PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim di masa pandemi covid 19 di tahun 2020 ini mengaku bila angka Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mengalami peningkatan. Hingga akhir triwulan III atau September 2020 mencapai 4,49 persen. Sementara sampai akhir tahun 2019 lalu, masih di 2,77 persen.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, mengakui “Hal ini membuat kami melakukan beberapa upaya. Diantaranya dengan restrukturisasi kredit dengan seleksi ketat,” jelas Busrul saat analyst meeting dan press conference secara virtual, Kamis (22/10).

Untuk relaksasi kredit berupa restrukturisasi, telah mencapai Rp1,69 triliun untuk 2.753 debitur. Sebanyak Rp 359 miliar restrukturisasi masih dalam proses, “Tren bulanan restrukturisasi sudah melandai, permohonan restrukturisasi Juli Rp 241 millar, lalu Agustus berkurang menjadi Rp 113 miliar,” jelas Busrul.

Sementara itu, untuk kinerja keuangan triwulan III 2020, menunjukkan performa yang bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year / YoY). Berdasarkan kinerja triwulan III, aset Bank Jatim tercatat Rp 82,08 triliun atau tumbuh 13,80 persen (YoY), Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan 13,99 persen (YoY) yaitu sebesar Rp 69,77 Trillun.

BUMD Pemprov Jatim ini tetap mampu mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar Rp 40,38 triliun atau tumbuh 7,03 persen (YoY). Kredit di sektor UMKM menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar Rp 6,46 triliun atau tumbuh 12,24 persen (YoY) diikuti dengan pertumbuhan kredit korporasi yaitu sebesar Rp 10,01 triliun atau tumbuh 9,86 persen.

Rancangan merger Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah sudah terang. Dalam prospektus merger yang terbit Rabu (21/10), Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan menguasai 51,2% saham bank syariah hasil merger.

Bank Mandiri juga akan menjadi pengendali bank hasil merger tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, entitas anak usahanya, yaitu Bank Mandiri Syariah, memiliki ekuitas tertinggi dibandingkan bank syariah BUMN lain.

Berdasarkan penilaian wajar, valuasi Bank Mandiri Syariah senilai Rp 16,33 triliun. Sementara valuasi BNI Syariah Rp 7,99 triliun dan BRI Syariah Rp 7,59 triliun. Alhasil, pascamerger, bank syariah BUMN ini mempunyai valuasi Rp 31,91 triliun.

Akibatnya, kepemilikan saham publik di BRIS bakal terdilusi menjadi 4,4%. Per September 2020 publik memiliki 18,47% saham BRIS. Porsi kepemilikan publik ini bakal di bawah ketentuanfree floatyang yang sebesar 7,5%.

Meski demikian, Direktur Utama BEI, Inarno Djayadi menyatakan, manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan relaksasi. “Setidaknya BRIS pascamerger bisa diberikan waktu satu hingga dua tahun untuk memenuhi ketentuan itu, “ ujar Inarno kepada KONTAN, Rabu (21/10).

Kepala Riset Samuel Sekuritas Suria Dharma menambahkan, pacamerger BRIS tidak wajib menggelar penawaran (tender offer) kepada pemilik saham publik. Karena ada kepentingan pemerintah juga. “BRI hanya akan membeli saham pemilik BRI Syariah yang tidak setuju merger, “ kata Suria.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, perubahan pengendalian karena penggabungan usaha dikecualikan dari tender offer wajib.

Dalam rancangan merger, BRI, induk BRIS, menawarkan akan membeli saham publik BRIS Rp 781,29 per saham. Harga itu merujuk valuasi BRI Syariah per Juni 2020 senilai total Rp 7,59 triliun atau Rp 781,29 per saham.

Transaksi digital, terutama e-commerce terus melaju. Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan total nilai transaksi e-commerce terus meningkat pada tahun ini seiring dengan adanya pandemi yang membelenggu aktivitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan data yang diterima KONTAN dari bank sentral.

