Industri Digital Berpeluang memperoleh tax Holiday sebagaimana diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam acara CEO Power Breakfast bertema “Ekonomi Digital Percepat Reformasi Struktural” yang digelar oleh Beritasatu Media Holdings (BSMH) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Dibuka oleh Deputy Chairman & Senior Advisor Lippo Group Ginandjar Kartasasmita, acara ini juga menghadirkan pembicara Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indra Darmawan. Acara yang dimoderatori Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu ini diikuti lebih dari 30 CEO perusahaan digital ternama.

Industri pionir adalah industri yang memiliki koneksi luas atau keterkaitan, menyediakan nilai tambah dan dampak ekonominya tinggi ke daerah sekitar, memperkenalkan teknologi baru, serta menyediakan nilai strategis bagi perekonomian nasional. PMK 130 tersebut sebenarnya sudah memasukkan ekonomi digital sebagai salah satu dari 18 sektor industri yang mendapatkan insentif tax holiday, tapi hanya berlaku untuk aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu. Yustinus mengakui aturan tax holiday dalam PMK 130/2020 belum mengubah paradigma, namun baru sebatas mengubah tata cara dan prosedur 

Karena itulah, Yustinus meminta para pelaku usaha ekonomi digital, melalui berbagai asosiasi yang menaunginya, untuk mengajukan surat ke Menteri Keuangan guna mengubah PMK tersebut. Apalagi, PMK itu selama ini sangat dinamis, pernah diubah dalam beberapa tahun, dan bisa diubah sesuai perkembangan bisnis, termasuk bagi pelaku bisnis start-up

Sementara itu, Indra Darmawan mengakui bahwa minat dan realisasi investasi pada bidang terkait telekomunikasi dan digital, termasuk di dalamnya start-up, masuk sektor yang berkembang luar biasa, baik secara ukuran (size) dan skalanya sangat besar.  Menurut Indra, penanaman modal asing (PMA) di sektor tersebut dalam sembilan bulan terakhir hingga September sudah mencapai US$ 2,4 miliar dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 73 triliun. Diprediksi angka ini akan terus membesar seiring perubahan gaya hidup yang mengarah ke digitalisasi. Indra menambahkan, peranan digital yang kian besar juga tercermin dari 14.000 permohonan izin yang masuk ke BKPM per harinya pada dua pekan lalu. Hal itu melonjak signifikan dari yang biasanya hanya 1.100 atau paling 6.000 per hari

Pandemi, sambung Indra, seakan membawa berkah untuk sektor digital. Selama pandemi, pembayaran digital mampu tumbuh 65%. Bank Indonesia (BI) pun menyatakan pandemi Covid-19 mengakselerasi adopsi digital di Indonesia. Hal itu sejalan dengan survei McKinsey bahwa ada peningkatan 26% pembayaran tanpa kontak di Indonesia selama bulan Juni 2020. Meski begitu, diakuinya ada sejumlah tantangan dalam pengembangan ekonomi digital. Misalnya terkait akses internet, keamanan siber, logistik, perlindungan konsumen, sumber daya manusia, dan pendanaan.  Indra juga menyebut rencana Amazon Web Service (AWS), perusahaan asal Amerika Serikat, yang akan membangun fasilitas layanan cloud computing dan data center di Jawa Barat senilai sekitar Rp 40 triliun bakal memberikan dampak bagus bagi ekonomi lokal Jawa Barat maupun nasional.

Pada kesempatan tersebut, Yustinus juga menyinggung peluang sejumlah start-up teknologi keuangan (financial technology/fintech) yang telah berjasa membantu kinerja pemerintah dan menopang perbankan berhak untuk mendapatkan insentif. Salah satunya OVO, platform pembayaran digital.  OVO dan start-up sejenis telah berjasa besar karena melayani sektor pada pasar yang selama ini tidak pernah terjamah oleh perbankan. Karena itu, mereka seharusnya berhak mendapatkan insentif dari pemerintah.

