Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo mengatakan pertumbuhan jumlah investor pasar modal berdasarkan single investor identification (SID) secara year to date (ytd) sudah mencapai 3,5 juta investor, menanjak 42,19%. Padahal, per Desember 2019, jumlah investor berdasarkan SID baru 2,48 juta. Secara khusus, investor reksadana mencatatkan pertumbuhan 59,32% ytd menjadi 2,8 juta investor dari 1,7 juta investor pada akhir 2019.

Berdasarkan demografinya, sebanyak 49,4% merupakan investor pada rentang usia 20 tahun–30 tahun, diikuti dengan 23,85% investor berada pada rentang usia 30 tahun—40 tahun. Demografi berdasarkan usia yang lebih muda, lanjut Uriep, merupakan alasan pertumbuhan investor dan AUM reksadana melalui platform daring di Indonesia mengingat generasi tersebut lebih melek terhadap teknologi.

Chief Executive Officer PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) Sigit Kouwagam menyebut bahwa sebenarnya Covid-19 memberikan tekanan pada industri reksadana, diantaranya karena daya beli turun. Namun, di sisi lain APERD berbasis tekfin mampu menawarkan solusi investasi digital.

Menurutnya, kemudahan menggunakan aplikasi dan transaksi reksadana secara digital menjadi faktor utama peningkatan transaksi selama masa pandemi. Selain itu, lanjutnya, selama Covid-19 awareness masyarakat akan investasi juga meningkat karena banyak yang sadar bahwa dana darurat itu sangat penting dalam menghadapi situasi krisis.  

Mitha optimistis pertumbuhan transaksi reksadana akan terus meningkat pada tahun depan. Pasalnya, dia melihat sejak adanya pandemi masyarakat jadi semakin melek keuangan dan sadar akan kebutuhan untuk berinvestasi dan mengembangkan uang yang dimiliki.

“Selain meningkatkan daya tahan petani terhadap dampak pandemi Covid-19, ini juga upaya kami agar tidak terjadi kelangkaan pangan di Papua Barat,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Jacob Fonataba seperti dikutip Antara, Minggu (29/11)

Dia menjelaskan bahwa peningkatan produksi padi masih menjadi prioritas pada tahun depan, selain pangan lokal seperti sagu, jagung, dan ubi-ubian. Selain itu, komoditas kakao di Kabupaten Manokwari Selatan dan kopi di Pegunungan Arfak juga masuk dalam skema pengembangan ekonomi hijau di Papua Barat. Produksinya pun akan terus dipacu untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Hingga kini, produksi kakao di Manokwari Selatan sudah rutin dikirim ke Surabaya dan diekspor ke Inggris. 

Sebanyak 11,5 ton cabai kering Sulsel dikirim perdana ke Pakistan oleh eksportir PT Ransu Navigasi Nusantara untuk kebutuhan campuran pewarna tekstil di negara tersebut. Meski perdana dikirim ke Pakistan, sebelumnya komoditas cabai kering juga telah menembus pasar Negeri Sakura, Jepang. Tak main-main, jumlahnya bahkan mencapai 23 ton dengan pengiriman secara bertahap.

Berdasarkan data lalu lintas ekspor pertanian di Karantina Makassar, tercatat pertumbuhan negara tujuan ekspor meningkat sebesar 8%, yakni 133 negara tujuan ekspor pada 2019 dan 143 negara tujuan hingga Oktober 2020 atau bertambah 10 negara tujuan baru seperti Thailand, India, dan China.

Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Ali Jamil menyatakan dalam proses ekspor, yang terpenting adalah memerhatikan hilirisasi produk pertanian, mengingat produk pertanian yang tidak tahan lama atau bersifat perishable. Dengan hilirisasi, diharapkan memberi nilai tambah dan menjamin keberterimaan produk tersebut ke negara tujuan.

