Pameran Properti Surabaya, Pakuwon Bidik Transaksi Rp200 Miliar
Pakuwon Group
mengejar target penjualan 2020 melalui perhelatan pameran selama 10 hari di
Pakuwon City Mall Surabaya dengan bidikan transaksi Rp200 miliar. General
Manager Finance PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) Fenny Loisa mengatakan target
penjualan perseroan tahun ini adalah Rp1,1 triliun. Hingga kuartal III/2020,
realisasinya sudah 75% dari target. Fenny menambahkan selama pandemi, penjualan
Pakuwon dari segmen rumah tapak mengalami peningkatan. Sebelumnya kontribusi
penjualan rumah tapak hanya 30%—35%, kini meningkat menjadi 40%. Adapun, 55%
didominasi produk apartemen.
Direktur Marketing Pakuwon Sutandi Purnomosidi menambahkan perseroan sejatinya masih optimistis dengan kondisi pasar properti semasa pandemi. Head of Marketing PWON Hario Utomo menambahkan, selama April—Juni, perseroan mengandalkan penjualan rumah segmen menengah. Dalam ajang Pakuwon Group Year End Property Expo di Surabaya, perseroan menyiapkan promosi untuk penetrasi pasar seperti diskon sampai 30%, bebas BPHTB, bebas biaya KPR/KPA, dan sebagainya.^(Peni Widarti)
Periode Harbolnas 2020, Saatnya Uji Andal Dompet Digital
Perang strategi
menggaet pelanggan baru bakal menjadi warna dominan di industri dompet digital
pada kuartal IV/2020, seiring dengan digelarnya rangkaian agenda besar tahunan
Hari Belanja Online Nasional. Ovo, misalnya, mempersiapkan berbagai taktik
untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan pembayaran digital saat musim
Harbolnas akhir tahun ini. Head of Corporate Communication Ovo Harumi Supit
mengatakan perusahaan akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. “Pada November,
Ovo bersama Grab dan Tokopedia memeriahkan program Ovo Boom 11.11, di mana para
pengguna bisa menikmati beragam penawaran pada platform Grab, Tokopedia, dan
Ovo sendiri,” jelasnya, Minggu (22/11).
Dia mengatakan sejauh ini pendekatan Ovo yang berfokus pada kebutuhan pengguna mampu mendorong pertumbuhan mitra baru sebagaimana tampak dari kinerja kuartal III/2020. “Selain itu, pada akhir kuartal III/2020, Ovo sudah hadir di 405 kota dengan total jumlah merchant mencapai 1.000.000.” Strategi lain yang dilakukan oleh Ovo baru-baru ini adalah berkolaborasi dengan Bank BRI untuk mengakselerasi transaksi digital di kalangan UMKM.
Sementara itu, Linkaja juga getol menggandeng platform dagangel untuk memimpin pasar pada kuartal IV/2020. “Secara khusus untuk akhir tahun dan Harbolnas, ada beberapa program yang kami tengah siapkan bersama mitra e-commerce kami,” kata Direktur Marketing Linkaja Edward Kilian Suwignyo. Hingga saat ini, Linkaja telah memiliki lebih dari 59 juta pengguna terdaftar. Pada kuartal IV/2020, perusahaan berharap pertumbuhan bisa jauh lebih baik, terutama dengan masuknya masyarakat ke masa transisi pembatasan sosial, “Untuk akselerasi pertumbuhan ini, beberapa program juga kami luncurkan, seperti cashback untuk transportasi publik, cashback bersama mitra merchant nasional, cashback untuk pembayaran tagihan dan pembelian produk digital, serta diskon untuk transaksi di Pertamina,” kata Edward.
Lain sisi, Marketing Manager Shopeepay Cindy Candiawan mengatakan antusiasme masyarakat dalam pembayaran digital selama masa pandemi terus meningkat. Hal ini salah terpotret melalui kampanye bertajuk Shopeepay Deals Rp1 yang berlangsung bersamaan dengan Shopee 11.11 Big Sale. Cindy menjelaskan, di kampanye tersebut, Shopeepay mencatatkan 12 kali lipat peningkatan jumlah voucer terjual pada puncak kampanye 11 November 2020. Selain itu, perusahaan membukukan kenaikan transaksi 8 kali lipat di brand ternama dan 10 kali lipat di UMKM selama periode kampanye Shopeepay Deals Rp1.
