Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Surat Edaran Nomor B.22891 IDJPT/PI.130/XI/2020 menyatakan akan menghentikan sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih bening lobster. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Hal itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan BBL sebagaimana diatur dalam Permen KP No 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang PNBP di Lingkungan KKP.

Zaini menjelaskan, bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house per tanggal SE tersebut ditetapkan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah SE ini ditetapkan. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri KP Ad Interim telah memanggil Sekjen KKP Antam Novambar dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu ke Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kamis (26/11).

Sekjen KKP Antam Novambar memastikan layanan kepada masyarakat di lingkup KKP tetap berjalan seperti biasa setelah penetapan status hukum Menteri KP Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK. Antam mengemukakan bahwa seluruh pegawai di lingkungan KKP diharapkan agar tetap bekerja seperti biasa dan melaksanakan tugas secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan dalam menjaga kesehatan itu, ujar dia

Berkenaan dengan status hukum Menteri Edhy, pihak KKP telah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan hukumnya. Sementara itu, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, Menteri Sekretaris Negara, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, telah mengeluarkan surat tertanggal 25 November 2020 yang berisi penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk start-up. MDI Ventures melihat dan memahami potensi tersebut, sehingga kolaborasi dengan mitra global seperti Finch Capital dapat mendorong investasi pengembangan start-up. General Partner Arise dari MDI Ventures Aldi Adrian Hartanto menambahkan, Arise Fund secara langsung membantu dalam mencocokkan produk start-up terhadap pasar, sehingga memudahkan mereka menemukan strategi masuk ke pasar yang paling efektif.

Pihaknya memiliki beragam pedoman untuk memfasilitasi proses ini, yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan berbagai ekosistem teknologi yang berbeda, baik di Eropa, Asia, dan Silicon Valley atau wilayah-wilayah pasar dimana MDI Ventures dan Finch Capital aktif berinvestasi. Sesuai rencana, start-up dapat bergabung dengan inkubator Indigo Nation besutan Telkom untuk menemukan model bisnis yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan

MDI Ventures tercatat menjadi salah satu modal ventura yang agresif menyuntik modal ke start-up sepanjang 2020. Pada 25 November, MDI Ventures bersama Trans-Pacific Technology Fund (TPTF) mengumumkan pendanaan seri B kepada startup artificial intelligence, Kata.ai

Sementara itu, MDI Ventures berencana membawa minimal empat portofolio investasi start-up untuk melangsungkan IPO saham dalam periode dua tahun ke depan. Adapun satu start-up ditargetkan IPO pada kuartal I-2021. Managing Partner MDI Ventures Singapore Kenneth Li mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah penjamin emisi (underwiter) terkait rencana IPO salah satu portofolio start-up tahun depan. Pihaknya belum dapat menyebutkan nama start-up tersebut, Dia menambahkan, IPO startup memang menjadi salah satu strategi exit perseroan. Strategi ini disiapkan secara matang.

Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ida Finahari Nurhayatin mengatakan, dua mekanisme pendanaan itu adalah Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) dan Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM). Sumber dana PISP berasal dari anggaran negara dan saat ini telah dijalankan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI). Sementara GREM, sebutnya, menggabungkan berbagai sumber pendanaan, yakni pinjaman Bank Dunia, Clean Technology Fund (CTF), Green Climate Fund (GCF), termasuk PISP.

Namun, lanjut dia, mekanisme GREM ini belum berjalan. Pasalnya, Mekanisme GREM ini sedang dilakukan pembahasan oleh Bank Dunia, Kementerian Keuangan, dan Sarana Multi Infrastruktur. Mengacu laporan pengelolaan dana PISP 2019, komitmen Bank Dunia terhadap GREM tercatat sebesar US$ 505 juta dan alokasi dari PISP Rp 2,08 triliun. Dalam laporan ini juga disebutkan belum ada penggunaan dana GREM. Hal ini lantaran program tersebut masih dalam proses menjadi efektif.

Adapun komitmen alokasi penggunaan dana ini diantaranya yakni pembiayaan PLTP Small Scale Dieng 10 megawatt (MW) oleh PT Geo Dipa Energi (Persero), serta penyediaan data dan informasi panas bumi melalui pengeboran eksplorasi oleh pemerintah. Hingga akhir 2019, pembiayaan yang telah dicairkan yakni untuk Geo Dipa sejumlah US$ 2,9 juta.

