Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Didi Sumedi mengatakan disparitas harga yang terjadi sejak 2019 terus memburuk pada 2020. Harga eceran gula di pasar domestik 29,7% lebih tinggi dibandingkan dengan harga internasional. Lebih tingginya harga gula domestik ini disebabkan oleh besarnya biaya pokok produksi (BPP). Rata-rata BPP yang dikeluarkan petani pada 2020 mencapai Rp 9.857/kg, naik dari tahun lalu senilai Rp 9.554/kg. Hal ini kontras dengan rerata BPP di tingkat global senilai Rp 5.465/kg. Faktor lainnya adalah produktivitas lahan tebu di Indonesia yang hanya sekitar 5  ton/hektare/tahun, sementara di India dan Thailand bisa mencapai 9 ton/hektare/tahun.

Kualitas gula dari luar negeri cenderung lebih baik karena tingkat rendemannya yang mencapai 9%, sedangkan Indonesia masih terjebak di kisaran 6,8% - 7%. Hal tersebut pun bahkan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir sehingga memunculkan stagnasi produksi gula nasional. Pasokan gula dari dalam negeri juga belum bisa diandalkan untuk memenuhi permintaan. Kementrian Perdagangan memperkirakan konsumsi rumah tangga mencapai 2,9 juta ton pada 2020, tetapi produksi hanya di angka 2,5 juta ton menurut perkiraan awal.

Gula tercatat menjadi salah satu bahan pokok yang kerap mengalami fluktuasi. Pada 2020, harga gula sempat menyentuh Rp 19.000/kg di tingkat eceran akibat pasokan yang berkurang. MPP gula pun cenderung meningkat setiap tahunnya dari 30,27% pada 2015 menjadi 33,18% pada 2018. Data National Sugar Community (NSC) menunjukkan biaya distribusi gula meningkat dimana pada 2020 berkisar antara 21% sampai 23% dari total biaya yang dikeluarkan. Kemendag meleporkan bobot inflasi gula sepanjang 2019 mencapai 0,40%. Komoditas ini juga berkontribusi pada garis kemiskinan sebesar 1,99% di perkotaan dan 2,78% di pedesaan.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementrian Koordinator Perekonomian Musdalifah Machmud mengemukakan langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah fluktuasi harga adalah dengan menghitung stok dengan tepat. Dia memproyeksikan kebutuhan gula konsumsi pada 2021  mencapai 2,82 juta ton, sementara produksi sekitar 2,2 juta ton sehingga defisit gula konsumsi mencapai 620.000 ton.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pergulaan yang tegas jika defisit neraca gula ingin ditambal. Diperlukan sekitar 400.000 bahkan sampai 700.000 hektare lahan untuk mencapai target tersebut. Terobosan teknologi dan pengembangan perlu didorong untuk meningkatkan produktivitas tebu nasional yang setiap tahunnya hanya menghasilakn 2,2 juta ton gula. peningkatan produktivitas bisa menyumbangkan surplus pendapatan senilai Rp 7 triliun.

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alamsyah mengatakan bahwa Ombudsman melakukan kajian sebelum maraknya kasus gagal bayar di industri keuangan. Hasilnya, lembaga itu menenggarai ada praktik yang tidak sesuai standar oleh sejumlah perusahaan keuangan. Maraknya kasus kejahatan di industri keuangan yang merugikan investor penyebabnya adalah lemahnya pengawasan. Penyelesaian permasalahan gagal bayar di industri keuangan, bukan hanya menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung. Perlu peran lembaga lain untuk melakukan pembenahan hingga ke akar karena masalahnya multidimensi.

Saat ini, terdapat sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor keuangan mengalami gagal bayar. Misalnya di sektor koperasi mulai dari Koperasi Hanson, Lima Garuda, Koperasi Pracico, dan Koperasi Sejahtera Bersama. Pada Sektor Investasi dan pengelolaan aset, terdapat Mahkota Investama, Emco Asset Management, Narada Asset Management, Victoria Manajemen Investasi, dan Indosterling Optima Investama. Sementara di sektor asuransi ada PT Asuransi Bumiputera (AJB), PT Asuransi Jiwasraya, Wanaartha Life, dan Kresna Life.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusut kasus terkait dengan jasa konsultasi bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil dan Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan menjerat mantan Direktur Utama Jasindo (2008-2013) Budi Tjahjono yang telah divonis 7 tahun penjara lantaran terbukti melakukan korupsi. KPK akan mentapkan tersangka baru dalam kasus ini.  Hanya saja, kebijakan di KPK, tersangka baru akan diumumkan setelah ditahan.

