OJK Dukung Proses Hukum Indosterling Optima
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mendukung penegakan
hukum kepada PT Indosterling Optima Investa,yang menawarkan bentuk investasi
berupa surat utang sanggup bayar dengan imbal hasil tinggi atau high yield
promissory notes (HYPN).Produk investasi Indosterling Optima Optima tersebut
menimbulkan polemik lantaran gagal bayar dan tidak terdaftar di OJK.
Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing mengatakan, Puhaknya mempersilahkan nasabah yang dirugikan Indosterling Optima menempuh jalur hukum.
“Ketika itu,Indosterling Optima menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menerbitkan proposal investasi seperti itu,mereka menyatakan menawarkan produk tapi sifatnya hanya bilateral atau tidak ditawarkan ke publik”jelas dia Kepada investor daily.
Secara terpisah,kuasa Hukum PT Indosterling
Optima Investa Hardodi mengatakan, pandemi covid-19 menjadi faktor yang
menyebabkan klien nya mengalami gagal bayar,Adapun SWH tercatat sebagai
komisaris utama PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH). Manajemen Indosterling
Technomedia menjelaskan, kasus yang menimpa SWH Dipastikan tidak berdampak
terhadap operasional dan keuangan perusahaan.
Google dan Temasek Sah masuk Tokopedia
Kabar start up e-commerce, Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana terjawab sudah. Akhirnya, CEO Co-Founder Tokopedia William Tanuwijaya menjawab kabar investasi Google dan perusahaan investasi Temasek Holdings.
“Kami sangat senang menyambut Temasek dan Google sebagai pemegang saham Tokopedia. Kami merasa terhormat dan berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan mereka kepada Tokopedia dan Indonesia,” kata William dalam unggahan yang diberi judul Generasi Transformasi.
Sebelumnya, pada pemberitaan Bloomberg, Senin (26/10), Google dan Temasek dikabarkan menyuntikkan dana ke Tokopedia dengan total nilai US$ 350 juta. Angka tersebut setara Rp 5,11 triliun (kurs Rp 14.600 per dollar AS).
Mengutip Asia.nikei.com, Sabtu (14/11), Google memiliki 1,6% saham Tokopedia. Adapun Anderson Investments yang terafiliasi dengan Temasek mengempit 3,3% saham. Data itu mengacu dokumen Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada 4 November 2020.
Saat ini, saham Tokopedia yang dipegang Google bernilai US$ 1,1 juta atau Rp 16,7 miliar. Sedangkan saham yang dimiliki Anderson (Temasek) bernilai Rp 33,4 miliar. Perlu dicatat, angka tersebut adalah total keseluruhan nilai saham yang dimiliki Google dan Anderson di Tokopedia.
Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Bima Laga menilai, perkembangan start-up di Indonesia masih cukup menarik bagi investor. Hal itu didorong potensi pasar digital di Indonesia yang masih sangat besar. Sederet keunggulan Indonesia seperti potensi bonus demografi dengan populasi milenial yang tinggi. Maklumlah, kelompok usia milenial dikenal akrab dengan dunia digital, sehingga investasi di dunia digital menjadi menarik.
Neraca Perdagangan Surplus tapi Ekonomi Belum Pulih
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca dagang di bulan tersebut adalah yang terbesar sepanjang tahun ini yang tercatat sebesar US$ 3,61 milliar. Berarti neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama enam kali berturut sejak bulan Mei 2020.
Terjadinya surplus di periode tersebut didorong oleh penurunan nilai impor, di tengah meningkatnya nilai ekspor di periode serupa. Terperinci, total nilai ekspor pada Oktober tercatat US$ 14,39 miliar atau naik 3,09% secara bulanan atau month to month (mom) dibandingkan dengan September 2020. Sementara total nilai impor pada bulan tersebut sebesar US$ 10,78 miliar atau turun 6,79% mom dari bulan sebelumnya.
Penurunan impor terjadi di jenis penggunaan barang. Baik itu impor barang konsumsi, impor bahan baku penolong, serta impor barang modal. Adapun ekspor yang melonjak itu terjadi akibat adanya kenaikan ekspor nonmigas. Seperti di produk pertanian, industri pengolahan serta pertambangan.
Dari sisi ekspor non migas, ekspor sektor pertanian pada Oktober 2020 tercatat sebesar US$ 420 juta. Nilai tersebut naik 1,26% mom. Kemudian ekspor sektor industri pengolahan pada bulan tersebut tercatat US$ 11,79 miliar. Ini meningkat 2,08% mom dari bulan September 2020. Sementara itu, ekspor sektor pertambangan pada Oktober 2020 tercatat sebesar US$ 1,55 miliar atau naik 16,98% mom.
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengingatkan meski terjadi lonjakan ekspor non migas di periode tersebut, tapi ada ada potensi penurunan ekspor lagi yang disebabkan potensi lockdown yang terjadi di negara mitra dagang Indonesia, terutama di negara yang tergabung dalam Uni Eropa. “Kemungkinan pembatasan yang terjadi di November bisa sampai bulan Desember nanti,” katanya kepada KONTAN, Senin (16/11).