Sampai akhir tahun ini, kapasitas PLTP nasional tetap berada di posisi 2.130 MW lantaran operasi beberapa proyek tertunda. Kemudian, Mengacu data Kementerian ESDM, pada 2021, kapasitas terpasang PLTP diproyeksikan naik menjadi 2.326 MW. Selanjutnya, kapasitas PLTP ini akan terus meningkat menjadi 2.401 MW pada 2022, 2.656 MW pada 2023, 2.971 MW pada 2024, dan melejit menjadi 3.576 MW pada 2025. Terdapat total 47 pembangkit dengan total kapasitas 1.446 MW yang dijadwalkan beroperasi pada 2021-2025

Pelaku UMKM, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan bekerja sama dengan Dinas UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin menyelenggarakan Business Development Service dengan tema Inovasi Bisnis di Masa Pandemi, di Garden Pool Cafe Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (26/11).

Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Banjarmasin Utara, Isman Sutarno menjelaskan, sebanyak 50 UMKM berhadir secara langsung dalam kegiatan ini.

Sampai dengan Oktober 2020, penerimaan pajak di KPP Banjarmasin Utara terealisasi sebesar 77 persen atau senilai kurang lebih Rp 400 miliar. Pihaknya yakin pada akhir tahun nanti mampu terealisasi di atas 90 persen.

Musim penghujan ternyata membawa berkah bagi pengusaha laundry yang ada di Banjarmasin. Masyarakat yang memanfaatkan jasa mencuci pakaian mengalami peningkatan.

Diungkapkan owner Dilaundri di Banjar Indah Permai Banjarmasin, Ramdi Murdana, orang yang melaundry di tempatnya terus mengalami peningkatan.

“Dari September ke Oktober terlihat jumlah transaksi Dilaundri naik dari 659 ke 956 atau naik sekitar 40 persen dan November ini sudah mencapai 822, padahal baru tanggal 25,” paparnya. Diperkirakan, kata Ramdi, bisa tembus 1.000 transaksi atau naik 10 persen. 

Industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Sayangnya, banyak tudingan negatif khususnya yang berkaitan dengan lingkungan. Untuk itu, seluruh pengusaha yang bergerak di sektor sawit khususnya di Sumut diharapkan senantiasa mengutamakan prinsip berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat membuka Webinar 5th Indonesia Palm Oil Stakeholders (IPOS) Forum, Kamis (26/11).

“Sebagai provinsi dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas kedua setelah Riau, perkebunan kelapa sawit telah banyak mendorong pertumbuhan dan pembangunan di Sumut. Saat ini luas lahan sawit di Sumut itu sekitar 1.312.913,70 hektare. Bayangkan kalau kita kelola dengan berkesinambungan dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan, mudah-mudahan hasil optimal bisa kita peroleh,” harap Edy Rahmayadi.

Edy kemudian mengapresiasi pelaksanaan IPOS Forum. Diharapkan, menghasilkan kajian-kajian yang dapat memajukan industri kelapa sawit dan mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek sosial dan lingkungan, serta terjalin sinergi dan kerja sama yang lebih baik antara semua stakeholder untuk menghasilkan regulasi yang lebih baik.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan, Kunci industri sawit bisa bertahan, harus mampu mempertahankan daya saing dan keberlanjutan dimana keduanya sangat dipengaruhi oleh regulasi. “Untuk itu, saya sangat menyambut baik Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mampu mendorong dan menyelesaikan berbagai persoalan termasuk kemudahan usaha, investasi, dan lapangan kerja,” katanya.

Marketing Manager Amega Crown Residence, OngJou Hok, mengatakan saat ini progres pembangunan proyek ini telah selesal 100 persen.

“Semua fasilitas umum juga telah tersedia dan kami sudah mulai serah terima, saat ini hanya sisa 17 persen dari sekitar 1.136 unit di dua tower,” jelas OngJou Hok, Kamis (26/11) di kawasan Anwar Hamzah, Tambak Oso, Sidoarjo.

Ong menambahkan, sektor properti akan terus membaik, dengan seriusnya usaha pemerintah dalam penanganan pandemik Covid 19, yang menyiapkan vaksin corona dalam waktu dekat. “Pada saat itulah harga properti akan kembali pulih, makanya saat inilah waktunya para investor membelanjakan uangnya ke properti,” ungkap Ong.

