;

Empat Pengusaha UMKM Tebingtinggi Masuk Pengusaha Binaan Pertamina

Mohamad Sajili 05 Nov 2020 Harian Sinar Indonesia Baru

Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, MM menyampaikan apresiasi kepada Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) Tebing tinggi karena telah lulus seleksi dari Rumah Kemasan Pertamina pusat untuk dibina menjadi pengusaha binaan Pertamina untuk bersaing di kancah internasional nantinya.

“UMKM Tebingtinggi ada 4jenis dari 5 yang terpilih se-Sumut untuk dibina menjadi pengusaha binaan Pertamina,” ujar juru bicara Pemko Tebingtinggi Dedi Parulian Siagian, Rabu (4/11) saat di wawancarai SIB, di ruang kerjanya.

Dedi Siagian lebih lanjut mengatkan dari kurang lebih 900 pengusaha UMKM Indonesia yang masuk mendaftar telah terjaring 150 pengusaha UMKM dari seluruh indonesia dan dari Sumut terpilih pengusaha UMKM dan 4 pengusaha tersebut dari Kota Tebingtinggi.

“Adapun ke 4 pengusaha itu adalah Aumah Rajutan Fita, Tebing Batik Colection, E-craft Lukisan Kulit Telur, UD Karya Mandiri/Kue Nastar Rini, Saat ini mereka sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan yang dilakukan Pertamina melalui rumah binaan BUMN Pertamina,” ucap Dedi P Siagian.


Petani Semangat, Harga TBS Kelapa Sawit Terus Naik

Mohamad Sajili 05 Nov 2020 Harian Sinar Indonesia Baru

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelap sawit di Kabupaten Labusel, terus mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat para petani bersemangat untuk meningkatkan hasil panen.

Disebutkan, harga jual TBS kelapa sawit pada tingkat petani (timbang lapangan) saat ini berkisar Rp1.550 hingga Rp1.600 per Kg. Sedangkan tingkat agen atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS), kata dia, kini sudah mencapai Rp1.880, bahkan ada yang Rp1.900/Kg.

Petani kelapa sawit M Yunan (34), warga Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang menuturkan, kenaikan harga TBC saat ini sangat membantu masyarakat khususnya pemilik kebun kelapa sawit, karena harga tinggi. Tingginya harga TBS tersebut kata dia, membuat petani kelapa sawit mulai bersemangat meningkatkan produksi.

Wakil Sekretaris Apkasindo Kabupaten Labusel, Agus Dermawan mengharapkan agar pemerintah dapat mengontrol situasi ini, sehingga harga tetap stabil dan tidak anjlok lagi, Menurutnya, naiknya harga TBS kelapa sawit saat ini cukup membantu para petani, terlebih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Naiknya TBS kelapa sawit membuat ekonomi masyarakat terbantu, di tengah hantaman pandemi yang sudah lebih dan setengah tahun ini Warga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.


Tiongkok, AS , dan India Pangsa Ekspor Terbesar Sumut Capai 37,57%

Mohamad Sajili 05 Nov 2020 Harian Sinar Indonesia Baru

Sepanjang September 2020 negara Tiongkok, Amerika Serikat dan India merupakan bangsa ekspor terbesar Sumatera Utara, masing-masing sebesar 140,46 juta dolar AS, 83,22 juta dolar AS dan US 62,82 juta dolar AS dengan kontribusi ketiganya mencapai 37,57 %.

Sementara ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara September 2020 mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2020, yaitu dari 683,15 juta dolar AS menjadi 762,58 juta dolar AS atau naik sebesar 11,63%.

“Bila dibandingkan dengan September 2019, ekspor Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 10,19%,” ungkap Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS (Badan Pusat Statistik) Sumut Dinar Butarbutar dan Kabid Statistik Produksi BPS Sumut Dwi Pranoto saat live streaming dengan wartawan, Senin (2/11).