Vince Iswara, CEO Dana, memilih untuk fokus ke penguatan keamanan data pada kuartal IV/2020. “Sebagai jembatan mata rantai perekonomian, kami juga akan melebarkan kerja sama dengan berbagai pihak guna memudahkan edukasi masyarakat menuju digital ekonomi inklusif,” katanya. Mendekati Harbolnas 12.12, Dana akan mengedepankan fitur dan teknologi untuk meningkatkan jumlah transaksi harian. “Promosi untuk beberapa program tetap berjalan, tetapi tidak menjadi satu-satunya andalan kami untuk meningkatkan transaksi harian,” ujarnya.
Prospek Usaha Waralaba, Pandemi Tak Surutkan Ekspansi
PT Fast Food Indonesia (Tbk),
perusahaan yang mengelola bisnis KFC di Indonesia, menargetkan akan membuka 10
gerai baru, sehingga total baru yang dibuka bakal mencapai 15 unit. Sejatinya
pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang signifikan bagi perusahaan. Sepanjang
semester I/2020, pendapatan FAST turun 25,4% menjadi Rp2,51 triliun jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun FAST nampaknya tak mau
berkutat terlalu lama di jurang pandemi. “Kami terus melakukan ekspansi
pembukaan gerai baru sampai akhir tahun. Target kami kurang lebih 10 gerai
lagi,” kata Public Relations KFC Indonesia Ika Diah Rhanny saat dihubungi,
Minggu (22/11).
Ekspansi serupa disiapkan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), termasuk meningkatkan layanan gudang. Sepanjang kuartal III/2020, total gerai perseroan tumbuh menjadi 17.129 unit, terdiri dari 15.102 gerai perseroan dan 2.027 gerai entitas anak. “Pertumbuhan gerai pada 2020 telah sejalan dengan kebijakan manajemen untuk semakin selektif dalam pembukaan gerai, serta fokus memperbaiki kinerja gerai waralaba dan meningkatkan layanan bagi terwaralaba,” kata Corporate Communication General Manager AMRT Nur Rachman.
Ekspansi juga dilakukan PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) lewat pembukaan gerai baru di kuartal IV. Sepanjang Oktober —November, pemegang lisensi Pizza Hut itu telah membuka gerai anyar di 7 lokasi. Direktur PZZA Jeo Sasanto mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan untuk terus berekspansi di kuartal IV. “Jumlahnya tidak bisa dipastikan karena banyak hal di lapangan yang tidak bisa kami prediksi.” Sampai kuartal III/2020, penjualan PZZA susut 9,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sehingga menjadi Rp2,66 triliun. Pendapatan ini disumbang oleh penjualan makanan pihak ketiga Rp2,54 triliun dan penjualan minuman dari pihak ketiga Rp136,28 miliar.
Hal ini diakui Ketua Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) Levita Supit yang mengemukakan strategi itu bakal efektif mengingat pembukaan usaha mandiri menjadi salah satu opsi yang dipilih masyarakat saat pandemi. Dia juga mencatat banyak franchisor yang tetap gencar menawarkan bisnis meski pandemi masih berlangsung. Dengan aksi pembukaan gerai yang berlanjut di kuartal IV ini, Levita berpandangan hal itu menjadi sinyal tersendiri bagi bisnis waralaba. Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengemukakan pertumbuhan bisnis dengan model waralaba tetap akan tergantung pada segmennya. Pengamat pemasaran sekaligus Managing Partner Inventure Yuswohady mengatakan pandemi menjadi momen menentukan bagi bisnis waralaba untuk menjaga kepercayaan konsumen di tengah ketidakpastian ekonomi.