Yustinus mengungkapkan pula bahwa untuk menjawab tantangan ekonomi digital ke depan, pemerintah telah mengalokasikan Rp 29,6 triliun dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan untuk meng-cover perluasan pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).     

Sedangkan Ginandjar Kartasasmita menyatakan, ekonomi digital telah mengubah pola bisnis, transaksi, dan konsumsi masyarakat karena dinilai lebih efisien dan efektif. Tak heran jika dikatakan bahwa ekonomi digital merupakan ekonomi masa depan, termasuk bagi Indonesia. Ginandjar menyebut, ekonomi digital saat ini telah menggantikan semuanya dan berpotensi besar menjadi ekonomi baru di masa depan. Bahkan, dalam perkembangan 20 terakhir, digitalisasi mampu menyalip perusahaan besar yang sudah berdiri lama di dunia 

Direktur Golden-Agri Resources Rafael Buhay Concepcion, Jr mengatakan, perseroan telah menandatangani conditional acquisition agreement untuk membeli 100% saham Centrino Investment Ltd. Nilai akuisisi Centrino mencapai US$ 208 juta, yang telah disepakati oleh perseroan dan pihak penjual. Nilai akuisisi ini telah mempertimbangkan aset bersih berdasarkan penilaian pasar.

Sementara itu, perusahaan kedua yang diakuisisi Golden-Agri adalah Woodside Financial Ltd. Transaksi akuisisi Woodside Financial akan menggunakan dana investasi dalam Acsend Agri Fund Ltd senilai US$ 96 juta yang melibatkan perseroan sebelumnya. Dana investasi ini khusus dialokasikan untuk mengembangkan perkebunan minyak sawit di Indonesia.

Manajemen Golden-Agri tidak menjelaskan spesifik luas budidaya tanaman dan produksi minyak sawit yang telah dan akan dihasilkan oleh Centrino dan Woodside. Kedua perusahaan ini tercatat di Pulau Labuan, yang terkenal sebagai pulau bebas pajak atau tax haven. Seperti diketahui, Golden-Agri dikenal sebagai salah satu perusahaan perkebunan sawit terbesar di dunia. Produsen minyak goreng Filma ini mengelola kebun kelapa sawit dengan total luas area tertanam hampir 500 hektare (ha) di Indonesia per 30 September 2020. Perusahaan merupakan induk usaha dari PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (SMAR). Hingga September 2020, Golden-Agri membukukan pendapatan US$ 4,99 miliar, naik 6% dibanding kuartal III-2019 sebesar US$ 4,73 miliar. Mayoritas kenaikan pendapatan didukung oleh kenaikan harga rata-rata penjualan komoditas sawit. Hal tersebut juga berdampak terhadap posisi EBITDA yang meningkat 3% menjadi US$ 314 juta, dari sebelumnya US$ 305 juta.

Pada bagian lain, manajemen Golden-Agri menyoroti hasil investigasi kantor berita Associated Press (AP) berjudul Rape, abuses in palm oil fields linked to top beauty brands. Liputan investigasi AP mengungkapkan adanya pelecehan seksual dan upah yang tidak layak kepada para pekerja perempuan di perkebunan sawit besar Indonesia dan Malaysia. Pelecehan tersebut mulai dari kekerasan verbal, hingga kekerasan fisik termasuk pemerkosaan. Menanggapi hal ini, Senior Vice President Group Corporate Communication Golden-Agri Anita Neville mengatakan, perilaku yang digambarkan oleh laporan AP sangat tidak bisa diterima. Pihaknya sangat malu bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi di sektor kelapa sawit 