Para pelaku industri memprediksi penjualan mobil pada 2021 mencapai 750 ribu unit, naik 43% dari estimasi 2020 sebanyak 525 ribu unit, sedangkan sepeda motor diestimasikan tumbuh 6-19% menjadi 4-4,3 juta unit dari estimasi 2020 sebanyak 3,6-3,7 juta unit. Adapun penjualan semen diperkirakan tumbuh 5-6% dan mamin naik 5-7% 

Seiring dengan itu, industri manufaktur tahun depan diproyeksikan tumbuh 3,95%, dibandingkan per September 2020 yang turun 2,63%. Investasi akan menjadi salah satu faktor penopang per tumbuhan industri, selain perbaikan kinerja beberapa sektor unggulan. Melesatnya industri mamin olahan, otomotif, dan semen bakal berimbas ke lantai bursa. Tahun depan, saham-saham emiten ketiga industri tersebut diperkirakan berada dalam teritori positif.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Adhi S Lukman menuturkan, pertumbuhan industri mamin tahun ini tergerus oleh pandemi Covid-19. Hingga akhir tahun, pertumbuhan industri pemasok produk domestik bruto (PDB) manufaktur terbesar ini ditaksir hanya 3%, melambat dari 2019 sebesar 7,78%. Tahun depan, pertumbuhan mamin diprediksi naik menjadi 5-7%. 

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menyebutkan, sebanyak 70% pelaku usaha merasa sangat puas dan terbantu dengan adanya stimulus pajak selama masa pandemi Covid-19. Sementara sebanyak 72% pelaku usaha merekomendasikan layanan pajak secara online oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Ia merujuk pada hasil survei pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilaksanakan oleh DJP terhadap 12.800 wajib pajak yang terkena dampak pandemi. Ia mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi pelaku usaha yang ditunjukkan dengan penurunan penjualan, pengurangan aktivitas usaha, permasalahan likuiditas, pengurangan tenaga kerja, serta penurunan permintaan barang dan jasa.

Selanjutnya survei juga menunjukkan bahwa 47% responden melakukan penyesuaian tenaga kerja, 35% melakukan pemberhentian sementara, dan 62% responden melakukan pengurangan aktivitas hingga 75%. Sebagai informasi, selama masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan stimulus anggaran dunia usaha senilai Rp 120,61 triliun yang meliputi insentif pajak seperti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 31 Desember 2020.

Di sisi lain, survei menunjukkan insentif pajak efektif membuat penurunan jumlah karyawan dan penurunan jumlah penjualan lebih moderat, dibandingkan dengan pelaku usaha yang tidak memanfaatkan insentif pajak

Per Oktober 2020, pasar kendaraan komersial ambles 50% menjadi 39.062 unit, dibandingkan periode sama tahun lalu 77.662 unit. Ini dipicu pandemi Covid-19, yang merontokkan aktivitas bisnis, daya beli masyarakat, serta pembatasan mobilitas secara ketat pada kuartal II-2020. Sementara itu, penjualan Fuso pada periode sama mencapai 19.007 unit, turun 44% dari 33.802 unit. Alhasil, pangsa pasar Fuso meningkat menjadi 48,7% dari sebelumnya 43,5%.

Kini, Presiden Direktur Baru PT Krama Yudha Tiga Berlian Naoya Takai, telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia untuk datang dan bertugas di Jakarta di masa pandemi ini. Ada dua hal penting yang menurutnya menjadi gaya kepemimpinannya, yaitu komunikasi dan motivasi. Di bawah komando pria yang akrab di sapa Rocky ini, KTB melakukan banyak penyesuaian untuk menjalankan bisnis. Kini, semua aktivitas sebagian besar dilakukan secara virtual seperti virtual customer gathering. 

Dalam pandangan Rocky, Indonesia adalah salah satu pasar besar Fuso, yang berpengalaman selama 30 tahun di bisnis otomotif dunia. Ini akan membawa KTB ke pertumbuhan berkelanjutan di pasar yang menantang.  

