Google, Temasek, dan Bain & Company menerbitkan laporan e-conomy SEA, yang bertajuk At full velocity Resilient and Racing Ahead Dalam laporan tahunan kelima tersebut, total nilai ekonomi internet/digital Indonesia diperkirakan mencapai US$ 44 miliar, atau sekitar Rp 615,51 triliun pada 2020. Nilainya tumbuh 11% dibandingkan US$ 40 miliar, atau sekitar Rp 559,55 triliun tahun 2019. Pada 2025, nilai ekonomi internet Indonesia diperkirakan tumbuh mencapai US$ 124 miliar, atau sekitar Rp 1.734,62 triliun. Laporan tersebut mengungkapkan, pertumbuhan momentum perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Tanah Air tercermin dari peningkatan lima kali lipat jumlah suplier lokal yang mencoba berjualan secara daring (online) karena pandemi Covid-19. Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf mengatakan, laporan tahun tersebut menunjukkan ekonomi digital Indonesia masih mampu terus tumbuh dua digit, dipimpin oleh pengungkit e-commerce dan media online. 

Sementara itu, lebih dari setengah konsumen digital baru di Tanah Air (56%) berasal dari daerah nonmetro dan 93% dari mereka berkata akan terus menggunakan setidaknya satu layanan digital setelah pandemi berakhir. Dalam lima tahun ke depan, sektor e-commerce di Indonesia diperkirakan mengalami pertumbuhan 21% serta 28% untuk transportasi online dan pengantaran makanan. Tak hanya itu, media online juga menunjukkan pertumbuhan positif pada 2020, senilai US$ 4,4 miliar, atau meningkat 24% dari US$ 3,5 miliar pada 2019. Sektor ini diperkirakan terus bertumbuh 18% menjadi US$ 10 miliar tahun 2025. 

Sementara itu, bedasarkan riset iPrice, platform situs meta-search yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara, menyebutkan, adaptasi new normal di Indonesia telah berdampak terhadap habit berbelanja selama periode kuartal-II hingga kuartal III-2020. Pada posisi kuar tal ketiga tahun ini, Shopee masih menjadi juara e-commerce dengan total rataan kunjungan website sebanyak 96 jutaan per bulan. Sementara itu, pengunjung website Tokopedia menyentuh 84 jutaan per bulan, atau meningkat 25% sejak awal tahun 2020

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo menerangkan, pemerintah tidak berkomitmen mengeliminasi tarif produk yang selama ini dinilai sensitif bagi Indonesia, seperti beras, senjata atau amunisi, dan minuman beralkohol. Total pos tarif yang dikomitmenkan dalam RCEP ini lebih sedikit dibandingkan Asean-Selandia Baru Free Trade Agreement (FTA), di mana Indonesia berkomitmen mengeliminasi 93% pos tarif 6 digit. Berdasarkan kajian Kemendag tahun 2016, kata dia, RCEP memang berpotensi menambah defisit neraca dagang sampai US$ 491,46 juta. Namun, defisit ini sebetulnya dapat ditahan. Sebab, nilai ekspor Indonesia berpotensi naik 7,2% dengan memanfaatkan RCEP untuk masuk ke rantai nilai global.

Peningkatan daya saing ekonomi nasional, kata Iman, salah satunya dapat terlihat dari kenaikan indeks kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB). Apabila, daya saing ekonomi nasional telah meningkat, produk-produk yang berpotensi didorong memasuki rantai nilai global melalui RCEP antara lain karet, plastik, kertas, produk kimia, produk kayu, dan makanan. Selain itu, dia menerangkan, Indonesia bisa memanfaatkan RCEP untuk meningkatkan transaksi perdagangan jasa yang rata-rata setiap negara berkomitmen membuka 100-138 subsektor jasa dalam perjanjian perdagangan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Analis MicroSave Consulting Ira Aprilianti mengatakan, penurunan tarif impor 1% akibat RCEP dapat meningkatkan perdagangan Indonesia hingga 2,53%. RCEP juga bisa membuat Indonesia memperluas pasar dengan memanfaatkan perjanjian-perjanjian negara anggota RCEP dengan negara yang Indonesia belum memiliki perjanjian dagang.

Tahun ini, produksi gula diperkirakan hanya 2-2,18 juta ton sehingga Indonesia masih harus mengimpor gula konsumsi 1,20 juta ton dan gula industri 3 juta ton. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, gula merupakan komoditas paling menantang yang harus dihadapi Kementerian Pertanian (Kementan). Sebagai salah satu pangan dasar masyarakat maka gula harus terus tersedia, tapi sayangnya Indonesia masih harus mengimpor untuk menjaga ketersediaannya, baik untuk konsumsi maupun industri.

