Para pelaku bisnis e-commerce meyakini volume dan nilai transaksi pada pergelaran festival belanja 11.11 tahun ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu. Pada 2019, nilai transaksinya bisa mencapai Rp 9,1 triliun.

Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), Bima Laga mengatakan, meski di tengah pandemi korona (Covid-19), transaksi belanja online selalu meningkat setiap bulan. “Sejauh ini, sejak masa awal pandemi tren dan transaksi belanja online sebenarnya masih bagus dan terus meningkat. Jadi pada festival belanja online 11.11, pasti akan bagus”, ujar dia kepada KONTAN, Rabu (11/11).

Para pebisnis e-commerce menggelar festival belanja online 11.11 untuk mendorong perputaran kegiatan ekonomi di Indonesia. “Jika berkaca pada pergelaran Harbolnas 11.11 dan 12.12 tahun lalu, menurut Nielsen transaksi bisa mencapai Rp 9,1 triliun, maka tahun ini bisa lebih,” sambung Bima.

Yolanda Nainggolan, Vice President of Public Relations Blibli mengemukakan, di tengah pandemi atau selama April hingga September 2020, pihaknya mendulang kenaikan transaksi dua kali lipat secara tahunan. Pada Harbolnas bulan lalu melalui Blibli Histeria 10.10, volume order selama periode tersebut meningkat empat kali lipat ketimbang transaksi rata-rata year-to-date (ytd).

Kinerja platform Shopee juga cukup positif. Dalam 1 jam pertama sejak festival belanja 11.11 dimulai pada tengah malam kemarin, Shopee melihat peningkatan transaksi hingga enam kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Di momen 11.11, Bukalapak juga menebar diskon hingga 90%, voucher diskon, flash deal spesial setiap hari selama periode berlangsung, promo sembako, serta gratis ongkir. “Khusus 10-12 November, Bukalapak membagikan cashback hingga Rp 2,5 juta bagi para pelanggan,” ungkap Erick Wicaksono, Vice President of Marketing Bukalapak.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) secara bertahap melepas aset pusat perbelanjaan Cilandak Town Square (Citos) di Jakarta Selatan dan memperoleh dana segar untuk membayar klaim dan biaya operasional. Saat dihubungi Kompas, Selasa (10/11/2020).

Direktur Keuangan Jiwasraya Farid Azhar Nasution menjelaskan, perusahaan menjual Citos Rp 2,2 triliun. Hingga kini perusahaan mengantongi Rp 2,1 triliun dari penjualan itu. Sisa pembayaran sebesar Rp 100 miliar akan dilunasi pada 2022.

“Penjualan aset jadi salah satu sumber dana bagi Jiwasraya dalam menjalankan operasional, termasuk pembayaran klaim bagi para pensiunan pemegang polis anuitas,” ujarnya. Pembelinya adalah konsorsium perusahaan BUMN, terdiri dari Wijaya Karya, Adhi Karya, dan Waskita Karya. Ada pula Bahana Pembina Usaha Indonesia yang kini bernama Indonesia Financial Group.

Bank Indonesia terus mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi Jawa Timur (Jatim) di tengah pandemi covid 19 ini. Salah satunya penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi digital.

“QRIS mendapat respon positif di masyarakat Jatim. Tercatat sekitar 560.000 merchant QRIS,” kata Din Ahmad Johansyah, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur (BI Jatim), saat wawancara zoom meeting bersama Surya, Senin (3/11).

Penggunaan transaksi digital ini merupakan cara efektif berinteraksi antara produsen dengan konsumen di saat pandemi, Difi meyakini bila masyarakat kembali berbelanja, maka pertumbuhan ekonomi Jatim kembali normal.

Saat ini tantangan yang harus diselesaikan adalah menumbuhkan confidence atau kepercayaan diri masyarakat agar mau berbelanja lagi. Terutama di sektor jasa seperti hotel, pariwisata dan restauran. “Masyarakat harus didorong untuk adapter terhadap prokes yang mendukung peningkatan kepercayaan dalam belanja,” cetus Difi.

Memasuki kuartal IV di bulan Oktober, Din memprediksi beberapa daerah kemungkinan akan mulai mencatatkan inflasi. Inflasi Ini bisa mendorong ekonomi tumbuh, seperti yang sudah terlihat di Kediri, kemudian Surabaya, Malang. Batu, Madiun dan Banyuwangi Tidak hanya sektor jasa, daerah dengan sektor pertanian juga diprediksi tumbuh, di Madiun dan Blitar.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memaksimalkan layanan digitalnya kepada para peserta. Yang terbaru adalah program “Pandawa” akronim dari Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp.

