Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rerata impor produk TPT sebesar US$7 miliar— US$8,5 miliar, dengan angka tertinggi pada 2018 sebesar US$8,5 miliar. Sebagian besar impor tersebut adalah bahan baku, termasuk serat tekstil. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini industri TPT masih sulit berdaya saing dengan negara lain karena ongkos produksi—harga energi, listrik, gas, hingga biaya pengolahan limbah B3 dan upah—masih tinggi. Biaya upah yang terus naik pun tidak diimbangi dengan produktivitas yang meningkat.

Dengan adanya program substitusi impor 35% oleh Kementerian Perindustrian, imbuhnya, seharusnya bisa meningkatkan penggunaan bahan baku lokal. Apalagi, imbuhnya, industri hulu di dalam negeri memiliki kapasitas produksi serat rayon dan polyester yang memadai untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dari segi keunggulan dan harga, kedua bahan baku tersebut juga tidak kalah dengan katun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta sebelumnya mengatakan pembukaan keran impor menjadi penyebab utama hancurnya industri TPT yang berorientasi pasar domestik, bahkan jauh sebelum pandemi Covid-19. Disisi lain, Kemenperin juga mendorong agar lebih banyak pelaku usaha TPT yang masuk dalam platform Indonesia Smart Textile Industry Hub (ISTIH), mengingat saat ini yang terdaftar baru ada sekitar 6.000 pelaku usaha.

Menurut dia reformasi pengembangan kebijakan industri riil saat ini sebaiknya tidak lagi melihat dari supply side melainkan demand side. “Bahwa ada roadmap itu bagus tapi sesuai pasar tidak? Jadi coba mindset-nya diubah sekarang kita melihat dulu market-nya. Jangan lupa saat ini terjadi peningkatan 140 juta kelas menengah, artinya peningkatan domestik akan melebar dari sini saja,” tuturnya.

Juru Bicara Kementerian Perdagangan Fithra Faisal Hastiadi berpendapat penurunan harga ini terjadi lantaran produksi yang melimpah dari produsen utama seperti China. Hal serupa juga terjadi di Tanah Air setelah pada awal pandemi sempat mengalami kelangkaan pasokan. Dia pun menyebutkan peralihan produksi industri ke alat kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia, turut menjadi penyebab.

Fithra mengatakan Kemendag terus mengkaji berbagai opsi kebijakan. Salah satunya merelaksasi ekspor masker bedah yang sejauh ini harus mengantongi persetujuan sebagaimana tertuang dalam Permendag No. 57/2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan APD.

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan penurunan harga masker bedah terjadi lantaran bahan baku yang juga turun. Untuk masker bedah, bahan baku yang dipakai adalah spunbond dan meltbown yang belum banyak diproduksi di dalam negeri.

Adapun, Kementerian Keuangan resmi memberlakukan bea masuk sebesar 20% untuk impor masker bedah dengan pos tarif 63079040. Masker bedah sebelumnya masuk dalam daftar barang yang mendapat fasilitas kepabeanan dalam rangka memenuhi keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Selain masker bedah, terdapat 27 jenis barang yang juga dihapus dari pemberian fasilitas. Dengan demikian, alat kesehatan yang masih dibebaskan bea masuknya berjumlah 21 jenis dari yang awalnya berjumlah 73 jenis barang. Lebih lanjut, Syarif mengatakan nilai impor yang telah mendapatkan fasilitas kepabeanan sampai 25 November 2020 mencapai Rp9,11 triliun. Adapun, besaran fasilitas bea masuk bernilai Rp653,45 miliar.

Mengutip data BPS, masker bedah impor menyentuh harga US$51,2 per/kg pada April ketika total impornya mencapai US$20,13 juta dan volume 392,73 ton. Harga kemudian turun menjadi US$39,4/kg pada Juni saat nilai impor pada bulan tersebut US$9,08 juta dengan volume 230,20 ton. Artinya, penurunan harga masker bedah mencapai 74% hanya dalam waktu 2 bulan.

               Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), nilai simpanan di atas Rp5 miliar mencapai Rp3.309 triliun per September 2020. Tabungan nasabah kelas atas ini mencapai 49,2% dari total dana pihak ketiga (DPK) di sistem perbankan, dengan pertumbuhan 16,4% secara tahunan (year on year/yoy). Adapun pada awal tahun ini, porsi simpanan nasabah tajir ini masih 46,7%

                Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menilai perkembangan ekonomi akhir tahun akan mulai membuat pertumbuhan simpanan lebih merata. Terlebih, suku bunga acuan Bank Indonesia juga turun hingga 3,75% yang akan menekan margin di simpanan berjangka. Dia pun menyebutkan LPS juga telah menurunkan suku bunga penjaminan yang diharapkan dapat menjadi stimulan lanjutan bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga simpanan berjangka.

                Di lain pihak, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sunarso pun menyebut ada sekitar Rp1.200 triliun dana yang mengendap di bank yang tidak tersalurkan karena lemahnya permintaan kredit akibat pandemi Covid-19. Dia mengatakan dana masyarakat di BRI tumbuh 16% yoy, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kredit yang hanya tumbuh 4,9% yoy

                Sunarso mengatakan UMKM menjadi segmen nasabah yang paling awal terpukul akibat dampak pandemi. Ini menjadi tantangan bagi bisnis BRI yang sekitar 80% portofolio kreditnya merupakan UMKM. Oleh karena itu, BRI mengarahkan bisnisnya dengan mengikuti stimulus yang diberikan oleh pemerintah

Webinar bertema ’Membangun Industri Lewat Perusahaan Teknologi Digital’ yang terselenggara atas kerja sama Berita Satu Media Holdings dengan Xendit pada Kamis (26/11). Hadir sebagai pembicara pada acara itu Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi, CEO BRI Ventures Nicko Widjaja, COO dan Co-Founder Xendit Tessa Wijaya, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Astri Wahyuni, pengamat digital yang juga Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, serta dipandu oleh News Director Berita Satu Media Holdings Primus Dorimulu.  

Nicko Widjaya menyampaikan, tahun 2021, investasi para pemodal dari modal ventura dari dalam dan luar negeri ke usaha start-up di Indonesia berpotensi naik dua kali lipat menjadi US$ 4-5 miliar dari tahun ini diproyeksikan sekitar US$ 2,5 miliar. Nicko juga memproyeksikan, start-up teknologi keuangan (fintech) dan perbankan yang terdigitilasisi akan terus berkembang pesat tahun depan. E-wallet seperti LinkAja dan OVO pun akan masuk ke derah-daerah hingga ke desa untuk mewujudkan inklusi keuangan Indonesia. Menurut dia, hampir seluruh pendanaan terhadap start-up di Indonesia ditampung dulu di holding start-up yang umumnya berbasis di Singapura. Bayangkan, hanya dari tahun 2009 hingga kuartal III-2020, total dana yang diinvestasikan kepada start-up Indonesia sudah mencapai sekitar US$ 14 miliar.

Indonesia punya modal dan potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital karena punya 196 juta pengguna internet dari 400 juta pengguna internet di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia saat ini punya lima dari 12 unicorn di Asean.

Sementara itu, Heru Sutadi memproyeksikan, tahun 2021, ekonomi digital Indonesia bisa tumbuh di atas dua digit, pada kisaran 10-20%. Angka tersebut sudah cukup bagus bagi Indonesia. Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, dalam acara Asean Business Investment Summit, Heru pun mengungkapkan, Indonesia harus menjadi negara dengan ekonomi digital yang terdepan di Asia Tenggara. Dia juga mengakui, banyak tantangan yang harus diselesaikan Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asean. Salah satunya, ketersediaan infrastruktur digital yang belum menjangkau ke semua desa sebagai calon pusat pertumbuhan masa depan.

Sementara itu, Tessa Wijaya menuturkan, Xendit saat ini merupakan perusahaan yang banyak bergerak di bidang payment gateway. Meski demikian, pihaknya juga ingin membantu pengembangan infrastruktur digital di Indonesia melalui berbagai solusi yang ditawarkan, terutama bagi perusahaan business to business (B2B) dan UMKM. Dia menuturkan, negara yang ingin mengembangkan ekonomi digitalnya menjadi besar membutuhkan tidak hanya payment gateway. Banyak aspek yang dibutuhkan, sehingga bisa menjadi satu ekosistem yang mumpuni. Xendit pun akan berperan dengan memberikan solusi yang terpadu.

