Seolah memanfaatkan momentum pandemi, DPR RI bakal memulai pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja bersama dengan pemerintah setelah selesai masa reses pada Maret 2020. Rancangan regulasi yang sempat tenggelam dari diskursus publik akibat wabah COVID-19 akhirnya kembali muncul ke permukaan.

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Ahmad Baidowi mengatakan belum ada tanggal pasti untuk pembahasan RUU Cipta Kerja dengan pemerintah. Salah satu urgensi pembahasan rancangan beleid ini adalah perannya dalam membantu pemulihan perekonomian setelah pandemi COVID-19 reda. Namun, masih terdapat miskoordinasi antarkementerian dan lembaga (K/L) yang mengganjal pembahasan aturan turunan dari RUU Cipta Kerja, contohnya pada ayat baru dalam UU Ketenagakerjaan. Lewat Pasal 88E yang diselipkan dalam UU Ketenagakerjaan, menyebut bahwa upah minimum sektor industri padat karya ditetapkan tersendiri oleh gubernur. Formula yang digunakan bakal diatur melalui PP, namun pemerintah pun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai variabel yang bakal digunakan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan upah minimum yang diatur khusus bagi sektor industri padat karya diperlukan dalam rangka mengakomodasi angkatan kerja yang memiliki keterampilan rendah. Harapannya, dengan upah minimum khusus, semakin banyak angkatan kerja yang terserap dan mengakomodasi kebutuhan industri padat karya yang banyak gulung tikar.

Ada pula pasal teknis terkait perizinan yang masuk dalam RUU Cipta Kerja yang justru tidak dipahami maksudnya oleh kementerian/lembaga terkait, yaitu usulan revisi atas Pasal 350 Ayat 5 dari UU Pemda, tertulis bahwa kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ekonom senior Indef Enny Sri Hartati mengatakan, kondisi pandemi sekarang tidak memungkinkan pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan intensif untuk membedah dan menjawab berbagai polemik dalam rancangan beleid itu. Kalau RUU-nya tidak berpolemik, bisa. Masalahnya semua bab ada polemiknya.

RUU Cipta Kerja juga bukan jawaban atas pemulihan ekonomi seusai wabah COVID-19 terjadi di Indonesia karena aturan ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah secara jangka panjang, sedangkan pemulihan ekonomi adalah masalah jangka pendek. Lebih baik pemerintah bersama DPR lebih fokus untuk membahas Perppu No. 1/2020 yang saat ini juga penuh polemik dan memiliki potensi moral hazard yang tinggi.

Direktur Penyuluhan , Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa, fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi obat-obatan, peralatan kesehatan, dan jasa selama April hingga September 2020 diberikan bagi badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. Pembebasan pajak itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020.

Pembebasan dari pemotongan juga berlaku atas PPh Pasal 22 impor, Pasal 22 atas penjualan barang, Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Menurut Hestu, DJP sedang menyiapkan aplikasi untuk pengajuan surat keterangan berbasis daring, yang dapat diakses melalui ponsel atau melalu laman DJPonline.

Peneliti Danny Darussalam Tax Center, B Bawono Kristiaji mengemukakan, hingga awal April ini sudah ada 113 negara, termasuk Yunani dan China yang tidak hanya memberikan fasilitas pembebasan PPN dan PPh untuk alat Kesehatan dan farmasi, tetapi juga menangguhkan kewajiban perpajakan dan memberikan insentif untuk menjamin arus kas perusahaan. Menurut Bawono, paradigma pajak memang harus diubah, bukan untuk mengoptimalkan penerimaan, melainkan menjaga situasi ekonomi di tengah pandemi. 

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, kebijakan pembatasan sosial berskala besar jangan sampai menimbulkan kekacauan karena pasokan dan distribusi logistik tersendat, terutama peralatan kesehatan, obat-obatan, dan barang kebutuhan pokok. Selain itu, diharapkan pemerintah juga dapat meringankan bea masuk dan pajak impor khususnya untuk yang berhubungan dengan penanggulangan pandemi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto telah menerima laporan realokasi anggaran dari 34 pemerintah provinsi dan 468 kabupaten, tinggal 46 kabupaten dan pada umumnya di Indonesia bagian timur yang belum melakukan pelaporan realokasi anggaran APBD untuk penanganan Covid-19, terkait masalah teknis seperti jaringan internet, dan kemampuan fiskal yang terbatas.