“Kami agresif sosialisasikan 'Pandawa' ke seluruh cabang BPJS Kesehatan, termasuk di Jawa Timur (Jatim). Ini bentuk komitmen kami untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan PSBB di masa pandemi Covid-19,” kata i Made Puja Yasa, Deputi Direksi BPJS Jatim.

Sejak dikenalkan pada Oktober 2020, respons peserta BPJS Kesehatan di Jatim cukup tinggi. Karena hampir sebagian besar peserta telah memiliki dan menggunakan aplikasi WhatsApp ini.

Penduduk Jatim yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) sampai akhir September 2020 mencapai 30,3 juta. Jumlah itu sudah mencapai 74 persen dari total penduduk Jatim yang mencapai 40 juta lebih.

Sementara itu iuran, diakui masih mengalami defisit dibanding klaim. Sampai September2020, penerimaan luran BPJS Kesehatan Jatim mencapai Rp 5,7 triliun Sedangkan klaim dan biaya operasional lainnya telah mencapai Rp 10,5 trillun.

DPRD Jawa Timur mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam melakukan recovery sektor ekonomi riil di bidang pertanian pasca pandemi Covid-19. Pertanyaan tersebut muncul setelah Pimpinan Dewan Jatim, Anik Maslachah turut serta dalam agenda sidak ke UPT Pengembangan Benih Hortikultura Jatim yang ada di Kabupaten Magetan beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Jatim itu menemukan adanya pemangkasan anggaran untuk pengembangan benih hortikultura untuk tahun 2021 yang direncanakan berada pada angka Rp 800 juta, sedangkan di tahun sebelumnya sebesar Rp 1,2 miliar.

Dalam sidak tersebut, politisi PKB Jatim itu juga menemukan lahan pertanian yang luasnya 10 hektare hanya bisa digunakan 1 hektare saja. “UPT yang kita sidak kebetulan fokus pembenihan kentang. Dari lahan 10 hektare milik pemprov idealnya bisa dibuat benih bibit 4 hektare, namun hanya bisa dipakai 1 hektare, “ ungkap Anik, Selasa (10/11).

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertingggi di triwulan II/2020 berdasarkan rumus Q to Q terjadi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,26 persen. “Yang tidak kalah penting, Jatim itu merupakan buffer stock kebutuhan pangan nasional diberbagai komoditi prodik pertanian,” tuturnya.

Untuk itu, Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur itu meminta Pemprov Jatim untuk kembali membuat grand design terkait pengembangan pertanian. Mulai mapping lokasi yang cocok untuk pengembangan hortikultura, pendistribusian bibit dan juga pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.

Gerakan Nasional Budidaya Lele (GerNas Bule) kini sedang digencarkan di Jawa Timur. Ketua Tim Penggerak PPK Jatim Arumi Bachsin Dardak mengatakan, GerNas Bule mempunyai beberapa manfaat. Salah satunya bisa menekan angka stunting.

Menurutnya, lele memiliki kandungan gizi yang banyak dan beragam untuk menunjang kesehatan. Selain mengandung banyak protein, harga lele juga lebih terjangkau bagi masyarakat prasejahtera. “Ikan lele ini murah, tapi gizinya bagus sekali dan lele juga mudah perawatannya,” kata Arumi di acara Gerakan Nasional Budi Daya Lele untuk Kemandirian Pangan di Gedung Dharma wanita Surabaya, Selasa (10/9).

Selain murah dan mengandung gizi yang tinggi, perawatan lele terbilang mudah. Mulai perawatan air, wadah, hingga pakan lele cukup mudah dicari di pasaran.

Di samping itu, inisiator GerNas Bule Chusnur Ismiati Hendro mengatakan, budi daya lele ini untuk memajukan ketahanan pangan dan memenuhi gizi keluarga sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Satu ember, lanjut Chusnur, bisa di buat menampung 50 ekor bibit lele. “Jadi budi daya lele ini sangat mudah. Karena pemeliharaannya gampang. Bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan halaman rumah,” kata Chusnur.

Tata niaga impor sejumlah barang memantik persoalan di lapangan. Kabar terbaru, para pengusaha alat penyejuk udara atau air conditioner (AC) mengaku kesulitan mengurus izin impor.

Usut punya usut, ini akibat sulitnya proses pengurusan persetujuan impor (PI) di Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/2020 j.o. Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga menjadi akar persoalan.