Kasus dugaan penggelapan enam dana nasabah yang dilakukan mantan kepala cabang Bank Mega Jalan Kyai Tamin, Kota Malang, Yanti Andarias bergulir di kepolisian. Kasus yang membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang turun tangan ini membawa Yanti sebagai tersangka dan dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar menjelaskan, semula Yanti menawarkan kepada BS dan RS bahwa ada program cash back deposito dari Bank Mega. Program tersebut memberikan bunga 12 persen hingga 15 persen setiap tahun. “Namun program tersebut tidak ada,” ujar Hendri ketika gelar rills di Polres Malang pada Kamis (26/11).

Untuk menyakinkan dua nasabahnya itu, Yanti rutin membuat 10 bukti penyetoran deposito palsu. Dalam kurun waktu 27 Februari 2019 hingga 26 Juni 2020, Yanti mengantongi Rp 940 juta dari dua nasabah tersebut Tapi uang tersebut tidak tercatat di Bank Mega.

Barang bukti yang disita yakni 10 lembar slip penyetoran deposit Bank Mega, 57 lembar slip bukti setoran Bank BCA Rp 243.546.000, serta 29 lembar slip bukti setoran Bank BCA senilai Rp 178.425.000.

“Pengawasan kasus ini dilakukan oleh OJK pusat dan kantor pusat Bank Mega di Jakarta. Infonya mereka sudah melakukan pembahasan. Dan saat ini kami masih menunggu hasilnya,” ujar Kepala OJK Malang, Suglarto Kasmuri, pada Sabtu (21/11) lalu.

Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulsel, Andi Iwan Aras (AIA), meminta partainya tidak dikait-kaitkan dengan dugaan korupsi ekspor lobster. Sementara pengurus DPP Partai Golkar, Eka Sastra, berharap ekspor lobster tetap dilanjutkan karena sangat membantu nelayan.

AIA dan Eka dikaitkan dengan ekspor lobster. Keduanya menjadi komisaris di PT Maradeka Karya Semesta, salah satu perusahaan yang mendapat izin ekspor lobster.

Dia menegaskan, PT Maradeka Karya Semesta hanya satu dari puluhan perusahaan yang mendapat izin ekspor lobster. “Bahasa terlibat sebenarnya pengertiannya agak negatif, “ ujar AIA yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel itu.

Dia berharap kebijakan ekspor benur lobster keluar negeri tetap dibuka ke depan. “Harapan kita agar tetap dibuka ekspor ini, karena lagi bagus harga,” tandas Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2004-2019 itu.

Eka mengakui, dibanding dikirim keluar negeri, benur lobster itu sebaiknya dibesarkan dulu sebelum dijual. Hanya saja, Eka menilai pemeliharaan lobster membutuhkan modal, teknologi, serta sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah Prancis akan memberlakukan pajak digital baru untuk raksasa perusahaan teknologi daring (online) pada tahun ini. Langkah tersebut melanggar gencatan senjata dengan Amerika Serikat (AS) terkait pertarungan pajak berkepanjangan, yang bakal mendorong ke putaran tarif hukuman AS atas barangbarang impor Prancis. Pernyataan tersebut secara khusus mengacu pada perusahaanperusahaan teknologi AS, Google, Amazon, Facebook dan Apple (GAFA) yang berada di Prancis.

Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump telah mengecam peraturan pajak yang dianggapnya tidak adil karena menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi yang sangat penting. Bahkan tahun lalu, AS mengancam mengenakan bea impor sebesar 25% atas produk Prancis senilai US$ 1,3 miliar, termasuk kosmetik dan tas tangan dari merek-merek terkenal.

Namun pada 2020, Pemerintah Prancis telah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump untuk menunda pengumpulan pajak seraya mengupayakan kesepakatan pajak digital global di bawah naungan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Di sisi lain, pertarungan pajak digital hanyalah salah satu sektor dalam pertempuran perdagangan trans-Atlantik yang diluncurkan oleh Trump. Tahun lalu, pemerintahannya memberlakukan tarif 25% pada berbagai makanan dari Eropa dalam konflik pemberian subsidi untuk produsen pesawat Airbus. Uni Eropa pun menanggapi kebijakan Trump dengan menerapkan tarif impor AS balasan pada bulan ini, setelah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menuding AS memberikan bantuan negara untuk Boeing.