Insentif Pajak Dongkrak Daya Saing Digital
Direktur Eksekutif Indonesia
ICT Institute Heru Sutadi berpendapat, insentif sangat dibutuhkan
sebagai penggerak ekonomi
digital, baik bagi pelaku usaha
rintisan berbasis teknologi (start-up), seperti marketplace/e-commerce dan jasa transportasi yang
menggunakan platform daring
(ride hailing), serta UMKM
yang berjualan dan menjadi mitra
start-up, agar mereka bertumbuh
bersama.
Heru mencontohkan, pemerintah bisa memberikan insentif
pajak bagi pelaku start-up besar
maupun kecil dengan syarat misalnya tidak mem-PHK karyawan
dalam satu tahun, mau merekrut
100.000 karyawan baru, atau bagi
start-up yang sudah dimiliki asing
maupun asing mau menambah
investasinya di Indonesia.
Insentif pajak dibutuhkan jika
pemerintah ingin menaikkan
daya saing digital. Berdasarkan
laporan East Ventures Digital
Competitiveness Indeks (EV-DCI)
2020, indeks daya saing digital
di Indonesia adalah 27,9 dengan
skala 0-100, yang mencerminkan
rendahnya daya saing
Heru Sutadi menyebut, ada
beberapa faktor yang membuat
peringkat daya saing digital RI rendah, yakni infrastruktur telekomunikasi (termasuk internet) yang
belum merata ke seluruh wilayah
Tanah Air, sehingga sangat butuh
percepatan seperti dicanangkan
Menkominfo Johnny G Plate.
Saat ini, kecepatan internet
Indonesia hanya sekitar 20 Mega
bits per second (Mbps), sedangkan dunia rata-rata sudah mencapai 100 Mbps. Hal ini juga akibat
molornya penyelesaian proyek
penggelaran kabel serat fiber
tulang punggung (backbone)
Palapa Ring hingga tahun 2019
dari seharusnya sudah diresmikan
pada 2017.
Selanjutnya, anggaran riset dan
pengembangan (research and
development/R&D) di Indonesia
masih cukup kecil dan pengungkapan data-data paten di bidang
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), atau yang terkait dunia
digital juga masih sangat sedikit.
Selain itu, jumlah sumber daya
manusia (SDM) di bidang digital
(talenta digital) yang berpendidikan formal dan punya keahlian di
bidang digital, seperti artificial intelligence (AI), internet of things
(IoT), machine learning, dan
pemrograman yang berstandar
dunia juga masih sedikit.
Heru mengakui, potensi ekonomi digital Indonesia sebenarnya
sangat besar ditopang penduduk
275 jutaan dan pengguna internet
196,71 juta (73,7% dari populasi),
sehingga Google & Temasek pun
memproyeksikan pasar ekonomi
digital Indonesia tahun 2025 bisa
mencapai US$ 133 miliar.
Heru menilai pemerintah kurang mendukung dengan memberikan insentif memadai dan tak
punya program tuntas untuk mendukung start-up yang bergerak di
berbagai bidang, antara lain ride
hailing serta marketplace/e-commrce, sehingga bisa berkembang
pesat dan menjadi besar.
Dia pun mempertanyakan program pencetakan dan pelatihan
1.000 start-up yang tanpa pembinaan lebih lanjut dan penjabaran keterangan tingkat keberhasilannya.
Padahal, program yang dinamai
Gerakan Nasional 1000 Start-up
Digital dan diluncurkan sejak Juni
2016 tersebut dibiayai dengan
dana APBN
Sementara itu, start-up yang
berbergerak di bisnis, antara lain
marketplace/e-commerce dan
uang elektronik, seperti Bukalapak, Tokopedia, OVO, dan LinkAja
justru sedang mengalami kenaikan bisnis. Karena, masyarakat
mulai beralih ke serba digital dan
mengurangi sentuhan langsung
dan mengurangi transaksi dengan
uang fisik.
Khusus bagi perusahaan teknologi seperti Grab dan Gojek
yang awalnya mengandalkan
pendapatan dari ride hailing, kini
dinilai mulai membaik bisnisnya.
Karena, penurunan bisnis ride hailing mulai tergantikan oleh bisnis
antarpesan makanan dan inovasi
bisnis baru, misalnya bermitra
dengan UMKM yang menjual jasa
untuk kebutuhan sehari-hari.
