Penyelenggarakan travel yang ada di Kalimantan Selatan memilih tak memberangkatkan jemaahnya walaupun mulai 1 November 2020, pemerintah Arab Saudi memperioritas Indonesia menunaikan ibadah umrah.

Penyelenggara travel terlebih dahulu memilih survei terlebih dahulu, baru Januari atau Februari 2021 memberangkatkan jemaahnya.

“Kaltrabu belum akan memberangkatkan di November, karena kita masih menunggu rencana pimpinan survei ke Saudi dan kepastian alurnya,” kata Fakhrul Rizani A, Direktur Kaltrabu Banjarmasin, Senin (2/11).

Dijelaskan Fakhrul, dalam pemberangkatan jemaah umrah nanti yang menjadi prioritas adalah jemaah yang tertunda sebanyak 602 orang.

Terpisah, Hendra Royadi Amd sebagai Mitra DGI Kalsel mengatakan sebenarnya November ini bisa saja pihaknya memberangkatan jemaah, tapi biaya lebih tinggi, sekitar Rp 40 jutaan karena masih menerapkan protokol Covid-19.

Dikatakan Hendra, pada Februari 2021, pihaknya juga akan memberangkatkan Banjarmasin langsung Madinah, yang cash harga Rp 28.100.000 jarak hotel 200 meteran. “Kalau lebih dekat lagi hotelnya Rp 31,3 juta cash, jaraknya 100 meteran dan ada juga jarak hotel 50 meter itu cash nya Rp 35 jutaan,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut jika pertumbuhan ekonomi di kuartal III/2020 minus 3 persen. Jika mengacu pada data tersebut, maka Indonesia sudah mengalami penurunan ekonomi dalam dua kuartal dan menjadikan negara ini masuk jurang resesi.

Meski negatif dikatakan Jokowi, realisasi tersebut lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2020 yang minus 5,32 persen.

“Jadi, kuartal III mungkin minus tiga persen lebih sedikit. Dan itu adalah trennya membaik, tren positif. Ini yang harus ditekankan dari pengumuman BPS, dari minus 5,32 persen (kuartal II, Red) menjadi minus 3 sekian persen,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11).

Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 pada 5 November 2020 nanti.

Maka itu, Presiden Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk menggenjot realisasi belanja anggaran pada kuartal IV atau paruh terakhir di 2020. “Di kuartal IV/2020 ini, saya sampaikan ini sangat penting sekali. Agar kita lebih baik lagi. Agar bisa memperbaiki lagu. Syukur bisa masuk positif, sehingga belanja, spending, harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya, “ papar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Badan Pusat Statistika (BPS) menyebut bahwa Jawa Timur mengalami deflasi 0,02 persen pada Oktober 2020, Dari 103,96 pada September lalu menjadi 103,94 pada Oktober.

Kepala BPS Jatim Dadang Hardiawan mengatakan, faktor deflasi dipengaruhi adanya penurunan harga sebagian indeks kelompok pengeluaran. “K?moditas yang mengalami penurunan harga pada Oktober 2020 antara lain angkutan udara, mangga, emas perhiasan, apel, semangka, tariflistrik, alpukat, daging sapi, daging ayam ras, dan wortel,” ujarnya, Senin (2/11).

Dadang menambahkan, “Tingkat inflasi tahun kalender Jatim hingga Oktober 2020 sebesar 0,72 persen, dan tingkat inflasi tahun ke tahun 1,39 persen, “ katanya.

Berdasarkan angka inflasi di delapan kota, indeks harga konsumen (IHK) di Jatim sepanjang Oktober 2020, empat kota mengalami inflasi dan empat kota mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi yaitu Probolinggo, Madiun, Banyuwangi, dan Jember. “Sedangkan kota yang mengalami deflasi yaitu Sumenep sebesar, Malang, Kediri, dan Surabaya,” terangnya.