Penyertaan Modal Negara, Dana Ditambah, Realisasi Minim
Pemerintah masih memiliki sederet
pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam sisa 1,5 bulan menuju pengujung
2020. Salah satu PR itu adalah realisasi penyertaan modal negara (PMN) kepada
badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan layanan umum (BLU) yang masih
tercatat rendah, termasuk PMN untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penyerapan belum mencapai separuh dari alokasi awal PMN senilai Rp36,48
triliun, pemerintah kembali menambah anggaran menjadi Rp45,05 triliun melalui
Keputusan Menteri Keuangan No.500/2020. Perubahan pagu anggaran secara
diam-diam oleh pemerintah itu pun menuai kritik dari DPR RI. Anggota Komisi XI
M. Misbakhun merasa perubahan pagu anggaran ini tidak pernah dikomunikasikan
kepada komisi keuangan. “Komitmennya, pemerintah berkomunikasi kalau ada setiap
perubahan. Ini KMK No.500/2020 tak pernah ada, jumlahnya juga tidak sesuai
dengan Perpres No.72/2020,” kata Misbakhun, pekan lalu.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyatakan PMN tersebut bukanlah sekadar bagi-bagi uang kepada perusahaan-perusahaan milik negara. Pihaknya pun optimistis realisasi PMN tersebut akan mencapai target. Dari total alokasi Rp45,051 triliun, pemerintah telah menggelontorkan Rp16,95 triliun. Jika diperinci, wujud PMN itu terdiri atas tunai Rp41 triliun dan nontunai Rp4 triliun. “Melalui PMN nontunai, pemerintah bermaksud untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas produksi BUMN, mendukung pelaksanaan penugasan dari pemerintah, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN,” katanya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, jika melihat rentang waktu yang kurang dari 2 bulan lagi, memang akan relatif sulit mendorong realisasi PMN hingga 100%. Senada, peneliti ekonomi senior Institut Kajian Strategis (IKS) Eric Alexander Sugandi memperkirakan penyerapan APBN, termasuk anggaran untuk program pemulihan ekonomi (PEN), akan sulit terserap sepenuhnya pada akhir 2020. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyampaikan, di tengah serapan anggaran yang rendah, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi, menetapkan prioritas BUMN mana yang harus dibantu melalui PMN.
UMK 5 Daerah Ring I Sepakat Naik
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, mengatakan bahwa pembahasan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim sudah selesai dilakukan sejak Jumat (20/11).
“Rekomendasi UMK 2021 di 38 kabupaten/kota sudah ada pada Ibu Gubernur. Itu hasil sidang dengan berbagai pertimbangan yang masuk dan sudah dirumuskan Dewan Pengupahan,” ujar Himawan, Sabtu (21/11).
Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini mengatakan bahwa ada sekitar 20 daerah yang tidak menaikkan UMK karena berbagai pertimbangan. Ini berarti, mayoritas UMK 2021 di Jatim tidak naik dibanding UMK 2020.
Sementara ada 5 daerah di ring 1 yang dipastikan akan naik UMK-nya. “Untuk Ring 1 (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto, red) semua usulannya naik, Persentasenya nanti menunggu yang sudah disahkan gubernur, “ ungkapnya.
Nilai Impor Kalsel Turun
Nilal Impor Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Oktober 2020 mencapai US$33,56 juta. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 15.59 persen dibanding nilai impor September 2020 yang mencapai USS39,75 juta.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Moch Edy Mahmud menjelaskan, dibandingkan dengan nilai impor Oktober 2019 yang mencapai US$78,60 juta, maka nilai impor bulan Oktober 2020 ini turun sebesar 57.31 persen.
la menambahkan, nilai impor untuk ketiga kelompok barang tersebut masing-masing adalah HS 27 sebesar US$25,59 juta, HS 84 sebesar USS7.03 juta, dan HS 29 sebesar USS0.26 juta. Nilai impor 5 kelompok barang utama pada bulan Oktober 2020 mencapai USS33,27 juta dengan kontribusi sebesar 99,16 persen dari total impor.
