Kementerian Keungan mendeteksi adanya kejanggalan penerimaan pajak di sektor informasi dan komunikasi atau telekomunikasi. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat realisasi penerimaan pajak sektor telekomunikasi sepanjang Januari hingga Oktober 2020 minus 4,4% year on year (yoy).

Sementara, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata pertumbuhan ekonomi sektor ini tumbuh positif 10,42% secara tahunan yoy. Bahkan dalam tiga kuartal berturut-turut laju pertumbuhannya positif masing-masing 9,24% yoy, 10,83% yoy, dan 10,61% yoy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengindikasikan salah satu penyebab kejanggalan tersebut yakni akibat pemanfaatan insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Khususnya untuk jenis insentif diskon angsuran sebesar 50% pajak penghasilan PPh (PPh) Pasal 25.

Per 9 November 2020 penyerapan insentif PPh Pasal 25 secara keseluruhan mencapai Rp 13,73 triliun, setara dengan 14,4% dari pagu sejumlah Rp 95,35 triliun. “Sektor informatika kontraksi 4,4% yoy ini yang mungkin akan kami cocokkan lagi, karena di sektor informasi dan komunikasi itu secara ekonomi mengalami growth cukup tinggi,” katanya saat Konferensi Pers Realisasi APBN Oktober, (23/11).

Puluhan ribu ton pakan ternak impor asal Pelabuhan San Lorenzo, Argentina, dibongkar dari kapal kargo, MV George H yang sandar di dermaga 113 Pelabuhan Ujung Baru Belawan. 

Data yang diperoleh dari Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 Belawan, Rabu (25/11), pasokan soybean meal atau pakan ternak yang diimpor tersebut sebanyak 29.662 ton dan merupakan pesanan atau milik PT FKS Medan.

Pemasokan pakan ternak yang diproduksi dari bungkil kacang kedelai tersebut dilakukan pihak pemesan untuk memenuhin permintaan kalangan pengusaha hewan ternak di Sumatera Utara.

Sebagian masyarakat di Pematangsiantar mengeluhkan masih tingginya harga aneka jenis ikan basah segar yang diperdagangkan di pasar-pasar tradisional Pematangsiantar. Harga ikan basah yang masih tinggi antara lain, ikan dencis Rp 31.000 per kg, gembung kuring Rp 40.000 per kg, aso-aso Rp 38.000 per kg, mujahir Rp 30.000 per kg, lele Rp 22.000 per kg, udang Rp 80.000 per kg dan lainnya.

Pemerintah berambisi memproduksi 1 juta barel minyak mentah di dalam negeri per hari pada 2030. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per 23 November 2020, produksi minyak mentah di dalam negeri 705.883 barel per hari dan gas bumi 6,5 miliar standar kaki kubik per hari. Mengacu pada target produksi migas tahun 2030, ada kekurangan produksi minyak sekitar 295.000 barel per hari dan gas bumi kurang 5,5 miliar standar kaki kubik per hari.

Strategi pemerintah menuju produksi 1 juta barel pada 2030 antara lain mengoptimalkan potensi sumur minyak, mempercepat status cadangan migas ke produksi, menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut, serta menggiatkan eksplorasi.

Melihat kenyataan itu, pelaku usaha hulu migas Indonesia bersikap realistis. Strategi pemerintah menuju 1 juta barel per hari pada 2030 memerlukan keekonomian yang lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Ringkasnya, target itu perlu insentif yang lebih menarik daripada saat ini.

Apalagi, indeks daya tarik fiskal Indonesia di sektor hulu migas berada di bawah rata-rata indeks di dunia. Dari skala 0-5, indeks daya tarik fiskal Indonesia berada di angka 2,4, sedangkan rata-rata dunia 3,3. Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang menarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas.

Laporan Tax Justice Network berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 mengungkapkan itu. Lembaga ini merupakan jaringan independen internasional bermarkas di Inggris yang fokus meneliti, analisis dan advokasi di bidang perpajakan internasional, dan regulasi keuangan, termasuk penghindaran pajak di negara-negara tax haven.

Mereka menyebut akibat penghindaran pajak, Indonesia rugi US$ 4,86 miliar per tahun atau setara Rp 68,7 triliun (kurs Rp 14.149 /US$). Dari jumlah ini ada US$ 4,78 miliar merupakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sisanya US$ 78,83 juta atau Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Menanggapi laporan ini, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suryo Utomo menyatakan Ditjen Pajak telah melakukan pengawasan transaksi-transaksi istimewa untuk mengurangi kewajiban dan penghindaran pajak.