Usaha kerupuk rumahan mulai bangkit. Kerupuk olahannya ini menyasar segmen penjualan di ritel-ritel modern seperti Indomaret, Transmart, Hypermart, Alfamart dan Lotte Mart baik di Kalsel maupun Kalteng.

Produk kerupuk ini dibikin beberapa level, dari level 10 paling pedas sekali hingga level 5, level 4 dan level 3 yang sedikit pedasnya, sesuai dengan cita rasa masyarakat. Harganya per peces Rp 15 ribu hingga Rp 15.500 dengan berat 80 gram dan tahan enam bulan bila disimpan di ruang AC dan tidak ber AC selama empat bulan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam Rapat Paripurna, Selasa (24/11).

Bersamaan Rapat Paripuma ini pula, Bupati Hj Noormiliyani AS menyampaikan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Noormiliyani mengatakan, anggaran pada APBD TA:2021 yang nilainya sebesar Rp 1.284.672.605.283,00 tak hanya memberikan dukungan terhadap proses pembangunan namun juga sebagai sumber daya bagi penyempurnaan kinerja guna mewujudkan secara maksimal Visi dan Misi Pemkab Batola.

Petugas Bea Cukai Kualanamu melaksanakan pemusnahkan barang sitaan (hasil penindakan) dari hasil barang bawaan para penumpang maupun melalui pengiriman Pos dari Luar Negeri melalui Bandara Kualanamu selama Tahun 2020, yang jumlah senilai Rp 421.476.000, di Jalan Duane Desa Pantai cermin Kanan Kecamatan Pantai cermin Kabupaten Serdangbedagai. Rabu (25/11).

Barang –barang sitaan yang dimusnahkan sebanyak 949 jenis masing –masing ,barang  produk olahan makanan, berbagai macam obat-obatan, sex toys (mainan seks), dan alat kesehatan, kontak lensa, telepon seluler (ponsel), tablet, kamera bekas, pakaian, produk tekstil dan sparepart kendaraan.

Pelaksanakan Pemusnahan dilakukan dengan cara dipotong dengan menggunakan mesin gerenda potong di antaranya alat elektronik dan sparepart kendaraan. Selanjutnya dibakar di 2 tong serta membakar pada galian tanah sedalam 2 meter.

Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu, Elfi Haris mengatakan bahwa pemusnahan itu sengaja dilakukan di Pantaicermin Kabupaten Serdangbedagai, karena asap pembakaran dari pemusnahan dapat mengganggu operasi penerbangan, jika dilakukan di areal Bandara Kualanamu.

Dalam pelaksanaan itu sebelumnya, pihak Bea Cukai Kualanamu sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui DJKN Nomor : S-242/MK.7/KN.5/2020 tanggal (10 /11).

Cuaca hujan lebat ditambah bencana-bencana yang membuat terputusnya sejumlah ruas jalan memicu kenaikan cabai rawit. Harga cabal rawit meroket dari kisaran Rp 25.000 per Kg menjadi Rp 35.000 per Kg saat ini. Atau naik sekitar Rp 10.000 per Kg sejak awal pekan ini.

Setelah kita melakukan penelusuran mendalam, ternyata kenaikan harga cabai rawit terjadi karena pasokan dari Sidikalang mengalami gangguan, ungkap Ketua Tim Pemantau Harga Bahan Pangan Gunawan Benyamin, Selasa (24/11).

Karena saat ini di Sidikalang intensitas hujan sangat tinggi, kata Gun, membuat petani enggan untuk turun ke ladang. Untuk cabai merah, harganya masih stabil di kisaran Rp 37.000 hingga Rp 40.000 per Kg untuk kualitas medium. Jadi memang masih bertahan mahal, ujarnya.

Untuk harga komoditas lainnya, kabar baik yakni datang dari bawang merah yang perlahan sudah mulai turun. Bawang merah saat ini dijual di kisaran Rp 30.000 hingga Rp 32.000 per Kg. Selain itu harga daging ayam juga sama, saat ini perlahan mengalami penurunan.  Harganya saat ini dijual Rp34.000 per Kg.