Menurut Ardian, 46 daerah yang belum melaporkan realokasi anggaran kemungkinan sedang menelusuri pos-pos anggaran yang dapat dialihkan untuk penanganan Covid-19. Masih banyak pemerintah daerah yang kemampuan fiskalnya bergantung pada dana transfer pusat. Ketegasan Kemendagri yang akan menjatuhkan sanksi pemotongan dana transfer daerah apabila tidak melaporkan realokasi anggaran, cukup efektif karena akhirnya setiap daerah segera melapor agar tidak terkena sanksi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, agar pemerintah pusat sebisa mungkin mempercepat proses transfer dana pusat ke daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, agar bisa segera membelanjakan APBD nya untuk kepentingan publik guna menangani Covid-19.

Pelaku usaha sektor ritel perlu aturan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang seragam, agar distribusi pasokan ritel akan terjaga. Terutama untuk di luar wilayah Jabodetabek.

PSBB dilakukan di DKI Jakarta pada 10-23 April 2020, diikuti kemudian oleh Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten Tangerang dan kota Tangerang Selatan. Menurut Ketua Komite Ritel Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tutum Rahanta, aturan terkait distribusi dan logistik produk-produk ritel selama PSBB sudah sinkron, namun pemahaman di tingkat daerah belum seragam.

Dari sisi permintaan konsumen, diperkirakan volume transaksi meningkat 50-100 persen, namun omzet ritel masih sama. Peningkatan volume disebabkan perilaku belanja masyarakat yang cenderung menyetok di rumah, namun frekuensi belanja menurun.

Pemberlakuan PSBB meningkatkan pemesanan bahan pangan dalam jaringan daring melalui aplikasi. Sebagaimana CEO dan Co-Founder Tani Hub Group Ivan Arie Sustiawan menyebutkan, transaksi meningkat hingga 100 persen dan perusahaan tetap memantau kebijakan pemerintah terkait lalu lintas logistik agar dapat tetap lancar melakukan pengiriman, baik dari sisi suplai maupun permintaan. Sementara itu, Digifish Network usaha rintisan bidang perikanan melayani pembelian konsumen secara langsung melalui jaringan teks Whatsapp.

JAKARTA. Pemerintah memberikan insentif bebas pajak untuk penanganan wabah virus corona (Covid-19). Khususnya, untuk mendorong ketersediaan peralatan kesehatan.

Empat Insentif tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.03/2020 yang ditanda tangani Menkeu pada 6 April 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan berlaku April 2020 hingga September 2020

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 21 tidak perlu surat keterangan bebas, cukup melalui email resmi KPP yang bersangkutan tempat Wajib Pajak terdaftar

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pemerintah untuk segera merealisasikan insentif yang dijanjikan, termasuk insentif pajak yang sebelumnya diumumkan karena diyakini akan berdampak terhadap psikologis pengusaha.

Dalam daftar tahunan miliarder global tahun 2020 yang dirilis Forbes pada Selasa (7/4) tercatat sejumlah ‘orang kaya baru’ gara-gara Pandemi virus corona (Covid-19), tak kurang dari 178 miliarder anyar masuk daftar dengan total kekayaan bersih senilai total US$ 369 miliar.

