Food and Agriculture (FAO) menyampaikan bahwa komoditas pangan global naik tajam 105 poin ke level tertinggi pada November, dalam hampir enam tahun karena kondisi cuaca buruk. Laporan indeks Harga Pangan FAO selama satu bulan menunjukkan angka di kisaran 105 poin, naik 3,9% dari Oktober dan 6,5% dari tahun sebelumnya. 

Kenaikan terbesar terjadi pada indeks harga minyak nabati yang mengalami lonjakan 14,5% karena rendahnya stok minyak sawit. Indeks harga sereal juga naik 2,5% dari Oktober sehingga membuat berada di level hampir 20% lebih tinggi dari tahun lalu. Harga ekspor gandum pun dilaporkan meningkat karena berkurangnya prospek panen di Argentina. Begitu halnya dengan harga jagung, dengan ekspektasi produksi yang lebih rendah di AS dan Ukraina dan pembelian besar-besaran di Tiongkok. FAO Menambahkan harga susu juga naik 0,9% mendekati level tertinggi 18 bulan karena adanya ledakan penjualan di Eropa. Harga daging dilaporan meningkat 0,9% dari Oktober, tetapi kemudian turun secara signifikan pada tahun lalu.

Pandemi Covid-19 memperburuk, dan mengintensifkan kondisi yang sudah rapuh yang disebabkan oleh konflik, hama dan gangguan cuaca, termasuk badai yang melanda Amerika Tengah dan banjir di Afrika. Risiko curah hujan di atas rata-rata di Afrika Selatan dan Asia Timur, sementara sebagian kawasan Asia Timur Dekat dan Afrika timur diperkirakan mengalami curah hujan berkurang.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa Ekonomi dan Keuangan Digital akan meingkat pesat. Pada 2021 nilai transaksi e-commerce akan mencapai Rp 337 Triliun. Hal tersebut didorong oleh tren digitalisasi di Indonesia yang semakin cepat selama masa pandemi Covid-19 dan semakin terakselerasi. Prospek kinerja ekonomi pada 2021 semakin membaik seiring ketidakpastian yang mereda khususnya terkait pandemi Covid-19. Sehingga pertumbuhan ekonomi 2021 akan berada pada kisaran 4,80-5,8% year on year (yoy).

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan juga akan membaik di posisi 5% di 2021, setelah terpukul dalam selama pandemi dengan kontraksi 3,8% di 2020. hal tersebut didorong oleh dorongan stimulus fiskal dan moneter di sejumlah negara sepeti Amerika Serikat dan Tiongkok, serta meningkatnya mobilitas manusia dan aktivitas perekonomian. 

Ekonomi yang pulih di seluruh daerah juga terjadi karena didorong oleh kenaikan ekspor dan perbaikan perekonomian global, juga perbaikan konsumsi rumah tangga yang sejalan dengan stimulus belanja sosial yang digulirkan oleh pemerintah lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN), kemudian investasi belanja modal dan investasi swasta dengan Omnibus Law Cipta Kerja serta meningkatnya mobilitas manusia dengan vaksinasi.

Setelah delapan bulan ditutup karena pandemi virus corona atau Covid-19, akhirnya sejumlah bioskop di Kota Makassar kembali dibuka mulai Rabu (2/12) kemarin. Tiga bioskop yang buka atas rekomendasi langsung Pemkot Makassar diantaranya Nipah XXI, Panakkukang 21 dan Studio XXI.

Menambah jumlah bioskop yang kembali melakukan kegiatan operasional. Pada Sabtu (21/11) lalu, tiga bioskop terlebih dahulu buka, yakni Panakukkang XXI, TSM XXI, dan M'tos XXI. Sehingga, total sudah enam di Makassar yang telah dibuka.

Rumah Sakit (RS) Karsa Husada, Kota Batu tidak bisa menerima rujukan pasien Covid-19 untuk sementara waktu. Ini karena ruang isolasi telah penuh, dan dalam proses penambahan ranjang.

“Jadi kami ini sekarang posisi sudah tidak bisa menampung pasien yang membutuhkan ventilator, Yang tidak membutuhkan, masih bisa dua orang, Tapi masalahnya, di IGD Covid sudah antre empat pasien,” ujar Direktur RS Karsa Husada, dr Tries Anggraini, Rabu (2/12).

Hal serupa terjadi di RS Baptis. Rabu (2/12), 17 tempat tidur pasien Covid-19 telah terisi penuh. Bagian Humas RS Baptis Batu, Desi Arista menerangkan, akibat kamar penuh, untuk sementara RS Baptis tidak menerima pasien Covid-19.

Jika ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 datang ke Baptis, maka akan dirujuk ke RS lain yang masih memiliki kapasitas.

Per 1 Desember 2020, Kota Batu mencatat ada tambahan positif Covid-19 sebanyak enam orang. Pasien yang sembuh 10 orang. 760 warga Kota Batu dilaporkan terkonfirmasi positif Covid-19. 599 diantaranya sembuh dan 73 orang meninggal dunia.

