Sejumlah pelaku usaha menanggapi beragam rencana pelarangan minuman berakohol yang disertai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Ketentuan ini tertuang dalam draf RUU Larangan Minuman Beralkohol yang disodorkan legislator di Senayan.

Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk, Sarman Simanjorang menilai , “ Kalau RUU-nya bersifat melarang, sama saja pelan-pelan mematikan industri minuman beralkohol dalam negeri, yang sudah puluhan tahun berada di Indonesia,” ungkap dia saat dihubungi KONTAN, Minggu (15/11).

Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang intinya menata penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu. Dengan demikian, sebenarnya urgensi RUU ini tak mendesak, namun semuanya kembali ke DPR, sebut Sarman.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Saragih, Kamis (12/11/2020), mengatakan, KPPU telah melakukan advokasi sejak Juli 2020 dan memanggil beberapa asosiasi pengusaha kelautan dan perikanan, pembudidaya perikanan, pelaku usaha kargo, serta Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penyelidikan terhadap kasus dugaan monopoli itu berjalan sejak 8 November 2020. “Kami melihat ada potensi indikasi persaingan usaha yang tidak sehat, di mana ada kegiatan yang membuat jasa pengiriman (ekspor benih lobster) hanya terkonsentrasi pada pihak tertentu saja,” ujarnya dalam telekonferensi pers.

Guntur menyatakan, KPPU melihat tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk sengaja menunjuk satu pelaku usaha logistik tertentu untuk menangani jasa kargo ekspor benih lobster. KPPU juga belum mengungkapkan identitas perusahaan yang diduga melakukan praktik monopoli itu.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Susan Herawati mengatakan, mekanisme kontrol dari Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya diperketat untuk mengontrol arus pengiriman ekspor benih lobster.

Indikasi praktik monopoli dalam bisnis ekspor benih lobster ini sudah terendus sejak lama di lapangan. “Praktik bisnis ekspor benih lobster yang bermasalah dari hulu ke hilir hanya akan memperkaya makelar, melainkan tak memedulikan nasib penangkap benih lobster,” katanya.

Realisasi pemanfaatan insentif pajak dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih minim. Sampai 9 November 2020, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penyerapan belanja insentif pajak baru sebesar Rp 38,13 triliun. Angka ini setara 31,6% dari pagu total insentif pajak di program PEN yang senilai Rp 120,6 triliun.

Realisasi insentif pajak itu terdiri dari lima insentif. Pertama, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan skema ditanggung pemerintah (DTP) baru terealisasi Rp 2,51 triliun setara 6,33% dari pagu. Kedua, pembebasan PPh 22 Impor terserap Rp 9,1 triliun atau setara dengan 61,72% dari pagu. Ketiga, diskon 50% angsuran PPh Pasal 25 diserap sebesar Rp 13,73 triliun atau 95,35% dari total anggaran. Keempat, percepatan pengembalian atau restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) terpakai Rp 3,57 triliun atau setara 61,60% dari pagu. Kelima, penurunan tarif PPh Badan terserap Rp 9,21 triliun atau 46,05% dari pagu.

Penyerapan insentif PPh pasal 21 yang hanya sebesar 6,33% dari pagu Rp 25,66 triliun akibat wajib pajak yang menerima tersebut masih sedikit. Insentif ini baru dimanfaatkan oleh 129.744 wajib pajak (WP). Angka ini jauh di bawah total wajib pajak karyawan yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencapai 35 juta WP pada tahun 2019. Sebagai catatan, atasan penerima insentif pajak karyawan adalah pegawai yang mempunyai penghasilan maksimal Rp 16 juta per bulan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berjanji akan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan dengan para wajib pajak untuk bisa segera mendapatkan insentif tersebut. Adapun total anggaran insentif pajak bagi perusahaan yang tersisa masih sekitar Rp 82,47 triliun. Menteri Sri Mulyani menyatakan, “Jangan sampai mereka terpaksa harus memutus hubungan kerja, atau mengurangi jam kerja karyawannya,” kata Sri saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (12/11).

Prestige Motorcars menggandeng Tokopedia meluncurkan Tesla by Prestige Motorcars. Kolaborasi ini tercipta untuk memudahkan pencinta otomotif membeli mobil listrik Tesla secara online. Di sisi lain, kerjasama ini mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan lebih banyak populasi kendaraan listrik di Tanah Air.