Disebutnya, untuk nilai ekspor periode Januari-September 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, maka negara tujuan utama yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar yakni Malaysia sebesar 88,94 juta dolar AS (65,69%) diikuti Myanmar sebesar 76,87 juta dolar AS (91,05%) dan india sebesar 58,32 juta dollar AS (14,06%).

Sedangkan negara yang mengalami penurunan nilai ekspor terbesar Jepang sebesar 47,40 juta dollar AS (-13,72%), Kamboja turun sebesar 27,61 juta dolar AS(-14,30%) dan Mesir sebesar 17,81 juta dolar AS(-11,19%). Secara keseluruhan, pada periode Januari-September 2020, ekspor ke sepuluh negara tujuan utama mengalami kenaikan sebesar 3,44 % dibanding periode Januari-September 2019.


Udang UMKM Diekspor Ke Jepang

Mohamad Sajili 05 Nov 2020 Tribun Banjarmasin Post

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalsel, Amanlison Sembiring mengatakan, pihaknya melakukan kurasi produk UMKM berpotensi ekspor untuk mendapatkan perluasan akses pasar khususnya pasar ekspor.

Total produksi udang yang berhasil diekspor dari ketiga kelompok pembudidaya tersebut pada 2019 mencapai 334,9ton atau senilai Rp 26,7 miliar. Kemudian, pada 2020 sampai dengan September 2020 hasil produksi udang mencapai 189ton atau Rp 15,1 miliar. Kendati demikian, 90 persen dari nilai. Kemudian, pada 2020 sampai dengan September 2020 hasil produksi udang mencapai 189 ton atau Rp 15,1 miliar.

Berdasarkan data ekspor udang dari Kalsel pada 2019, tercatat mencapai 14,74 juta US Dollar atau 1,06 persen dari ekspor udang nasional dan di 2020 sampai dengan Agustus sudah mencapai 8,80 juta US Dollar atau 0,88 persen dari ekspor udang nasional. Selain sektor perikanan, potensi ekspor lainnya juga didorong melalui UMKM sektor kreatif, meliputi fashion, handycraft, aksesoris, dan makanan olahan.


Menkeu Merilis Aturan Perdagangan Bebas

Mohamad Sajili 05 Nov 2020 Kontan

Kementerian Keuangan kembali merilis empat aturan impor dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas atau free trade area (FTA) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Beleid FTA ini menyusul PMK Nomor 131/PMK.04/2020 yang mengatur tentang ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA).

Empat beleid itu meliputi, pertama, ASEAN-Australia-New Zealand FTA yang tertuang dalam PMK No 168/PMK.04/2020. Kedua, ASEAN-Korea FTA yang tertuang dalam PMK No 169/PMK.04/2020. Ketiga, ASEAN-India-FTA yang tertuang di PMK No 170/PMK.04/2020. Keempat, ASEAN-China FTA di tertuang di PMK No 171/PMK.04/2020.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengungkapkan, penerbitan empat PMK tersebut sebagai landasan hukum dan pedoman bagi instansi terkait mengenai tata laksana pemberian tarif preferensi atas empat skema FTA.

“Dengan ditetapkannya empat PMK tersebut, ketentuan yang sebelumnya mengacu pada PMK Nomor 229/PMK.07/2017, sekarang mengacu pada PMK ini. Diharapkan PMK tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dalam memahami ketentuan FTA yang akan digunakan dalam kegiatan importasi di Indonesia, “ ujar Syarif, Rabu (4/11).

Syarif menambahkan bahwa ketentuan dalam empat PMK ini berlaku terhadap barang impor yang pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sejak berlakunya PMK ini. “Adapun empat PMK tersebut berlaku setelah tujuh hari sejak tanggal diundangkan, yaitu mulai tanggal 3 November 2020, artinya aturan baru ini akan berlaku mulai Selasa, 10 November 2020, “ ujarnya.  


Ongkos Besar Indonesia Resmi Masuk Krisis

Mohamad Sajili 05 Nov 2020 Kontan

Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini dijadwalkan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal III-2020. Pengumuman produk domestik bruto (PDB) Indonesia kuartal III-2020 ini menandai Indonesia resmi masuk masa krisis, karena dua kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan ekonomi negatif.

