21 Fintech Lending Dominasi 80% Outstanding Pembiayaan
Kecepatan penyaluran pembiayaan
fintech peer to peer (P2P) lending ternyata hanya disokong oleh sebagian kecil
penyelenggara. Sekitar 80% outstanding pembiayaan dicatatkan oleh 21 fintech
lending. Hal itu disampaikan oleh Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan
Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar Kasan.
Dia mengemukakan, penyelenggara fintech lending pernah sebanyak 164 entitas namun kini mulai tergerus menjadi 154 entitas. Hal itu dipengaruhi sejumlah faktor seperti kehabisan modal, tidak sanggup memenuhi ketentuan terkait kesehatan perusahaan, serta kalah bersaing. Di sisi lain, kata Munawar, otoritas mesti mengatur industri lebih ketat.
Seperti yang sebelumnya dikabarkan, Rancangan POJK terbaru untuk fintech lending sedang disiapkan pihak regulator. Terdapat aturan-aturan terbaru yang mewajibkan penyelenggara menjalankan bisnisnya. Misalnya terkait modal, dari ketentuan awal sebesar Rp 2,5 miliar menjadi Rp 15 miliar. Menurut Munawar, aturan terbaru itu akan kembali menggerus jumlah penyelenggara dan mendorong adanya konsolidasi.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum AFPI yang juga CoFounder dan CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, pihaknya tentu mengapresiasi langkah-langkah OJK yang telah mengakomodasi kebutuhan industri lewat ketentuan-ketentuan yang diberikan. Meski demikian, lanjut Adrian, fintech lending masih menarik untuk investor menempatkan dananya. Dengan segala potensinya, fintech lending masih menjadi sektor strategi dan mampu memperkuat bisnisnya. Tentu dengan manajemen yang baik dan terukur.
Tren Penggunaan Sarung Tangan, MARK Prediksi Penjualan 2021 Melonjak 72%
Presiden Direktur PT Mark Dynamics
Indonesia Tbk. (MARK) Ridwan Goh memproyeksi perseroan dapat mencetak laba
sebesar Rp228 miliar sepanjang tahun depan. Target itu meningkat sebesar 66%
dibandingkan dengan target laba tahun ini sebanyak Rp138 miliar. Dia menyatakan
kenaikan target itu didasarkan pada lonjakan permintaan sarung tangan sepanjang
2020
Ridwan melanjutkan emiten dengan sandi saham MARK itu sudah mengantongi kontrak senilai US$52 juta untuk pengapalan pada tahun depan. MARK juga meningkatkan kapasitas produksinya dari yang semula sebanyak 700.000 unit per bulan menjadi 800.000 unit per bulan sejak kuartal III/2020. MARK akan menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan pabrik baru. Angka tersebut sudah mencakup biaya untuk mendirikan bangunan, pembelian mesin serta instalasi mesin. Harga saham MARK melonjak 92,47% (ytd) ke posisi Rp870 per lembar saham pada 31 Oktober 2020. Sebelumnya harga saham emiten itu adalah Rp452 per lembar saham pada awal 2020.
Penurunan Utilisasi Pabrikan, BM Masker Impor Disorot
Kementerian Perindustrian menyatakan utilisasi industri
masker medis nasional terus merosot dari 100% ke level 60% pada November 2020. Berdasarkan
data Kemenperin, impor masker medis yang tercatat dalam Pos Tarif 6307.90.40
dan 6307.90.90 menunjukkan tren peningkatan secara volume pada Januari— Agustus
2020. Volume terbesar tercatat per Agustus 2020 yang mencapai 123.713 ton.
Sementara itu, harga masker yang diimpor per Agustus 2020 merupakan yang terendah selama 3 bulan sebelumnya atau sekitar US$25,14 per kilogram. Alhasil, saat ini masker medis lokal hanya memiliki pangsa pasar sekitar 40% dari total permintaan masker medis nasional. Sementara itu, masker medis lokal hanya berkontribusi sekitar 24% dari total pasar masker nasional.