Tingkatkan Daya Saing RI
Daya saing sejumlah negara mitra yang turut serta dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP lebih tinggi daripada Indonesia. Negara yang turut menandatangani RCEP pada 15 November 2020 itu terdiri dari 10 negara anggota ASEAN, Selandia Baru, China, Korea Selatan, Jepang, dan Australia.
Mempertimbangkan tingkat daya saing setiap anggota RCEP ini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, pemerintah mesti menyusun strategi spesifik yang mengaitkan sektor potensial dengan sorotan negara mitra. “Jangan sampai pemerintah berhenti sampai di penandatanganan lalu menyerahkan pemanfaatannya kepada swasta,” ujarnya saat dihubungi, Senin (16/11/2020).
Pemerintah juga dapat meninjau kawasan industri atau ekonomi khusus yang produknya berpotensi ditingkatkan ekspornya ke negara mitra RCEP. Peninjauan dan pembenahan kawasan tersebut dapat memangkas ongkos logistik.
Format ekonomi dunia yang semakin diwarnai ekonomi digital, ekonomi berbagi, e-dagang, serta person-to-person atau peer-to-peer trade, akan membuka kesempatan juga bagi para usaha kecil, usaha pertanian, individu-individu kreatif dari berbagai penjuru Indonesia.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri H Sitorus, menuturkan, pembahasan ratifikasi RCEP di DPR pasti akan menyoroti kepentingan nasional. Pemerintah harus mempersiapkan diri untuk mengoptimalkan peluang RCEP dengan memperbaiki daya saing. “Pemerintah juga mesti menyokong industri kecil dan menengah serta pelaku usaha kecil dan menengah untuk ekspor,” katanya.
Awasi Dampak Kejar Tayang
Pemerintah menargetkan sebagian besar peraturan pelaksanaan turunan UU Cipta Kerja selesai paling lambat 20 November 2020. Aturan turunan UU mencakup 40 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (perpres).
Pemerintah juga perlu menitikberatkan perhatian pada isu-isu yang banyak disoroti, seperti ketenakerjaan dan lingkungan. Terlepas dari segala polemiknya, penyusunan UU Cipta Kerja untuk memperbaiki perekonomian Indonesia sehingga komunikasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan, hingga saat ini sudah ada 24 rancangan PP yang pembahasannya telah selesai. Sisanya, 16 rancangan PP baru selesai draf awal dan memasuki tahap sinkronisasi antarkementerian/lembaga.
Pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan dan perumusan rancangan PP dan perpres turunan UU Cipta Kerja. Publik yang ingin memberikan masukan bisa datang langsung ke Posko Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta atau melalui portal resmi UU Cipta Kerja.
Menurut Susiwijono, peran aktif dan masukan dari masyarakat sangat diperlukan. Selain membuka akses partisipasi, pemerintah menggelar sosialisasi dan konsultasi publik di berbagai wilayah dengan menghadirkan perwakilan kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab substansi.
Ratusan Toko Modern Tak Perpanjang Izin
Izin operasional ratusan toko modern atau minimarket di Kota Pahlawan mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Kota Surabaya, Pasalnya, selama beberapa bulan ini izin operasionalnya sudah habis dan belum diperpanjang.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz mengatakan, ada seratus lebih toko modern atau minimarket di kota ini yang izinnya sudah habis, “Kalau tidak ditutup, toko-toko itu melanggar Perda, artinya tanpa izin, kenapa ini dibiarkan?,” ujarnya, Senin (16/11).
Meski saat ini masih rapat pembahasan APBD tahun 2021, pihaknya akan menindak lanjut dengan mengundang kembali Disperindag dan Satpol PP Surabaya. “Sementara ini kita biarkan, nanti kita akan undang kembali Disperindag dan Satpol PP,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwik Widayati mengaku sudah pernah mengirimkan surat permohonan bantuan penertiban (Bantib) ke Satpol Surabaya terkait keberadaan toko retail modern yang sudah habis perizinannya. “Kami sudah pernah memberikan surat permohonan bantib ke Satpol PP,” ujarnya.
Mangkrak Bertahun- tahun Investasi Rp 474T Akhirnya Rampung
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sudah mengeksekusi investasi mangkrak senilai Rp 474,9 triliun dari total Rp 708 triliun yang mandek.
