Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Jabodetabek 2020.

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan bahwa KPK sejatinya telah memberikan petunjuk dalam pengadaan barang dan jasa selama pandemi Covid-19 untuk mencegah kasus korupsi. Petunjuk tersebut dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor 8 tahun 2020.

Firli menyebut KPK dan Kementerian Sosial telah melakukan sejumlah upaya pencegahan, termasuk Menteri Sosial yang mendatangi KPK untuk membahas mekanisme pencegahan korupsi. Selain memberikan surat edaran untuk pengadaan barang dan jasa, KPK juga mengeluarkan SE Nomor 11 tahun 2020. “Disebutkan bagaimana tentang distribusi bantuan sosial berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (STKS),” jelas Firli.

Tujuan surat edaran itu agar Bansos untuk penanganan pandemi Covid-19 tepat sasaran, tepat guna, dan tidak disalahgunakan. Bansos yang disalurkan oleh Kementerian Sosial untuk wilayah DKI Jakarta sebanyak 1,3 juta paket dengan nilai Rp 300.000 per paket. Bersamaan dengan itu Pemda DKI Jakarta juga menyalurkan 1,1 juta paket.

Dari jumlah tersebut, anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler mencapai Rp 128,78 triliun. Realisasi anggaran untuk program tersebut juga telah lebih dari 98%.

Skema penyelesaian asuransi jiwasraya yang sudah disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan uang negara APBN. Pemerintah menyiapkan dana Rp 22 triliun dari APBN secara bertahap hingga 2022.

Perusahaan BUMN lain juga harus ikut gotong royong menolong jiwasraya. Misal PT Taspen yang akan menyerap surat utang PT IFG, perusahaan induk holding asuransi sebesar Rp 10 trilliun. Ditambah dividen empat BUMN lain yakni Jasa Raharja, Askrindo, jamkrindo dan Jasindo, juga diminta mendukung permodalan IFG sebesar Rp 4,7 triliun.

Alhasil, dari seluruh sumber pendanaan, baik dari PMN, surat utang IFG, dan fund rising, IFG akan mengucurkan setoran modal ke IFG Life senilai Rp 26,7 triliun.

Adapun uang negara baru bisa tergantikan saat mendapatkan hasil penyitaan aset terpidana kasus Jiwasraya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan penyitaan aset terpidana yang nilainya mencapai Rp 18,46 triliun. Jika aset ini tidak berhasil disita, uang negara menjadi korban dari kasus jiwasraya.

Dua perusahaan super app, yakni Grab asal Singapura dan Gojek asal Indonesia disebut-sebut sudah mencapai titik temu untuk melaksanakan merger. Jika merger terwujud, aset kedua perusahaan decacorn itu bisa mencapai USS 24 miliar atau Rp 336 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS).

Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita menyebutkan, pihaknya tak dapat menanggapi isu merger antara Gojek dan Grab seperti beredar di pasar dan berbagai media massa.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, wacana merger antara Grab dan Gojek dapat menguntungkan karena masing-masing perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Masing-masing kelebihan bisa digabungkan, imbuh dia.

Selain itu, apabila merger berhasil, Grab maupun Gojek bisa ekspansi di segmen dompet digital yang mengarah pada pengembangan ekosistem fintech di masa mendatang, Ini mengingat Grab mengusung Ovo, sementara Gojek memiliki Gopay sebagai penyedia dompet digital di masing-masing aplikasi.

Terlepas dari itu, rencana merger antara Grab dan Gojek juga dapat mengancam iklim transportasi online di Indonesia. Sebab, tanpa ada merger pun, Grab dan Gojek sudah dominan di bisnis transportasi online nasional. Jika rencana itu terealisasi, bukan tak mungkin muncul persaingan tidak sehat akibat bisnis yang terkesan dimonopoli.

Pengamat Transportasi dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno minta pemerintah berperan mengawasi kinerja Grab dan Gojek, terutama saat keduanya merger.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Kamis (3/12/2020), mengatakan, pariwisata yang selama ini lebih berorientasi pada kuantitas atau target jumlah wisatawan sebanyak-banyaknya akan berfokus pada pariwisata yang berkualitas.

Kementerian menggandeng konsultan asing untuk memberi masukan perbaikan strategi pariwisata berkualitas. Menurut Wishnutama, sejumlah negara telah memakai konsultan asing untuk menyusun strategi pariwisata di tengah pandemi.

Sejak awal tahun ini hingga Oktober, ada 3,718 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, jauh di bawah jumlah kunjungan selama Januari-Oktober 2019 yang mencapai 13,449 juta kunjungan.

Penanggung jawab kegiatan sosialisasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Herbin Saragi, mengatakan, tahun depan semua pelaku usaha di industri pariwisata harus sudah menerapkan protokol kesehatan dan terstandardisasi CHSE.

Sertifikasi CHSE dimaksudkan memberi jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan telah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Sertifikasi ini diberikan kepada pelaku usaha pariwisata, destinasi wisata, komunitas atau lingkungan masyarakat, serta usaha atau fasilitas lain yang masih terkait.

Konsep pelabuhan National Hub, yang terintegrasi dengan sektor unggulan dapat menjadi solusi mengembangkan kawasan. Kemal Arya Widagda, Bellatrix Indah Pratiwi dan Al Lailatul dan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS melihat potensi ini di Kecamatan Jenu dan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.