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi menjelaskan, jumlah P2PL terus bertambah tapi kontribusi belum merata. Market share industri hanya dikuasai oleh beberapa pemain besar. Di lain sisi, mayoritas P2PL memiliki penyaluran kecil dengan kontribusi minim.  Riswinandi juga menilai, banyak penyelenggara fintech P2PL yang tidak mampu memenuhi persyaratan perizinan secara benar dan tepat waktu. Beberapa kali mereka kekurangan dokumen dan tidak siap dengan infrastruktur sistem elektronik .

Berdasarkan data OJK, jumlah penyelenggara P2PL terus bertambah. Hingga akhir 2019, terdapat 164 perusahaan fintech P2PL dan ada 35 perusahaan yang sedang mengajukan pendaftaran. Namun hingga 28 November 2020, jumlah P2PL tinggal sebanyak 153 perusahaan, meliputi 142 konvensional dan 11 syariah. Akumulasi pinjaman yang diberikan fintech P2PL mencapai Rp 137,6 triliun per akhir Oktober 2020, naik 102% secara year on year (yoy), dengan outstanding saat ini tercatat Rp 13,24 triliun. Rekening peminjam mencapai 39 juta entitas atau naik 144% (yoy).

Riswinandi juga menyatakan, tingkat keberhasilan pelunasan 90 hari sejak jatuh tempo oleh peminjam atau diistilahkan TKB90, cenderung menurun hingga Juli 2020. Namun sejak Agustus mulai membaik. TKB90 per Oktober tercatat 92,4%, yang berarti ada 7,6% pinjaman yang tidak tertagih. Pada kesempatan ini, Risniwandi juga menyampaikan sejumlah regulasi baru fintech P2PL. Di antaranya adalah penghapusan status pendaftaran.

Dari 117 penyelenggara fintech P2PL yang dalam status terdaftar, terdapat 10 pembatalan tanda terdaftar dikarenakan terlambat penyampaian pengajuan permohonan izin, 30 sudah live demo dan site visit, 16 sedang dalam proses pemenuhan dokumen, 44 mengulangi proses perizinan, sisanya belum jatuh tempo satu tahun perizinan

Program vaksinasi Covid-19 membawa berkah bagi PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA). Emiten alat kesehatan itu meraih order pengadaan jarum suntik auto disable syringes (ADS) dari pemerintah pada 27 November 2020. IRRA telah meneken kontrak sales and purchase agreement (SPA) sebanyak 111 juta jarum suntik ADS. Nilai kontrak pengadaan jarum suntuk tersebut mencapai Rp 132 miliar.

Direktur Utama PT Itama Ranoraya Tbk, Heru Firdausi Syarif menyatakan, perolehan kontrak penyediaan jarum suntik sebanyak 111 juta unit itu merupakan order kedua dari pemerintah. Pada kuartal ketiga tahun ini, IRRA juga mendapatkan order dari pemerintah (Kementrian Kesehatan) sebanyak 35 juta alat suntik ADS 0,5 mililiter dan 0,05 ml untuk program vaksin imunisasi.

IRRA mengklaim alat suntik ADS mereka merupakan produk yang sudah sesuai standar WHO dengan TKDN di atas 60%. Produksinya dilakukan PT Oneject Indonesia (Oneject), yang merupakan sister company IRRA. Saat ini penggunaan jarum suntik ADS di Indonesia masih 20% dan 80% masih berupa syringe konvensional.

Direktur PT Itama Ranoraya Tbk , Pratoto Raharjo menambahkan, permintaan jarum ADS selain untuk program imunisasi dan Vaksin Covid-19, juga akan meningkat dari substitusi penggunaan jarum suntik konvensional (Non ADS) menjadi ADS. Pratoto menjelaskan, saat ini IRRA sedang mengalami transformasi model bisnis sesuai dengan visi HiTech Healthcare Solutions.

Kebijakan penggunaan sisa dana dari hasil berbagi beban (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia akan berdampak positif bagi proses pemulihan tahun depan. Dengan kebijakan ini, pemerintah bisa langsung melakukan belanja tanpa perlu khawatir masalah pembiayaan pada awal tahun.

