Awasi Dampak Kejar Tayang
Pemerintah menargetkan sebagian besar peraturan pelaksanaan turunan UU Cipta Kerja selesai paling lambat 20 November 2020. Aturan turunan UU mencakup 40 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (perpres).
Pemerintah juga perlu menitikberatkan perhatian pada isu-isu yang banyak disoroti, seperti ketenakerjaan dan lingkungan. Terlepas dari segala polemiknya, penyusunan UU Cipta Kerja untuk memperbaiki perekonomian Indonesia sehingga komunikasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan, hingga saat ini sudah ada 24 rancangan PP yang pembahasannya telah selesai. Sisanya, 16 rancangan PP baru selesai draf awal dan memasuki tahap sinkronisasi antarkementerian/lembaga.
Pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan dan perumusan rancangan PP dan perpres turunan UU Cipta Kerja. Publik yang ingin memberikan masukan bisa datang langsung ke Posko Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta atau melalui portal resmi UU Cipta Kerja.
Menurut Susiwijono, peran aktif dan masukan dari masyarakat sangat diperlukan. Selain membuka akses partisipasi, pemerintah menggelar sosialisasi dan konsultasi publik di berbagai wilayah dengan menghadirkan perwakilan kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab substansi.
Ratusan Toko Modern Tak Perpanjang Izin
Izin operasional ratusan toko modern atau minimarket di Kota Pahlawan mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Kota Surabaya, Pasalnya, selama beberapa bulan ini izin operasionalnya sudah habis dan belum diperpanjang.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz mengatakan, ada seratus lebih toko modern atau minimarket di kota ini yang izinnya sudah habis, “Kalau tidak ditutup, toko-toko itu melanggar Perda, artinya tanpa izin, kenapa ini dibiarkan?,” ujarnya, Senin (16/11).
Meski saat ini masih rapat pembahasan APBD tahun 2021, pihaknya akan menindak lanjut dengan mengundang kembali Disperindag dan Satpol PP Surabaya. “Sementara ini kita biarkan, nanti kita akan undang kembali Disperindag dan Satpol PP,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwik Widayati mengaku sudah pernah mengirimkan surat permohonan bantuan penertiban (Bantib) ke Satpol Surabaya terkait keberadaan toko retail modern yang sudah habis perizinannya. “Kami sudah pernah memberikan surat permohonan bantib ke Satpol PP,” ujarnya.
Mangkrak Bertahun- tahun Investasi Rp 474T Akhirnya Rampung
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sudah mengeksekusi investasi mangkrak senilai Rp 474,9 triliun dari total Rp 708 triliun yang mandek.
“Investasi mangkrak Rp 708 triliun ini sudah kita selesaikan 67% atau Rp 474,9 triliun, di mana di dalamnya termasuk beberapa investasi yang ada di Jawa Barat seperti contoh Tanjung Jati Power di Cirebon. Kemudian Hyundai yang sekarang lagi jalan. Kemudian listrik yang ada di sungai, PLTS Sungai Cirata,” kata dia dalam West Java Investment Summit 2020 yang tayang virtual, Senin (16/11/2020)
Dirinya menjelaskan penyebab investasi mangkrak bertahun-tahun di Indonesia. Ada tiga persoalan utama. “Yang pertama adalah persoalan ego sektoral antar kementerian. Yang kedua aturan tumpang tindih antara kabupaten/kota/provinsi dan pusat. Yang ketiga adalah ada persoalan-persoalan tanah yang harus saya jujur mengatakan dalam bahasa saya itu adalah adanya pemain-pemain yang dapat dirasakan tapi tidak bisa dipegang. Nah ini lah kira-kira persoalan ini,” tambahnya.
Optimis Usaha Kuliner Bisa Pulih
Pengusaha kuliner paling merasakan dampak diawal mewabahnya Covid-19. Apalagi adanya kebijakan dari pemerintah Pemko Banjarmasin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua bulan, hingga Juni 2020.
“Walau pun saat itu tidak menerapkan lock down, penghasilan pelaku kuliner sempat drop hingga 90 persen, “ kata Geman Yusuf, owner Rumah Makan Depot Sari Patin Banjarmasin dalam acara B-Talk, Senin (16/11).