Manajemen Golden-Agri tercatat mempekerjakan 30.000 tenaga kerja perempuan secara langsung dan tidak langsung. Perseroan menerapkan kebijakan sosial dan lingkungan yang menciptakan kesempatan kerja yang setara. Perseroan juga menerapkan berbagai kebijakan dan tindakan untuk mendukung dan memberdayakan perempuan. Executive Director Golden-Agri Jesslyne Widjaja mengatakan, perseroan tidak mengklaim dirinya sempurna dalam kaitannya dengan pelecehan di tempat kerja. Pihaknya berkomitmen terus melakukan perbaikan, dan aksi itu dimulai dengan menyediakan layanan bagi korban untuk menyampaikan keluhan, serta menindaklanjuti dengan tepat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perbaikan perekonomian yang mulai dialami oleh banyak negara, terutama yang tergabung dalam G20, dinilai masih awal dan rapuh. Oleh ka rena itu, pemulihan ekonomi harus tetap dilakukan dan tidak buruburu untuk dihentikan. Ia mengatakan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan regulasi sektor keuangan harus tetap dijalankan hingga perekonomian benar-benar pulih secara kuat. Menurut Sri Mulyani, fokus pembahasan dalam KTT G20 yakni mengenai upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 termasuk sisi pembiayaan dan relaksasi pembayaran utang bagi negara berpenghasilan rendah serta keterbukaan akses semua negara untuk mendapatkan vaksin 

Oleh sebab itu, dalam pembahasan Debt Service Suspension Initiative (DSSI) yang juga didukung oleh lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan utang.  Relaksasi ini bertujuan agar negara yang memiliki pendapatan rendah dapat memiliki ruang fiskal untuk menangani pandemi Covid-19. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, dari inisiatif tersebut, telah disepakati penundaan pembayaran utang 46 negara dari total 77 negara yang memenuhi kriteria masuk inisiatif tersebut. 

Hangry, multi-brand virtual restoran pertama di Indonesia tengah dalam pembicaraan untuk mendapatkan pendanaan Seri A senilai US$ 10-15 juta yang akan digunakan untuk rencana ekspansi bisnis perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Putaran pendanaan tersebut diharapkan selesai pada Januari 2021. 

“Kami melihat, pelanggan setia kami telah membelanjakan lebih dari sebelumnya, tetapi kami belum juga memberikan daya tarik lebih. Jadi kami ingin berinvestasi untuk pengembangan merek dan ekspansi ke lebih banyak kota,” kata co-founder dan CEO Hangry Abraham Viktor seperti dikutip dari Nikkei Asia, Minggu (22/11). Viktor mengatakan, pihaknya akan menggunakan dana yang didapat untuk mengembangkan dapur pusat Hangry dan meningkatkan branding, seiring pertumbuhan bisnisnya selama pandemi Covid-19. Berbeda dengan jaringan restoran lainnya yang terdampak berat akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Hangry mengklaim telah mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang pesat melalui bisnis pengiriman makanannya. Meski mengalami penurunan pendapatan sebesar 30% dalam dua minggu pertama setelah pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta, kata Viktor, pendapatan perusahaan kemudian meningkat 15 kali lipat sepanjang Maret-November 2020

Hangry menjadi berita utama awal tahun ini ketika mengumpulkan sekitar $ 3 juta melalui program akselerator Sequoia Capital Surge dan dari pemodal ventura Alpha JWC, bersama dengan sejumlah investor lainnya. Saat ini, Hangry mengoperasikan 43 gerai dengan lima merek makanan, yaitu San Gyu, Moon Chicken, Dari Pada, Nasi Ayam Bude Sari, dan Ayam Koplo. San Gyu merupakan brand beef bowl ala Jepang dengan tiga maskot utamanya, Gyu, Don dan Sai. Sementara Moon Chicken merupakan brand ayam goreng ala Korea, Dari Pada adalah brand minuman berbahan dasar kopi dan susu, Nasi Ayam Bude Sari yang merupakan brand nasi ayam dengan resep khas Indonesia, serta Ayam Koplo adalah brand ayam goreng ala Amerika dan sambal khas Indonesia.