Google, Temasek, dan Bain & Company menerbitkan laporan e-conomy SEA, yang bertajuk At full velocity Resilient and Racing Ahead Dalam laporan tahunan kelima tersebut, total nilai ekonomi internet/digital Indonesia diperkirakan mencapai US$ 44 miliar, atau sekitar Rp 615,51 triliun pada 2020. Nilainya tumbuh 11% dibandingkan US$ 40 miliar, atau sekitar Rp 559,55 triliun tahun 2019. Pada 2025, nilai ekonomi internet Indonesia diperkirakan tumbuh mencapai US$ 124 miliar, atau sekitar Rp 1.734,62 triliun. Laporan tersebut mengungkapkan, pertumbuhan momentum perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Tanah Air tercermin dari peningkatan lima kali lipat jumlah suplier lokal yang mencoba berjualan secara daring (online) karena pandemi Covid-19. Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf mengatakan, laporan tahun tersebut menunjukkan ekonomi digital Indonesia masih mampu terus tumbuh dua digit, dipimpin oleh pengungkit e-commerce dan media online. 

Sementara itu, lebih dari setengah konsumen digital baru di Tanah Air (56%) berasal dari daerah nonmetro dan 93% dari mereka berkata akan terus menggunakan setidaknya satu layanan digital setelah pandemi berakhir. Dalam lima tahun ke depan, sektor e-commerce di Indonesia diperkirakan mengalami pertumbuhan 21% serta 28% untuk transportasi online dan pengantaran makanan. Tak hanya itu, media online juga menunjukkan pertumbuhan positif pada 2020, senilai US$ 4,4 miliar, atau meningkat 24% dari US$ 3,5 miliar pada 2019. Sektor ini diperkirakan terus bertumbuh 18% menjadi US$ 10 miliar tahun 2025. 

Sementara itu, bedasarkan riset iPrice, platform situs meta-search yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara, menyebutkan, adaptasi new normal di Indonesia telah berdampak terhadap habit berbelanja selama periode kuartal-II hingga kuartal III-2020. Pada posisi kuar tal ketiga tahun ini, Shopee masih menjadi juara e-commerce dengan total rataan kunjungan website sebanyak 96 jutaan per bulan. Sementara itu, pengunjung website Tokopedia menyentuh 84 jutaan per bulan, atau meningkat 25% sejak awal tahun 2020

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo menerangkan, pemerintah tidak berkomitmen mengeliminasi tarif produk yang selama ini dinilai sensitif bagi Indonesia, seperti beras, senjata atau amunisi, dan minuman beralkohol. Total pos tarif yang dikomitmenkan dalam RCEP ini lebih sedikit dibandingkan Asean-Selandia Baru Free Trade Agreement (FTA), di mana Indonesia berkomitmen mengeliminasi 93% pos tarif 6 digit. Berdasarkan kajian Kemendag tahun 2016, kata dia, RCEP memang berpotensi menambah defisit neraca dagang sampai US$ 491,46 juta. Namun, defisit ini sebetulnya dapat ditahan. Sebab, nilai ekspor Indonesia berpotensi naik 7,2% dengan memanfaatkan RCEP untuk masuk ke rantai nilai global.

Peningkatan daya saing ekonomi nasional, kata Iman, salah satunya dapat terlihat dari kenaikan indeks kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB). Apabila, daya saing ekonomi nasional telah meningkat, produk-produk yang berpotensi didorong memasuki rantai nilai global melalui RCEP antara lain karet, plastik, kertas, produk kimia, produk kayu, dan makanan. Selain itu, dia menerangkan, Indonesia bisa memanfaatkan RCEP untuk meningkatkan transaksi perdagangan jasa yang rata-rata setiap negara berkomitmen membuka 100-138 subsektor jasa dalam perjanjian perdagangan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Analis MicroSave Consulting Ira Aprilianti mengatakan, penurunan tarif impor 1% akibat RCEP dapat meningkatkan perdagangan Indonesia hingga 2,53%. RCEP juga bisa membuat Indonesia memperluas pasar dengan memanfaatkan perjanjian-perjanjian negara anggota RCEP dengan negara yang Indonesia belum memiliki perjanjian dagang.

