Survei Bank Indonesia (BI) menyimpulkan, kebutuhan pembiayaan korporasi pada September 2020 penggunaannya lebih banyak difokuskan untuk menunjang kegiatan operasional, pemulihan pasca pandemi, serta membayar utang alih-alih investasi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan, kenaikan permintaan kredit korporasi juga terjadi pada para pelaku usaha tekstil. Sejalan dengan temuan survei BI, kebanyakan kredit korporasi yang diajukan lebih banyak dipergunakan untuk modal kerja ketimbang investasi.

Redma mengatakan, pemulihan pasar hingga Agustus belum terlalu signifikan. Sementara, pelaku industri tekstil juga mesti berhadapan dengan arus barang- barang impor yang memiliki harga rendah. Hasilnya, ceruk pasar pelaku industri tekstil lokal menyusut. Hal ini tercermin dari utilisasi produksi industri tekstil hulu yang masih berkisar 50 persen dari proyeksi ideal 70 persen.

“Pendapatan sangat minim hampir nol, namun kami masih harus tetap membayar minimum jam nyala PLN, bunga dan pokok utang perbankan, (dan) tenaga kerja termasuk THR meskipun hanya 50 persen,” kata Redma.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Rizal Tanzil Rakhman mengatakan, setiap perusahaan memiliki kondisi keuangan yang beragam, sehingga penggunaan kredit korporasinya juga beragam. Meski begitu, ia mengatakan, penggunaan kredit korporasi pada umumnya memang digunakan dalam rangka pemulihan pasca pandemi.

Bisnis ikan hias di Kota Seribu Sungai dan sekitarnya saat ini mulai menggeliat. Banyak permintaan hingga meningkatnya omzet penjualan pemilik toko ikan hias. Satu di antaranya Ridho, warga Jalan HKSN Banjarmasin yang menjual berbagai ikan hias air tawar, akuarium, perlengkapan, aksesoris, dan pakan ikan.

Selain itu, ada pula yang banyak dicari saat ini yakni ikan cupang atau ikan aduan. Ia mengaku stok ikan cupang belum banyak, namun dari segi kualitas baik dan mulai diburu para kolektor. Ikan cupang dibanderol Rp 40.000-100.000 per ekor.

Pebisnis ikan hias lainnya, Akhmad Zikri Suhairi saat ini membudidayakan dua jenis ikan hias yaitu guppy dan cupang. la memilih dua jenis itu berdasarkan pada mínat pembeli saat ini. “Ikan-ikan hias itu dijual dengan harga terjangkau, mulai dari ribuan hingga puluhan ribu rupiah,” ujarnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim menyebut kontribusi dan potensi sektor industri digital di Jatim cukup besar. Pilot project Jatim IT Creative (JITC) dalam bidang industri elektronika, telematika, dan industri kreatif yakni Jatim IT Creative (JITC) terus menuai hasil yang positif.

“Kami menilai bahwa sektor digital melalui e-commerce dan startup merupakan salah satu sektor potential winner pada masa pandemi ini. Hal ini terjadi karena ada perubahan pola hidup masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sehingga akses penggunaan internet termasuk media sosial meningkat,” kata Drajat Irawan, Kepala Disperindag Jatim saat mengunjungi Startup Mocca Animation Studio Malang, Selasa (20/10).

Berdasarkan data yang dihimpunnya pada tahun 2019, di Jawa Timur sendiri terdapat 281 startup, dengan dominasi jumlah startup terbanyak berada di kota Surabaya dan malang. “Surabaya menyumbang sekitar 98 pelaku industri digital yang bergerak pada pengelolaan bisnis startup digital, kemudian setelahnya disusul oleh Malang sebesar 70, serta sebaran kota-kota di Jawa Timur lainnya yang menjadi basis dari industri digital antara lain Sidoarjo, Banyuwangi, Kediri, Jember dan masih banyak yang lainnya,” jelasnya.

Adapun, beberapa bidang yang digeluti oleh pelaku startup digital di Jatim, diantaranya seperti e-commerce, pembayaran kuliah secara online, investasi bitcoin, fintech, drone, jasa animation, game developer, penyedia layanan web, link business n people, layanan travel, kesehatan dan lain-lain.

Salah satu bukti keberhasilan kinerja JITC diakui Mocca, startup binaan JITC asal Malang sejak 2012 dan kini telah mandiri dan kian sukses dalam mengembangkan bisnis startup digitalnya.

“Kini Mocca berhasil merambah pasar luar negeri dengan mengerjakan project-project yang berasal dari Itali, Kanada, Amerika Serikat (AS), India, Thailand, Filipina, dan lain-lain,” kata Drajat.

Chief Operating Officer (COO) Mocca, Irwanto mengatakan, fokus bisnis startup yang dikelola oleh Mocca adalah pembuatan animasi yang berhubungan dengan film, aplikasi, dan beberapa produk turunannya. Kini omzet bisnis komunitas ini mencapai Rp 200 juta per bulan.

PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) V Jatimbalinus Kembali menyalurkan bantuan modal sebesar Rp 2,135 miliar melalui Program Kemitraan, kepada 25 UMKM Binaan yang berada di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Selama 2020 Pertamina telah salurkan modal untuk 191 UMKM mitra binaan. Program Kemitraan (PK) merupakan program untuk meningkatkan kemampuan UMKM menjadi Mitra Binaan Pertamina agar menjadi Tangguh dan mandiri, sekaligus memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan khususnya, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya guna mendukung kegiatan Pertamina dan juga mitra bisnis.

Executive General Manager Pertamina Regional Jatimbalinus, CD Sasongko menyampaikan,”Dengan adanya bantuan akses permodalan ini, UMKM binaan Pertamina juga bisa mendapatkan pendampingan dan bimbingan dalam menylasati pengelolaan model usaha untuk menjadi lebih tangguh,” ujar Sasongko.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) masih menyiapkan alokasi anggaran bantuan keuangan untuk daerah senilai Rp 500 miliar pada tahun 2021. Jumlah tersebut sama dengan tahun 2020 ini. Dari sebelumnya Rp300 miliar pada 2019.

“Kawasan wisata perlu perhatian, bupati dan walikota harus lebih kreatif. Kalau bersinergi melakukan terobosan di daerah, saya kira tidak ada hambatan. Contoh Bira, kita bersama bupati, dengan Toraja untuk pembangunan bandara bersinergi program,” kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Selasa (20/10). Hal tersebut disampaikan pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel tahun 2018-2023 di Hotel Claro, JI AP Pettarani, Makassar.

Pengembangan destinasi wisata unggulan yang diadaptasikan kebiasaan baru pasca pandemi serta pengembangan sentra industri dengan tetap menjadikan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ujung tombak pergerakan ekonomi masyarakat.

Pada awal kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, kata NA, pihaknya telah mencanangkan berbagai program. Beberapa program strategis nasional juga dilanjutkan. “Perlu mendapat perhatian ke depan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar dan diharapkan dapat memacu pengembangan infrastruktur pendukung bidang pariwisata,” jelasnya.

Pada musrenbag ini digelar dialog bertema Percepatan Pemulihan Ekonomi Sulawesi Selatan. Beberapa narasumber hadir memberi arahan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Sulsel, Junaedi Bakri, menjelaskan, penyusunan perubahan RPJMD 2018-2023 diawali Orientasi Penyusunan Perubahan RPJMD serta Renstra OPD.

Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema BUMN, Keuangan Mikro, dan Pertumbuhan Ekonomi. Kegiatan yang menjadi salah satu rangkaian Dies Natalis ke-72 FEB Unhas tersebut berlangsung melalui aplikasi konferensi video, Selasa (20/10).

Hadir sebagai narasumber Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Erick Thohir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia.

Bahlil dalam pemaparannya bertema Sinergitas Kebijakan Investasi dan Pemberdayaan UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, mengatakan, dampak pandemi Covid-19 sangat besar pada pranata kehidupan ekonomi.

Pertumbahan Ekonomi Indonesia pada kuartal kedua turun 5,32 persen dan Foreign Direct Investment (FDI) global diprediksi turun 30-40 persen. Sekitar 7 juta tenaga kerja Indonesia terdampak baik kena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, dan sebagainya.

Meski demikian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 120 juta dari 133 juta angkatan kerja bekerja di sektor UMKM baik formal maupun informal.

Selain itu, 98,7 persen dari total unit usaha di Indonesia atau sekitar 64,2 Juta merupakan UMKM. “UMKM memiliki peran dan kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian nasional. Sekitar 61,7 persen dari PDB Indonesia disumbang oleh UMKM dengan mayoritas 37,77 persen berada di usaha mikro,” jelas Bahlil.

Harapan industri otomotif untuk mendongkrak penjualan kendaraan bermotor di tengah pandemi Covid-19 dengan meminta pemerintah untuk membebaskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kandas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak permintaan ini. “Kami tidak mempertimbangkan untuk memberikan keringanan pajak mobil baru seperti yang disampaikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan industri otomotif,” kata Sri Mulyani saat memaparkan Realisasi APBN 2020 September, Senin (19/10).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Kemenkeu untuk membebaskan pajak atas mobil baru agar penjualan mobil meningkat. “Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0% sampai dengan bulan Desember 2020,” kata Agus.

Kemperin sebelumnya menyebut peran industri otomotif terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2019 mencapai 3,98% dari PDB. Tahun ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) memperkirakan penjualan mobil cuma 600.000 unit. Tapi hingga September, penjualannya baru realisasi 372.046 unit atau 62% .

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengapresiasi sikap tegas Menkeu Sri Mulyani. Keputusan Menkeu tersebut sudah tepat.

“Pertimbangan pemberian insentif bagi sektoral tentu juga harus mempertimbangkan faktor keadilan. Karena tidak hanya sektor otomotif saja yang berdampak serta faktor dampak penggandanya bagi ekonomi secara umum,” kata Bawono kepada KONTAN, Senin (19/20).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ada baiknya pemerintah memberikan insentif pajak sesuai dengan kebutuhan pajak sektor usaha. Tak terkecuali bagi industri otomotif.