Gara-gara izin impor tak kunjung keluar, PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) kehilangan potensi penjualan AC Rp 100 miliar Oktober tahun ini. “Penjualan terganggu karena tak bisa impor,” ungkap Senior General Manager National Sales SEID Andri Adi Utomo kepada KONTAN, Senin (10/11)

PT Haier Sales Indonesia (HSI) juga mengaku belum mendapatkan persetujuan impor Kemendag, padahal izin impor sudah mengajukan September 2020. “Penjualan AC terganggu. Produk kami 100% impor,”  ungkap Import Manager HSI, Tjiputra Halim.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga mengeluhkan implementasi aturan impor baru itu. “Permendag oke, jika ada batas waktu pemrosesan PI. Persetujuan harus jelas kapan terbit. Jika ditolak, jelas juga alasannya”, ujar Direktur Eksekutif Aprisindo, Firman Bakri.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi berdalih pemberian izin terkendala korona. “Kami masih menerapkan SDM 25%-50%. Permohonan impor AC sudah 8 juta unit. Petugas harus verifikasi seluruh persyaratan impor,” kata dia, kemarin. Didi berjanji PI segera keluar.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), mulai Pelindo I, Pelindo II, dan Pelindo IV. Kerjasama ini dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman integrasi data perpajakan pada Selasa (10/11).  

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama bilang, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari program Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan tata kelola perusahaan BUMN khususnya dalam hal transparansi perpajakan.

Menurut Yoga, integrasi data menjadi bagian dari strategi kantor pajak untuk menguji kepatuhan atau cooperative compliance. Tidak hanya menguntungkan bagi Ditjen Pajak kerjasama ini dia sebut bermanfaat bagi Pelindo. “Kerja sama ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak,”  kata Yoga dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11).

DJP berharap para korporasi besar dengan administrasi pajak yang kompleks dapat segera mengikuti langkah transparansi perpajakan yang dilakukan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV, dan sejumlah BUMN lainnya.

Perusahaan uang elektronik masih terus mendapatkan pendanaan dari investor.Yang terbaru, LinkAja. Perusahaan ini mengumumkan baru saja mendapatkan pendanaan sejumlah investor yang dipimpin oleh Grab.

Haryati Lawidjaja, Direktur Utama LinkAja menjelaskan, LinkAja meyakini, kerja sama strategis yang didukung oleh investasi dan kekuatan teknologi Grab ini akan memperkuat layanan perusahaan tersebut. Terutama dalam menghadirkan solusi memberikan akses ke keuangan dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

Langkah Grab ini memang semakin menguatkan perusahan transportasi online tersebut di bisnis pembayaran. Sebelumnya Grab juga membenamkan investasi di Ovo. “Kolaborasi LinkAja dan ekosistem digital kami yang di dalamnya termasuk Ovo dan Tokopedia memungkinkan kami menyediakan beragam layanan cashless bagi masyarakat Indonesia,” tutur Neneng Goenadi, Managing Director Grab Indonesia.

Ovo juga menganggap pendanaan Grab ke Link Aja merupakan bagian dari penguatan ekosistem “Kebutuhan pasar saat ini masih sangat besar dan belum berhasil dijawab oleh pelaku transaksi pembayaran yang ada,” ujar Head of Corporate Communication OVO Harumi Supit.

Pemerintah membidik pemenuhan kebutuhan biomassa di Jepang karena ada peluang besar ekspor komoditas itu terutama berasal dari cangkang kelapa sawit dan pelet kayu.

“Pemerintah Indonesia terus berusaha menjaga kualitas dan kuantitas produk biomassa agar dapat memenuhi standar yang dibutuhkan pasar di Jepang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kick off virtual rencana kerja pasar bioenergi Jepang di Jakarta. Selasa (10/11).

Menurut dia, peluang ekspor biomassa itu terbuka lebar karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Untuk pemenuhan dalam negeri, pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai alternatif membangkitkan energi listrik dan industri. Upaya itu sejalan dengan target pemerintah menurunkan emisi hingga 29 persen tahun 2030 atau 41 persen jika mendapat dukungan internasional menuju sistem energi yang lebih bersih.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menambahkan pengembangan bio energi merupakan salah satu strategi dalam mitigasi gas rumah kaca. Selain itu, juga sekaligus mendorong kesejahteraan rakyat untuk pemanfaatan bio energi.

 la menyebutkan target penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 23 persen tahun 2025 dan 31 persen tahun 2050. Saat ini, lanjut dia, pencapaian di Indonesia baru mencapai 9,5 persen dan Jepang tahun 2030 menargetkan 22-24 persen dari seluruh kebutuhan energinya.