Presiden Direktur Prestige Corp, Rudy Salim mengatakan, rencana Prestige berkolaborasi untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap mobil listrik, mengingat pemerintah sedang gencar memfasilitasi pengembangan kendaraan listrik, karena jauh lebih ramah lingkungan.

“Kebetulan mobil listrik yang kami perkenalkan di Indonesia adalah Tesla. Kami harap, dengan kemunculan Tesla di platform online, kesadaran dan penjualan mobil Tesla meningkat drastic,” jelas dia kepada KONTAN, Rabu (11/11).

Rudy bilang, dilihat dari sisi harga, Tesla juga relatif terjangkau dibandingkan mobil lain di Prestige Motorcars. Selain itu, ada beberapa keuntungan memiliki Tesla, seperti bebas aturan ganjil genap di Jakarta dan bebas pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Meski dibeli secara daring, pelanggan bisa melakukan test drive di rumah saja. Untuk urutan prosesnya, konsumen membayar booking fee sebesar Rp 100 juta, setelah itu SPK akan diproses secara online.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim, Soesilo Efendy, mengatakan kerjasama berbagai pihak dibutuhkan untuk kembali menggairahkan dunia properti.

“Kinerja sektor properti sangat penting untuk tetap dijaga karena setidaknya ada 175 industri pendukung lainnya yang bergantung pada bidang ini,” kata Soesilo Efendy, Ketua DPD REI Jatim, dalam seminar online bertema "Sinergi Pemulihan Industri Properti" yang digelar DPD REI Jatim, Rabu (11/11).

Menurut Soesilo, pandemi ini merupakan kesempatan untuk melakukan sinergi dengan berbagai sektor. Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, menyatakan pihaknya juga mendukung sinergi dalam bidang properti. “Untuk 2021, KPR FLPP disiapkan sebanyak 157.500 unit rumah. Dari jumlah tersebut, rencana dana SMF sebanyak Rp 6,37 dan PPDPP sebanyak Rp 19,12 trilliun,” jelas ananta

Ketua DPP REI, Paulus Totok Lucida, sebagai keynote speaker dalam acara itu meminta pemerintah memberi keringanan kredit bagi konsumen properti. “Untuk OJK, banyak konsumen yang mengalami penurunan penghasilan sehingga mereka meminta penundaan pembayaran angsuran misalnya selama enam bulan karena mereka ini membutuhkan rumah,” ungkap Totok, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD REI Jatim tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus praktik monopoli pada jasa pengiriman logistik ekspor benih lobster. Direktur Investigasi KPPU Gopera Panggabean mengatakan, “Dari informasi yang kita peroleh, terkait dengan tarif biaya ekspor ini jadi dinilai dan dirasakan cukup mahal bagi pelaku ekspor. Karena tidak ada pilihan lain terhadap pengiriman ekspor benih lobster, semua hanya bisa lewat Bandara Soetta, sementara budidaya benih lobster ini tersebar sampai Bali, NTT, NTB,” ungkap Gopera dalam forum jurnalis KPPU secara virtual, Kamis (12/11).

Juru bicara sekaligus komisioner KPPU Guntur Saragih juga menambah, hal ini bisa membuat risiko usaha eksportir benih lobster meningkat. “Ini bisa menciptakan pasar tidak efisien. Salah satunya ini resiko yang ditanggung pengusaha baby lobster, karena ini kan barang hidup, apakah bisa tahan kalau dibawa ke Jakarta dulu baru dikirim ke target pasarnya,” kata Guntur.

Harga daging ayam potong dan telur ayam broiler, yang diperdagangkan di pasar-pasar tradisional Pematangsiantar, Kamis (12/11) semakin melonjak. Untuk harga daging ayam potong hanya Rp 30.000 per kg, saat ini melonjak hingga mencapai Rp 35.000 per kg, telur ayam broiler dari sebelumnya Rp 1.300 per butir, menjadi Rp 1.500 per butir.