Ekosistem Hukum dan Perpajakan Jadi Daya Tarik bagi Investor
Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
mengatakan, ekosistem hukum dan
peraturan serta perpajakan merupakan daya tarik utama bagi investor
untuk memulai investasi di suatu negara yang akan berdampak baik untuk
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena
itu, pemerintah memasukkan klaster
perpajakan dalam Undang Undang
Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Ia mengatakan, Indonesia tidak
boleh kalah bersaing dengan negara
lain. Dari berbagai survei menunjukkan bahwa negara yang memiliki
permasalahan dalam regulasi merupakan negara- negara yang akan
mendapatkan investasi langsung
asing atau foreign direct investment
(FDI) yang paling kecil. Pentingnya
perpajakan tidak hanya memengaruhi minat investor asing namun
juga perusahaan dalam negeri dan
masyarakat kelas menengah. Oleh
karena itu, pemerintah terus memperkuat fundamental ekonomi Indonesia agar dapat meningkatkan
jumlah investasi.
Menurutnya, dari sisi substansi
perpajakan pemerintah harus melakukan reformasi UU Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh),
dan UU Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). Reformasi tidak hanya untuk
kemudahan berusaha, tetapi juga untuk tren global. Apalagi saat ini tren
perekonomian juga mulai mengarah
ke digital. Disinilah perlu upaya
ekstra agar bisa mengumpulkan
penerimaan pajak dari sektor digital.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi
Sasmita mengatakan, dengan adanya
kluster perpajakan di UU Cipta Kerja
diharapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih aktif melakukan
ekstensifikasi wajib pajak. Dengan
sejumlah kemudahan insentif pajak
yang diberikan melalui regulasi ini
diharapkan meningkatkan kepatuhan
wajib pajak.
Suryadi mengatakan, dalam PP
yang ada diharapkan ada kejelasan
dari regulasi yang berlaku. Sebab
masih ada pemahaman berbeda dari
regulasi yang dilakukan pemerintah.
Ia juga mengharapkan adanya contoh
yang jelas. Sehingga tidak ada penafsiran yang berbeda antara petugas
pajak dengan wajib pajak.
RI-AS Teken MoU Pendanaan Perdagangan US$ 750 Juta
Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai US$750 juta atau setara Rp 10,64 triliun. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi mewakili Pemerintah Indonesia, dan Presiden EXIM Bank AS Kimberly Reed, yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinves) Indonesia Luhut Pandjaitan.
Dubes Lutfi menjelaskan bahwa hubungan bilateral RI-AS didasarkan atas kesamaan nilai dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kedua negara, memajukan demokrasi dan stabilitas kawasan. Presiden Exim Bank AS Kimberly Reed menegaskan, perjanjian tersebut merupakan capaian yang signifikan guna memperkuat partisipasi AS dalam pembangunan di Indonesia pada sektor energi, infrastruktur, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, dan lingkungan.
Prospek Komoditas Agribisnis, Harga Karet Makin Melar
Peluang perbaikan secara jangka Panjang harga karet terbuka pascakoreksi akibat terdorong peningkatan permintaan dari sektor otomotif China. Data Bloomberg pada kamis (19/11) mencatat harga karet untuk kontrak Februari 2021 di pasar Singapura terpantau pada level US$156 perkilogram (kg) menguat 1,40 point atau 0,91% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sepanjang November 2020 harga karet bergerak pada kisaran US$149 per kg hingga US$ 158,50 per kg. Bahkan pada 28 November, harga karet mencatatkan kenaikan terbesar sepanjang tahun yakni pada US$ 180,20 per kg.
Analis Capital Futures Wahyu Laksono menuturkan pandemi virus corona, Selain dari China permintaan terhadap karet di dukung oleh Amerika Serikat. Berbeda dengan China yang membutuhkan komoditas karet untuk sektor otomotif, permintaan karet Negeri Paman Sam naik akibat kebutuhan sarung tangan karet di sektor kesehatan. Data sensus AS menunjukan pada kuartal III/2020 jumlah impor sarung tangan karet untuk tenaga medis melesat 57% menjadi 244 juta pasang. Jumlah impor untuk seluruh jenis sarung tangan merekah 28% menjadi 14,6 miliar pasang. Selanjutnya harga karet akan kembali turun pada awal 2021, hal ini di sebabkan oleh koreksi jenuh beli (overbought).