Kementan menargetkan pada 2023 Indonesia sudah bisa swasembada gula konsumsi. Dalam mewujudkan target itu, Kementan melakukan pendekatan budidaya pertanian, pasca panen dan hilirisasi, serta teknologi, sedangkan langkah ekstensifikasi dilakukan di luar Jawa dengan mencari 250 ribu ha lahan baru untuk perkebunan tebu. Ekstensifikasi lahan dilakukan Kementan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, sebagai salah satu komoditas pangan utama Indonesia maka pemerintah harus menjamin ketersedian gula dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau.

Sementara itu, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Abdul Rochim mengatakan, pemerintah selalu memprioritaskan peningkatan daya saing gula dalam rangka menunjang ketahanan pangan berkelanjutan. “Pada triwulan III-2020 kontribusi mamin sebesar 38,95% terhadap industri pengolahan nonmigas dan pada Januari-September 2020 nilai ekspor sektor mamin mencapai US$ 21 miliar,” papar Abdul Rochim.

Abdul Rochim menuturkan, Indonesia membutuhkan 5,80 juta ton gula per tahun, yakni sebanyak 2,30 juta untuk konsumsi langsung dan 3,50 juta ton untuk industri. Sementara itu, produksi gula nasional hanya sekitar 2,10 juta ton sehingga kekurangannya masih diimpor sekitar 3,70 juta ton. Untuk memberikan nilai tambah, impor dilakukan berupa gula kristal mentah (raw sugar) yang diolah menjadi gula.

Lembaga tersebut berperan sebagai lembaga inspeksi dan sertifikasi produk perikanan Indonesia yang kini sudah dapat diterima di 158 negara dari 241 negara di dunia. Valuasi nilai ekspor hasil perikanan Indonesia sampai dengan triwulan III-2020 sudah mencapai US$ 4.287.201.432.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Marthin Simanungkalit mengemukakan sepanjang 1995 sampai dengan September 2020, produk kimia Indonesia mendapat 62 tuduhan trade remedies atau tindak pengamanan perdagangan. Dari jumlah tersebut, 43 di antaranya merupakan penyelidikan bea masuk antidumping (BMAD). BMAD harus menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan, mengingat otoritas negara penuduh dapat melakukan perpanjangan masa berlaku tarif.

Dalam aturan World Trade Organization (WTO), BMAD bisa terus diberlakukan selama negara penuduh menyertakan bukti bahwa kerugian dari aksi dumping masih dirasakan industri domestik. Perusahaan diharapkan dapat menyajikan data yang akan diverifikasi otoritas negara penuduh dan mengikuti proses yang ada karena pengenaan BMAD biasanya didasari oleh data yang disajikan perusahaan (best information available), bukan oleh pemohon di negara penuduh.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan ekspor produk kimia  dengan kode HS 28-38 tercatat terus meningkat dari US$ 8,3 miliar pada 2015 menjadi US$ 12,4 miliar pada 2018. ekspor sempat mengalami penurunan pada 2019 menjadi US$ 11,4 miliar dan ekspor pada Januari-September 2020 turun 11,31% menjadi US$ 7,8 miliar. Di Tanah Air, industri kimia dan farmasi bahkan masih menunjukkan pertumbuhan positif yakni 8,56% pada kuartal II/2020 dan 14,96% pada kuartal III/2020.

Rafika Arfani, perwakilan Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag mengemukakan pengenaan bea masuk tambahan kerap mengakibatkan penurunan ekspor produk kimia. Kendati demikian, besaran dampak akan amat bergantung pada jenis produk dan besaran tarif tambahan. Untuk itu, dia memberi catatan kepada pelaku usaha untuk kooperatif dengan pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalisasi proses pembelaan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan ada tambahan smelter baru yang beroperasi. Alhasil, fasilitas pengolahan mineral bisa mencapai 53 unit pada tahun 2024 mendatang.  Hingga November tahun ini, pemerintah mencatat 18 smelter telah selesai dibangun dan beroperasi. Selain itu, masih ada 35 unit smelter yang masih dalam progres pembangunan.

“Kami mengharapkan sampai tahun 2024 akan diselesaikan menjadi 53 smelter dengan total investasi US$ 19,9 miliar,”  ungkap Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (23/11).

Menteri ESDM mengakui, ada beberapa proyek smelter yang lambat, seperti proyek smelter PT Freeport Indonesia. Menteri Arifin mengklaim sudah melayangkan surat teguran kepada Freeport pada 30 September 2020. Ada dua poin penting dalam surat teguran bernomor 1197/36/DJB/2020 tersebut.