Data Biro Statistik Nasional (NBS) China yang dirilis pada Senin (19/10/2020) menunjukkan, produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 4,9 persen pada periode Juli-September, dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Angka itu lebih lambat dari perkiraan 5,2 persen oleh analis dalam jajak pendapat Reuters. Namun, capaian itu lebih tinggi dari pertumbuhan 3,2 persen di triwulan II-2020. Sepanjang sembilan bulan ini ekonomi China tumbuh 0,7 persen.

Pada periode tiga bulan pertama tahun ini, ekonomi China mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 6,8 persen. Kondisi pada triwulan I-2020 itu adalah yang terburuk bagi China, setidaknya sejak pertengahan era 1960-an.

Penjualan ritel dilaporkan tumbuh 3,3 persen pada September dari capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ritel di China pada September adalah yang tercepat sejak Desember tahun lalu, sekaligus melanjutkan pertumbuhan 0,5 persen dari Agustus lalu. Adapun output industri yang tum-buh 6,9 persen setelah mencatat kenaikan 5,6 persen pada Agustus menunjukkan pemulihan aktivitas manufaktur China meraih momentumnya.

Investasi aset tetap China naik 0,8 persen dalam sembilan bulan pertama dari tahun sebelumnya. Data itu menunjukkan sektor itu kembali ke pertumbuhan untuk pertama kalinya tahun ini dilihat dari waktu tahun berjalan. Pertumbuhan juga terdata di sektor properti dengan kenaikan 12 persen secara tahunan.

Pemerintah China memang telah meluncurkan serangkaian langkah termasuk lebih banyak pengeluaran fiskal, keringanan pajak, dan pemotongan suku bunga pinjaman. Beijing juga mengatur ulang persyaratan cadangan bank untuk menghidupkan kembali ekonomi yang dilanda pandemi dan juga guna mendukung lapangan kerja.

Ekspor bersih menyumbang 0,6 poin persentase ke ekspansi PDB China, Juli-September 2020. Pada basis antar-triwulanan, PDB China naik 2,7 persen pada triwulan terakhir. Pada triwulan kedua tahun ini PDB China naik 11,5 persen daripada triwulan sebelumnya.

Data NBS menunjukkan rincian PDB bahwa konsumsi akhir menyumbang pertumbuhan 1,7 poin persentase terhadap PDB. Adapun pembentukan modal menyumbang 2,6 poin persentase dan ekspor bersih menyumbang 0,6 poin persentase.

“Satu-satunya hal terpenting bagi ekonomi China dalam beberapa bulan mendatang adalah apakah konsumsi jasa dapat mengatasi ketertinggalannya,” kata Larry Hu, kepala ekonomi China di lembaga Macquarie Capital di Hong Kong.

Dalam Pasal 156 A RUU Cipta kerja disebutkan, pemerintah pusat dapat mengubah tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah dengan menetapkan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional. Tarif yang berlaku nasional mencakup tarif atas jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten serta obyek retribusi.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, “Pajak dan retribusi yang akan ditetapkan secara nasional adalah pajak dan retribusi yang dipungut daerah berbeda-beda antara satu dan lain serta menimbulkan ketidakpastian investasi,” dalam telekonferensi pers APBN edisi September 2020, Senin (19/10/2020).

Dalam UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan, ada 5 jenis pajak yang bisa dipungut pemerintah provinsi, 11 jenis pajak kabupaten/kota, dan 3 obyek retribusi. UU hanya menetapkan batas minimum dan maksimum tarif pajak dan retribusi sehingga setiap daerah bisa memungut pajak dan retribusi berbeda.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menambahkan, penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional tidak hanya memperkecil ruang fiskal daerah, tetapi membatasi reformasi di daerah. Beberapa daerah memanfaatkan tarif batas atas dan bawah justru untuk menarik investasi.

Beberapa jenis tarif pajak yang memungkinkan berlaku secara nasional adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi tetap wewenang pemda.

Peneliti Indef, Mirah Midadan, mengatakan, ada sejumlah pasal terkait kemudahan perizinan berusaha di RUU Cipta Kerja yang justru dapat mengancam keberlangsungan petani, pekebun kecil, serta kepentingan nasional.

Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, misalnya, diubah di RUU Cipta Kerja sehingga pemerintah tidak diwajibkan lagi untuk mengutamakan produk pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Langkat menggelar rapat evaluasi gerakan menuju Smart City tahun 2020 di ruang rapat Sekdakab Langkat Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (19/10). “Salah satu program unggulan dari Smart City kita adalah E-Pasar yang merupakan aplikasi dan web yang berisikan informasi tentang produk-produk UMKM masyarakat Langkat,” ujarnya.

Selain itu, Syahmadi menambahkan, di dalam E-Pasar tidak hanya produk kerajinan UMKM saja yang ditampilkan, tetapi destinasi wisata juga ditampilkan,  yang menjadi salah satu program unggulan di Langkat. Syahmadi mengingatkan OPD di lingkungan Pemkab Langkat, agar aktif membantu pengisian kuisioner dan evaluasi Quick Win sebagai bahan evaluasi capaian 100 smart city di Kabupaten Langkat.