Nama – nama yang disebutkan diantaranya:

1. Eric Yuan memiliki kekayaan senilai US$ 5,5 berkat Saham aplikasi telekonferensi Zoom Video Communications yang didirikannya meningkat dua kali lipat.
2. Larry Xiaodong Chen dengan kekayaan US$ 4,5 miliar. pendiri situs pembelajaran daring GSX Techedu (opsi pelajar di China untuk belajar secara danng)
3. Byju Raveendran, dengan kekayaan US$ 1,8 miliar. pendiri aplikasi serupa yaitu Byu
4. Dua bersaduara Dimitry Buckman dan Igor Bukhman lewat Playrix yang membesut gim daring Homescapes dan Fishdom
5. Jitse Groen melalui platform jasa pengiriman tanpa tatap muka di Eropa & Israel, yaitu takeaway.com

Pembatasan sosial berskala besar (PSSB) memberikan tekanan pada sejumlah sektor bisnis namun ada juga yang mendulang cuan sebagaimana diutarakan oleh Presiden Direktur CSA Institute Ana Santoso, ia mencontohkan sektor barang konsumsi consumer goods terutama perusahaan makanan atau minuman, bidang farmasi dan telekomunikasi termasuk ke sektor yang meraih keuntungan

Hal serupa disampaikan juga oleh Senior Vice President Research Kanaka Hita Solvera Janson Nasrial yang mengomentari kinerja ciamik emiten retail kelas menengah bawah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan Analis Ciptadana Sekuritas Robert Sebastian yang menyebutkan performa baik PT Kimia Farma Tbk (KAEF) yang bergerak di bidang farmasi. 

Di sisi lain, Robert menjelaskan emiten pengelola pusat perbelanjaan mengalami tekanan yang cukup berat, seperti PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang bahkan telah menutup gerai sejak 30 Maret lalu, contoh lain PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang tidak memasang target pada tahun ini.

Analis Panin Sekuritas William Hartanto menambahkan, investor sebaiknya menghindan saham-saham yang berkaitan dengan sektor otomotif dan transportasi. Misalnya, PT Astra International Tbk (ASII), PT Indomobil Sukses International Indonesia Tbk (IMAS) dan PT Blue Bird Tbk (BIRD),  PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA).termasuk juga pengelola jalan tol seperti PT Jasa Marga Tbk (SMR) namun sahamnya masih menarik untuk jangka panjang

Penjualan Panasonic Gobel Indonesia (PGI) di kuartal pertama tahun ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebagaimana disampaikan oleh Head of Corporate Communication PGI, Viya Arsawireja dalam jumpa pers melalui telekonferensi terkait peringatan 60 Tahun Kerja Sama PGI, akhir pekan lalu. Sebagai contoh, ia menyebutkan peningkatan penjualan produk AC sebesar 10 persen, bahkan pembersih udara mencapai 190 persen (menjadi Rp 5 miliar dari sebelumnya hanya sekitar Rp 2,8 miliar)

Namun Assistant General Manager Air Conditioner PGI Heribertus Ronny Ardiyanto menyampaikan pada kuartal kedua penjualan PGI mulai mengalami tekanan yang dipicu tutupnya beberapa pusat perbelanjaan khususnya di Jakarta yang menjadi episentrum wabah, sedangkan untuk luar Jakarta penjualan masih cukup stabil bahkan masih ada peluang untuk meningkatkan pasar.

Sementara itu, Head of Life Solution PGI Rawenda mengatakan, hingga saat ini, pabrik PGI masih terus beroperasi karena komitmen PGI selain untuk Menyediakan produk bagi masyarakat namun juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke berbagai negara di Timur Tengah dan Vietnam untuk produk kipas ventilasi udara serta komitmen sebagai sentral ekspor di dunia untuk produk pompa air

Namun demikian, ada perubahan operasional pabrik karena mengikuti regulasi pemerintah akibat wabah korona, seperti mengurangi sif / jam kerja hingga meniadakan waktu lembur, memberlakukan program bekerja dari rumah, dan memberlakukan protokol keamanan dan kesehatan, seperti penggunaan APD

PGI juga mendukung upaya pemerintah melawan Covid-19, melalui aktivitas CSR yang salah satunya menyalurkan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga kesehatan.

Pemerintah menyiapkan fasilitas berupa keringanan khusus bagi debitor program kredit usaha rakyat (KUR) yang terkena dampak wabah Covid-19. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keringanan berupa pembebasan pembayaran bunga dan pokok angsuran paling lama hingga enam bulan.