Menurut dia, bagi pebisnis seperti dirinya, untung rugi dalam usaha merupakan hal biasa. Dirinya berusaha mempertahankan bagaimana rumah makan tetap eksis dengan penghasilan 10 persen tanpa memberhentikan karyawan.
Selain itu, kata Geman, kulinernya bisa bertahan. menaati anjuran pemerintah karyawannya memakai masker, pakai sarung tangan memasak, cuci tangan, menjaga jarak, menyemprot tiap hari ruangan dan tempat duduk.
“Awal pandemi, juga sempat tamu yang makan dibatasi hanya 40-60 orang, padahal luas rumah makan di tempat kami 1.400 M3. Alhamdulillah sekarang kami menerapkan jarak dan tetap menerapkan protokol kesehatan, “ ucapnya.
Pengawasan Tata Kelola Lobster Diperkuat
Pemerintah akan memperkuat pengawasan tata kelola lobster untuk menekan penyalahgunaan dan penyelewengan usaha pemanfaatan lobster. Muncul indikasi, tata kelola lobster bermasalah dari hulu hingga hilir.
Ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara RI. Sejak izin ekspor benih lobster dibuka pada Mei 2020, muncul sejumlah indikasi penyimpangan yang disuarakan sejumlah kalangan.
Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Drama Panca Putera menyampaikan, pengawasan tata kelola lobster akan diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Apabila ditemukan pelanggaran, akan dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi administrasi bisa berupa teguran, pembekuan izin, pencabutan izin, dan pembayaran denda.
Pekan lalu, KKP membuat kesepakatan dengan pelaku usaha lobster, yang terdiri dari nelayan dan kelompok usaha bersama, pembudidaya, eksportir, serta instansi terkait seperti Badan Reserse Kriminal Polri. Kesepakatan itu terkait pelaksanaan pengawasan tata kelola lobster, termasuk penindakan jika terjadi penyimpangan tata kelola lobster.
RCEP Perketat Persaingan
Indonesia bersama 14 negara menandatangani perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP. Negara yang turut menandatangani RCEP terdiri dari 10 negara anggota ASEAN, Selandia Baru, China, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Pakta yang setebal 14.367 halaman ini diteken di akhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-4, rangkaian KTT ASEAN ke-37 di Hanoi, Vietnam, Minggu (15/11/2020).
Ruang lingkup RCEP itu mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, e-dagang, serta usaha kecil dan menengah (UKM).
Publikasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) “World Trade Statistical Review 2020”, China, Korea Selatan, dan Vietnam tergolong dalam 10 negara eksportir tekstil terbesar dunia sepanjang 2019 dengan porsi secara berturut-tutut sebesar 39,2 persen, 3 persen, dan 2,9 persen. Sebaliknya, Indonesia tergolong dalam 10 negara importir tekstil tertinggi dunia dengan porsi 2,1 persen.
Laporan yang sama menyebutkan, negara-negara anggota RCEP yang masuk dalam 10 eksportir produk otomotif dunia terbesar sepanjang 2019 adalah Jepang, Korea Selatan, China, dan Thailand. Secara berturut-turut, porsi masing-masing negara itu sebesar 13,7 persen, 5 persen, 2,6 persen, dan 1,7 persen. Di sektor jasa telekomunikasi, China dan Singapura masuk dalam daftar 10 negara eksportir teratas dunia. Pada 2018, porsi ekspor setiap negara itu sebesar 3 persen dan 2,2 persen.
Oleh sebab itu, Indonesia akan memasang strategi ofensif, baik di dalam maupun luar negeri. Indonesia mesti unggul di pasar domestik yang kini turut menjadi pasar internasional. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, sebelum diimplementasikan, RCEP mesti diratifikasi. Selama 90 hari ke depan, Kemendag akan mempersiapkan proses ratifikasi.
Sengkarut Industri Unggas, Impor Brasil Bakal Jadi Ancaman
Potensi masuknya daging ayam Brasil dipandang bakal kian memperberat kinerja industri perunggasan, terutama untuk skala usaha peternak mandiri. Kepala Bidang Hukum dan Humas Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia Cecep M. Wahyudin mengatakan tanpa adanya impor, harga ayam di dalam negeri kerap menghadapi gejolak akibat pasokan yang berlebih dan permintaan yang anjlok.
