Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% Indonesia membutuhkan investasi swasta senilai Rp 4.983,2 triliun hingga 2024. Angka ini telah ditetapkan sebagai target dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja BKPM Tahun 2020-2024. 

“Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6%, ini adalah target yang akan kami lakukan sampai 2024,” kata Bahlil dalam webinar “Market Outlook 2021” pada Selasa (17/11). Pertumbuhan ekonomi hingga 6% tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2030. Target tersebut, papar dia, berasal dari investasi di sektor riil yang mencakup penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), tidak termasuk sektor keuangan, minyak dan gas (migas), serta investasi pemerintah.

Dia merinci, besaran target dalam empat tahun mendatang ini naik hingga 47,3% dari realisasi investasi 2015-2019 yang sebesar Rp 3.381,9 triliun. Untuk bisa mencapai target tersebut, Bahlil menyatakan, tahun ini realisasi investasi harus sebesar Rp 817,2 triliun, pada 2021 sebesar Rp 858,5 triliun, 2022 sebesar Rp 968,4 triliun, 2023 sebesar Rp 1.088,8 triliun, dan 2024 sebesar Rp 1.239,3 triliun

Lebih lanjut ia mengatakan, agar perekonomian mampu bertahan, BKPM akan melakukan beberapa skenario menarik investasi pada 2021. Pertama, BKPM melakukan pendampingan dan pengawalan proses investasi dari awal sampai akhir. Selanjutnya, melakukan promosi dan meyakinkan investor, bahwa Indonesia merupakan negara yang layak untuk tempat berinvestasi, karena faktor sumber daya alam (SDA) yang melimpah, dan penduduk yang besar.

Menurut Bahlil, untuk menggaet investor, BKPM pun mengubah paradigma untuk ikut turun langsung menangani permasalahan yang dihadapi investor,  Selain itu, BKPM juga melakukan pengawalan dan pendampingan bagi investor untuk memastikan agar proses investasi berjalan lancar dari tingkat konstruksi dan produksi. Sebab, jika investor belum menjalani proses hingga tahap produksi, negara belum mendapatkan efek positif dari investasi yang masuk

Kemudian, lanjut Bahlil, pemerintah akan mendorong investor masuk ke industri padat karya, khususnya yang berorientasi ekspor yakni industri farmasi dan alat kesehatan, industri otomotif, dan industri elektronik. 

Kedua, pemerintah akan mendorong energi baru dan terbarukan (EBT), karena di dunia saat ini menuju ke green energy. Ini ikut menjadi instrumen investor dalam negeri dan luar negeri dalam menentukan negara tujuan investasi mereka. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang sudah menjadi prioritas sejak periode pertama pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilanjutkan untuk menarik investor. Kemudian, pertambangan juga menjadi fokus pemerintah karena perlunya didorong hilirisasi.  

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perusahaan Korea Selatan (Korsel) LG Chem Ltd akan menandatangani kerja sama pengembangan baterai lithium bagi mobil listrik dengan Indonesia, pekan ini. Ini sejalan dengan rencana pemerintah mengembangkan industri baterai kendaraan listrik, karena besarnya tren perubahan energi dari berbahan bakar fosil menjadi ramah lingkungan Dia mengatakan, kerja sama itu dilakukan setelah pemerintah berkolaborasi dengan perusahaan asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL). Perusahaan tersebut telah menandatangani kerja sama dengan PT Inalum untuk pengembangan baterai lithium dalam kendaraan listrik. 

Pemerintah, kata Luhut, ingin berperan lebih besar dalam rantai pasok global kendaran lsitrik. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus bisa menjadi pemain kunci dalam industri baterai kendaraan listrik. Indonesia, kata dia, termasuk dalam negara yang memiliki cadangan nikel berjumlah besar. Untuk meningkatkan nilai tambah, pemerintah akan melakukan hilirisasi nikel. Setelah melakukan hilirasi, Indonesia bisa memproduksi baterai kendaraan listrik akhir 2023. Jenisnya adalah lithium nickel manganese cobalt oxide (NMC 811) yang paling banyak menggunakan bahan baku bijih nikel

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) atau Telkom melalui MDI Ventures berencana membawa minimal empat portofolio investasi perusahaan rintisan (start-up) untuk melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dalam periode dua tahun ke depan. Adapun satu start-up ditargetkan IPO pada kuartal I-2021. 

