Reformasi Industri, Ujian Pemulihan Manufaktur
Subsektor industri manufaktur yang bisa melejit pastinya
adalah subsektor yang secara langsung menyokong proses pemulihan kesehatan dan
ekonomi nasional, seperti subsektor farmasi, kimia dan alat kesehatan. Sementara
itu, subsektor industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT),
otomotif, dan peralatan elektronik kemungkinan akan berangsur-angsur pulih
meski masih akan tetap bergantung pada pola konsumsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah
pengangguran per Agustus melonjak menjadi 9,77 juta orang, atau naik 2,67 juta
orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu akibat pandemi Covid-19.
Di sisi lain, sektor manufaktur masih mengalami tekanan yang cukup dalam
mengingat belum pulihnya permintaan domestik dan pasar ekspor. Wakil Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan
penciptaan lapangan kerja, industrialisasi, dan peningkatan daya saing ekonomi
masih menjadi ujian berat bagi sektor manufaktur
Sementara itu, jumlah produk yang memiliki sertifi kat TKDN sekurang-kurangnya sebesar 25% ditargetkan sebanyak 6.000 produk pada 2020, dan meningkat menjadi 8.400 produk pada 2024. Selanjutnya, untuk mendorong terserapnya produk-produk lokal, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk optimalisasi penggunaan barang dengan standar TKDN.
Carry Over Dana Hasil Burden Sharing, Kredibilitas Jadi Catatan
Pemerintah akhirnya melegalisasi penggunaan sisa dana hasil burden sharing yang tidak terserap untuk dialokasikan pada 2021 kedalam Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.05/2020 yang mengamanatkan bahwa jika terdapat sisa dana penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI) di pasar perdana tidak terserap pada tahun ini, pemerintah dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan penanganan pandemi dan PEN pada 2021. Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan skema burden sharing merupakan sebuah terobosan dan diperlukan, mengingat kebutuhan belanja yang besar untuk penangangan pandemi. Hanya saja, hal itu belum didukung oleh terobosan kebijakan realisasi anggaran yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain percepatan penyaluran, kata Yusuf, pemerintah juga harus bisa lebih fokus dalam menganggarkan dana PEN pada program yang realisasinya lebih cepat dan berdampak lebih besar terhadap pemulihan ekonomi. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai program PEN hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal. Senada dengan Yusuf, Tauhid menyarankan kepada pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap pengalokasian anggaran PEN.
Dengan demikian, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) senilai Rp163,5 triliun pada Oktober 2020. Khusus untuk pembiayaan utang melalui SBN, pembiayaan SBN (neto) tercatat mencapai Rp943,5 triliun. Dari total pembiayaan utang melalui SBN tersebut, Rp494,4 triliun merupakan SBN yang diserap BI baik pada lelang sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) I maupun SKB II. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis total anggaran PEN yang akan terserap hingga akhir 2020 mencapai Rp664 triliun atau sekitar 95,51%
Opsi Baru Selamatkan Kewajiban Smelter Freeport
Mengutip Asia Times, Freeport membahas kerjasama dengan
Tsingshan untuk membangun smelter tembaga senilai US$ 1,8 miliar di
kompleks pengolahan nikel di Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara. Menko Luhut berharap
kesepakatan itu bisa ditandatangani sebelum Maret 2021. Saat ini kedua pihak
masih dalam pembahasan intensif.
Selain kerjasama itu, opsi yang sedang dibahas pemerintah adalah penurunan kapasitas proyek smelter tembaga baru Freeport yang berlokasi di JIIPE, Gresik Jawa Timur. Kapasitas dipangkas dari 2 juta ton konsentrat tembaga menjadi 1,7 juta ton. Namun, sebanyak 300.000 ton sisanya dicukupi dengan menambah kapasitas di smelter tembaga existing di PT Smelting.
Tsingshan dikabarkan setuju menyelesaikan smelter tembaga itu dalam waktu 18 bulan. Mereka juga berencana menyelesaikan pabrik baterai litium di Weda Bay pada tahun 2023.