Jika kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi -5,32%, ekonom memprediksi kuartal III akan kembali negatif di kisaran -3% hingga -1%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sudah ada tanda-tanda pemulihan. “Kuartal III kembali recovery, lebih baik dari kuartal II. Fungsi stabilisasi dari APBN bersama dengan yang lain untuk menanggulangi pukulan demand dan supply,” kata Menkeu di acara Simposium Nasional Keuangan Negara 2020, Rabu (4/11).

Menkeu optimistis meskipun dengan ongkos besar tahun ini yakni defisit Rp 687,5 triliun, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 bisa membaik di kisaran -1,7% sampai - 0,6%. Guna mendongkrak ekonomi di sisa tahun ini, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan kebijakan fiskalnya, termasuk mempercepat belanja.

Ekonom BCA David Sumual juga percaya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV-2020 ini terus membaik lewat akselerasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang semakin masif. Sedangakan Kepala ekonom DRI Moekti P. Soejachmoen melihat ke depan pemulihan ekonomi akan bergantung pada optimisme masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas secara normal, seperti pada era sebelum pandemi. Ini perlu didukung dengan tersedianya vaksin Covid-19 yang aman dan efektivitas implementasi program PEN ke depan, tandas Moekti.


Ekosistem Kendaraan Listrik Diperkuat

Mohamad Sajili 04 Nov 2020 Kompas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dukungan program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.

Ada tiga lokasi stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) yang diluncurkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif secara virtual di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Pertama, SPBKLU di Kantor PLN UP3 Cikokol Tangerang, Banten, yang dimotori Grab Indonesia dan Kymco. Kedua, SPBKLU di Alfamart Gandaria 3 Jalan Jatayu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, oleh Oyika. Ketiga, SPBKLU di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan oleh Ezyfazt dan Oyika.

Saat ini tersedia sembilan titik lokasi SPBKLU. Sebanyak 6 unit di Jakarta Selatan, 1 unit di Kota Tangerang, dan 2 unit di Tangerang Selatan. Sesuai dengan peta jalan SPBKLU, nantinya ditargetkan akan tersedia SPBKLU sebanyak 10.000 unit pada 2025 dan 15.625 unit pada 2030.

Sementara jumlah total SPKLU untuk mobil listrik sekarang sebanyak 62 unit di 37 lokasi. Sesuai dengan peta jalan SPKLU, ditargetkan nantinya jumlah SPKLU yang terpasang sebanyak 2.465 unit pada 2025 dan 7.146 unit pada 2030.


Insentif Kartu Prakerja Disalurkan Rp 5,7 Triliun

Mohamad Sajili 04 Nov 2020 Kompas

Pemerintah telah menyalurkan insentif bagi para peserta program Kartu Prakerja senilai total Rp 5,7 triliun dari gelombang ke-1 hingga ke-10.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Selasa (3/11/2020), mengatakan, dari 40 juta orang yang mendaftar pada gelombang ke-1 hingga ke-10, sebanyak 5.597.179 di antaranya mendapatkan surat keputusan penerima manfaat. “Jumlah insentif yang telah disalurkan Rp 5,7 triliun,” ujarnya dalam diskusi virtual “Peran Kartu Prakerja dalam Pembangunan SDM di Masa Pandemi”.


Belanja Pegawai dan PEN Menopang 2021

Mohamad Sajili 04 Nov 2020 Kontan

Tak cuma upah minimum provinsi (UMP) saja yang oleh pemerintah pusat ditetapkan tidak naik tahun depan, gaji pegawai negeri juga tidak akan naik di 2021.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menegaskan, tahun depan, tidak ada kebijakan kenaikan gaji pokok PNS atau pensiunan. Tapi, pemerintah memastikan, akan tetap memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas yang berlaku juga untuk pensiunan.

