Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan ada tambahan smelter baru yang beroperasi. Alhasil, fasilitas pengolahan mineral bisa mencapai 53 unit pada tahun 2024 mendatang.  Hingga November tahun ini, pemerintah mencatat 18 smelter telah selesai dibangun dan beroperasi. Selain itu, masih ada 35 unit smelter yang masih dalam progres pembangunan.

“Kami mengharapkan sampai tahun 2024 akan diselesaikan menjadi 53 smelter dengan total investasi US$ 19,9 miliar,”  ungkap Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (23/11).

Menteri ESDM mengakui, ada beberapa proyek smelter yang lambat, seperti proyek smelter PT Freeport Indonesia. Menteri Arifin mengklaim sudah melayangkan surat teguran kepada Freeport pada 30 September 2020. Ada dua poin penting dalam surat teguran bernomor 1197/36/DJB/2020 tersebut.

Pertama, agar pilling test dan pile load test dipercepat dan dapat dilaksanakan paling lambat akhir Oktober 2020. Kedua, Freeport diminta segera menyampaikan time line pelaksanaan kegiatan pilling test dan pile load test.

Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan insentif berupa royalti nol persen kepada perusahaan tambang batubara yang berinvestasi untuk proyek hilirisasi di dalam negeri.

Dalam rapat kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR, Senin (23/11/2020), Kardaya Warnika, dari Partai Gerindra, mempertanyakan dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara. Sebab, royalti adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting selain pajak.

Menjawab hal itu, Menteri ESDM ArifinTasrif menyatakan, “Royalti hanya diberikan untuk volume batubara yang digunakan dalam proyek hilirisasi. Di luar itu, tetap dikenai royalti sesuai dengan ketentuan,” Hilirisasi itu berupa gasifikasi batubara menjadi dimetil eter (DME) atau pengolahan batubara menjadi metanol. Produk DME bisa digunakan menggantikan fungsi elpiji.

Menurut Arifin, royalti nol persen diberikan lantaran ongkos investasi hilirisasi batubara di Indonesia terbilang mahal. Untuk menghasilkan 1,5 juta ton DME per tahun, perusahaan membutuhkan investasi hampir 2 miliar dollar AS atau setara Rp 28,2 triliun. Selain itu, hanya hilirisasi batubara yang merupakan proyek strategis nasional atau menghasilkan produk strategis yang berhak memperoleh royalti nol persen.

Peningkatan belanja daring selama pandemi Covid-19 dinilai turut mengubah perilaku konsumen dalam mengisi ulang saldo uang elektroniknya.

Sebelum pandemi, menurut Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja, konsumen cenderung mengisi saldo dengan jumlah yang kecil untuk sekali transaksi. “Saat ini, konsumen top up (isi saldo) dalam jumlah besar untuk transaksi berkali-kali,” katanya saat acara klinik media dalam Pekan Fintech Nasional, Senin (23/11/2020).

Transaksi uang elektronik berbasis kartu jika dilihat secara bulanan maupun kuartalan, transaksi sudah mulai membaik.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya mencatatkan kenaikan transaksi kartu Brizzi pada Oktober 2020, secara keseluruhan dari Januari-Oktober tercatat sebanyak 350 juta kali transaksi.

Bank Mandiri mencatatkan transaksi kartu e-Money pada bulan Oktober 2020 tumbuh sekitar 15%-20% dibandingkan bulan sebelumnya. Thomas Wahyudi, SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri menyatakan, tren peningkatan mulai terjadi sejak pekan kedua September hingga pekan kedua Oktober 2020. Rata-rata transaksi harian naik 15%.

Vice President E-Channel BNI, Fajar Kusuma, Senin, (23/11).  Bank BNI mencatat kenaikan volume transaksi TapCash sebesar 22,5% pada Oktober 2020 dibanding bulan sebelumnya. Namun, secara tahunan masih terkoreksi sebesar 16%.

Investor yang batal untuk berinvestasi di Barito Kuala (Batola) kabarnya berasal dari Surabaya. Tadinya investor tersebut sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berinvestasi senilai Rp 2 triliun di daerah Cerbon, Batola. Namun, rencana tersebut batal karena investor menunda investasi akibat pandemi covid-19.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Ir Nafarin, menjelaskan, padahal tadinya lahan seluas 150 hektare  Investor berencana membuat pabrik pengolahan pupuk untuk menyokong program pertanian Serasi dan Food Estate di Kalimantan Tengah.

Realisasi investasi dari triwulan I sampai dengan triwulan III 2020 hanya Rp 5,7 triliun. Menurun jauh jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. “Tahun lalu di triwulan III, realisasi investasi kita sudah tercapai Rp 11,1 triliun. Jadi, tahun ini turun Rp 7,6 triliun, Pada 2021 target investasi di Kalsel dinaikan Rp 6,13 miliar sehingga menjadi Rp 12 triliun,” urainya.

Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang begitu besar mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, dari 2015 hingga 2020 Pemprov kaltara telah menggelontorkan dana sebesar Rp 19.591.264.545 melalui APBD Kaltara untuk pengembangan sektor ini.

Kepala DKP Kaltara, Syahrullah Mursalim mengatakan, untuk tahun ini bantuan perikanan dan kelautan dialokasikan sebesar Rp 2. 665. 268. 000. Selain dana tersebut, Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi.

Realisasi pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dari pengguna platform digital seperti Netflix, Spotify, Facebook, dan sebagainya terus meningkat. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan, realisasi pajak digital dari Netflix Cs di bulan Oktober meningkat 306% dari bulan September, yakni mencapai Rp 297 miliar.

“Memang betul sampai September untuk setoran 6 PMSE (perdagangan melalui sistem elektronik) asing yang sudah kita tunjuk Rp 97 miliar. Sampai Oktober sudah ada 16 PMSE asing yang ditunjuk, dan setoran sampai Oktober 2020 adalah Rp 297 miliar,” ungkap Suryo dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November untuk realisasi Oktober, Senin (23/11/2020).

Kenaikan yang cukup signifikan itu disebabkan utamanya oleh PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN semakin banyak. Untuk di bulan November, PMSE yang ditunjuk menjadi 24 platform, atau bertambah 8 platform dari bulan Oktober 2020. Lalu, di Desember juga akan bertambah lagi.

DPRD Pematangsiantar secara aklamasi menyetujui Ranperda tentang R-APBD Tahun 2021 Rp 916.719.840.742 menjadi Perda (Peraturan Daerah) pada rapat paripurna di Gedung Harungguan, Senin (23/11) sore, dihadiri Wali Kota Dr Hefriansyah SE MM. 

Pendapat akhir 7 fraksi (PDI-P, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, Demokrat dan PAN Persatuan Indonesia) di rapat paripurna sebelumnya dipimpin Wakil Ketua DPRD Ronal Darwin Tampubolon SH didampingi Timbul M Lingga SH (ketua), menyatakan senada menerima dan ditetapkan Ranperda tentang R-APBD Tahun 2021 jadi Perda.

Plt Sekretaris DPRD Wanden Siboro SH membacakan komposisi inti Ranperda tentang R-APBD Tahun 2021 meliputi ; belanja Rp 916.719.840.742, pendapatan Rp 887.919.840.742 berarti defisit Rp 28.800.000.000. Pembiayaan daerah meliputi ; penerimaan pembiayaan daerah Rp 36.000.000.000 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 7.200.000.000, pembiyaan netto Rp 28.800.000.000, sehingga SILPA tahun berkenan Rp 0 (nihil).

Di akhir penutupan rapat paripurna, pimpinan rapat mendaulat Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah menyampaikan pendapat akhir. Wali Kota memberi apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas kerja keras membahas dan memberi persetujuan Ranperda tentang rancangan APBD Tahun 2021.

Rapat paripurna DPRD Simalungun, Senin (23/11) petang, dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021, berlangsung cukup singkat sekira setengah jam. 

Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran disampaikan Maraden Sinaga. Hasil pembahasan Rancangan APBD Simalungun TA 2021 di antaranya, pendapatan daerah Rp 2.356.250.649.418, pendapatan transfer Rp 1.960.526.730.946, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 149.430.862.500, belanja daerah Rp 2.252.831.996.773, pembiayaan daerah: penerimaan Rp 19.120.688.328 dan pengeluaran Rp 122.539.340.973. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0.

Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani mengatakan, setelah penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan Rancangan APBD TA 2021, pihak DPRD selanjutnya akan melakukan rapat masing-masing fraksi. Sesuai jadwal, setiap fraksi akan dimintai persetujuannya tentang R APBD TA 2021 untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) pada Rabu 24 November 2020.

Plt Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Utara I Max Darmawan mengatakan, hingga 11 November 2020 realisasi penerimaan pajak di wilayah kerjanya sebesar 78.51% dari target senilai Rp16,68 triliun atau bertumbuh 3,12 % dari sebelumnya -2.62 %.

Secara nasional, capaian pertanggal 11 November 2020 adalah 72.32 % dari target sebesar Rp1.198,82 triliun, dan Growth -18.17 % dari sebelumnya -17.57 %. Max Darmawan menambahkan, peringkat pertama secara nasional masih diduduki Kanwil Kepri dengan capaian 86.89 % dari target Rp6.33 triliun dan Growth 1.44 % dari sebelumnya sebesar 2.15 %. “Kinerja pertumbuhan bruto dan netto Sumut I kembali pada kondisi off the track untuk pencapaian 100% di tahun ini,” ungkapnya