Tahun ini, produksi gula diperkirakan hanya 2-2,18 juta ton sehingga Indonesia masih harus mengimpor gula konsumsi 1,20 juta ton dan gula industri 3 juta ton. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, gula merupakan komoditas paling menantang yang harus dihadapi Kementerian Pertanian (Kementan). Sebagai salah satu pangan dasar masyarakat maka gula harus terus tersedia, tapi sayangnya Indonesia masih harus mengimpor untuk menjaga ketersediaannya, baik untuk konsumsi maupun industri.

Kementan menargetkan pada 2023 Indonesia sudah bisa swasembada gula konsumsi. Dalam mewujudkan target itu, Kementan melakukan pendekatan budidaya pertanian, pasca panen dan hilirisasi, serta teknologi, sedangkan langkah ekstensifikasi dilakukan di luar Jawa dengan mencari 250 ribu ha lahan baru untuk perkebunan tebu. Ekstensifikasi lahan dilakukan Kementan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, sebagai salah satu komoditas pangan utama Indonesia maka pemerintah harus menjamin ketersedian gula dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau.

Sementara itu, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Abdul Rochim mengatakan, pemerintah selalu memprioritaskan peningkatan daya saing gula dalam rangka menunjang ketahanan pangan berkelanjutan. “Pada triwulan III-2020 kontribusi mamin sebesar 38,95% terhadap industri pengolahan nonmigas dan pada Januari-September 2020 nilai ekspor sektor mamin mencapai US$ 21 miliar,” papar Abdul Rochim.

Abdul Rochim menuturkan, Indonesia membutuhkan 5,80 juta ton gula per tahun, yakni sebanyak 2,30 juta untuk konsumsi langsung dan 3,50 juta ton untuk industri. Sementara itu, produksi gula nasional hanya sekitar 2,10 juta ton sehingga kekurangannya masih diimpor sekitar 3,70 juta ton. Untuk memberikan nilai tambah, impor dilakukan berupa gula kristal mentah (raw sugar) yang diolah menjadi gula.

Lembaga tersebut berperan sebagai lembaga inspeksi dan sertifikasi produk perikanan Indonesia yang kini sudah dapat diterima di 158 negara dari 241 negara di dunia. Valuasi nilai ekspor hasil perikanan Indonesia sampai dengan triwulan III-2020 sudah mencapai US$ 4.287.201.432.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Marthin Simanungkalit mengemukakan sepanjang 1995 sampai dengan September 2020, produk kimia Indonesia mendapat 62 tuduhan trade remedies atau tindak pengamanan perdagangan. Dari jumlah tersebut, 43 di antaranya merupakan penyelidikan bea masuk antidumping (BMAD). BMAD harus menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan, mengingat otoritas negara penuduh dapat melakukan perpanjangan masa berlaku tarif.

Dalam aturan World Trade Organization (WTO), BMAD bisa terus diberlakukan selama negara penuduh menyertakan bukti bahwa kerugian dari aksi dumping masih dirasakan industri domestik. Perusahaan diharapkan dapat menyajikan data yang akan diverifikasi otoritas negara penuduh dan mengikuti proses yang ada karena pengenaan BMAD biasanya didasari oleh data yang disajikan perusahaan (best information available), bukan oleh pemohon di negara penuduh.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan ekspor produk kimia  dengan kode HS 28-38 tercatat terus meningkat dari US$ 8,3 miliar pada 2015 menjadi US$ 12,4 miliar pada 2018. ekspor sempat mengalami penurunan pada 2019 menjadi US$ 11,4 miliar dan ekspor pada Januari-September 2020 turun 11,31% menjadi US$ 7,8 miliar. Di Tanah Air, industri kimia dan farmasi bahkan masih menunjukkan pertumbuhan positif yakni 8,56% pada kuartal II/2020 dan 14,96% pada kuartal III/2020.

Rafika Arfani, perwakilan Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag mengemukakan pengenaan bea masuk tambahan kerap mengakibatkan penurunan ekspor produk kimia. Kendati demikian, besaran dampak akan amat bergantung pada jenis produk dan besaran tarif tambahan. Untuk itu, dia memberi catatan kepada pelaku usaha untuk kooperatif dengan pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalisasi proses pembelaan.