Pada Sabtu (26/11/2020), Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020 serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan PC-PEN Tahun 2021.

Melalui regulasi itu, pemerintah dapat menggunakan sisa penerbitan dana SBN pada 2020 untuk pembiayaan lanjutan program PC-PEN 2021. SBN yang dimaksud adalah surat utang negara dan atau surat berharga syariah negara dengan tujuan tertentu, yaitu untuk PC-PEN 2020. SBN dengan tujuan tertentu itu diterbitkan melalui skema berbagi beban antara pemerintah dan BI.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, postur APBN 2021 didesain fleksibel terhadap perubahan. Pemerintah telah menyusun skema dan payung hukum agar sisa anggaran PC-PEN 2020 dapat dialihkan ke tahun 2021. Sisa anggaran tetap akan dicairkan sepanjang triwulan I-2021 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Adapun pada 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran PC-PEN senilai Rp 356,5 triliun.

Di tengah kelesuan bisnis ritel, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mengambil alih dua pusat belanja milik PT Delta Merlin Dunia Properti. Dua mal tersebut masing-masing berlokasi di Yogyakarta dan Solo.

Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk, Stefanus Ridwan, tak menyangkal kabar tersebut. “Iya benar”, ungkap dia kepada KONTAN, kemarin (29/11). Dua pusat belanja yang dijual Delta Merlin kepada Pakuwon Jati bernama Hartono Lifestyle Mall Jogja dan Hartono Lifestyle Mall Solo.

Berdasarkan informasi yang diperoleh KONTAN, Delta Merlin telah melayangkan surat kepada para penyewa di kedua pusat belanja itu. Intinya, Delta Merlin menyebutkan bahwa kepemilikan dan pengelolaan Hartono Lifestyle Mall Jogja dan Hartono Lifestyle Mall Solo secara resmi telah beralih dari PT Delta Merlin Dunia Properti kepada PT Pakuwon Permai, anak usaha PWON.

Sumber KONTAN yang terlibat dalam transaksi tersebut menyebutkan, ada dua mal dan satu hotel milik Delta Merlin yang dijual kepada Grup Pakuwon. Hartono Mall Solo, Hartono Mall Yogyakarta, dan Marriott Yogyakarta, bisik sumber tersebut kepada KONTAN, Minggu (29/11).

Pemerintah daerah memacu penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan, sebelum tahun 2020 berakhir, guna menggairahkan sektor riil. Sampai 31 Oktober 2020, pemerintah daerah belum optimal membelanjakan anggaran Rp 402 triliun, yang nilainya signifikan untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Bupati Banyuasin Askolani Jasi mengungkapkan, saat ini penyerapan anggaran APBD Banyuasin, Sumsel, baru mencapai 80 persen. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Jateng Dyah Lukisari di Kota Semarang, Jumat, mengatakan, penyerapan anggaran Provinsi Jateng telah mencapai 79 persen dari Rp 27,32 triliun APBD-P Jateng 2020. Adapun Pemerintah Provinsi Papua baru mampu menyerap 60,93 persen dari Rp 14,7 triliun APBD 2020 Papua. Realisasi anggaran baru Rp 8,9 triliun sehingga masih ada Rp 5,7 triliun yang belum digunakan dengan waktu tersisa satu bulan pada tahun ini.

Penyerapan APBD yang belum sesuai harapan menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBD seharusnya bisa dijalankan dan menjadi tambahan pengungkit perekonomian. Namun, ternyata realisasinya di daerah masih sangat rendah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 5 November 2020, realisasi anggaran kesehatan baru Rp 14,93 triliun atau 49,12 persen dari alokasi Rp 30,4 triliun. Adapun anggaran jaring pengaman sosial terealisasi Rp 12,91 triliun (56,62 persen) dan dukungan ekonomi hanya Rp 2,75 triliun (14,3 persen).

Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran yang rendah tecermin dalam postur APBD yang sampai 31 Oktober 2020 baru terealisasi Rp 678,41 triliun dari total belanja APBD Rp 1.080,71 triliun.