Direktur TRFX Garuda Berjangka. Ibrahim menambahksan produksi karet dari negara kontributor terbesar seperti Thailand dan Indonesia terganggu siklus cuaca La nina, ditengah keterbatasan produksi tingkat permintaan justru naik sehingga mendorong angka. Ibrahim memproyeksi pergerakan harga karet di sisa tahun 2020 berada pada level US$150 hingga US$161,50 per kg.
Laporan Commodity Markets
Outlooks yang dirilis oleh Bank Dunia menuliskan penurunan permintaan selama
pandemic di pengaruhi penutupan pabrik – pabrik di China hingga Eropa dan
Amerika Selatan, permintaan global turun 10% hingga September 2020 dan 5% dari
tahun sebelumnya. Turut terhentinya produksi karet global turun lebih dari 50%.
Analis Senior ICIS, Ann Sun mengatakan rebound yang terjadi pada pasar otomotif
di China akan membantu harga karet mengalami kenaikan, juga di topang oleh penjualan
sarung tangan karet selama pendemi virus corona.
Co Founder Halcyon Agri Corp, Andrew Trevatt memperkirakan China masih mendominasi pasar karet dengan menyumbang 40% dari total permintaan karet global. Data dari Asosiasi Negara Produsen Karet Alam atau Association Of Natural Rubber Producing Countries menyebutkan periode Januari – Oktober 2020 China mengimpor sebanyak 4,5 juta metrik ton karet atau lebih tinggi 587.000 metrik ton di bandingkan dengan periode Januari – Oktober 2019.
Pemulihan Ekonomi 2021, Pertanian Sumbar Prospektif
Sektor pertanian di Sumatera Barat mempunyai prospek yang baik sebagai penopang kebangkitan ekonomi daerah itu 2021. Ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh mengatakan bila pertanian membaik maka sektor – sektor lainnya akan mengikuti seperti halnya pariwisata dan UMKM. Dia menilai salah satu sektor pertanian yang bisa di andalkan di Sumbar adalah perkebunan kelapa sawit, karena selama pandemi bisa dikatakan tidak begitu merasakan dampaknya. Ramal menegaskan dalam hal ini pemerintah dan petani perlu berkolaborasi karna pemerintah memiliki peran dalam mengatur harga kelapa sawit .
Selain kelapa sawit, komoditas lainnya yang juga potensial adalah minyak nilam dan kapulaga. Harga minyak nilam Rp.750.000 per kg dan kapulaga Rp.100.000 kg. Perkebunan manggis juga potensial, terlebih kabupaten lima puluh kota di kenal sebagai sentra. Begitu juga komoditas tren selama pandemic yakni jahe. Sementara sektor perikanan seperti tambak udang vaname dan di sektor jasa sumbar memiliki pariwisata yang cukup bagus, namun pandemi Covid-19 membuat minat wisatawan yang datang terus turun.
Kawasan Industri, KBN Siap Sinergi di Takalar
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) siap bersinergi dengan sejumlah pihak untuk mengembangkan Takalar Integrated Industrial Park di Sulawesi Selatan. Direktur Utama Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Alif Abadi menjelaskan perseroan tengah mempelajari ulang pembangunan Takalar Integrated Industrial Park (TIIP). Kabupaten tatkalar dilewati oleh alur internasional yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 dan lokasinya berdekatan dengan pelabuhan existing yakni hanya 25 km. TIIP merupakan Kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan berkonsep klaster dengan multiklaster yang di dukung oleh insfrastruktur Kawasan yang lengkap.
Rencananya TIIP dibangun di lahan seluar 3.500 ha dengan perincian 2.600 ha untuk Kawasan industry, 100 ha Kawasan pelabuhan, 100 ha Kawasan perumahan dan komersial, serta 45 ha menjadi Kawasan golf. Di Kawasan industri, lahan 1.000 ha akan dijadikan bonded recycling nonferrous metals processing industry atau industry pengolahan logam bukan besi dan di kerjakan beberapa tahap. KBN menyebut sebanyak 50 perusahaan daur ulang asal China di bawah bendera CMRA siap begabung dengan investasi Rp.40 triliun. Saat ini, nilai asset KBN mencapai 2,36 triliun. Pada 2020, KBN berpotensi mendapatkan laba bersih Rp.117,81 miliar, naik dari pencapaian 2019 senilai Rp. 92,6 miliar
Demam Janda Bolong & Suku Bunga BI
Tentang bunga, pertama-tama, adalah soal ketidakmenarikan, terutama dari perspektif ekonomi. ketika harga bunga, seperti Aglonema, Monstera, dan Philodendron melambung drastis dan orang-orang tetap mengejar tanpa ampun.