Sementara, Astri Wahyuni mengungkapkan, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar Indonesia, Tokopedia mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Saat ini, Tokopedia sudah beroperasi di Indonesia selama 11 tahun, misi utamanya mendorong pemerataan ekonomi Indonesia secara digital. Berdasarkan riset yang dilakukan pada 2019, sebanyak 1% ekonomi Indonesia bergerak di Tokopedia serta Tokopedia sudah mampu menjangkau 98% kecamatan di Indonesia.

Dedy Permadi menyampaikan, ekonomi digital dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia justru sedang menggeliat di tengah sektor lain yang terpuruk. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, pertumbuhan sektor TIK nasional pada dua kuartal berturut-turut tumbuh dua digit, yakni kuartal II-2020 sebesar 10,83% dan kuartal III tahun yang sama tumbuh 10,61%.          

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Surat Edaran Nomor B.22891 IDJPT/PI.130/XI/2020 menyatakan akan menghentikan sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih bening lobster. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Hal itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan BBL sebagaimana diatur dalam Permen KP No 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang PNBP di Lingkungan KKP.

Zaini menjelaskan, bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house per tanggal SE tersebut ditetapkan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah SE ini ditetapkan. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri KP Ad Interim telah memanggil Sekjen KKP Antam Novambar dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu ke Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kamis (26/11).

Sekjen KKP Antam Novambar memastikan layanan kepada masyarakat di lingkup KKP tetap berjalan seperti biasa setelah penetapan status hukum Menteri KP Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK. Antam mengemukakan bahwa seluruh pegawai di lingkungan KKP diharapkan agar tetap bekerja seperti biasa dan melaksanakan tugas secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan dalam menjaga kesehatan itu, ujar dia

Berkenaan dengan status hukum Menteri Edhy, pihak KKP telah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan hukumnya. Sementara itu, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, Menteri Sekretaris Negara, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, telah mengeluarkan surat tertanggal 25 November 2020 yang berisi penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk start-up. MDI Ventures melihat dan memahami potensi tersebut, sehingga kolaborasi dengan mitra global seperti Finch Capital dapat mendorong investasi pengembangan start-up. General Partner Arise dari MDI Ventures Aldi Adrian Hartanto menambahkan, Arise Fund secara langsung membantu dalam mencocokkan produk start-up terhadap pasar, sehingga memudahkan mereka menemukan strategi masuk ke pasar yang paling efektif.

Pihaknya memiliki beragam pedoman untuk memfasilitasi proses ini, yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan berbagai ekosistem teknologi yang berbeda, baik di Eropa, Asia, dan Silicon Valley atau wilayah-wilayah pasar dimana MDI Ventures dan Finch Capital aktif berinvestasi. Sesuai rencana, start-up dapat bergabung dengan inkubator Indigo Nation besutan Telkom untuk menemukan model bisnis yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan

MDI Ventures tercatat menjadi salah satu modal ventura yang agresif menyuntik modal ke start-up sepanjang 2020. Pada 25 November, MDI Ventures bersama Trans-Pacific Technology Fund (TPTF) mengumumkan pendanaan seri B kepada startup artificial intelligence, Kata.ai

Sementara itu, MDI Ventures berencana membawa minimal empat portofolio investasi start-up untuk melangsungkan IPO saham dalam periode dua tahun ke depan. Adapun satu start-up ditargetkan IPO pada kuartal I-2021. Managing Partner MDI Ventures Singapore Kenneth Li mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah penjamin emisi (underwiter) terkait rencana IPO salah satu portofolio start-up tahun depan. Pihaknya belum dapat menyebutkan nama start-up tersebut, Dia menambahkan, IPO startup memang menjadi salah satu strategi exit perseroan. Strategi ini disiapkan secara matang.

Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ida Finahari Nurhayatin mengatakan, dua mekanisme pendanaan itu adalah Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) dan Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM). Sumber dana PISP berasal dari anggaran negara dan saat ini telah dijalankan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI). Sementara GREM, sebutnya, menggabungkan berbagai sumber pendanaan, yakni pinjaman Bank Dunia, Clean Technology Fund (CTF), Green Climate Fund (GCF), termasuk PISP.

Namun, lanjut dia, mekanisme GREM ini belum berjalan. Pasalnya, Mekanisme GREM ini sedang dilakukan pembahasan oleh Bank Dunia, Kementerian Keuangan, dan Sarana Multi Infrastruktur. Mengacu laporan pengelolaan dana PISP 2019, komitmen Bank Dunia terhadap GREM tercatat sebesar US$ 505 juta dan alokasi dari PISP Rp 2,08 triliun. Dalam laporan ini juga disebutkan belum ada penggunaan dana GREM. Hal ini lantaran program tersebut masih dalam proses menjadi efektif.

Adapun komitmen alokasi penggunaan dana ini diantaranya yakni pembiayaan PLTP Small Scale Dieng 10 megawatt (MW) oleh PT Geo Dipa Energi (Persero), serta penyediaan data dan informasi panas bumi melalui pengeboran eksplorasi oleh pemerintah. Hingga akhir 2019, pembiayaan yang telah dicairkan yakni untuk Geo Dipa sejumlah US$ 2,9 juta.

Sampai akhir tahun ini, kapasitas PLTP nasional tetap berada di posisi 2.130 MW lantaran operasi beberapa proyek tertunda. Kemudian, Mengacu data Kementerian ESDM, pada 2021, kapasitas terpasang PLTP diproyeksikan naik menjadi 2.326 MW. Selanjutnya, kapasitas PLTP ini akan terus meningkat menjadi 2.401 MW pada 2022, 2.656 MW pada 2023, 2.971 MW pada 2024, dan melejit menjadi 3.576 MW pada 2025. Terdapat total 47 pembangkit dengan total kapasitas 1.446 MW yang dijadwalkan beroperasi pada 2021-2025

Pelaku UMKM, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan bekerja sama dengan Dinas UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin menyelenggarakan Business Development Service dengan tema Inovasi Bisnis di Masa Pandemi, di Garden Pool Cafe Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (26/11).

Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Banjarmasin Utara, Isman Sutarno menjelaskan, sebanyak 50 UMKM berhadir secara langsung dalam kegiatan ini.

Sampai dengan Oktober 2020, penerimaan pajak di KPP Banjarmasin Utara terealisasi sebesar 77 persen atau senilai kurang lebih Rp 400 miliar. Pihaknya yakin pada akhir tahun nanti mampu terealisasi di atas 90 persen.

Musim penghujan ternyata membawa berkah bagi pengusaha laundry yang ada di Banjarmasin. Masyarakat yang memanfaatkan jasa mencuci pakaian mengalami peningkatan.

Diungkapkan owner Dilaundri di Banjar Indah Permai Banjarmasin, Ramdi Murdana, orang yang melaundry di tempatnya terus mengalami peningkatan.

“Dari September ke Oktober terlihat jumlah transaksi Dilaundri naik dari 659 ke 956 atau naik sekitar 40 persen dan November ini sudah mencapai 822, padahal baru tanggal 25,” paparnya. Diperkirakan, kata Ramdi, bisa tembus 1.000 transaksi atau naik 10 persen. 

Industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Sayangnya, banyak tudingan negatif khususnya yang berkaitan dengan lingkungan. Untuk itu, seluruh pengusaha yang bergerak di sektor sawit khususnya di Sumut diharapkan senantiasa mengutamakan prinsip berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat membuka Webinar 5th Indonesia Palm Oil Stakeholders (IPOS) Forum, Kamis (26/11).

“Sebagai provinsi dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas kedua setelah Riau, perkebunan kelapa sawit telah banyak mendorong pertumbuhan dan pembangunan di Sumut. Saat ini luas lahan sawit di Sumut itu sekitar 1.312.913,70 hektare. Bayangkan kalau kita kelola dengan berkesinambungan dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan, mudah-mudahan hasil optimal bisa kita peroleh,” harap Edy Rahmayadi.

Edy kemudian mengapresiasi pelaksanaan IPOS Forum. Diharapkan, menghasilkan kajian-kajian yang dapat memajukan industri kelapa sawit dan mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek sosial dan lingkungan, serta terjalin sinergi dan kerja sama yang lebih baik antara semua stakeholder untuk menghasilkan regulasi yang lebih baik.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan, Kunci industri sawit bisa bertahan, harus mampu mempertahankan daya saing dan keberlanjutan dimana keduanya sangat dipengaruhi oleh regulasi. “Untuk itu, saya sangat menyambut baik Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mampu mendorong dan menyelesaikan berbagai persoalan termasuk kemudahan usaha, investasi, dan lapangan kerja,” katanya.