Hangry juga telah menjalin kemitraan dengan GrabFood dan GoFood dalam upaya untuk menarik jutaan pengguna. Perusahaan rintisan inipun membangun aplikasi untuk program loyalitas. Viktor berharap, Hangry bisa memiliki 150 gerai yang beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2021, dan bertambah menjadi 750 gerai pada 2024. Bahkan saat perusahaan meningkatkan bisnis cloudkitchen-nya, Hangry berencana untuk memiliki perpaduan layanan antar makanan dan restoran makan di tempat.

Alphabet Inc kembali meluncurkan aplikasi pembyarannya dengan beragam fitur anyar. Seperti promosi berbayar, melakukan transaksi dengan kelompok, serta dapat memberikan analisis dan diskon di sejumlah merchant. Yang istimewa, aplikasi anyar ini bakal memberikan fasilitas pembukaan rekening bank.

Mengutip Reuters, Kamis (19/11), Citigroup meneken kerja sama tersebut. Selain itu sekitar 10 bank lain yang akan menyusul meneken kerjasama. Atas fitur-fitur anyar tersebut, Google akan mendapatkan komisi.

Dengan fitur-fitur tersebut, Google Pay kini dapat bersaing dengan platform-platform serupa dari India. Di negeri ini, pembayaran digital via gawai sudah sangat lumrah. Hal tersebut juga sekaligus memperkuat jangkauan Google di bisnis finansial.

Kementerian Keuangan tengah menyusun aturan pelaksana Undang Undang Cipta Kerja klaster perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, keberadaan aturan yang masih menerima masukan dari masyarakat tersebut tidak cuma bisa menarik investor luar negeri tapi juga dalam negeri.

“Masyarakat menengah atas punya pilihan untuk menanamkan modal, tidak hanya di Indonesia. Kita musti memperkuat ekonomi Indonesia, lewat reformasi perpajakan,” kata Menkeu dalam seminar Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan,Kamis (19/11).

Pemerintah pun akan mengubah aturan dan Undang-Undang (UU) bidang perpajakan. Yakni, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengaturan PPh, misalnya, delapan aturan PPh akan diubah. Salah satunya mengenai ketentuan Subjek Pajak Orang Pribadi (SPOP). Beleid ini mengatur bahwa warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri.

Kementerian Keuangan juga mengatur ulang tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) terkait dengan PPN. Selama ini, penyerahan barang kena pajak harus menyertakan identitas dan NPWP. Ke depan, syarat itu tidak perlu dan cukup dengan nomor induk kependudukan (NIK). Sanksi perpajakan juga ringan. Denda tidak dipatok 2% tapi berdasarkan suku bunga acuan ditambah persentase tertentu dibagi dua belas.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat, insentif sangat dibutuhkan sebagai penggerak ekonomi digital, baik bagi pelaku usaha rintisan berbasis teknologi (start-up), seperti marketplace/e-commerce dan jasa transportasi yang menggunakan platform daring (ride hailing), serta UMKM yang berjualan dan menjadi mitra start-up, agar mereka bertumbuh bersama. 

Heru mencontohkan, pemerintah bisa memberikan insentif pajak bagi pelaku start-up besar maupun kecil dengan syarat misalnya tidak mem-PHK karyawan dalam satu tahun, mau merekrut 100.000 karyawan baru, atau bagi start-up yang sudah dimiliki asing maupun asing mau menambah investasinya di Indonesia. Insentif pajak dibutuhkan jika pemerintah ingin menaikkan daya saing digital. Berdasarkan laporan East Ventures Digital Competitiveness Indeks (EV-DCI) 2020, indeks daya saing digital di Indonesia adalah 27,9 dengan skala 0-100, yang mencerminkan rendahnya daya saing

Heru Sutadi menyebut, ada beberapa faktor yang membuat peringkat daya saing digital RI rendah, yakni infrastruktur telekomunikasi (termasuk internet) yang belum merata ke seluruh wilayah Tanah Air, sehingga sangat butuh percepatan seperti dicanangkan Menkominfo Johnny G Plate. Saat ini, kecepatan internet Indonesia hanya sekitar 20 Mega bits per second (Mbps), sedangkan dunia rata-rata sudah mencapai 100 Mbps. Hal ini juga akibat molornya penyelesaian proyek penggelaran kabel serat fiber tulang punggung (backbone) Palapa Ring hingga tahun 2019 dari seharusnya sudah diresmikan pada 2017.