Meledaknya Anthurium seiring pertumbuhan properti, berkembang menjadi tren cita rasa mewah. Monstera atau di kenal sebagai Janda Bolong naik kelas dari sebelumnya Rp.10.000-Rp.25.000 pertanaman meranggas jadi ratusan ribu, bahkan lelang pada platform media sosial menempatkan pada angka fantastis di atas 50 juta. Untuk ukuran besar, janda bolong dihargai perhelai daun, semakin banyak daun tentu semakin tinggi harganya. Para pelaku tanaman hias mengharap margin lebih dari permintaan yang mendadak ramai. Apalagi kondisi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan persepsi masyarakat yang eksponensial, antara pendemi, di rumah saja, taman, bunga dan melepas stress.
Pada tataran lain, kamis (19/11) pasar keuangan menanti keputusan suku bunga BI, menurunkan atau tetap mempertahankan suku bunga pada level 4%. Sejak juli lalu Rapat Dewan Gubernur (RDG) tetap mempertahankan suku bunga deposit facility di level 3,25% dan suku bunga lending facility 4,75%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan ruang penurunan suku bunga acuan atau BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) masih terbuka dipenghujung tahun 2020. Salah satu tugas BI adalah menetapkan bunga acuan, suku bunga secara tidak langsung mengendalikan laju ekonomi, sementara itu nilai tukar rupiah mempengaruhi perdagangan ekspor dan impor.
Diluar dugaan RDG menurunkan BI 7 Day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75%, suku bunga deposit facility turun menjadi 3% dan suku bunga lending facility di 4,5%. Keputusan BI tersebut mempertimbangkan perkiraan inflansi yang tetap rendah dan langkah pemulihan ekonomi nasional.
Pasar bergerak sesuai pada hukumnya, seperti janda bolong yang tiba-tiba meroket dan bisa terhempas, harga Janda Bolong di tentukan oleh pasar, dari persediaan, daya beli dan peran spekulan.
Suku bunga adalah persepsi, yang membentuk harga acuan sesuai jangkauan institusi keuangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga pasar tetap berjalan proposional. Penurunan suku bunga adalah perangsang pertumbuhan ekonomi agar lebih baik. Janda Bolong adalah penawar stress, suku bunga adalah jamu pendorong pertumbuhan ekonomi.
Industri Digital, Alarm Investor Untuk Startup Jumbo
Penurunan nilai investasi dari investor global kepada perusahaan rintisan bervaluasi jumbo, menjadi alarm terhadap pola bisnis yang terus mengandalkan strategi ‘bakar uang’. Google, Temasek, dan Bain and Company dalam laporan bertajuk e-Conomy SEA 2020 mencatat, pendanaan ke perusahaan rintisan (startup) bervaluasi jumbo yang berstatus unicorn di Asia Tenggara terus mengalami penurunan.
Dana yang mengalir ke startup jumbo tersebut mencapai US$8,7 miliar pada 2018 namun nilainya menurun menjadi US$5,6 miliar pada 2019. Sementara itu sepanjang paruh pertama tahun ini, dana segar yang mengalir hanya US$3miliar, putaran pendanaan seri C dan D juga menurun dari 19 pada paruh pertama 2019 menjadi 17. Di Asia Tenggara terdapat 12 perusahaan berstatus unicorn dan dekakorn seperti Bigo, Bukalapak, Gojek, Grab, Lazada, OVO, Sea Group, Razer, Traveloka, Tokopedia, VNG dan VNpay.
CEO Mandiri Capital Eddi Danusaputro mengatakan strategi ‘bakar uang’ lazim digunakan pada awal perjalanan startup untuk mendapatkan konsumen atau pengguna hingga monetisasi nilai dari pengguna atau traction. Chief investment Strategist and Head South East Asia Temasek Rohit Sipahimalani mengatakan ‘bakar uang’ untuk mendongkrak Gross Merchandise Value (GMV).
Telkom memberikan pendanaan ke Gojek senilai US$150 juta atau 2,17 triliun. Gojek mencatat nilai transaksi bruto tumbuh 10% menjadi US$12 miliar atau 170 triliun, pengguna aktif bulanan juga meningkat 38 juta. Gojek menyediakan 20 layanan di Asia Tenggara, adapun bisnis inti Gojek adalah transportasi, pembayaran dan pesan antar makanan.