Pusat Belanja yang Siap Dijual Kian Bertambah
Bisnis pusat perbelanjaan tertekan, secara total nilai kerugian yang diderita para pengelola pusat belanja sudah menembus triliunan rupiah.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyatakan, tekanan efek pandemi Covid-19 itu pula yang turut memicu sejumlah pemilik pusat belanja untuk menjual aset mereka. Penyebab pengelola mal berencana menjual asetnya tidak serta merta akibat pandemi korona. Hal ini mayoritas karena akumulasi kinerja yang tidak baik sejak tahun sebelumnya. Pengelola sudah tidak memiliki daya tahan lagi, jelas Alphonzus.
Sedangkan tingkat okupansi pusat belanja diproyeksikan menurun di kisaran 10%-20% menjadi 70%-80%. Banyak penyewa baru menunda pembukaan toko atau membatalkan sama sekali rencana buka toko di mal karena melihat kondisi ke depan.
Wakil Direktur Utama PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) Jeffri Tanudjaja mengakui okupansi mal belum pulih. Saat ini, keterisian penyewa di mal kelolaan MKPI masih di level 97%. “Sebelum pandemi, tingkat keterisian mal di kisaran 99%,” kata dia kepada KONTAN, kemarin.
BYAN Targetkan Volume Penjualan 30 Juta Ton Batubara di Akhir Tahun 2020
PT Bayan Resources Tbk (BYAN) memperkirakan akan menjual 30 juta-31 juta ton batubara di akhir tahun 2020. Sementara produksi batubara BYAN diperkirakan sebanyak 26 juta ton.
Direktur Urusan Korporasi dan Sekretaris Perusahaan Bayan Resources Jenny Quantero bilang, dengan target itu BYAN memproyeksikan perolehan pendapatan US$ 1,2 miliar. “Ini dengan asumsi harga jual US$ 39 per ton,” terang dia saat public expose yang digelar secara virtual, Senin (30/11).
Tingginya volume penjualan ini sudah mulai dirasakan BYAN di kuartal III dan berlanjut setelahnya. Pada Juli-September saja, BYAN menjual 8,9 juta ton batubara, atau naik 50,84% dibanding periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,9 juta ton. Jika diakumulasi, penjualan BYAN sepanjang sembilan bulan 2020 mencapai 26 juta ton, naik 10,2% dari setahun sebelumnya yang hanya 23,6 juta ton. Bahkan, jumlah penjualan ini lebih tinggi dari target BYAN, yakni 22 juta ton.
Tingginya volume penjualan bisa membantu BYAN menjaga kinerja ketika harga batubara melandai, seperti yang terjadi di tiga kuartal awal. Pada kuartal III, harga jual rata-rata BYAN hanya US$ 34,6 per metric ton (MT), turun dari US$ 48,3 per MT. Dengan alasan itu, pendapatan BYAN di akhir kuartal III-2020 menjadi US$ 1 miliar, turun 12,28% year on year.
Menakar Kalkulasi Ekonomi Vaksin Covid-19
Kehadiran vaksin memberikan harapan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Sentimen positif dari pengembangan vaksin tecermin di berbagai indikator ekonomi, seperti penguatan indeks saham, harga minyak, dan mata uang.
Nilai tukar rupiah ikut terimbas. Berdasarkan data BI, kurs mata uang rupiah (JISDOR) menguat atau terapresiasi sejak awal November 2020. Rupiah menempati posisi terkuatnya pada 10 November 2020 sebesar Rp 14.015 per dollar AS setelah sempat menyentuh level tertingginya pada 2 April 2020 sebesar Rp 16.741 per dollar AS.
Indonesia berupaya memperkuat kerja sama multilateral dengan sejumlah mitra untuk memenuhi kebutuhan vaksin. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Aliansi Global Vaksin dan Imunisasi (GAVI), selain menyampaikan minat bergabung dalam akses global vaksin Covid-19 (Covax) dan koalisi inovasi persiapan epidemi (CEPI).
Jika pengendalian Covid-19 berjalan lambat, hal itu dapat memicu gelombang baru lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan ini bisa membuat kondisi ekonomi Indonesia bergejolak kembali. Tantangan pemulihan ekonomi akan berlanjut hingga tahun depan. Salah satunya tingkat pengangguran.