“Investasi mangkrak Rp 708 triliun ini sudah kita selesaikan 67% atau Rp 474,9 triliun, di mana di dalamnya termasuk beberapa investasi yang ada di Jawa Barat seperti contoh Tanjung Jati Power di Cirebon. Kemudian Hyundai yang sekarang lagi jalan. Kemudian listrik yang ada di sungai, PLTS Sungai Cirata,” kata dia dalam West Java Investment Summit 2020 yang tayang virtual, Senin (16/11/2020)
Dirinya menjelaskan penyebab investasi mangkrak bertahun-tahun di Indonesia. Ada tiga persoalan utama. “Yang pertama adalah persoalan ego sektoral antar kementerian. Yang kedua aturan tumpang tindih antara kabupaten/kota/provinsi dan pusat. Yang ketiga adalah ada persoalan-persoalan tanah yang harus saya jujur mengatakan dalam bahasa saya itu adalah adanya pemain-pemain yang dapat dirasakan tapi tidak bisa dipegang. Nah ini lah kira-kira persoalan ini,” tambahnya.
Optimis Usaha Kuliner Bisa Pulih
Pengusaha kuliner paling merasakan dampak diawal mewabahnya Covid-19. Apalagi adanya kebijakan dari pemerintah Pemko Banjarmasin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua bulan, hingga Juni 2020.
“Walau pun saat itu tidak menerapkan lock down, penghasilan pelaku kuliner sempat drop hingga 90 persen, “ kata Geman Yusuf, owner Rumah Makan Depot Sari Patin Banjarmasin dalam acara B-Talk, Senin (16/11).
Menurut dia, bagi pebisnis seperti dirinya, untung rugi dalam usaha merupakan hal biasa. Dirinya berusaha mempertahankan bagaimana rumah makan tetap eksis dengan penghasilan 10 persen tanpa memberhentikan karyawan.
Selain itu, kata Geman, kulinernya bisa bertahan. menaati anjuran pemerintah karyawannya memakai masker, pakai sarung tangan memasak, cuci tangan, menjaga jarak, menyemprot tiap hari ruangan dan tempat duduk.
“Awal pandemi, juga sempat tamu yang makan dibatasi hanya 40-60 orang, padahal luas rumah makan di tempat kami 1.400 M3. Alhamdulillah sekarang kami menerapkan jarak dan tetap menerapkan protokol kesehatan, “ ucapnya.
Pengawasan Tata Kelola Lobster Diperkuat
Pemerintah akan memperkuat pengawasan tata kelola lobster untuk menekan penyalahgunaan dan penyelewengan usaha pemanfaatan lobster. Muncul indikasi, tata kelola lobster bermasalah dari hulu hingga hilir.
Ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara RI. Sejak izin ekspor benih lobster dibuka pada Mei 2020, muncul sejumlah indikasi penyimpangan yang disuarakan sejumlah kalangan.
Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Drama Panca Putera menyampaikan, pengawasan tata kelola lobster akan diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Apabila ditemukan pelanggaran, akan dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi administrasi bisa berupa teguran, pembekuan izin, pencabutan izin, dan pembayaran denda.
Pekan lalu, KKP membuat kesepakatan dengan pelaku usaha lobster, yang terdiri dari nelayan dan kelompok usaha bersama, pembudidaya, eksportir, serta instansi terkait seperti Badan Reserse Kriminal Polri. Kesepakatan itu terkait pelaksanaan pengawasan tata kelola lobster, termasuk penindakan jika terjadi penyimpangan tata kelola lobster.
RCEP Perketat Persaingan
Indonesia bersama 14 negara menandatangani perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP. Negara yang turut menandatangani RCEP terdiri dari 10 negara anggota ASEAN, Selandia Baru, China, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Pakta yang setebal 14.367 halaman ini diteken di akhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-4, rangkaian KTT ASEAN ke-37 di Hanoi, Vietnam, Minggu (15/11/2020).
Ruang lingkup RCEP itu mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, e-dagang, serta usaha kecil dan menengah (UKM).
Publikasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) “World Trade Statistical Review 2020”, China, Korea Selatan, dan Vietnam tergolong dalam 10 negara eksportir tekstil terbesar dunia sepanjang 2019 dengan porsi secara berturut-tutut sebesar 39,2 persen, 3 persen, dan 2,9 persen. Sebaliknya, Indonesia tergolong dalam 10 negara importir tekstil tertinggi dunia dengan porsi 2,1 persen.
Laporan yang sama menyebutkan, negara-negara anggota RCEP yang masuk dalam 10 eksportir produk otomotif dunia terbesar sepanjang 2019 adalah Jepang, Korea Selatan, China, dan Thailand. Secara berturut-turut, porsi masing-masing negara itu sebesar 13,7 persen, 5 persen, 2,6 persen, dan 1,7 persen. Di sektor jasa telekomunikasi, China dan Singapura masuk dalam daftar 10 negara eksportir teratas dunia. Pada 2018, porsi ekspor setiap negara itu sebesar 3 persen dan 2,2 persen.
Oleh sebab itu, Indonesia akan memasang strategi ofensif, baik di dalam maupun luar negeri. Indonesia mesti unggul di pasar domestik yang kini turut menjadi pasar internasional. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, sebelum diimplementasikan, RCEP mesti diratifikasi. Selama 90 hari ke depan, Kemendag akan mempersiapkan proses ratifikasi.