Nilai transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tembus Rp 800 miliar sampai dengan September 2020, yang dicatatkan oleh lebih dari 10 juta transaksi. Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Djamin Nainggolan menjelaskan, pihaknya mendukung inisiatif menghadirkan QRIS oleh Bank Indonesia dan pihak yang terkait. Menurut Djamin, QRIS bisa menunjang sistem pembayaran digital dibandingkan mesin modern ritel lainnya. Di samping itu, masih banyak UMKM yang tidak pernah tersentuh layanan sistem pembayaran digital. Dalam hal ini, QRIS mendukung ekspansi pembayaran serta mampu meningkatan transaksi digital UMKM di Indonesia. 

Dia menambahkan, sampai saat ini jumlah yang menggunakan layanan QRIS naik dari 4,7 juta menjadi 5 juta merchant. Jumlah itu diyakini masih akan meningkat seiring dengan kebiasaan masyarakat terkait protokol kesehatan dan dorongan pemerintah bertransaksi secara nontunai. Meski demikian, Djamin mengatakan, jumlah merchant aktif juga perlu terus didorong ketika secara kuantitas target 5 juta merchant telah dicapai.  

Sementara itu, Direktur Bisnis Komersial BRI Syariah Kokok Alun Akbar mengatakan, QRIS menjadi solusi ketika banyaknya metode pembayaran nontunai. Pihaknya menggandeng berbagai merchant di berbagai bidang untuk penggunaan layanan tersebut.  

Lembaga auditor negara, baik internal maupun eksternal, tengah melakukan kajian untuk menyusun rekomendasi kepada pemerintah menyusul adanya potensi penyalahgunaan dalam penyaluran dana bantuan sosial program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan program perlindungan sosial. Mulai dari masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran, hingga lemahnya validasi data.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi menjelaskan bahwa belum optimalnya proses penyaluran bantuan kepada masyarakat disebabkan oleh sejumlah persoalan. Pertama, pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan aturan terkait penyaluran bantuan.

Menurutnya, banyak aturan yang berubah dan membutuhkan penyesuaian di level pengambil kebijakan. Perubahan aturan tersebut menyebabkan pelaksanaan program penanganan Covid-19 tidak berjalan cepat.

Kedua, penyaluran program yang cenderung salah sasaran. Penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang tidak diperbarui menjadi pangkal masalah penyaluran program tersebut.

Ketiga, BPK menyoroti skema penyaluran bantuan sosial yang dilakukan melalui perbankan juga berisiko memunculkan masalah. Achsanul menjelaskan bahwa saat ini akses masyarakat, terutama menengah ke bawah terhadap perbankan masih sangat minim.

Atas dasar itulah saat ini BPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan komunikasi agar program perlindungan sosial dan subsidi untuk pelaku usaha kelas bawah lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani belum merespons pertanyaan Bisnis terkait dengan catatan BPK tersebut. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Komisi XI DPR belum lama ini memaparkan beberapa perkembangan program perlindungan sosial. Dia mengklaim bahwa cakupan perlindungan sosial makin luas dan dengan target yang makin baik pula. Menurut Menteri Keuangan, hampir seluruh rumah tangga di kelompok 40% masyarakat berpenghasilan terendah menerima setidaknya satu bantuan.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa penyaluran berbagai bantuan melalui rekening perbankan maupun rekening ponsel justru meningkatkan inklusi keuangan.

Dalam kaitan itu, ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Wahyu Widodo berpendapat persoalan terberat dari penyaluran bantuan sosial terletak pada data. Apalagi program tersebut terkait dengan mitigasi Covid-19, sehingga sasarannya bukan hanya yang terdaftar dalam DTKS. Di sisi lain, menurut dia, DTKS membutuhkan banyak perbaikan lantaran masih banyak inclusion dan exclusion error.

Setelah sempat lesu selama pandemi, bursa pendanaan startup skala unikorn kembali marak mendekati ujung tahun. Salah satu yang paling membetot atensi adalah Gojek, yang sukses mengunci dana segar US$150 juta dari Telkomsel.

Kemarin, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) mengamankan komitmen investasi sekitar Rp2,1 triliun dari PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro. Dia mengungkapkan pendanaan telah disepakati kedua pihak sehari sebelumnya atau pada Senin (16/11).

Setyanto meyakini kerja sama dengan Gojek akan melengkapi strategi transformasi Telkomsel dalam mengembangkan bisnis layanan digital berserta talentanya. Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah pun mengatakan sebagai induk perusahaan Telkomsel, perseroan berharap kolaborasi dengan Gojek akan memberikan potensi nilai tambah yang besar.