Sepanjang 2020, harga jual livebird di tingkat peternak beberapa kali mencapai di bawah harga pokok produksi yaitu Rp18.000/kg. Buntut dari tak seimbangnya pasokan dan permintaan ini adalah dikeluarkannya kebijakan pemangkasan populasi lewat pemusnahan telur siap tetas sebanyak 7 juta butir tiap pekan pada awal Oktober. Perusahaan pembibitan pun diminta afkir dini bibit ayam kelas parent stock (PS) yang berusia lebih dari 50 pekan.
Harga ayam dari Brasil sendiri diperkirakan lebih murah 20%—30% saat tiba di Tanah Air. Permintaan mungkin akan datang dari industri pengolahan karena lebih efisien. Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati mengutarakan kondisi peternakan unggas di dalam negeri tengah tertekan, sehingga pemerintah harus tetap melakukan proteksi. Selain itu, produksi di dalam negeri pun masih bisa memenuhi kebutuhan. “Indonesia sedang oversupply ayam dan di UU Pangan kita jelas, jika kebutuhan di dalam negeri cukup, pemerintah tidak diperbolehkan impor,” kata Enny.
Proyeksi Asia Tenggara, Mengintip Peta Ekonomi Digital Indonesia
Riset Google, Temasek dan Bain memperkirakan ekonomi digital Indonesia tumbuh hampir tiga kali lipat menjadi US$124 miliar pada 2025 dari tahun ini. Proyeksi tersebut turun dari perkiraan sebelumnya sebesar US$133 miliar. Apa penyebabnya?
Riset Google, Temasek dan Bain memperkirakan ekonomi digital Indonesia tumbuh hampir tiga kali lipat menjadi US$124 miliar pada 2025 dari tahun ini. Proyeksi tersebut turun dari perkiraan sebelumnya sebesar US$133 miliar. Apa penyebabnya? Ekonomi berbasis internet Asia Tenggara diprediksi akan mengalami pertumbuhan lebih cepat hingga 2025, termasuk Indonesia karena menggeliatnya transaksi dagang elektronik (e-commerce) seperti Bukalapak, Shoppe, Lazada, hingga Tokopedia. Kondisi tersebut terdorong adanya pergeseran perilaku masyarakat karena pandemi virus corona atau Covid-19.
Laporan Google, Temasek Holding Pte dan Bain & Co. memproyeksikan bahwa nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara akan mengalami peningkatan lebih cepat menjadi lebih dari US$300 miliar pada 2025. Dalam riset tersebut, belanja daring di kawasan Asia Tenggara diperkirakan mencapai US$172 miliar pada 2025, lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar US$153 miliar.
Di sisi lain, pandemi juga mempercepat adopsi layanan keuangan online karena lebih banyak konsumen yang mengandalkan cara pembayaran dan transfer uang tanpa kontak, serta menghindari uang tunai. Adapun, industri pinjaman digital, tidak berubah dari tahun lalu sebesar US$23 miliar. Hal tersebut mencerminkan adanya kekhawatiran atas kredit macet.
Sementara di tahun ini, Google, Temasek, dan Bain dalam laporan bertajuk e-Conomy SEA 2020 memperkirakan, nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara mencapai US$ 105 miliar atau sekitar Rp1.475 triliun pada tahun ini. Indonesia menyumbang sebanyak US$44 miliar atau kurang lebih Rp619 triliun.
Meskipun demikian, nilai investasi di sektor internet di Indonesia mengalami peningkatan pada paruh pertama tahun ini sebesar US$2,8 miliar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar US$1,8 miliar. Sementara, pertumbuhan di Malaysia, Filipina, dan Thailand sekitar 6%—7%, sedangkan Singapura turun 24% menjadi US$ 9 miliar tahun ini, disumbang sektor pariwisata atau online travel. Sebelumnya, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal II tahun ini naik menjadi 73,7%, dari populasi atau setara 196,7 juta pengguna.