Total nilai transaksi di 4 portal marketplace di Indonesia pada Agustus 2020 tercatat Rp 21,95 triliun atau naik 4,77% mom dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 20,95 triliun.

Sedangkan total nilai transaksi perdagangan barang dari bulan Januari 2020 hingga Agustus 2020, sebesar Rp 157,31 triliun, atau sudah mendekati total nilai transaksi marketplace di sepanjang tahun 2019 yang sebesar Rp 205,5 triliun.

“Perkiraan kami, akan berada di Rp 429 triliun hingga akhir tahun 2020 ini. Sejalan dengan kenaikan transaksi e-commerce, transaksi digital banking dan transaksi uang elektronik juga meningkat,” kata Perry, Rabu (21/10).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira melihat, peningkatan nilai transaksi di marketplace ini disebabkan oleh semakin bergantungnya masyarakat terhadap belanja secara online. “Selain itu, masyarakat juga nampak nyaman untuk berbelanja online, katanya ke KONTAN,“ Rabu (21/10).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy  dan Bhima memprediksi transaksi marketplace akan semakin meningkat secara gradual. Puncak peningkatan diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2020 karena ada momen Natal dan Tahun Baru.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan tarif cukai rokok tetap naik di tahun depan. Kabarnya, sampai sekarang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati belum melaporkan besaran tarif cukai 2021 ke Presiden RI Joko Widodo.

Namun, ada kabar Jokowi sudah memberi ancar-ancaran besaran kenaikan cukai rokok, yakni antara 13%-20%. Menkeu dikabarkan mengambil jalan tengah dengan merekomendasikan kenaikan cukai sebesar 17% dan kemungkinan menjadi angka final. Sementara Harga Jual Eceran (HJE) tahun depan masih tetap 85%.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto mejelaskan, kenaikan tarif cukai rokok masih pembahasan internal Kementerian Keuangan. Tanpa merinci besarannya, ia menyebut untuk tarif cukai 2021 di atas 8%. Pertimbangannya outlook pertumbuhan ekonomi 5% dan inflasi 3% di 2021.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan, pihaknya butuh waktu untuk menentukan tarif cukai rokok 2021. Alasannya, tak lain adalah dampak ekonomi akibat pandemi korona yang memberikan pukulan berat kepada industri rokok yang padat karya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, penerimaan cukai rokok dipatok Rp 172,7 triliun. Angka ini naik 4,7% dibandingkan dengan outlook akhir 2020 sebesar Rp 164,94 triliun.

Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji berharap pemerintah tidak menaikan tarif cukai rokok sebesar 17% tahun depan. Bila besaran itu diberlakukan, pemerintah sudah tega membuat hajat hidup petani makin sengsara.

Dengan tarif kenaikan cukai rokok 2020 sebesar 23% saja sudah jadi pukulan berat. Apalagi dampak ekonomi akibat pandemi sangat dirasakan petani tembakau. “Jangankan melanjutkan pertanian lagi, untuk hidup saja susah. Itu disebabkan salah satunya dari cukai tahun ini yang naik 23%,” katanya kepada KONTAN, (21/10).

Maka ia berharap tahun depan tarif cukai rokok tidak naik. Namun, bila pemerintah tetap pada pendiriannya, maka menurut Agus kenaikan tarif cukai 2021 maksimal 5%. “Itu angka wajar. Sebab, pemerintah masih untung dan bisa merealisasikan target cukai 2021,” harapnya.

Darmawan Junaidi ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, Rabu (21/10/2020) sore. Darmawan mengisi kursi pucuk pimpinan Bank Mandiri setelah direktur utama sebelumnya, Royke Tumilaar, ditunjuk untuk memimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Darmawan, yang sebelumnya menjabat Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management Bank Mandiri, memastikan dukungan dan keterlibatan Bank Mandiri dalam pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, Bank BUMN syariah menuntaskan rencana penggabungan usaha untuk membentuk entitas baru dengan total aset Rp 214,6 triliun. Aksi korporasi ini diharapkan menjawab kesulitan menggenjot pangsa pasar ekonomi syariah di Tanah Air.

Bank yang akan merger ialah PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah. Penggabungan usaha ditargetkan tuntas pada 1 Februari 2021 dengan BRI Syariah sebagai entitas penerima penggabungan.

Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi, Rabu, menyampaikan, merger ketiga bank syariah itu menjadi harapan bagi Indonesia untuk mewujudkan perbankan syariah berskala internasional.

Reformasi sistem mendesak untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi nasional. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio N Kacaribu, Rabu (21/10/2020), saat ini sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal yang belum terjamah sistem pensiun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Februari 2020, sekitar 56,99 juta orang (43,5 persen) bekerja di sektor formal dan 74,04 juta orang (56,5 persen) bekerja di sektor informal. Berdasarkan data yang diolah dari BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabri, dan PT Taspen, program jaminan sosial pensiun baru mencakup 37 persen dari pekerja formal atau 16 persen dari total pekerja.

Plt. Ketua Umum DPD Partai Golkar Sumut H Doli Kurnia Tanjung mengukuhkan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dan Badan Saksi Nasional Partai Golkar menghadapi Pilkada yang akan digelar secara serentak 9 Desember 2020.

Pengukuhan itu dilakukan Doll Kurnia Tanjung lewat virtual yang dihadiri Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumut H A Yasir Ridho Lubis dan Sekretaris H Amas Muda Siregar SH dan pengurus lainnya di Sekretariat Partai Golkar Jalan Wahid Hasyim Medan, Rabu (21/10) sore.

“Kita berharap para pengurus dan kader Golkar yang terus gencar turun menggandeng rakyat. Dekati dan bantu rakyat, sebab di masa pandemi Covid-19 saat ini, rakyat butuh perlindungan,” sebutnya.

Pengukuhan dengan tagline “Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit dan Pilkada Menang” tersebut telah menetapkan sejumlah nama, yakni Kepala dan Sekretaris Bappilu Sumut, H Zainuddin Purba SH dan Dr (C) Muazzul SH MHum. Sedangkan Badan Saksi Nasional tingkat Partai Golkar Sumut, Ketua H Solahuddin Nasution SE MSI dan Sekretaris Irfan Fadila Mawi SH.

Kepala Bappilu Sumut Zainuddin Purba usai pengukuhan meminta kepada seluruh Ketua Partai Golkar Kabupaten / Kota se-Sumut yang sudah terbentuk Bappilunya agar dapat melakukan komunikasi dan kordinasi dengan Bappilu Sumut.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumut untuk mengoptimalisasi penyerapan anggaran. Pasalnya hingga saat ini ada beberapa kabupaten / kota masih minim dalam penyerapan anggaran.

“Dari data yang saya terima masih ada beberapa daerah yang serapannya rendah, di antaranya Padang Lawas sampai saat ini hanya melakukan penyerapan anggaran sebersar 20 persen. Ini paling terkecil dari kabupaten / kota lainnya,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini di Sumut hanya 340 ribu UMKM yang memanfaatkan bantuan ini, padahal untuk Sumut sudah disediakan 2,4 juta UMKM.

Kepala Perwakilan BI Sumut Wiwiek Sisto Widayat dalam paparannya menjelaskan di Sumut daya beli masyarakat sudah kembali meningkat. Secara kumulatif, inflasi Sumut mencapai 0,40 persen di bawah rata-rata historisnya.

Untuk Sumut, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2020 tercatat -2,37 persen (yoy), terkontraksi untuk pertama kalinya sejak krisis 1998. Meski demikian, dibandingkan dengan nasional dan daerah lain, pertumbuhan Sumut masih lebih baik dari beberapa daerah lain di Sumatera.