Managing Partner MDI Ventures Singapore Kenneth Li mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah penjamin emisi (underwiter) terkait rencana IPO salah satu portofolio start-up tahun depan. Pihaknya belum dapat menyebutkan nama start-up tersebut, namun dipastikan perusahaan itu bergerak dalam bisnis software as a service (SaaS).  Kenneth menegaskan, saham start-up tersebut yang akan dilepas ke publik sekitar 20-25%. Sementara, dana IPO yang ditargetkan minimal Rp 100-150 miliar. Start-up ini tergolong menjanjikan karena sudah pro table selama lebih dari tiga tahun. Dia menambahkan, IPO startup memang menjadi salah satu strategi exit perseroan. Strategi ini disiapkan secara matang.

Seperti diketahui, MDI Ventures merupakan unit bisnis Telkom yang agresif mengucurkan pendanaan ke start-up potensial. Selain MDI Ventures, anak usaha Telkom lainnya, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) juga aktif berinvestasi pada start-up potensial. Pada 16 November, Telkomsel resmi menandatangani perjanjian investasi senilai US$ 150 juta dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Dalam kolaborasi ini, Gojek dan Telkomsel akan saling memperkuat layanan digital, mendorong inovasi dan produk baru, serta meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kerja sama ini mer upakan per luasan kolaborasi Gojek dan Telkomsel yang menawarkan paket data terjangkau kepada mitra pengemudi Gojek sejak 2018. Kedua perusahaan juga siap berkolaborasi di bidang gaya hidup digital serta mengembangkan solusi teknologi periklanan digital untuk para pelaku usaha. 

Seperti diketahui, sebagai unicorn, Gojek mempunyai rekam jejak menarik investor ternama kelas dunia sepanjang 2020, seperti Facebook, Paypal, Google dan Tencent pada Juni. Sebelumnya, Gojek juga mengantongi pendanaan seri F dengan nilai US$ 1,2 miliar dari Visa, Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation, dan Mitsubishi UFJ Financial Group pada Maret.

Nilai transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tembus Rp 800 miliar sampai dengan September 2020, yang dicatatkan oleh lebih dari 10 juta transaksi. Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Djamin Nainggolan menjelaskan, pihaknya mendukung inisiatif menghadirkan QRIS oleh Bank Indonesia dan pihak yang terkait. Menurut Djamin, QRIS bisa menunjang sistem pembayaran digital dibandingkan mesin modern ritel lainnya. Di samping itu, masih banyak UMKM yang tidak pernah tersentuh layanan sistem pembayaran digital. Dalam hal ini, QRIS mendukung ekspansi pembayaran serta mampu meningkatan transaksi digital UMKM di Indonesia. 

Dia menambahkan, sampai saat ini jumlah yang menggunakan layanan QRIS naik dari 4,7 juta menjadi 5 juta merchant. Jumlah itu diyakini masih akan meningkat seiring dengan kebiasaan masyarakat terkait protokol kesehatan dan dorongan pemerintah bertransaksi secara nontunai. Meski demikian, Djamin mengatakan, jumlah merchant aktif juga perlu terus didorong ketika secara kuantitas target 5 juta merchant telah dicapai.  

Sementara itu, Direktur Bisnis Komersial BRI Syariah Kokok Alun Akbar mengatakan, QRIS menjadi solusi ketika banyaknya metode pembayaran nontunai. Pihaknya menggandeng berbagai merchant di berbagai bidang untuk penggunaan layanan tersebut.  

Lembaga auditor negara, baik internal maupun eksternal, tengah melakukan kajian untuk menyusun rekomendasi kepada pemerintah menyusul adanya potensi penyalahgunaan dalam penyaluran dana bantuan sosial program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan program perlindungan sosial. Mulai dari masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran, hingga lemahnya validasi data.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi menjelaskan bahwa belum optimalnya proses penyaluran bantuan kepada masyarakat disebabkan oleh sejumlah persoalan. Pertama, pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan aturan terkait penyaluran bantuan.

Menurutnya, banyak aturan yang berubah dan membutuhkan penyesuaian di level pengambil kebijakan. Perubahan aturan tersebut menyebabkan pelaksanaan program penanganan Covid-19 tidak berjalan cepat.