Cupang Black Avatar Paling Dicari
Mengisi waktu luang dan hobi mulai dari tanaman hias hingga bisnis ikan hias. Di antaranya dirasakan salah satu pedagang cupang di Jalan Veteran, Banjarmasin,Cuncun. la mengaku jualannya laris manis di tingkat grosiran dan pembeli akan menjual kembali sebagai bisnis.
“Ada aneka jenis ikan cupang mulai dari jenis Black Samurai, Black Mamba, hingga sederet varian lainnya. Black Avatar yang paling banyak dicari orang. Dari harga Rp 250 ribu,” ujar Cuncun, Sabtu (21/11).
Selain itu, ada pula yang banyak dicari saat ini yakni ikan cupang. Ia mengaku stok ikan cupang belum banyak namun dari segi kualitas cukup baik dan mulai diburu para kolektor. Ikan cupang dibanderol Rp 40 ribu- Rp 100 ribu per ikan.
Jenis ikan lainnya yakni ada pula ikan koi, jenis ikan predator yakni louhan yang mencapai Rp 400 ribu perekor. Konsumen yang menginginkan langsung satu set dengan aquarium juga bisa membelinya dipatok mulai Rp 1 juta.
DPRD SU: R-APBD TA 2021 Rp 13,7 T Perlu Dikritisi Pengalokasiannya Agar Berpihak ke Rakyat
Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengajak seluruh elemen masyarakat Sumut untuk mengkritisi R-APBD Sumut Tahun Anggaran 2021 yang nilai totalnya Rp13,7 triliun yang sudah diajukan Pemprov Sumut ke DPRD Sumut, agar pengalokasiannya berpihak kepada rakyat dan pembangunan daerah ini.
Dijelaskan Zeira yang juga anggota Banggar (Badan Anggaran) ini, dari Rp13,7 triliun nilai total APBD 2021, hanya Rp1 triliun yang dialokasikan untuk belanja modal atau hanya 8 persen dari nilai total APBD, sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi, agar terjadi keseimbangan pembangunan.
“Sementara untuk belanja penyertaan modal untuk perusahaan yang tergabung dalam BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), tergolong besar mencapai Rp 207 miliar yang diplot dari SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun 2020. Padahal SiLPA tersebut belum ada hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujarnya.
Masa Pandemi , Harga Karet Terus Naik di Pulau Nias
Harga karet di 5 kabupaten kota di Pulau Nias seragam mengalani kenaikan di tingkat pengumpul atau sering disebut toke. Saat ini harga karet kering mencapai Rp 9.300 hingga Rp 9.500 per Kg sementara harga karet baru disadap masih mengandung air di kisaran Rp 8.500 hingga Rp 8.700. Sementara bulan lalu harga masih Rp 7.500 sampai Rp 8.000. Harga bisa berubah, tergantung jarak pengangkutan
Namun menurut Juni Telaumbanua, seorang agen pengumpul dikatakan, kenaikan harga pun sesungguhnya belum maksimal dapat menopang ekonomi petani, sebab harga karet saat ini belum dapat mengimbangi pengeluaran rumah tangga. “Beras ukuran 10 Kg saat ini Rp 120 ribu, petani akan lega jika harga karet Rp 20 per Kg,” jelasnya.
Kepala Desa di Indonesia Diminta Bikin Desa Wisata
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pada kegiatan yang
diselenggarakan Kemenparekraf RI, Akshaya Hotel, Karawang, Jumat (20/11/2020)
Huda mengatakan, Komisi X bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Wishnutama berkomitmen membuat afirmasi khusus untuk program desa wisata pada
2021.
Tujuannya sebagai terobosan untuk pengembangan
ekonomi baru bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Dengan begitu, kata dia, agar mendapat dukungan
penuh dari Kemenparekraf, sejak saat ini setiap desa harus berinisiatif membuat
konsep terbaik. “Program ini nggak mungkin diberikan kepada
kepala desa yang belum ada inisiatifnya. Kalau yang sudah kelihatan paling
tidak setengahnya mau berkembang, nanti kita intervensi melalui Kemenparekraf,” tegasnya.