Selanjutnya, anggaran riset dan pengembangan (research and development/R&D) di Indonesia masih cukup kecil dan pengungkapan data-data paten di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), atau yang terkait dunia digital juga masih sangat sedikit. Selain itu, jumlah sumber daya manusia (SDM) di bidang digital (talenta digital) yang berpendidikan formal dan punya keahlian di bidang digital, seperti artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), machine learning, dan pemrograman yang berstandar dunia juga masih sedikit. Heru mengakui, potensi ekonomi digital Indonesia sebenarnya sangat besar ditopang penduduk 275 jutaan dan pengguna internet 196,71 juta (73,7% dari populasi), sehingga Google & Temasek pun memproyeksikan pasar ekonomi digital Indonesia tahun 2025 bisa mencapai US$ 133 miliar.

Heru menilai pemerintah kurang mendukung dengan memberikan insentif memadai dan tak punya program tuntas untuk mendukung start-up yang bergerak di berbagai bidang, antara lain ride hailing serta marketplace/e-commrce, sehingga bisa berkembang pesat dan menjadi besar. Dia pun mempertanyakan program pencetakan dan pelatihan 1.000 start-up yang tanpa pembinaan lebih lanjut dan penjabaran keterangan tingkat keberhasilannya. Padahal, program yang dinamai Gerakan Nasional 1000 Start-up Digital dan diluncurkan sejak Juni 2016 tersebut dibiayai dengan dana APBN 

Sementara itu, start-up yang berbergerak di bisnis, antara lain marketplace/e-commerce dan uang elektronik, seperti Bukalapak, Tokopedia, OVO, dan LinkAja justru sedang mengalami kenaikan bisnis. Karena, masyarakat mulai beralih ke serba digital dan mengurangi sentuhan langsung dan mengurangi transaksi dengan uang fisik. Khusus bagi perusahaan teknologi seperti Grab dan Gojek yang awalnya mengandalkan pendapatan dari ride hailing, kini dinilai mulai membaik bisnisnya. Karena, penurunan bisnis ride hailing mulai tergantikan oleh bisnis antarpesan makanan dan inovasi bisnis baru, misalnya bermitra dengan UMKM yang menjual jasa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekosistem hukum dan peraturan serta perpajakan merupakan daya tarik utama bagi investor untuk memulai investasi di suatu negara yang akan berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan klaster perpajakan dalam Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

Ia mengatakan, Indonesia tidak boleh kalah bersaing dengan negara lain. Dari berbagai survei menunjukkan bahwa negara yang memiliki permasalahan dalam regulasi merupakan negara- negara yang akan mendapatkan investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI) yang paling kecil. Pentingnya perpajakan tidak hanya memengaruhi minat investor asing namun juga perusahaan dalam negeri dan masyarakat kelas menengah. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat fundamental ekonomi Indonesia agar dapat meningkatkan jumlah investasi. Menurutnya, dari sisi substansi perpajakan pemerintah harus melakukan reformasi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Reformasi tidak hanya untuk kemudahan berusaha, tetapi juga untuk tren global. Apalagi saat ini tren perekonomian juga mulai mengarah ke digital. Disinilah perlu upaya ekstra agar bisa mengumpulkan penerimaan pajak dari sektor digital.   