Untuk itu, Kemenperin mengusulkan penambahan bea masuk agar pabrikan tidak menjual kembali mesin produksi masker medis. Selain menambah bea masuk masker medis impor, Elis menyampaikan pihaknya juga akan mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker walau pandemi sudah berakhir.
Bahan Tambang, Produsen Batu Bara Butuh Pasar Baru
Menurut data Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), volume ekspor batu bara hingga September 2020
mencapai 295 juta ton. Realisasi ini mencapai 74,7% dari target ekspor tahun
ini yang ditetapkan sebesar 395 juta ton. Ketua Komite Marketing Asosiasi
Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Nyoman Oka mengatakan bahwa adanya
kebijakan kuota impor membuat ekspor batu bara ke China turun drastis sejak
akhir tahun lalu hingga kuartal kedua tahun ini.
Energy Finance Analyst IEEFA Ghee Peh mengatakan Pemerintah Vietnam memperkirakan kebutuhan batu bara untuk sektor pembangkit listrik di negaranya mencapai 97 juta ton pada 2025 dan terus meningkat sebesar 131 juta ton pada 2030. Untuk Bangladesh, IEEFA memperkirakan kebutuhan batu baranya hanya mencapai 13,5 juta ton pada 2025, sedangkan pertumbuhan kebutuhan batu bara di Pakistan diperkirakan lebih rendah dari Bangladesh, yakni sekitar 5,4 juta ton pada 2025.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan bahwa pemerintah terus menjalin kontak dengan importir luar negeri dan mencoba membuka pasar baru. Dia menuturkan bahwa pemerintah akan secara serius membangun kerja sama government to government dengan negara-negara yang potensial menjadi pasar baru ekspor batu bara Indonesia tersebut. Pemerintah akan mulai mencoba menjalin kerja sama dengan kedutaan besar Indonesia di negara-negara tersebut untuk melakukan penjajakan minat pasar atau promosi bisnis.
Insentif Bikin Setoran Pajak Telekomunikasi Mini
Kementerian Keungan mendeteksi adanya kejanggalan penerimaan pajak di sektor informasi dan komunikasi atau telekomunikasi. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat realisasi penerimaan pajak sektor telekomunikasi sepanjang Januari hingga Oktober 2020 minus 4,4% year on year (yoy).
Sementara, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata pertumbuhan ekonomi sektor ini tumbuh positif 10,42% secara tahunan yoy. Bahkan dalam tiga kuartal berturut-turut laju pertumbuhannya positif masing-masing 9,24% yoy, 10,83% yoy, dan 10,61% yoy.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengindikasikan salah satu penyebab kejanggalan tersebut yakni akibat pemanfaatan insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Khususnya untuk jenis insentif diskon angsuran sebesar 50% pajak penghasilan PPh (PPh) Pasal 25.
Per 9 November 2020 penyerapan insentif PPh Pasal 25 secara keseluruhan mencapai Rp 13,73 triliun, setara dengan 14,4% dari pagu sejumlah Rp 95,35 triliun. “Sektor informatika kontraksi 4,4% yoy ini yang mungkin akan kami cocokkan lagi, karena di sektor informasi dan komunikasi itu secara ekonomi mengalami growth cukup tinggi,” katanya saat Konferensi Pers Realisasi APBN Oktober, (23/11).
Sumut Impor 29.662 Ton Pakan Ternak dari Argentina
Puluhan ribu ton pakan ternak impor asal Pelabuhan San Lorenzo, Argentina, dibongkar dari kapal kargo, MV George H yang sandar di dermaga 113 Pelabuhan Ujung Baru Belawan.
Data yang diperoleh dari Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 Belawan, Rabu (25/11), pasokan soybean meal atau pakan ternak yang diimpor tersebut sebanyak 29.662 ton dan merupakan pesanan atau milik PT FKS Medan.
