai enam segmen produk yaitu mobil baru, mobil bekas, motor baru, motor bekas, multiguna dan syariah.

Sementara itu, Direktur Sales dan Distribusi MTF Harjanto Tjitohardjojo dan Direktur Utama PT BCA Finance Roni Haslim memperkirakan kinerja perseroan pada April ini akan turun disebabkan beberapa kondisi:

1. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung secara global termasuk di Indonesia sehingga berdampak terhadap ekonomi nasional serta daya beli masyarakat
2. Penghentian produksi mobil baru oleh sejumlah pabrikan karena juga terdampak penyebaran corona

Hal yang sama juga dialami oleh Sudjono, Direktur Keuangan PT BFI Finance Indonesia (BFIN) menyatakan nilai pembiayaan pada Maret menurun karena pihaknya sudah melakukan pengetatan atau lebih selektif dalam penyaluran kredit, sebagai langkah antisipasi dari dampak COVID-19 terhadap ekonomi nasional.