“Besaran (belanja pegawai) sama dengan tahun 2019, tapi lebih besar manfaatnya dari implementasi di 2020. Dengan begitu, kenaikan konsumsi belanja pegawai tetap naik di 2021 dibanding 2020,” kata Askolani kepada KONTAN, Selasa (3/11).

Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dipatok Rp 1.032 triliun. Angka ini tumbuh 23,4% dari pagu tahun ini senilai Rp 836,4 triliun. Belanja ini untuk empat hal, dua diantaranya untuk menopang konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen mendorong daya beli masyarakat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 melalui pos perlindungan sosial yang dianggarkan sebesar Rp 110,2 triliun. Jumlah ini lebih rendah sekitar 45,9% daripada anggaran dalam program PEN 2020 senilai Rp 203,9 triliun.

Selain itu, untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan bansos produktif sebesar Rp 2,4 juta dengan target peneriman manfaat sebanyak 15 juta usaha mikro. Lalu, program subsidi gaji, dengan target dapat tersalurkan ke 12,4 juta pekerja. Harapannya, program tersebut bisa membuat ekonomi tumbuh 5% di 2021.

 


Badan POM Kawal dan Jaga Keamanan, Khasiat serta Mutu Vaksin Covid-19

Mohamad Sajili 04 Nov 2020 Kontan

Badan POM sebagai bagian dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo tentang perlunya kehati-hatian terkait rencana vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat luas. Vaksin Covid-19 harus melalui tahap penelitian yang baik dan benar sebelum dinyatakan siap dan aman diberikan kepada masyarakat.

Badan POM memiliki standar dalam pemberian izin penggunaan vaksin, yaitu harus melalui proses uji klinik atau uji kepada manusia untuk pembuktian keamanan, khasiat dan mutunya. Mutu produk juga harus dijamin melalui evaluasi persyaratan mutu dan pemastian pembuatan vaksin sudah sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Berdasarkan data WHO per 19 Oktober 2020, terdapat 154 kandidat vaksin yang sedang pada tahap uji praklinik dan 44 kandidat vaksin Covid-19 yang sudah memasuki tahap uji klinik.

Di antara kandidat vaksin Covid-19 tersebut, yang sudah memasuki tahap uji klinik fase ketiga, antara lain yang dikembangkan oleh Sinopharm, Sinovac Biotech, AstraZeneca dan Universitas Oxford, Novavax, Moderna, Pfizer dan BioNTech, serta Gamaleya Research Institute.

“Di Indonesia sedang dilakukan uji klinik vaksin Covid-19 yang dikembangkan Sinovac. Hasil sementara atau interim untuk jangka tiga bulan akan selesai pada akhir tahun dan laporannya akan diberikan kepada Badan POM pada awal Januari 2021. Uji klinik ini juga sudah lebih dulu dilakukan di Brasil,” jelas Togi.

Dalam proses pendistribusian vaksin Covid-19 nanti, Badan POM secara berkesinambungan juga berperan mengawasi rantai distribusi untuk memastikan mutu vaksin. “Setelah proses pemberian vaksin dilaksanakan, Badan POM terus melakukan pengawasan untuk aspek keamanan melalui program kegiatan pemantauan efek samping atau yang dikenal dengan farmakovigilans,” ujarnya.

Dikatakan Togi, tenaga kesehatan diharapkan dapat memantau dan melaporkan kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca-imunisasi (KIPI) yang dialami masyarakat setelah menerima vaksin. Apabila terdapat peningkatan frekuensi efek samping, Badan POM berhak meninjau kembali aspek khasiat dan keamanan vaksin tersebut. Hasil pemantauan ini dikaji bersama para ahli di bidangnya.

“Jika ditemukan bahwa risiko menjadi lebih besar daripada manfaatnya, hasil keputusan Badan POM berdasarkan pemantauan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi risiko. Kalau memang ditemukan adanya risiko keamanan yang tinggi, akan dilakukan pencabutan persetujuan penggunaan darurat,” kata Togi.

 


Pilihan Editor