Lebih lanjut Dadang mengungkapkan, dibandingkan tingkat inflasi tahun kalender Januari hingga Oktober 2020 di delapan kota IHK Jatim, Jember merupakan kota dengan inflasi tahun kalender tertinggi. Yakni mencapai 1,27 persen. “Sedangkan kota yang mengalami inflasi tahun kalender terendah adalah Surabaya yang mengalami inflasi sebesar 0,62 persen,” pungkasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan kontribusi nilai ekspor alat pelindung diri (APD) dan masker bisa mencapal 4,56 miliar dolar AS hingga akhir 2020.

Ini seiring kebijakan pemerintah yang membuka kembali keran ekspor alat kesehatan tersebut. Pemerintah sempat melarang ekspor alat kesehatan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik. Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker.

Namun, Kemendag memutuskan membuka kembali ekspor alat kesehatan tersebut dengan penerbitan Permendag Nomor 57 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri.

Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kapasitas produk dan diversifkasi produk pada sektor industri dalam negeri, sehingga kebutuhan terhadap APD dan masker pun mulai tercukupi untuk skala nasional.

Negara tujuan ekspornya beragam, antara lain Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, AfrIka Selatan, Belanda, Perancis, Australia, Singapura, dan Hong Kong.

Kenaikan harga cabai merah dan bawang merah dalam beberapa tahun lalu memicu terjadinya inflasi di Sumatera Utara selama Oktober 2020 sebesar 0,47%. Lima kota IHK (Indeks Harga Konsumen) di Sumut menempatkan cabai merah dan bawang merah di urutan teratas sebagai komoditi yang memberikan andil inflasi terbesar.

“Jadi selama Oktober 2020, seluruh kota IHK di Sumatera Utara inflasi, yaitu Sibolga sebesar 1,04 % Pematangsiantar sebesar 0,46%, Medan sebesar 0,45%, Padangsidimpuan sebesar 0,52%; dan Gunung Siantar sebesar 0,71% Dengan demikian, gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara pada inflasi Oktober 2020 0, 47%,” ungkap Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Dinar Butarbutar didampingi Kabid Statistik Produksi BPS Sumut Dwi Pranoto dalam live streaming, Senin (2/11).

Disebutnya, komoditas utama penyumbang inflasi selama Oktober 2020 di Sumatera Utara juga daging ayam ras, cabai hijau, ikan dencis, minyak goreng, dan jeruk. Bulan Oktober 2020, inflasi tercatat 0,45% atau peningkatan IHK dari 102,71 pada September 2020 menjadi 103,17 pada Oktober 2020.

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,32%, kelompok perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01%, kelompok kesehatan sebesar 0,31%, kelompok transportasi sebesar 0,15% kelompok penyediaan makanan dan minuman / restoran sebesar 0,02% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,41%. Sedangkan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami penurunan indeks 0,04%.

Dari 24 kota IHK di Pulau Sumatera, 23 kota inflasi dan hanya 1 kota yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Sibolga sebesar 1,04% dengan IHK sebesar 104,43 dan terendah di Bengkulu sebesar 0,02% dengan IHK 103,82.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel merilis data perkembangan transportasi selama Agustus hingga September 2020. Kepala BPS Sulsel, Yos Rusdiansyah melalui jaringan streaming, Senin (2/11) mengungkapkan jumlah total penumpang penerbangan domestik yang datang, berangkat dan transit mengalami penurunan 4.08 persen.

“Selama September tahun ini, tidak ada penumpang internasional yang datang, berangkat dan transit di Bandara Hasanuddin,” terang Yos Rusdiansyah.