Ketua Umum APJII Jamalul Izza mengatakan kenaikan jumlah penggguna itu antara lain disebabkan beberapa faktor, seperti infrastruktur internet cepat atau broadband di Indonesia semakin merata dengan adanya Palapa Ring, transformasi digital semakin masif akibat pembelajaran online dan kebijakan bekerja dari rumah (work form home) akibat pandemi Covid-10 sejak Maret lalu.
Bisnis Gojek, Perebutan Kue Iklan Makin Ketat
GOJEK memperbaharui model bisnis dengan pendekatan kecerdasan buatan yang menjanjikan pemirsa terukur dengan menggunakan digital out of home (DOOH), Gojek membesut layanan tersebut dengan nama Goscreen. Kiranjeet Purba, Direktur PT Lintas Promosi Global (PROMOGO) menyebutkan pembaharuan teknologi ini menyasar para pengiklan yang ingin mendapatkan impresi tinggi pada wilayah tertentu, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Layanan ini telah dilakukan pilot project dengan klien Disney+ Hotstar yang diklaim mampu menjangkau 850.000 orang dengan 4 juta impresi.
GOJEK optimistis bisnis ini akan bertumbuh karena pasar iklan di Indonesia terus tumbuh dengan menyebut angka 34% untuk kue iklan dalam 5 tahun ke depan. Lembaga Riset Global, Nielsen mencatat dalam pengamatan Januari-Juli 2020 melaporkan kue iklan mencapai Rp 122 triliun. Namun porsi kue iklan ini hanya untuk pemantauan penempatan iklan di televisi, digital, cetak dan iklan radio.
Perinciannya televisi masih mendominasi dengan 72% porsi belanja iklan dengan angka lebih dari Rp 88 triliun. Disusul dengan iklan digital dengan 20% dengan total belanja iklan Rp 24,2 triliun, iklan media cetak mencapai lebih dari Rp 9,6 triliun dan total belanja iklan radio mencapai Rp 604 miliar. Nilai iklan ini dari pemantauan 15 stasiun TV nasional, 102 surat kabar,, 46 majalah dan tabloid dan 200 situs. Adapun radio mencakup 104 stasiun radio. Namun belanja iklan ini tanpa menghitung diskon, bonus, promo, ataupun harga paket.
West Java Investment Summit 2020, Investasi Metropolitan Rebana Untuk Dunia
Menarik mencermati perkembangan
investasi di Super Koridor Ekonomi Pantai Utara Jawa. Semakin banyak tawaran
kepada investor berupa proyek dengan dukungan lengkap, mulai infrastruktur
logistic, peran pengusaha domestic, kebijakan upah, hingga aturan yang sudah
sangat sederhana.
West Java Investment Summit (WJIS) 2020, merupakan panggung untuk menjajakan peluang investasi Jawa Barat, selain itu pemerintah Jawa Barat juga memperkenalkan kepada investor Kawasan unggulan terintegrasi: Metropolitan Rebana.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bercerita soal Kawasan Metropolitan Rebana berawal dari Segitiga Rebana yang meliputi Kawasan Patimban, Subang: Kertajati, Majalengka: dan Cirebon. Ada 13 Kawasan yang di siapkan untuk menjadi kota baru yang terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Tematik. Terlebih Presiden Joko Widodo sudah mengukuhkan Subang dan Majalengka bagian dari Super Kawasan Ekonomi Pantai Utara Jawa, Wapres KH Ma’aruf Amin pun meminta pembangunan Kawasan halal di Metropolotan Rebana. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Noneng Komara menuturkan WJIS di gelar selama 4 hari mulai 16 November hingga 19 November 2020, dengan kombinasi acara online dan offline.
Jawa Barat meraih peringkat pertama tujuan investasi baik asing maupun dalam negeri, sebesar 86,3 triliun dalam kuartal lll/2020. Ratusan investor local dan global hadir dalam market sounding dan ono on one meeting mengincar 27 proyek investasi sebesar 32 triliun lebih. Invest in Java for Better Futur, Live, Work and Play menjadi tema WJIS kali ini. Mulai dari Subang Smartpolitan, Cargo Village, Kertajati Majalengka, Tempat pengelolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Cirebon Raya hingga Kawasan Ciater Agro Wisata, Subang, Kawasan Terpadu industry Subang menjadi unggulan 27 peluang investasi yang di tawarkan