Data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPS menunjukkan total pengangguran per Agustus 2020 mencapai 9,7 juta orang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menambahkan ada 6 juta pegawai yang sudah dirumahkan. Penyebaran vaksin yang terlambat akan menambah beban pekerjaan rumah pemerintah dalam memulihkan perekonomian.
Penyelundupan Benih Lobster Masih Terjadi
Pemerintah diminta mengkaji ulang kebijakan ekspor benih lobster yang membuka celah pelanggaran dan diminta mengembangkan budidaya lobster di Indonesia.
Kebijakan ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp).
Peneliti Kebijakan Kelautan dan Perikanan LIPI, Anta Maulana Nasution, menyampaikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020 membuka jalan bagi pengelolaan, penangkapan benih lobster, dan peningkatan kapasitas pembudidaya lobster.
Dalam kesempatan terpisah, anggota Penasihat Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Effendi Gazali, berpendapat, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 terkait kebijakan ekspor benih lobster sudah dibuat detail dengan mempertimbangkan kepentingan nelayan dan pembudidaya.
Ketua Asosiasi Perkumpulan Dunia Lobster Indonesia (Perduli) Chandra Astan mengungkapkan, regulasi ekspor benih lobster merupakan jawaban yang baik bagi negara di tengah krisis ekonomi, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan pengembangan budidaya.
Namun, pelaksanaannya banyak terhambat, antara lain kompleksitas penyelundupan benih. Pihaknya telah berupaya mengatur tata niaga untuk menekan penyelundupan. Ia menambahkan, praktik penyelundupan benih diduga masih terjadi hingga saat ini, antara lain, melalui jalur Jambi-Pekanbaru-Palembang.
PT SMI Investasikan Rp 3,5 Triliun ke PT KAI
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI merealisasikan bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam bentuk investasi pemerintah (IP PEN) senilai Rp 3,5 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero). Tujuannya, agar kegiatan operasional PT KAI dapat pulih berjalan kembali setelah pendapatannya turun selama masa pandemi Covid-19.
Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan, PT SMI telah mengkaji secara mendalam dan komprehensif kondisi keuangan PT KAI dengan melibatkan lembaga independen. “PT SMI bersama Kementerian Keuangan juga telah mengkaji faktor-faktor risiko dan upaya mitigasi risikonya,” ujar Edwin melalui siaran pers di Jakarta, Senin (30/11/2020).
Stop Penjualan Tanah Kavling
Pemerintah Kota Kediri telah melarang pengembangan perumahan yang telah memasarkan lahan pertanian untuk tanah kavling perumahan di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
Kabid Trantibum Satpol PP Kota Kediri Nur Khamid saat dikonfirmasi membenarkan petugas telah memasang papan pengumuman di dekat baliho yang dipasang pengembangan. “Petugas telah melakukan penindakan awal terhadap tanah kavling di Kelurahan Pojok dengan pemasangan papan pengumuman, “ jelasnya.
Karena sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011- 2030, kawasan yang dialokasikan untuk perumahan merupakan kawasan pertanian yang tidak boleh dimanfaatkan untuk perumahan dan permukiman.
Bantuan Modal UMKM yang Beralih ke Gas Non-Subsidi
PT Pertamina (Persero) Regional Sulawesi mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk beralih menggunakan gas elpiji non-subsidi. Caranya dengan memberi pinjaman modal usaha.
“Semua usaha kecil yang masih menggunakan elpiji dalam proses usahanya dan mau beralih menggunakan elpiji no subsidi kita bantu naik kelas atau mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi,” ujar Sr Spv Communication & Relation Pertamina Sulawesi, Taufiq Kurniawan.
Sejauh ini PT
Pertamina telah menyalurkan lebih dari Rp6,8 Miliar bantuan modal ke UMKM. Khusus
wilayah Sulawesi Selatan, periode April hingga November sebanyak 16 UMKM telah
mendapatkan bantuan modal dengan nilai Rp1.4 miliar.