Di pihak lain, Br Silalahi seorang pedagang mengungkapkan, “Kondisi saat ini sangat sulit, karena harga semakin melambung, kami tidak berani memasok barang dagangan dalam jumlah yang banyak, takut tidak habis dijual, mengingat pembeli saat ini berkurang,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata pertumbuhan volume impor terbesar terjadi pada kuartal II/2020 atau melesat 69,58% secara tahunan menjadi 8.05 juta kilogram. Sementara itu, pertumbuhan nilai impor terbesar terjadi pada kuartal III/2020 atau melonjak 54,24% secara tahunan menjadi US$39,3 juta.

Menurut Ketua Umum AIIPI, Rudiyono, permintaan sepeda di dalam negeri memang melonjak sepanjang 2020 dan diperkirakan berlanjut pada 2021. Namun, imbuhnya, tren maraknya sepeda impor di dalam negeri juga akan berlanjut pada tahun depan. 

Adapun, Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia (Apsindo) mendata sepeda impor yang akan masuk ke dalam negeri adalah sepeda murah di rentang harga Rp1 juta-Rp2 juta dan menengah di kisara Rp2,5 juta-Rp5juta.

Sekretaris Jendral Asosiasi Pengusaha Sepeda dan Mainan Eko Wibowo sebelumnya mengatakan permintaan sepeda yang tinggi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Sayangnya, produsen sepeda lokal belum mampu memenuhi permintaan yang ada, mengingat masih terbatasnya kapasitas pabrikan.

Kemenperin dan AIPI sepakat bahwa permintaan sepeda hingga akhir tahun akan mencapai 8 juta unit, naik 14% dari realisasi 2019 sekitar 7 juta unit. Sementara itu, Direktur Jendral Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufik Bawazier mengatakan pihaknya akan berusaha untuk meningkatkan pangsa sepeda lokal pada 2021.

Di sisi lain, Taufik menilai penerbitan Permendag No. 68/2020 merupakan langkah yang baik karena dapat menyeleksi laju sepeda impor.

#APK

Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) Mohamad Periadi mengatakan momentum Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) bakal membawa angin segar bagi pengiriman paket selama pandemi Covid-19. Menurutnya, Harbolnas akan menutup pemasukan yang hilang dari lini bisnis pengiriman kurir antar-perusahaan akibat terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

Feriadi yang juga Direktur Utama PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menyatakan belum bisa menyampaikan persentase lonjakan pengiriman selama momen Harbolnas 11.11. Alasannya, data peningkatan pengiriman barang dimiliki perusahaan kurir atau pelantar dagang-el yang melaksanakan promosi Harbolnas. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asperindo Trian Yuserma menambahkan ada beberapa perusahaan jasa kurir terdampak pandemi Covid-19 walaupun ada Harbolnas.

Chief Marketing Officer PT Sicepat Ekspres Wiwin Dewi Herawati menuturkan Sicepat mengintegrasikan teknologi informasi (TI) dengan pelantar dagang-el selama Harbolnas 11.11. Salah satu produk andalannya adalah Halu atau Harga Mulai Rp5.000 yang sangat membantu untuk mendongkrak kenaikan bisnis sekaligus membantu menggerakan perekonomian selama pandemi.

CEO J&T Express Robin Lo menuturkan perusahaannya mempersiapkan beberapa bulan sebelum Harbolnas 11.11 berlangsung, mulai dari penambahan armada, SDM, hingga perlengkapan lainnya. Untuk layanan baru, dia meluncurkan J&T Eco yang memberikan tarif terjangkau. Layanan ini baru tersedia di marketplace Shopee dan pengiriman di area Jabodetabek.

Pemain utama jasa pengiriman ekspres JNE juga tidak mau ketinggalan. VP of Marketing JNE Eri Palgunadi menyatakan perusahaannya memberikan promosi gratis ongkos kirim pada Harbolnas 11.11. Eri juga menambahkan JNE menyiapkan dua langkah utama agar tetap beroperasi pada masa pandemi Covid-19.

CEO Anteraja Suryanto Tjoeng menuturkan, menghadapi Harbolnas, Anteraja menyiapkan promosi menarik bagi pelanggan, serta memberikan layanan penjemputan barang dari pengirim tanpa batas minimal. Saat ini, Anteraja menargetkan segmen B-to-B di samping memperluas jaringan kerja sama dengan e-commerce dan terus melakukan pembukaan layanan di kota-kota baru dan penguatan kurir Anteraja.

#APK