Pemasokan pakan ternak yang diproduksi dari bungkil kacang kedelai tersebut dilakukan pihak pemesan untuk memenuhin permintaan kalangan pengusaha hewan ternak di Sumatera Utara.
Harga Aneka Jenis Ikan Masih Tinggi di Pematangsiantar
Sebagian masyarakat di Pematangsiantar mengeluhkan masih tingginya harga aneka jenis ikan basah segar yang diperdagangkan di pasar-pasar tradisional Pematangsiantar. Harga ikan basah yang masih tinggi antara lain, ikan dencis Rp 31.000 per kg, gembung kuring Rp 40.000 per kg, aso-aso Rp 38.000 per kg, mujahir Rp 30.000 per kg, lele Rp 22.000 per kg, udang Rp 80.000 per kg dan lainnya.
Minyak Bumi : Satu Juta Barel
Pemerintah berambisi memproduksi 1 juta barel minyak mentah di dalam negeri per hari pada 2030. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per 23 November 2020, produksi minyak mentah di dalam negeri 705.883 barel per hari dan gas bumi 6,5 miliar standar kaki kubik per hari. Mengacu pada target produksi migas tahun 2030, ada kekurangan produksi minyak sekitar 295.000 barel per hari dan gas bumi kurang 5,5 miliar standar kaki kubik per hari.
Strategi pemerintah menuju produksi 1 juta barel pada 2030 antara lain mengoptimalkan potensi sumur minyak, mempercepat status cadangan migas ke produksi, menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut, serta menggiatkan eksplorasi.
Melihat kenyataan itu, pelaku usaha hulu migas Indonesia bersikap realistis. Strategi pemerintah menuju 1 juta barel per hari pada 2030 memerlukan keekonomian yang lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Ringkasnya, target itu perlu insentif yang lebih menarik daripada saat ini.
Apalagi, indeks daya tarik fiskal Indonesia di sektor hulu migas berada di bawah rata-rata indeks di dunia. Dari skala 0-5, indeks daya tarik fiskal Indonesia berada di angka 2,4, sedangkan rata-rata dunia 3,3. Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang menarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas.
Rugi Penghindaran Pajak US$ 4,86 Miliar
Laporan Tax Justice Network berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 mengungkapkan itu. Lembaga ini merupakan jaringan independen internasional bermarkas di Inggris yang fokus meneliti, analisis dan advokasi di bidang perpajakan internasional, dan regulasi keuangan, termasuk penghindaran pajak di negara-negara tax haven.
Mereka menyebut akibat penghindaran pajak, Indonesia rugi US$ 4,86 miliar per tahun atau setara Rp 68,7 triliun (kurs Rp 14.149 /US$). Dari jumlah ini ada US$ 4,78 miliar merupakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sisanya US$ 78,83 juta atau Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.
Menanggapi laporan ini, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suryo Utomo menyatakan Ditjen Pajak telah melakukan pengawasan transaksi-transaksi istimewa untuk mengurangi kewajiban dan penghindaran pajak.
“Kami terus meneliti bagaimana terjadinya transfer pricing termasuk (mengatur kewajaran) debt to equity ratio untuk mencegah base erosion and profit shifting,” katanya, Senin (23/11).
Media Online Dongkrak Ekonomi Digital Indonesia
Managing Director Google Indonesia, Randy Jusuf membeberkan, porsi bisnis e-commerce mendominasi ekonomi digital di Tanah Air, yakni senilai US$ 32 miliar pada tahun ini, tumbuh 54% dibandingkan tahun lalu. “Pertumbuhan momentum e-commerce di Indonesia juga tercermin dari peningkatan lima kali lipat jumlah supplier lokal yang berjualan online karena Covid-19,” ungkap dia saat paparan virtual, Selasa (24/11).
Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengakui Indonesia punya potensi besar di bisnis e-commerce. Kita punya bonus demografi yakni kelompok usia milenial. “Jumlah mereka sangat besar dan menjadi pasar digital yang sangat potensial,” kata dia.