Pertama, agar pilling test dan pile load test dipercepat dan dapat dilaksanakan paling lambat akhir Oktober 2020. Kedua, Freeport diminta segera menyampaikan time line pelaksanaan kegiatan pilling test dan pile load test.

Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan insentif berupa royalti nol persen kepada perusahaan tambang batubara yang berinvestasi untuk proyek hilirisasi di dalam negeri.

Dalam rapat kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR, Senin (23/11/2020), Kardaya Warnika, dari Partai Gerindra, mempertanyakan dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara. Sebab, royalti adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting selain pajak.

Menjawab hal itu, Menteri ESDM ArifinTasrif menyatakan, “Royalti hanya diberikan untuk volume batubara yang digunakan dalam proyek hilirisasi. Di luar itu, tetap dikenai royalti sesuai dengan ketentuan,” Hilirisasi itu berupa gasifikasi batubara menjadi dimetil eter (DME) atau pengolahan batubara menjadi metanol. Produk DME bisa digunakan menggantikan fungsi elpiji.

Menurut Arifin, royalti nol persen diberikan lantaran ongkos investasi hilirisasi batubara di Indonesia terbilang mahal. Untuk menghasilkan 1,5 juta ton DME per tahun, perusahaan membutuhkan investasi hampir 2 miliar dollar AS atau setara Rp 28,2 triliun. Selain itu, hanya hilirisasi batubara yang merupakan proyek strategis nasional atau menghasilkan produk strategis yang berhak memperoleh royalti nol persen.

Peningkatan belanja daring selama pandemi Covid-19 dinilai turut mengubah perilaku konsumen dalam mengisi ulang saldo uang elektroniknya.

Sebelum pandemi, menurut Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja, konsumen cenderung mengisi saldo dengan jumlah yang kecil untuk sekali transaksi. “Saat ini, konsumen top up (isi saldo) dalam jumlah besar untuk transaksi berkali-kali,” katanya saat acara klinik media dalam Pekan Fintech Nasional, Senin (23/11/2020).

Transaksi uang elektronik berbasis kartu jika dilihat secara bulanan maupun kuartalan, transaksi sudah mulai membaik.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya mencatatkan kenaikan transaksi kartu Brizzi pada Oktober 2020, secara keseluruhan dari Januari-Oktober tercatat sebanyak 350 juta kali transaksi.

Bank Mandiri mencatatkan transaksi kartu e-Money pada bulan Oktober 2020 tumbuh sekitar 15%-20% dibandingkan bulan sebelumnya. Thomas Wahyudi, SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri menyatakan, tren peningkatan mulai terjadi sejak pekan kedua September hingga pekan kedua Oktober 2020. Rata-rata transaksi harian naik 15%.

Vice President E-Channel BNI, Fajar Kusuma, Senin, (23/11).  Bank BNI mencatat kenaikan volume transaksi TapCash sebesar 22,5% pada Oktober 2020 dibanding bulan sebelumnya. Namun, secara tahunan masih terkoreksi sebesar 16%.

Investor yang batal untuk berinvestasi di Barito Kuala (Batola) kabarnya berasal dari Surabaya. Tadinya investor tersebut sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berinvestasi senilai Rp 2 triliun di daerah Cerbon, Batola. Namun, rencana tersebut batal karena investor menunda investasi akibat pandemi covid-19.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Ir Nafarin, menjelaskan, padahal tadinya lahan seluas 150 hektare  Investor berencana membuat pabrik pengolahan pupuk untuk menyokong program pertanian Serasi dan Food Estate di Kalimantan Tengah.

Realisasi investasi dari triwulan I sampai dengan triwulan III 2020 hanya Rp 5,7 triliun. Menurun jauh jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. “Tahun lalu di triwulan III, realisasi investasi kita sudah tercapai Rp 11,1 triliun. Jadi, tahun ini turun Rp 7,6 triliun, Pada 2021 target investasi di Kalsel dinaikan Rp 6,13 miliar sehingga menjadi Rp 12 triliun,” urainya.

Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang begitu besar mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, dari 2015 hingga 2020 Pemprov kaltara telah menggelontorkan dana sebesar Rp 19.591.264.545 melalui APBD Kaltara untuk pengembangan sektor ini.

Kepala DKP Kaltara, Syahrullah Mursalim mengatakan, untuk tahun ini bantuan perikanan dan kelautan dialokasikan sebesar Rp 2. 665. 268. 000. Selain dana tersebut, Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi.