Kementerian Keuangan kembali merilis empat aturan impor dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas atau free trade area (FTA) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Beleid FTA ini menyusul PMK Nomor 131/PMK.04/2020 yang mengatur tentang ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA).

Empat beleid itu meliputi, pertama, ASEAN-Australia-New Zealand FTA yang tertuang dalam PMK No 168/PMK.04/2020. Kedua, ASEAN-Korea FTA yang tertuang dalam PMK No 169/PMK.04/2020. Ketiga, ASEAN-India-FTA yang tertuang di PMK No 170/PMK.04/2020. Keempat, ASEAN-China FTA di tertuang di PMK No 171/PMK.04/2020.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengungkapkan, penerbitan empat PMK tersebut sebagai landasan hukum dan pedoman bagi instansi terkait mengenai tata laksana pemberian tarif preferensi atas empat skema FTA.

“Dengan ditetapkannya empat PMK tersebut, ketentuan yang sebelumnya mengacu pada PMK Nomor 229/PMK.07/2017, sekarang mengacu pada PMK ini. Diharapkan PMK tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dalam memahami ketentuan FTA yang akan digunakan dalam kegiatan importasi di Indonesia, “ ujar Syarif, Rabu (4/11).

Syarif menambahkan bahwa ketentuan dalam empat PMK ini berlaku terhadap barang impor yang pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sejak berlakunya PMK ini. “Adapun empat PMK tersebut berlaku setelah tujuh hari sejak tanggal diundangkan, yaitu mulai tanggal 3 November 2020, artinya aturan baru ini akan berlaku mulai Selasa, 10 November 2020, “ ujarnya.  

Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini dijadwalkan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal III-2020. Pengumuman produk domestik bruto (PDB) Indonesia kuartal III-2020 ini menandai Indonesia resmi masuk masa krisis, karena dua kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan ekonomi negatif.

Jika kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi -5,32%, ekonom memprediksi kuartal III akan kembali negatif di kisaran -3% hingga -1%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sudah ada tanda-tanda pemulihan. “Kuartal III kembali recovery, lebih baik dari kuartal II. Fungsi stabilisasi dari APBN bersama dengan yang lain untuk menanggulangi pukulan demand dan supply,” kata Menkeu di acara Simposium Nasional Keuangan Negara 2020, Rabu (4/11).

Menkeu optimistis meskipun dengan ongkos besar tahun ini yakni defisit Rp 687,5 triliun, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 bisa membaik di kisaran -1,7% sampai - 0,6%. Guna mendongkrak ekonomi di sisa tahun ini, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan kebijakan fiskalnya, termasuk mempercepat belanja.

Ekonom BCA David Sumual juga percaya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV-2020 ini terus membaik lewat akselerasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang semakin masif. Sedangakan Kepala ekonom DRI Moekti P. Soejachmoen melihat ke depan pemulihan ekonomi akan bergantung pada optimisme masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas secara normal, seperti pada era sebelum pandemi. Ini perlu didukung dengan tersedianya vaksin Covid-19 yang aman dan efektivitas implementasi program PEN ke depan, tandas Moekti.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dukungan program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.

Ada tiga lokasi stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) yang diluncurkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif secara virtual di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Pertama, SPBKLU di Kantor PLN UP3 Cikokol Tangerang, Banten, yang dimotori Grab Indonesia dan Kymco. Kedua, SPBKLU di Alfamart Gandaria 3 Jalan Jatayu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, oleh Oyika. Ketiga, SPBKLU di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan oleh Ezyfazt dan Oyika.

Saat ini tersedia sembilan titik lokasi SPBKLU. Sebanyak 6 unit di Jakarta Selatan, 1 unit di Kota Tangerang, dan 2 unit di Tangerang Selatan. Sesuai dengan peta jalan SPBKLU, nantinya ditargetkan akan tersedia SPBKLU sebanyak 10.000 unit pada 2025 dan 15.625 unit pada 2030.

Sementara jumlah total SPKLU untuk mobil listrik sekarang sebanyak 62 unit di 37 lokasi. Sesuai dengan peta jalan SPKLU, ditargetkan nantinya jumlah SPKLU yang terpasang sebanyak 2.465 unit pada 2025 dan 7.146 unit pada 2030.

Pemerintah telah menyalurkan insentif bagi para peserta program Kartu Prakerja senilai total Rp 5,7 triliun dari gelombang ke-1 hingga ke-10.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Selasa (3/11/2020), mengatakan, dari 40 juta orang yang mendaftar pada gelombang ke-1 hingga ke-10, sebanyak 5.597.179 di antaranya mendapatkan surat keputusan penerima manfaat. “Jumlah insentif yang telah disalurkan Rp 5,7 triliun,” ujarnya dalam diskusi virtual “Peran Kartu Prakerja dalam Pembangunan SDM di Masa Pandemi”.

Tak cuma upah minimum provinsi (UMP) saja yang oleh pemerintah pusat ditetapkan tidak naik tahun depan, gaji pegawai negeri juga tidak akan naik di 2021.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menegaskan, tahun depan, tidak ada kebijakan kenaikan gaji pokok PNS atau pensiunan. Tapi, pemerintah memastikan, akan tetap memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas yang berlaku juga untuk pensiunan.

“Besaran (belanja pegawai) sama dengan tahun 2019, tapi lebih besar manfaatnya dari implementasi di 2020. Dengan begitu, kenaikan konsumsi belanja pegawai tetap naik di 2021 dibanding 2020,” kata Askolani kepada KONTAN, Selasa (3/11).

Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dipatok Rp 1.032 triliun. Angka ini tumbuh 23,4% dari pagu tahun ini senilai Rp 836,4 triliun. Belanja ini untuk empat hal, dua diantaranya untuk menopang konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen mendorong daya beli masyarakat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 melalui pos perlindungan sosial yang dianggarkan sebesar Rp 110,2 triliun. Jumlah ini lebih rendah sekitar 45,9% daripada anggaran dalam program PEN 2020 senilai Rp 203,9 triliun.

Selain itu, untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan bansos produktif sebesar Rp 2,4 juta dengan target peneriman manfaat sebanyak 15 juta usaha mikro. Lalu, program subsidi gaji, dengan target dapat tersalurkan ke 12,4 juta pekerja. Harapannya, program tersebut bisa membuat ekonomi tumbuh 5% di 2021.

Badan POM sebagai bagian dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo tentang perlunya kehati-hatian terkait rencana vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat luas. Vaksin Covid-19 harus melalui tahap penelitian yang baik dan benar sebelum dinyatakan siap dan aman diberikan kepada masyarakat.

Badan POM memiliki standar dalam pemberian izin penggunaan vaksin, yaitu harus melalui proses uji klinik atau uji kepada manusia untuk pembuktian keamanan, khasiat dan mutunya. Mutu produk juga harus dijamin melalui evaluasi persyaratan mutu dan pemastian pembuatan vaksin sudah sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Berdasarkan data WHO per 19 Oktober 2020, terdapat 154 kandidat vaksin yang sedang pada tahap uji praklinik dan 44 kandidat vaksin Covid-19 yang sudah memasuki tahap uji klinik.

Di antara kandidat vaksin Covid-19 tersebut, yang sudah memasuki tahap uji klinik fase ketiga, antara lain yang dikembangkan oleh Sinopharm, Sinovac Biotech, AstraZeneca dan Universitas Oxford, Novavax, Moderna, Pfizer dan BioNTech, serta Gamaleya Research Institute.

“Di Indonesia sedang dilakukan uji klinik vaksin Covid-19 yang dikembangkan Sinovac. Hasil sementara atau interim untuk jangka tiga bulan akan selesai pada akhir tahun dan laporannya akan diberikan kepada Badan POM pada awal Januari 2021. Uji klinik ini juga sudah lebih dulu dilakukan di Brasil,” jelas Togi.

Dalam proses pendistribusian vaksin Covid-19 nanti, Badan POM secara berkesinambungan juga berperan mengawasi rantai distribusi untuk memastikan mutu vaksin. “Setelah proses pemberian vaksin dilaksanakan, Badan POM terus melakukan pengawasan untuk aspek keamanan melalui program kegiatan pemantauan efek samping atau yang dikenal dengan farmakovigilans,” ujarnya.

Dikatakan Togi, tenaga kesehatan diharapkan dapat memantau dan melaporkan kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca-imunisasi (KIPI) yang dialami masyarakat setelah menerima vaksin. Apabila terdapat peningkatan frekuensi efek samping, Badan POM berhak meninjau kembali aspek khasiat dan keamanan vaksin tersebut. Hasil pemantauan ini dikaji bersama para ahli di bidangnya.

“Jika ditemukan bahwa risiko menjadi lebih besar daripada manfaatnya, hasil keputusan Badan POM berdasarkan pemantauan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi risiko. Kalau memang ditemukan adanya risiko keamanan yang tinggi, akan dilakukan pencabutan persetujuan penggunaan darurat,” kata Togi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dukungan program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.

Ada tiga lokasi stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) yang diluncurkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif secara virtual di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Pertama, SPBKLU di Kantor PLN UP3 Cikokol Tangerang, Banten, yang dimotori Grab Indonesia dan Kymco. Kedua, SPBKLU di Alfamart Gandaria 3 Jalan Jatayu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, oleh Oyika. Ketiga, SPBKLU di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan oleh Ezyfazt dan Oyika.

Saat ini tersedia sembilan titik lokasi SPBKLU. Sebanyak 6 unit di Jakarta Selatan, 1 unit di Kota Tangerang, dan 2 unit di Tangerang Selatan. Sesuai dengan peta jalan SPBKLU, nantinya ditargetkan akan tersedia SPBKLU sebanyak 10.000 unit pada 2025 dan 15.625 unit pada 2030.

Pemerintah telah menyalurkan insentif bagi para peserta program Kartu Prakerja senilai total Rp 5,7 triliun dari gelombang ke-1 hingga ke-10.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Selasa (3/11/2020), mengatakan, dari 40 juta orang yang mendaftar pada gelombang ke-1 hingga ke-10, sebanyak 5.597.179 di antaranya mendapatkan surat keputusan penerima manfaat. “Jumlah insentif yang telah disalurkan Rp 5,7 triliun,” ujarnya dalam diskusi virtual “Peran Kartu Prakerja dalam Pembangunan SDM di Masa Pandemi”.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluneurkan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), Selasa (3/11).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, saat ini terdapat sembilan unit SPBKLU. Enam unit SPBKLU berada di Jakarta Selatan, satu unit berada di Tangerang dan dua unit lainnya berada di Tangerang Selatan (Tengsel).

Pembentukan SPBKLU merupakan amanat dari Peraturan Menteri ESDM No. 13/2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Berdasarkan Permen tersebut, pemerintah menyediakan dua jenis stasiun pengisian.

Lebih lanjut, pemerintah memiliki peta jalan bahwa sampai 2025 nanti diharapkan akan terbangun 10.000 unit SPBKLU di seluruh Indonesia. Jumlah ini kembali meningkat menjadi 15.625 SPBKLU pada tahun 2030 mendatang.

Adapun terkait SPKLU, saat ini jumlahnya ada 62 unit yang tersebar di 37 lokasi berbeda. Di tahun 2025 nanti, jumlah SPKLU ditargetkan tumbuh hingga 2.465 unit sedangkan ditahun 2030 diharapkan SPKLU yang terpasang mencapai 7.146 unit.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan, dengan mulai berkembangnya penggunaan kendaraan listrik, mau tidak mau infrastruktur penunjang kendaraan tersebut harus ikut berkembang dengan pesat. Kehadiran SPBKLU ini pun dipercaya akan semakin menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.”Makin merebaknya kendaraan listrik beserta infrastruktur penunjangnya membawa dampak yang positif bagi lingkungan, “ kata dia.

Produk syariah semakin mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia yang didominasi muslim. Asuransi syariah, salah satunya. Seperti kinerja yang dicatat Asuransi Prudential.

Di tengah situasi perekonomian yang tak menentu akibat pandemi Covid-19, salah satu produk syariah Prudential, justru diminati market. Produk yang diberi label Prudential PRUCinta itu dikenalkan ke pasar hanya beberapa pekan sebelum pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia. Tepatnya dilempar ke pasar di awal Maret.

Sharia, Government Relations and Community Investment Director Prudential Indonesia Nini Sumohandoyo menjelaskan, sejak dikenalkan hingga saat ini, pemegang polis PRUCinta sudah mencapai 30 ribu. Jumlah itu diyakini akan terus bertambah hingga akhir 2020 nanti.

Dijelaskannya, PRUCinta termasuk produk asuransi yang simple sehingga market meminatinya. Dipasarkannya juga secara virtual. “Jadi, saat ada pandemi, penyerapan market tetap bagus,”  sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, President Director Prudential Indonesia, Jens Reisch menambahkan, beragam inovasi terus dilakukan perusahaan sejak awal berdiri di 1995. Selama 25 tahun ini, Prudential sudah memiliki 270 ribu tenaga pemasar yang tersebar di 160 kota. Jumlah nasabah perseroan sudah menebus angka 2 juta nasabah.