Dari pihak Gojek, Co-CEO PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Andre Soelistyo menyebut suntikan modal dari Telkomsel akan digunakan untuk memperkuat layanan digital Gojek dan melahirkan inovasi produk atau entitas baru, yang belum terungkap detailnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kerja sama ini merupakan perluasan dari kolaborasi Gojek dan Telkomsel yang menawarkan paket data terjangkau kepada mitra driver Gojek sejak 2018. Rencana investasi Telkomsel ke Gojek sebelumnya menjadi gosip panas yang tak kunjung terkonfirmasi selama 2 tahun terakhir.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada 2018, Telkom selaku induk Telkomsel memang pernah berencana menyuntik US$400 juta ke Gojek guna memperkuat layanan LinkAja. Namun, kabarnya, rencana itu terjegal ‘lampu merah’ Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno.

Pada Agustus tahun ini, sumber DealstreetAsia mengungkap rencana investasi Telkom yang tertunda itu kembali dimatangkan. Akan tetapi, pendanaan kali ini akan disalurkan via Telkomsel, alih-alih PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) yang notabene adalah modal ventura milik Telkom. Kala itu, nilai investasi Telkomsel ke Gojek disebut masih berada di kisaran yang sama dengan nominal yang direncanakan Telkom 2 tahun lalu.

Selain Gojek, pendanaan langsung ke unikorn menjelang akhir tahun ini turut diramaikan oleh Bukalapak dan Tokopedia.

Bukalapak menggalang US$100 juta atau sekitar Rp1,46 triliun dari Microsoft Corp. Suntikan modal ini akan membuat valuasi Bukalapak naik ke kisaran US$2,5 miliar—US$3 miliar. Saat ini Bukalapak telah didukung oleh Ant Group (afiliasi Alibaba), GIC Pte, dan Group Emtek. CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin menjelaskan investasi dari Microsoft bakal digunakan untuk membangun infrastruktur komputasi awan (cloud) andal.

Lain sisi, Tokopedia mengumumkan Google dan Temasek sebagai pemegang saham baru perusahaan dagang-el besutan CEO William Tanuwijaya itu. Dikutip dari Nikkei Asian Review, Google akan menguasai 1,6% saham Tokopedia, sedangkan Anderson Investments yang berafiliasi dengan Temasek akan memiliki 3,3%. Mengenai besaran dana yang disuntikkan Temasek dan Google, William enggan mengungkapkan. Namun, pada pekan terakhir Oktober, kedua perusahaan dikabarkan menyepakati komitmen investasi senilai US$350 juta. Jumlah tersebut lebih rendah dari perkiraan Bloomberg pada Juli, yaitu di kisaran US$500 juta hingga US$1 miliar.

Setoran pajak pertambahan nilai yang berasal dari transaksi atas perdagangan melalui sistem elektronik pada bulan lalu tercatat Rp 195 miliar. Angka tersbut naik dibandingkan dengan setoran bulan pertama saat pajak digital diimplementasikan yang hanya Rp 97 miliar. Dana Rp195 miliar tersebut berasal dari 16 penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dengan demikian, nilai transaksi dari 16 wajib pungut itu sekitar Rp1,95 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, setoran itu berpotensi makin besar seiring dengan terus bertambahnya PMSE yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Untuk pemungutan selama September 2020 yang disetorkan akhir Oktober kemarin oleh 16 PMSE yang kita tunjuk pada dua gelombang pertama, mereka menyetor Rp195 miliar. Transaksi satu bulan,” kata dia kepada Bisnis, Selasa (17/11).

Yoga menambahkan, otoritas fiskal akan terus berkomunikasi dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan terkait dengan sistem pemajakan di Tanah Air.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, potensi penerimaan pajak digital dari sisi PPN sebenarnya sangat rendah. Pasalnya, karakteristik dari masyarakat Indonesia adalah melakukan belanja dengan harga semurah mungkin. “Memang potensi (dari PPN di Indonesia) masih rendah,” katanya.

Menurutnya, yang patut dicermati adalah hasil temuan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) terkait dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang sampai saat ini tak ada kemajuan. Organisasi tersebut menemukan bahwa negara berkembang akan menerima dampak yang kurang positif dari implementasi proposal Pilar 1 (Unified Approach) dan Pilar 2 (Global Anti-Base Erosion).