Temasek Hol Ding Pie dan Google menyuntikan dana untuk Tokopedia diberitakan sebesar US$350 juta. Selain itu Mikrosof berkolaborasi dengan Bukalapak.
Dilansir dari Bloomberg investasi Microsoft di Bukalapak mencapai US$100 juta atau 1,4 triliun. Pertimbangan Investor, Asosiasi Modal Ventura untuk startup Indonesia (Amvesindo) hingga kuartal III/2020 terdapat 32 transaksi pendanaan mencapai US$1,92 miliar. Wakil ketua I Amvesindo William Gozali mengatakan jumlah pengalaman mengalami penurunan, pendanaan kuartal III/2020 sebanyak US$1,9 miliar, tahun sebelumnya mencapai US$2,9 miliar. Pendanaan dari PMV juga dibutuhkan untuk investasi upstream non-conglomerate, seperti pertanian dan peternakan
Penerimaan Pajak 2020, Skema Ijon Diliburkan
Setelah mendapat sorotan dari Badan
Pemeriksa Keuangan, otoritas pajak pada tahun ini meniadakan praktik ijon atau
yang disebut dinamisasi alias special effort yang selama ini menjadi andalan
untuk menimbun penerimaan pada akhir tahun.
Laporan hasil pemeriksaan LHP atas Laporan Keuangan 2019 (Audited) yang di rilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan adanya peningkatan pembayaran pajak penghasilan(PPh) pasal 25 badan yang signifikan di 20 kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak, pembayaran dilakukan oleh 944 wajib pajak, pada desember 2019 sebanyak Rp.14,01 triliun, naik 303,9% atau sekitar Rp.9,4 triliun, di banding November 2019 hanya Rp.4,6 triliun. LHP mengungkap adanya pembayaran PPh pasal 25 bulan Januari – Februari 2020 dengan nilai Rp.8,8 triliun dan 292 miliar
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa dinamisasi alias praktik ijon tidak akan di lakukan pemerintah pada tahun ini, akibat Covid-19, kecuali untuk beberapa sektor yang malah meningkat penghasilannya, kamis (19/11). Ekonomi kuartal III/2020 terkontraksi hingga 3,49% yang sampai September 2020 mendekati angka 17%. Sektor utama penerima pajak seperti manufaktur, perdagangan dan konstruksi atau real estat mengalami penurunan di angka minus 17,16%, 18,42% dan 19,6%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak pada tahun ini meleset dari outbook (APBN) 2020 akibat Covid-19. Adapun penerimaan pajak pada September mencapai Rp.750,62 triliun atau 62,61% dari target penerimaan pajak tahun2020 sebesar Rp.1.198,8 triliun. Artinya hingga akhir tahun pemerintah harus mengejar target Rp.448.18 triliun atau setiap bulan Rp.149,39
Dalam catatan bisnis, praktik ijon tidak melanggar undang-undang, hanya mengatur tanggal jatuh tempo, namun secara prinsip dilarang Menteri Keuangan Sri Mulyani karna merusak basis data pajak. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa dinamisasi dan ijon pada dasarnya berbeda.
Jika turun PPh terutangnya di bawah 75%, jika naik PPh terutangnya lebih dari 150%. Fajry juga menjelaskan bahwa LHP BPK atas LKPP Kementerian Keuangan menemukan adanya lonjakan pembayaran pajak lebih dari 300% pada desember 2019 dibanding November 2020. Para pengusaha tak keberatan dengan praktik tersebut, selama proposional dan tidak menimbulkan lebih bayar.
Tingkat Konsumsi di Kalsel Membaik
Asisten Analis Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah & Provinsi KPw BI Kalsel, Annisa Elma Nabila mengatakan, perbaikan kredit konsumsi tumbuh stabil di seluruh Indonesia kecuali di Pulau Jawa, yakni penjualan bermotor yang terus meningkat serta tertahannya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di berbagai kota besar.
Pada Oktober 2020, Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,22 persen (mtm), berbeda arah dengan bulan lalu yang mengalami deflasi sebesar 0,30 persen (mtm).
Inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan bergejolak didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga gas LPG bersubsidi dan komoditas ikan gabus.
“Selain itu Konsumsi Pemerintah dan Investasi diprakirakan meningkat seiring berlanjutnya pengerjaan beberapa proyek investasi. Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan Industri Pengolahan diprakirakan meningkat sejalan dengan outlook harga komoditas global yang membaik,” pungkas Annisa Elma.