Kedua, penyaluran program yang cenderung salah sasaran. Penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang tidak diperbarui menjadi pangkal masalah penyaluran program tersebut.

Ketiga, BPK menyoroti skema penyaluran bantuan sosial yang dilakukan melalui perbankan juga berisiko memunculkan masalah. Achsanul menjelaskan bahwa saat ini akses masyarakat, terutama menengah ke bawah terhadap perbankan masih sangat minim.

Atas dasar itulah saat ini BPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan komunikasi agar program perlindungan sosial dan subsidi untuk pelaku usaha kelas bawah lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani belum merespons pertanyaan Bisnis terkait dengan catatan BPK tersebut. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Komisi XI DPR belum lama ini memaparkan beberapa perkembangan program perlindungan sosial. Dia mengklaim bahwa cakupan perlindungan sosial makin luas dan dengan target yang makin baik pula. Menurut Menteri Keuangan, hampir seluruh rumah tangga di kelompok 40% masyarakat berpenghasilan terendah menerima setidaknya satu bantuan.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa penyaluran berbagai bantuan melalui rekening perbankan maupun rekening ponsel justru meningkatkan inklusi keuangan.

Dalam kaitan itu, ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Wahyu Widodo berpendapat persoalan terberat dari penyaluran bantuan sosial terletak pada data. Apalagi program tersebut terkait dengan mitigasi Covid-19, sehingga sasarannya bukan hanya yang terdaftar dalam DTKS. Di sisi lain, menurut dia, DTKS membutuhkan banyak perbaikan lantaran masih banyak inclusion dan exclusion error.

Setelah sempat lesu selama pandemi, bursa pendanaan startup skala unikorn kembali marak mendekati ujung tahun. Salah satu yang paling membetot atensi adalah Gojek, yang sukses mengunci dana segar US$150 juta dari Telkomsel.

Kemarin, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) mengamankan komitmen investasi sekitar Rp2,1 triliun dari PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro. Dia mengungkapkan pendanaan telah disepakati kedua pihak sehari sebelumnya atau pada Senin (16/11).

Setyanto meyakini kerja sama dengan Gojek akan melengkapi strategi transformasi Telkomsel dalam mengembangkan bisnis layanan digital berserta talentanya. Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah pun mengatakan sebagai induk perusahaan Telkomsel, perseroan berharap kolaborasi dengan Gojek akan memberikan potensi nilai tambah yang besar.

Dari pihak Gojek, Co-CEO PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Andre Soelistyo menyebut suntikan modal dari Telkomsel akan digunakan untuk memperkuat layanan digital Gojek dan melahirkan inovasi produk atau entitas baru, yang belum terungkap detailnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kerja sama ini merupakan perluasan dari kolaborasi Gojek dan Telkomsel yang menawarkan paket data terjangkau kepada mitra driver Gojek sejak 2018. Rencana investasi Telkomsel ke Gojek sebelumnya menjadi gosip panas yang tak kunjung terkonfirmasi selama 2 tahun terakhir.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada 2018, Telkom selaku induk Telkomsel memang pernah berencana menyuntik US$400 juta ke Gojek guna memperkuat layanan LinkAja. Namun, kabarnya, rencana itu terjegal ‘lampu merah’ Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno.

Pada Agustus tahun ini, sumber DealstreetAsia mengungkap rencana investasi Telkom yang tertunda itu kembali dimatangkan. Akan tetapi, pendanaan kali ini akan disalurkan via Telkomsel, alih-alih PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) yang notabene adalah modal ventura milik Telkom. Kala itu, nilai investasi Telkomsel ke Gojek disebut masih berada di kisaran yang sama dengan nominal yang direncanakan Telkom 2 tahun lalu.

Selain Gojek, pendanaan langsung ke unikorn menjelang akhir tahun ini turut diramaikan oleh Bukalapak dan Tokopedia.

Bukalapak menggalang US$100 juta atau sekitar Rp1,46 triliun dari Microsoft Corp. Suntikan modal ini akan membuat valuasi Bukalapak naik ke kisaran US$2,5 miliar—US$3 miliar. Saat ini Bukalapak telah didukung oleh Ant Group (afiliasi Alibaba), GIC Pte, dan Group Emtek. CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin menjelaskan investasi dari Microsoft bakal digunakan untuk membangun infrastruktur komputasi awan (cloud) andal.