Melalui konsep ini, pelabuhan di sana dapat memiliki fungsi sebagai link, interface, dan gateway, Link-nya menjadi salah satu mata rantai proses transpartasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan. Selain itu, pelabuhan akan menjadi titik temu moda transportasi laut dan darat serta menjadi gateway atau pintu gerbang sehingga kapal datang harus ikut aturan di situ.

Berkat konsep perencanaan ini, Kemal dan timnya berhasil menyabet juara pertama pada Lomba Karya Perencanaan 2020 yang diadakan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan, dalam waktu dekat akan segera terbentuk bank syariah baru dengan skala aset jauh lebih besar mencapai Rp 200 triliun hasil merger unit usaha syariah/anak usaha bank syariah beberapa bank BUMN.

Ma'ruf menjelaskan, “Selama ini hanya ada bank (syariah) BUKU II dan III, bank syariah kita masih kecil-kecil. Diharapkan dengan pembentukan bank syariah besar ini punya aset Rp 200 triliun,” ujarnya dalam video conference, Kamis (3/12/2020).

Selain itu, bank syariah tersebut juga diharapkan bisa menangani proyek-proyek besar, tidak hanya nasional, tapi global karena asetnya besar.

Direktur Ciputra Development Nanik Joeliawati Santoso mengatakan proyek terbaru pembangunan perumahan itu memiliki luas 8.000 haktare (ha) di Medan sedangkan di Surabaya seluas 200 ha. Untuk perumahan baru di Medan, dia menyatakan emiten dengan kode sama CTRA akan bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II). 

Direktur Independen Ciputra Development Tulus Santoso menuturkan wilayah pengembangan CTRA mengikuti kondisi pasar yang ada. Namun, dia menyatakan CTRA memiliki sejumlah proyek di kota-kota besar.  Tulus menambahkan perusahaan masih akan konsisten menambah inventori landbank. Adapun, target penambahan landbank sama dengan yang dijual atau dilepas pada tahun ini.  

Direktur Ciputra Development Harun Hajadi menuturkan permintaan properti hunian yang mulai bergairah pada pengujung tahun ini didorong oleh pembeli dengan tujuan investasi yang kembali masuk untuk membeli properti.  

Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia Edward Ismawan Chamdani menyebut peleburan Grab Holdings Inc. (Grab) dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) bakal menggiring minat investasi dari ekuitas swasta atau private equity (PE) dengan dana kelolaan lebih dari US$ 3 miliar. Para PE akan cenderung terpikat oleh naiknya kapitalisasi pasar dari entitas gabungan Grab-Gojek. Pasalnya, dengan kondisi finansial dan volume transaksi dua kali lebih besar setelah merger, para investor tetap memiliki peluang exit yang cukup terbuka seiring dengan membesarnya kapitalisasi perusahaan.

Grab menawarkan kepada Gojek 30% saham di entitas hasil merger. Namun, manajemen Gojek dan pemegang saham dikabarkan meminta porsi lebih dengan pertimbangan tingginya penetrasi Gojek di Indonesia yang merupakan pasar terbesar Asean. Grab dan Gojek merupakan startup aplikasi super dengan persaingan valuasi dan pendanaan paling sengit di Asia Tenggara. Saat ini, valuasi Grab ditaksir mencapai US$ 14 miliar, sedangkan Gojek sekitar US$ 10 miliar.

Dalam kaitan itu, hilangnya kompetisi antara Grab dan Gojek jika keduanya mengambil langkah merger dinilai bakal melancarkan upaya perusahaan untuk melakukan penawaran publik perdana atau initial public offering (IPO). Hal tersebut tidak terlepas dari makin mudahnya perusahaan dalam mengatur peta jalan profitabilitas sebagai efek dari terjadinya merger. Dari sudut pandang investor, terjadinya merger dapat membuat perusahaan bisa fokus untuk melakukan pengembangan produk maupun menyusun rencana bisnis ke depan.

Salah satu sumber Bloomberg mengatakan saat ini pimpinan puncak kedua belah pihak tengah menuntaskan detail akhir kesepakatan peleburan tersebut. CEO Softbank Group Corp. Masayoshi Son selaku salah satu investor Grab juga turut bergabung dalam pembicaraan tersebut. Jika keduanya bergabung, salah satu pendiri Grab, Anthony Tan akan menjadi CEO dari entitas merger tersebut. Sementara itu, eksekutif Gojek akan menjalankan bisnis gabungan baru di Indonesia dibawah nama Gojek.

Bea dan Cukai (BC) Sumut dan jajarannya BC Belawan, BC Medan dan BC Kuala Tanjung, memusnankan berbagai jenis Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan kepabeanan dan cukai, yang bersinergi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah serta masyarakat, Kamis sore (3/12). Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar, memecahkan dan memotong, berlangsung di halaman Kantar BC Belawan.

Kakanwil BC Sumut, Oza Olavia kepada wartawan mengatakan, berbagai jenis barang impor ilegal/selundupan itu di antaranya 847 pakaian bekas, obat-obatan, kosmelik, alat kontrasepsi, kosmetik sebanyak 601 kemasan, pestisida, compressor, sparepart motor, air softgun serta sparepartnya sebanyak 246 potong. Sedangkan barang kena cukal berupa rokok legal sebanyak 2,532 juta batang dan berbagai merek minuman keras ilegal sebanyak 260 botol.

Disebutkannya, total perkiraan nila barang yang dimusnahkan sekira Rp 2,6 miliar dengan potensi kerugian negara jika beredar tanpa dipungut biaya bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor senilai Ap 2,3 miliar.