Mengenai realisasi belanja APBD hingga Agustus di Sumut, dijelaskan Wiwiek masih belum optimal. Realisasi belanja Pemda di Sumut per Agustus 2020 masih terbilang cukup rendah. Tercatat hanya pemerintah provinsi yang sudah melakukan anggaran di atas 60 persen dan hanya 4 kabupaten / kota yang telah realisasi di atas 50 persen. Kendala utama penyerapan APBD di antaranya adalah proses realokasi anggaran yang masih berlangsung pada pertengahan tahun sehingga proses belanja menjadi terhambat.

Untuk ekspor Sumut membaik pada periode Juli-Agustus 2020, ekspor tercatat USD 1,4 miliar lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Perbaikan ini didorong oleh kenaikan harga komoditas utama (CPO dan Karet) di pasar internasional. Sementara itu, pertumbuhan volume ekspor menurun mengindikasikan permintaan dunia yang belum membaik.

Dunia usaha di sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) di daerah ini berharap agar suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ideal bagi pengusaha harusnya satu digit, yakni dibawah 10 persen karena SBDK yang ditetapkan selama ini masih terbilang tinggi, sehingga pengusaha kita kalah bersaing dan sulit berkembang.

Ketua Kompartemen Bisnis Wilayah Barat Indonesia dari KADIN Pusat, Doddy Thaher SE MBA dan praktisi bisnis wisata dan perkebunan kopi Tobing Estate Maranti Tobing, secara terpisah menyebutkan besaran suku bunga bank, untuk nasabah KUR, ternyata masih sama dengan besaran SBDK di masa normal (sebelum pandemi) Covid-19) yaitu enam persen.

“Dengan alasan bantuan stimulus, terlebih di masa krisis ekonomi akibat dampak wabah Covid-19, memang banyak konsumen selaku nasabah UKM yang berharap bunga (SBDK) itu nol persen, dengan alasan semacam hibah seperti sifat BLT-BST. Tapi itu memang agak mustahil (nol persen) karena uang itu disalurkan bank. Kalau diminta agar bunganya bisa turun lagi menjadi 4 persen atau 3 persen, itu bisa dipertimbangkan dan perlu didukung,” ujar Doddy Thaher kepada SIB di Medan, melalui telepon seluler, Selasa (20/10).

Hal senada juga dicetuskan Maranti Tobing, besaran bunga pinjaman atau SBDK, khususnya untuk kalangan UMKM, harusnya langsung ditetapkan di bawah 6 persen pada masa pandemi saat ini. Dia mencontohkan paket kredit KUR-Brilian dari Bank NRI yang terkesan sengaja membuat gratis angka ‘6% ' sebagai besaran bunga KUR tersebut per tahunnya.

Kebijakan itu lain antara lain, mempermudah proses perizinan sehingga lebih murah dan lebih singkat, walaupun pada beberapa sektor UKM dinyatakan hapus dalam Omnibus Law atau UU Ciptaker yang baru disahkan. Kebijakan lainnya adalah mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan peran intermediasi dari kalangan Asosiasi UKM, menambah lembaga keuangan mikro dan lembaga pinjaman bagi UMKM, baik yang berbasis ekonomi kreatif maupun konvensional.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan pandemi Covid-19 membuat sekitar 40 persen pengembang perumahan rumah subsidi tumbang dan gugur terkena seleksi alam.

Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali mengatakan asosiasi itu beranggotakan 3.000 pengembang yang mayoritas membangun perumahan menengah dan menengah ke bawah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka mendukung program pembangunan sejuta rumah.

Dia tak memungkiri pandemi sangat berdampak pada cashflow para pengembang anggota Apersi. Ditambah lagi, untuk rumah subsidi mayoritas pembelian melalui KPR subsidi memiliki aturan hingga 29- 34 persyaratan, menyebabkan persetujuan perbankan terhadap KPR subsidi anjlok.

Sementara, sektor properti perumahan pada kuartal kedua 2020 masih menyumbang pertumbuhan positif terhadap PDB Indonesia sebesar 2,3 persen. Dengan demikian, industri properti dinilai mampu menjadi penggerak perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius kepada sektor yang menyerap lebih dari 30 juta tenaga kerja dari 174 subsektor industri padat karya tersebut.