Lain sisi, Tokopedia mengumumkan Google dan Temasek sebagai pemegang saham baru perusahaan dagang-el besutan CEO William Tanuwijaya itu. Dikutip dari Nikkei Asian Review, Google akan menguasai 1,6% saham Tokopedia, sedangkan Anderson Investments yang berafiliasi dengan Temasek akan memiliki 3,3%. Mengenai besaran dana yang disuntikkan Temasek dan Google, William enggan mengungkapkan. Namun, pada pekan terakhir Oktober, kedua perusahaan dikabarkan menyepakati komitmen investasi senilai US$350 juta. Jumlah tersebut lebih rendah dari perkiraan Bloomberg pada Juli, yaitu di kisaran US$500 juta hingga US$1 miliar.

Setoran pajak pertambahan nilai yang berasal dari transaksi atas perdagangan melalui sistem elektronik pada bulan lalu tercatat Rp 195 miliar. Angka tersbut naik dibandingkan dengan setoran bulan pertama saat pajak digital diimplementasikan yang hanya Rp 97 miliar. Dana Rp195 miliar tersebut berasal dari 16 penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dengan demikian, nilai transaksi dari 16 wajib pungut itu sekitar Rp1,95 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, setoran itu berpotensi makin besar seiring dengan terus bertambahnya PMSE yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Untuk pemungutan selama September 2020 yang disetorkan akhir Oktober kemarin oleh 16 PMSE yang kita tunjuk pada dua gelombang pertama, mereka menyetor Rp195 miliar. Transaksi satu bulan,” kata dia kepada Bisnis, Selasa (17/11).

Yoga menambahkan, otoritas fiskal akan terus berkomunikasi dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan terkait dengan sistem pemajakan di Tanah Air.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, potensi penerimaan pajak digital dari sisi PPN sebenarnya sangat rendah. Pasalnya, karakteristik dari masyarakat Indonesia adalah melakukan belanja dengan harga semurah mungkin. “Memang potensi (dari PPN di Indonesia) masih rendah,” katanya.

Menurutnya, yang patut dicermati adalah hasil temuan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) terkait dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang sampai saat ini tak ada kemajuan. Organisasi tersebut menemukan bahwa negara berkembang akan menerima dampak yang kurang positif dari implementasi proposal Pilar 1 (Unified Approach) dan Pilar 2 (Global Anti-Base Erosion).

“Dampak implementasi Pilar I dan Pilar II, nyatanya yang paling diuntungkan adalah negara maju. Karena memang pengguna premiumnya ada di sana,” ujarnya. Bisnis mencatat, pilar pertama dalam proposal tersebut fokus ke pembagian hak pemajakan borderless.

Pemerintah membentuk lembaga pengelola investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) atau yang juga lebih dikenal dana abadi. Hal itu diamanatkan melalui Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan dalam 1-2 tahun ke depan, SWF Indonesia bisa menghimpun dana mencapai US$ 100 miliar. Angka itu setara Rp 1.405 triliun mengacu kurs hari ini Rp 14.053,55/US$. Tentu saja dana yang dikelola SWF bakal berkembang.

Bahkan, Luhut sudah membidik sejumlah investor kelas kakap dunia untuk menaruh uangnya di SWF Indonesia, mulai dari The Blackstone Group, BlackRock, hingga International Development Finance Corporation (IDFC) yang bermarkas di Amerika Serikat (AS). Selain investor asal Negara Paman Sam, pemerintah Indonesia juga membidik Macquarie Group Limited dari Australia, dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Jelang akhir tahun, masyarakat banua liburan banyak memilih ke luar daerah. Permintaan tiket pesawat pun melonjak dan banyak booking tiket terlebih dahulu.

“Masyarakat sudah banyak melakukan booking tiket pesawat di tempat kami, sehingga permintaan tiket melonjak,” kata Agung Purnama selaku Area Manager Lion Air Group Kalsel-teng, Selasa (17/11).

Seiring dengan permintaan tiket melonjak, lanjut dia, harga tiket akhirnya menyesuaikan secara otomatis di sistem. “Jadi, harga tiket sebetulnya belum ada kenaikan, hanya menyesuaikan secara otomatis di sistem,” papar Agung.

Dia menambahkan saat ini penjualan tiket pesawat peningkatan sudah mencapai 9,1 persen dari bulan lalu dengan tujuan diberbagai daerah di Indonesia.