Tren pemulihan ekonomi nasional semakin menguat terefleksi dari sejumlah indikator, terutama dari PMI sektor industri manufaktur yang mulai ekspansif. Indikator lain terlihat pada membaiknya bisnis pariwisata. Kunjungan wisatawan manca negara (wisman) pada Oktober meningkat 5% dan jumlah penumpang udara naik 17,7% dibanding September. Tingkat hunian (occupancy rate) hotel berbintang pun meningkat. Di lain sisi, November yang mencatat inflasi 0,28% (month to month/mtm) juga merupakan indikasi perbaikan daya beli, meski inflasi inti sangat rendah.

Menurut Kepala Ekonom IHS Markit Bernard Aw, kenaikan PMI atau indeks manufaktur Indonesia didorong oleh peningkatkan output produksi, sejalan dengan peningkatan pesanan baru untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir. Bernard menjelaskan, peningkatan kinerja manufaktur juga didorong oleh Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pada pertengahan Oktober, sehingga meningkatkan output produksi pada November.

PMI merupakan hasil survei terhadap para manajer pembelian di perusahaan manufaktur Indonesia. PMI di atas 50 menunjukkan industri manufaktur tengah ekspansif, sedangkan di bawah 50 menggambarkan manufaktur mengalami kontraksi.

Bernard menjelaskan, peningkatan kinerja manufaktur juga didorong oleh Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pada pertengahan Oktober, sehingga meningkatkan output produksi pada November   

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ketentuan pemajakan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari pemerintah Indonesia, apalagi hal itu sudah diatur dalam undang-undang. “Kami tetap melakukan hak pemajakan dari Indonesia. Untuk PPh ini lebih pada bagaimana settlement mengenai pembagian dan keuntungan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/12). 

Ia melanjutkan pembicaraan dalam pemungutan PPh atas penghasilan yang diperoleh perusahaan asing yang jasanya dinikmati dan dibayar oleh penduduk di suatu negara belum menemui kesepakatan, karena masalah pembagian keuntungan lintas yurisdiksi.  Sebagai informasi, konsensus pajak digital tengah dibahas secara internasional oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Namun, di antaranya karena pandemi Covid-19, konsensus atas proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) terpaksa ditunda.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, tahun depan pemerintah mematok targe t penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 2,5% dari target 2020 yang senilai Rp 1.198,82 triliun. Terkait strategi untuk mengejar penerimaan pajak tahun depan, katar dia, pemerintah akan gencar melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap basis pajak.

Laporan OECD menunjukkan bahwa produksi dunia pada tahun ini mengalami penurunan 4,2% karena terdampak aturan karantina (lockdown) yang diterapkan selama berbulan-bulan. Aturan tersebut memperlambat penyebaran virus corona, tetapi telah menganggu perekonomian global. OECD memprediksi ekonomi dunia pulih dengan tingkat pertumbuhan 4,2% pada 2021. Dia mengatakan bahwa dukungan akan membuahkan hasil yang baik dalam beberapa bulan mendatang. 

Tiongkok kemungkinan menjadi satu-satunya negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia yang lolos dari kontraksi tahun ini Negeri Tirai Bambu itu membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8% dan diperkirakan melonjak 8,0% pada 2021.        Di sisi lain, ekonomi Amerika Serikat (AS) pada tahun ini akan berkontraksi sebesar 3,7% dan hanya tumbuh 3,2% pada 2021. Sementara itu, zona euro akan mengurangi kerugiannya setelah sempat kontraksi 7,5% pada 2020 dan diprediksi tumbuh 3,6% pada 2021. Jepang diperkirakan mengalami hal yang sama yakni kontraksi 5,3% pada 2020, kemudian diikuti dengan kenaikan 2,3% pada 2021. 

OECD pun mendesak pemerintah untuk memfokuskan upaya-upayanya pada barang dan jasa penting, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur fisik dan digital sebagai dasar untuk pertumbuhan. Mereka juga menyerukan tindakan tegas untuk membalikkan peningkatan kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan dan kembali ke kerja sama internasional

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, banjir produk impor Tiongkok membuat produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersungkur, sehingga defisit neraca dagang dengan Negeri Tirai Bambu itu makin lebar.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengatakan, RCEP berpotensi mempercepat normalisasi arus perdagangan yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, Indonesia bisa lebih mudah mengundang masuk investasi dari negara-negara RCEP. Namun, untuk mendapat hasil positif dari perjanjian kerja sama ini, Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara anggota lain.

Pemerintah Indonesia, kata Shinta, perlu terus menerus memastikan iklim usaha di sektor-sektor tersebut tetap baik sehingga produktifivitas, efisiensi, dan keunggulan ekspor sektor tersebut bisa terus dipertahankan. Pada saat yang sama, RCEP menciptakan persaingan yang lebih tinggi bagi sektor telekomunikasi, teknologi informasi, dan sektor padat karya nasional seperti sektor garmen, sepatu, dan otomotif

Presiden Joko Widodo resmi bubarkan 10 lembaga non struktural dan akan melebur dengan kementerian dan lembaga (K/L) yang ada. Hal itu dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2020.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menyebutkan, “Anggaran negara potensi penghematannya sekitar Rp 227 miliar per tahun untuk keseluruhan,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini saat konferensi pers, Selasa (1/12).

Tujuan utama pembubaran lembaga tersebut adalah untuk merampingkan birokrasi. Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyebut bahwa telah mendapat amanat presiden untuk melakukan evaluasi terhadap lembaga yang ada. Sehingga lembaga yang tidak efektif akan terus dipangkas.