Sebaliknya, terjadi kenaikan penumpang angkutan laut domestik. Mau itu kedatangan dan keberangkatan. BPS Sulsel mencatat kenaikan 24.81 persen dari 16.733 orang pada Agustus menjadi 20.884 orang di September 2020. Kalau dibandingkan periode sama tahun lalu, jumlah penumpang hanya 73.365 orang atau terjadi penurunan 71.53 persen.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kawasan ini tidak harus berorientasi ekspor. Berdasarkan data Dewan Nasional KEK per Februari 2020, ada 11 KEK yang telah beroperasi dan 4 KEK dalam tahap pembangunan. Sebagian besar KEK difokuskan pada pengolahan sumber daya alam, seperti kelapa sawit, bauksit, karet, kayu, nikel dan bijih besi, perikanan, serta perkebunan.

Dalam RUU Cipta Kerja, daya tarik KEK juga ditingkatkan melalui berbagai kemudahan dan pemberian insentif, seperti pembebasan atau penangguhan bea masuk untuk impor bahan baku, bebas pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah untuk barang konsumsi, dan kemudahan perizinan.

Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto mengatakan, RUU Cipta Kerja mengubah kekhususan yang selama ini dilekatkan pada KEK. Salah satu kekhususan yang berubah tersebut perihal layanan perizinan. “Pegawai yang memberikan izin harus profesional. Perekrutan pegawai dibuka untuk non-aparatur sipil negara,” kata Enoh.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menambahkan, RUU Cipta Kerja paling tidak akan mengatasi empat hambatan investasi, termasuk di lingkup KEK. Keempat hambatan itu terkait tumpang-tindih regulasi pusat dan daerah, ketidakpastian proses birokrasi, efisiensi industri, serta koordinasi antar-pemangku kebijakan.

Produsen obat Rusia Pharmasyntez minta izin Kremlin untuk memproduksi versi generik dari remdesivir Covid-19 versi AS Gilead Sciences, meski tanpa paten.

Vedomosti, Senin (11/2) melaporkan, CEO Pharmasyntez Vikram Punia sejak awal tahun sudah mendekati Gilead untuk minta izin untuk memproduksi dan mendistribusikan obat tersebut. Hanya saja, Gilead tidak menanggapi permintaan. Gilead sejauh ini hanya memberikan izin produksi ke di 127 negara.

Pharmasyntez menyebut telah menyelesaikan uji klinis obat generik Remdeform terhadap 300 pasien. Maka, CEO Punia minta pemerintah Rusia untuk mengaktifkan proses lisensi memproduksi vaksin yang dipatenkan di Rusia, tanpa izin pemegang paten demi keamanan dan pertahanan nasional.

Otoritas pajak, mulai awal November 2020 ini, akan melaksanakan pertukaran data informasi keuangan melalui program Automatic Exchange of Information (AEoI). Data yang dipertukarkan antara lain berasal dari wajib pajak dalam negeri yang berada di luar negeri dan informasi wajib pajak asing yang beroperasi di Indonesia.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) John Hutagaol menyebut, tahun ini, pihaknya menargetkan bisa menerima data informasi keuangan AEoI dari 103 negara atau yurisdiksi. Sebaliknya, Indonesia mengirimkan data serupa kepada 85 yurisdiksi.

Adapun, tahun 2020 merupakan tahun ketiga Indonesia berpartisipasi dalam pertukaran informasi data keuangan secara otomatis. Alasan keterlambatan itu karena data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mundur sampai akhir Oktober lalu. “Selanjutnya, DJP Kementerian Keuangan akan mengirimkan data AEoI tersebut ke yurisdiksi mitra paling lambat akhir November 2020,” kata John, Minggu (1/11).

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji berpendapat, pertukaran data informasi keuangan diperlukan untuk mengatasi penghindaran pajak dan pengelakan pajak lintas yurisdiksi. Menurut Bawono, data AEoI relevan dengan lanskap pajak Indonesia saat ini, baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi; terutama bagi kelompok high net worth individual.  

Sementara itu, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, AEoI bisa menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja penerimaan pajak yang loyo di masa pandemi korona. “Jadi ini semakin urgent,” kata Fajry kepada KONTAN.