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, dengan adanya kluster perpajakan di UU Cipta Kerja diharapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih aktif melakukan ekstensifikasi wajib pajak. Dengan sejumlah kemudahan insentif pajak yang diberikan melalui regulasi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Suryadi mengatakan, dalam PP yang ada diharapkan ada kejelasan dari regulasi yang berlaku. Sebab masih ada pemahaman berbeda dari regulasi yang dilakukan pemerintah. Ia juga mengharapkan adanya contoh yang jelas. Sehingga tidak ada penafsiran yang berbeda antara petugas pajak dengan wajib pajak.  

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai US$750 juta atau setara Rp 10,64 triliun. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi mewakili Pemerintah Indonesia, dan Presiden EXIM Bank AS Kimberly Reed, yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinves) Indonesia Luhut Pandjaitan. 

Dubes Lutfi menjelaskan bahwa hubungan bilateral RI-AS didasarkan atas kesamaan nilai dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kedua negara, memajukan demokrasi dan stabilitas kawasan. Presiden Exim Bank AS Kimberly Reed menegaskan, perjanjian tersebut merupakan capaian yang signifikan guna memperkuat partisipasi AS dalam pembangunan di Indonesia pada sektor energi, infrastruktur, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, dan lingkungan. 

Peluang perbaikan secara jangka Panjang harga karet terbuka pascakoreksi akibat terdorong peningkatan permintaan dari sektor otomotif China. Data Bloomberg pada kamis (19/11) mencatat harga karet untuk kontrak Februari 2021 di pasar Singapura terpantau pada level US$156 perkilogram (kg) menguat 1,40 point atau 0,91% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sepanjang November 2020 harga karet bergerak pada kisaran US$149 per kg hingga US$ 158,50 per kg. Bahkan pada 28 November, harga karet mencatatkan kenaikan terbesar sepanjang tahun yakni pada US$ 180,20 per kg.

Analis Capital Futures Wahyu Laksono menuturkan pandemi virus corona, Selain dari China permintaan terhadap karet di dukung oleh Amerika Serikat. Berbeda dengan China yang membutuhkan komoditas karet untuk sektor otomotif, permintaan karet Negeri Paman Sam naik akibat kebutuhan sarung tangan karet di sektor kesehatan. Data sensus AS menunjukan pada kuartal III/2020 jumlah impor sarung tangan karet untuk tenaga medis melesat 57% menjadi 244 juta pasang. Jumlah impor untuk seluruh jenis sarung tangan merekah 28% menjadi 14,6 miliar pasang. Selanjutnya harga karet akan kembali turun pada awal 2021, hal ini di sebabkan oleh koreksi jenuh beli (overbought).

Direktur TRFX Garuda Berjangka. Ibrahim menambahksan produksi karet dari negara kontributor terbesar seperti Thailand dan Indonesia terganggu siklus cuaca La nina, ditengah keterbatasan produksi tingkat permintaan justru naik sehingga mendorong angka. Ibrahim memproyeksi pergerakan harga karet di sisa tahun 2020 berada pada level US$150 hingga US$161,50 per kg.

Laporan Commodity Markets Outlooks yang dirilis oleh Bank Dunia menuliskan penurunan permintaan selama pandemic di pengaruhi penutupan pabrik – pabrik di China hingga Eropa dan Amerika Selatan, permintaan global turun 10% hingga September 2020 dan 5% dari tahun sebelumnya. Turut terhentinya produksi karet global turun lebih dari 50%. Analis Senior ICIS, Ann Sun mengatakan rebound yang terjadi pada pasar otomotif di China akan membantu harga karet mengalami kenaikan, juga di topang oleh penjualan sarung tangan karet selama pendemi virus corona.

Co Founder Halcyon Agri Corp, Andrew Trevatt memperkirakan China masih mendominasi pasar karet dengan menyumbang 40% dari total permintaan karet global. Data dari Asosiasi Negara Produsen Karet Alam atau Association Of Natural Rubber Producing Countries menyebutkan periode Januari – Oktober 2020 China mengimpor sebanyak 4,5 juta metrik ton karet atau lebih tinggi 587.000 metrik ton di bandingkan dengan periode Januari – Oktober 2019.