Airlangga mengatakan debitor KUR juga akan menerima perpanjangan jangka waktu penambahan limit plafon pinjaman dan keringanan persyaratan administrative, baik debitor yang sudah terdaftar maupun calon debitor. Hal ini berlaku bagi debitor KUR kecil dan mikro sektor produksi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap keringanan ini dapat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertahan di tengah pandemi. Untuk keperluan ini, pemerintah mengalokasikan subsidi Rp 6,1 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, mengatakan pagu total pokok KUR yang tidak perlu disetor ke lembaga keuangan selama enam bulan bisa bergulir untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Keringanan juga diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM yang tercatat dalam program kredit ultra-mikro (UMi) di bawah Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rully Setiawan, mengatakan segmen kredit UMKM masuk sektor kredit yang paling banyak direstrukturisasi. Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi, mengatakan nasabah UMKM akan mendapat keringanan jika memenuhi beberapa kriteria, antara lain tempat usahanya terkena dampak penyebaran Covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keringanan juga berlaku bagi nasabah yang mengalami penurunan volume penjualan atau pendapatan akibat lesunya permintaan, seperti sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, dan pertanian.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan hingga Jumat (10/4) ada sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK. sebanyak 90% dirumahkan dan 10% terkena PHK sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah Sabtu (11/4). Data ini didapatkan dari perusahaan dan serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB).

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menambahkan hal ini dipicu salah satunya karena produksi bahan baku terhambat sehingga sangat berpengaruh ke produktifitas perusahaan

Penurunan kinerja keseluruhan industri diakui oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, Menurutnya banyak perusahaan mem-PHK karyawan tidak tetap dan ada juga yang meminta pegawai tetap untuk cuti tak bergaji sampai waktu yang tidak ditentukan. Situasi ini turut di amini para pelaku bisnis dari berbagai sektor industri

Dari sektor Transportasi, Ketua Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja, Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan yang juga Ketua Indonesia National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan pukulan terjadi secara merata di seluruh moda transportasi seraya menambahkan saat ini merupakan yang terparah dibandingkan krisis yang pernah dialami sebelumnya sehingga membuat perusahaan mengalami negative cash flow

Dari sektor Pariwisata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani dan Ketua PHRI DKI Jakarta Krishandi menjelaskan, sejauh ini terdapat 1.266 hotel yang terpaksa tutup di 31 provinsi, khusus Jakarta 95 hotel dari total sekitar 200 hotel telah menghentikan operasionalnya dan merumahkan sekitar 20 ribu karyawan. Wakil Ketua Umum PHRI Maulana Yusran turut menyayangkan belum adanya komitmen kepala daerah untuk menyelamatkan industri pariwisata, baik dalam bentuk relaksasi pajak daerah ataupun keringanan lainnya padahal industri pariwisata selama ini berperan sangat besar dalam menyumbang perekonomian daerah.

Dari Industri Otomotif, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memangkas target penjualan mobil tahun ini dari 1,050 juta unit menjadi 600 ribu unit. sebagaimana disampaikan Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto. Tiga pabrikan terpaksa menutup sementara pabrik, yakni PT Honda Prospect Motor (HPM), PT Suzuki Indomobil Sales, dan Wuling Motors (Wuling).

Dari Ritel Modern Wakil Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Fernando Repi menyampaikan saat ini pembelian di toko ritel modern seperti supermarket menurun sekitar 20-25% sedangkan untuk fesyen, anjlok hingga 70-80%

Dari Tekstil, Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Rizal Rakhman, produksi tekstil dan produk tekstil (TPT) tahun ini diprediksi merosot lebih dari 50%. Akibat permintaan anjlok dan diperburuk serangan produk impor sehingga menyulitkan pembayaran kredit ke bank dan Ribuan pekerja juga sudah dirumahkan.

Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso juga menuturkan, penjualan semen turun 5,4% dengan kuartal II diprediksi semakin dalam.

Di lain sisi, penjualan properti yang trennya sudah turun 30-50% sejak lima tahun terakhir, kondisinya makin berat dengan adanya pandemi corona sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Theresia Rustandi