“Kami terus meneliti bagaimana terjadinya transfer pricing termasuk (mengatur kewajaran) debt to equity ratio untuk mencegah base erosion and profit shifting,” katanya, Senin (23/11).

Managing Director Google Indonesia, Randy Jusuf membeberkan, porsi bisnis e-commerce mendominasi ekonomi digital di Tanah Air, yakni senilai US$ 32 miliar pada tahun ini, tumbuh 54% dibandingkan tahun lalu.  “Pertumbuhan momentum e-commerce di Indonesia juga tercermin dari peningkatan lima kali lipat jumlah supplier lokal yang berjualan online karena Covid-19,” ungkap dia saat paparan virtual, Selasa (24/11).

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengakui Indonesia punya potensi besar di bisnis e-commerce. Kita punya bonus demografi yakni kelompok usia milenial. “Jumlah mereka sangat besar dan menjadi pasar digital yang sangat potensial,” kata dia.

Pemerintah memastikan upaya penyediaan vaksin virus korona atau Covid-19 akan transparan. Salah satu upaya dengan menyiapkan big data yang terintegrasi atas produksi, pengiriman, pendistribusian sampai ke penyuntikan. Lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pemerintah tengah mengebut persiapan big data ini.

Salah satunya dengan meminta PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Bio Farma sebagai agregatornya. “Data ini merupakan milik pemerintah, bukan Telkom. Telkom dan Bio Farma sebagai agregator menjaga data ini terekam dengan baik,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (24/11).

Muhamad Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business Telkom Indonesia menjelaskan, Telkom memang melebarkan bisnis digital termasuk di dalamnya mengembangkan big data analytics sebagai basis data vaksinasi Covid-19 untuk membantu KPC-PEN. Menurutnya, sistem informasi ini dibuat Telkom mencakup beberapa tujuan. Salah satunya adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian dan lembaga seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan.

Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEIKI) mencatat permintaan kopi olahan pada kuartal III/2020 sudah berada di posisi 0% atau stagnan. Ketua Bidang Kopi Specialty dan Industri AEIKI Moelyono Soesilo mengatakan permintaan kopi pada kuartal IV/2020 akan kembali ke posisi pra-pandemi. Sayangnya, pertumbuhan konsumsi kopi di dalam negeri tidak diikuti dengan ketersediaan bahan baku, padahal pabrikan sudah mulai ekspansif. Sepanjang 2020, volume produksi kopi olahan diperkirakan turun 5%-10% secara tahunan menjadi sekitar 350.000-360.000 ton. Sementara itu, volume produksi kopi olahan pada 2021 diproyeksi hanya tumbuh sekitar 4,22% menjadi 360.000-380.000 ton.

Adapun, produksi bubuk kopi ritel mendominasi hasil gilingan biji kopi bubuk dengan ampas dan 20% untuk kopi bubuk tanpa ampas. hanya 10% dari hasil gilingan kopi dialokasikan untuk produksi minuman rasa kopi, permen rasa kopi, dan produk makanan dan minuman lainnya yang berbahan kopi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani sebelumnya menyebutkan sektor pangan dan pertanian sudah seharusnya diberikan prioritas oleh pemerintah, mengingat sektor ini terbukti cukup tangguh selama masa pandemi Covid-19. Pangan dan pertanian menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik pada situasi pandemi. Sektor pangan dan pertanian dapat diandalkan dalam mengurangi  jumlah pengangguran terbuka, menyejahterakan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan Indonesia merupakan negara penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Pada 2019, produksi biji kopi Indonesia mencapai 729.1000 ton, dengan nilai ekspor produk kopi olahan sebesar US$ 610,89 juta. Kemenperin mendata ekspor produk kopi olahan pada ahir 2019 tumbuh 5,33% menjadi US$ 610,89 juta. Indonesia tercatat sebagai negara penghasil biji kopiterbesar keempat di dunia dengan produksi rata-rata sekitar 773.000 ton per tahun atau menyumbang 8% dari produksi kopi dunia.

Indonesia akan terus menjadi eksportir utama produk kopi olahan karena didukung pula dengan maraknya gaya hidup minum kopi di dunia. Selain itu, Indonesia yang tadinya dikenal sebagai negara konsumen kopi. Untuk itu, diperlukan perluasan areal produksi kopi yang saat ini baru 760.000 hektare, dari total luas lahan yang tersedia mencapai 1,26 juta hektare. Dengan demikian, kebutuhan kopi di dalam negeri bisa terpenuhi, tanpa harus bergantung pada impor.