“Dampak implementasi Pilar I dan Pilar II, nyatanya yang paling diuntungkan adalah negara maju. Karena memang pengguna premiumnya ada di sana,” ujarnya. Bisnis mencatat, pilar pertama dalam proposal tersebut fokus ke pembagian hak pemajakan borderless.

Pemerintah membentuk lembaga pengelola investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) atau yang juga lebih dikenal dana abadi. Hal itu diamanatkan melalui Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan dalam 1-2 tahun ke depan, SWF Indonesia bisa menghimpun dana mencapai US$ 100 miliar. Angka itu setara Rp 1.405 triliun mengacu kurs hari ini Rp 14.053,55/US$. Tentu saja dana yang dikelola SWF bakal berkembang.

Bahkan, Luhut sudah membidik sejumlah investor kelas kakap dunia untuk menaruh uangnya di SWF Indonesia, mulai dari The Blackstone Group, BlackRock, hingga International Development Finance Corporation (IDFC) yang bermarkas di Amerika Serikat (AS). Selain investor asal Negara Paman Sam, pemerintah Indonesia juga membidik Macquarie Group Limited dari Australia, dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Jelang akhir tahun, masyarakat banua liburan banyak memilih ke luar daerah. Permintaan tiket pesawat pun melonjak dan banyak booking tiket terlebih dahulu.

“Masyarakat sudah banyak melakukan booking tiket pesawat di tempat kami, sehingga permintaan tiket melonjak,” kata Agung Purnama selaku Area Manager Lion Air Group Kalsel-teng, Selasa (17/11).

Seiring dengan permintaan tiket melonjak, lanjut dia, harga tiket akhirnya menyesuaikan secara otomatis di sistem. “Jadi, harga tiket sebetulnya belum ada kenaikan, hanya menyesuaikan secara otomatis di sistem,” papar Agung.

Dia menambahkan saat ini penjualan tiket pesawat peningkatan sudah mencapai 9,1 persen dari bulan lalu dengan tujuan diberbagai daerah di Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melelang sembilan ruas jalan tol sepanjang 380 kilometer (km) pada tahun ini. Total nilai investasi jalantol yang akan dilelang itu mencapai Rp 142,51 triliun.

Upaya itu dilakukan untuk melengkapi lelang proyek yang dijalankan Kementerian PUPR. Sebelumnya, Kementerian PUPR sudah selesai lelang ruas Jalan Tol Solo-Yogya- karta-NYIA (Kulonprogo) sepanjang 93,25 km dengan nilai investasi Rp 28,58 triliun dan ruas Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km dengan investasi sebesar Rp 14,2 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, lelang dan pembangunan tol memang terus dilanjutkan. Itu dilakukan karena pembangunan jalan tol memiliki peran penting sebagai backbone dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.

Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan lelang sangat penting dalam mendukung pengembangan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia. “Kami meyakini hanya dengan ketersediaan konektivitas yang lebih baik, maka investasi dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi lebih baik,” kata Menteri Basuki seperti dikutip dari website pu.go.id, Selasa (17/11).

Selama kurun waktu 2015-2019, total jalan tol beroperasi sepanjang 1.400 km. Selama 5 tahun ke depan, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 km.

Gojek dan Telkomsel berkolaborasi guna memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan investasi Telkomsel di Gojek, platform on-demand dan pembayaran terdepan di Asia Tenggara. Nilai investasi Telkomsel di Gojek sebesar USD 150 juta atau sekitar Rp 2,16 triliun.

Andre Soelistyo, Co-CEO Gojek Group mengatakan, kerja sama ini akan menjangkau ratusan juta masyarakat Indonesia, termasuk konsumen, mitra driver dan mitra UMKM supaya ikut andil menikmati manfaat dari ekonomi digital.

“Ekonomi digital di Indonesia didorong oleh perkembangan perangkat seluler (mobile-first market), sehingga bila pemain terdepan di industri teknologi dan telekomunikasi berkolaborasi memanfaatkan sumber daya yang ada, ekonomi digital Indonesia bisa lebih terakselerasi ke tahapan yang lebih tinggi (leap frog),” ungkap Andre dalam keterangan tertulis kemarin (17/11).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, kolaborasi antara Telkomsel dan Gojek berawal dari visi yang sama dari kedua belah pihak. “Kami sangat bangga berkesempatan untuk berkolaborasi dengan platform kebanggaan anak bangsa yang terus memberikan dampak positif bagi jutaan rakyat Indonesia, pada setiap aspek kehidupan sehari-hari,”  kata Setyanto.

Nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Kota Kediri dengan Berdi Australia Pty Ltd ditandatangani. MoU ini sebagai komitmen untuk membeli produk UMKM yang diorganisir Kadin Kota Kediri senilai 500.484,95 dolar AS pada 2021 dan 2022.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan secara virtual disaksikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Command Center Balai Kota Kediri, Selasa (17/11).

Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh Konjen RI untuk Victoria dan Tasmania di Melbourne Australla, CEO Berdi Australia Pty Ltd, Caldera Coffee dan Bank BJB.

Keglatan ini diharapkan dapat menambah keberhasilan dari semua, khususnya Indonesia dan Australia dalam membukukan transaksi dagang dalam Trade Expo Indonesia pada 2020.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berterima kasih atas kerja sama penandatanganan MoU yang sudah terjadi. “Ini merupakan terobosan yang sangat baik dan sangat bagus karena kita mendekatkan UMKM yang ada di Kota Kediri ini atau di Indonesia ke dunia ekspor,” jelasnya.

Kontrak kerja sama business to business dari Kadin Kota Kediri dengan Diaspora Indonesia yang ada di Australla nilainya kurang lebih 500. 000 dolar AS.

Usaha menyudahi polemik yang mendera industri garam nasional seperti mengurai segumpalan benang kusut. Entah kapan dan bagaimana akan selesai, tidak jelas muaranya. Tarik ulur antara produsen (petambak) dan industri pengguna soal penyerapan garam, membuat persoalan yang membelit komoditas itu tak kunjung menemukan titik temu.

Bahkan, sejak Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah No. 9/2018 yang mengalihkan kewenangan rekomendasi impor garam industri ke Kementerian Perindustrian dari sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap saja persoalan ‘pergaraman’ tak serta merta beres. Padahal, Indonesia seharusnya bisa terbebas dari impor garam, mengingat sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan memiliki garis pantai terpanjang ke-2 di dunia.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang mengakibatkan garam lokal sulit diserap oleh industri pengguna.

Pertama, mutu garam yang dihasilkan petani masih belum dapat mencapai kadar NaCl>97%. Kedua, garam lokal masih memiliki impuritas yang tinggi, produktivitas rendah, dan tidak terjamin kelancarannya. Ketiga, industri pengolahan garam refinery masih sangat terbatas.

Untuk itu, menurut Gati, dibutuhkan berbagai upaya guna pengembangan dan penguatan daya saing produk industri garam. Di antaranya dengan pengawasan SNI, pembangunan dan perluasan pabrik pengolahan garam, dan peningkatan kapasitas refinery garam, serta mendorong investasi industri hilir.

Dari kacamata petambak, minimnya dukungan pemerintah turut berkontribusi kenapa pemanfaatan garam lokal masih belum optimal. Mulai dari kebijakan impor garam, dukungan peningkatan daya saing, hingga anjloknya harga sehingga menyebabkan stok menumpuk, menjadi serentetan persoalan yang dihadapkan pada petambak. Seperti yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, kesulitan mencari pabrikan pengguna garam sepanjang tahun ini membuat pemerintah daerah itu urung menambah investasi tambak garam dalam waktu dekat

Namun demikian, masalah kedua yang dihadapi petambak asal Sabu Raijua adalah lokasinya yang jauh yang berdampak pada penurunan harga jual. Untuk diketahui harga garam sempat mencapai puncaknya pada Juli 2017 di level Rp3.500 per kilogram. Namun, harganya terus turun ke level Rp2.600 per kilogram pada Januari—Mei 2018, dan terus tertekan ke level Rp350 per kilogram per Oktober—November 2020.

“Bayangkan saja dari revenue-nya 100% tinggal 30%. Kenapa bisa fluktuatif? Sebelum 2017 harganya tidak segitu, tapi terus naik tinggi, terus turun jauh sekali. Itu kaitannya sama supply-demand,” ujar Direktur Utama Garam Achmad Ardianto kepada Bisnis, Senin (16/11). Menurut dia, keberadaan garam impor menjadi salah satu pemicu penurunan harga garam lokal, kendati memang garam impor masih lebih kompetitif karena kualitasnya. Sejauh ini garam impor masih mendominasi bahan baku garam yang digunakan hingga 80%. Adapun, preferensi ke garam impor tersebut disebabkan oleh tingkat kebersihan garam rakyat yang dinilai hanya akan menambah biaya produksi.