Darmawan Junaidi ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, Rabu (21/10/2020) sore. Darmawan mengisi kursi pucuk pimpinan Bank Mandiri setelah direktur utama sebelumnya, Royke Tumilaar, ditunjuk untuk memimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Darmawan, yang sebelumnya menjabat Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management Bank Mandiri, memastikan dukungan dan keterlibatan Bank Mandiri dalam pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, Bank BUMN syariah menuntaskan rencana penggabungan usaha untuk membentuk entitas baru dengan total aset Rp 214,6 triliun. Aksi korporasi ini diharapkan menjawab kesulitan menggenjot pangsa pasar ekonomi syariah di Tanah Air.

Bank yang akan merger ialah PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah. Penggabungan usaha ditargetkan tuntas pada 1 Februari 2021 dengan BRI Syariah sebagai entitas penerima penggabungan.

Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi, Rabu, menyampaikan, merger ketiga bank syariah itu menjadi harapan bagi Indonesia untuk mewujudkan perbankan syariah berskala internasional.

Reformasi sistem mendesak untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi nasional. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio N Kacaribu, Rabu (21/10/2020), saat ini sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal yang belum terjamah sistem pensiun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Februari 2020, sekitar 56,99 juta orang (43,5 persen) bekerja di sektor formal dan 74,04 juta orang (56,5 persen) bekerja di sektor informal. Berdasarkan data yang diolah dari BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabri, dan PT Taspen, program jaminan sosial pensiun baru mencakup 37 persen dari pekerja formal atau 16 persen dari total pekerja.

Plt. Ketua Umum DPD Partai Golkar Sumut H Doli Kurnia Tanjung mengukuhkan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dan Badan Saksi Nasional Partai Golkar menghadapi Pilkada yang akan digelar secara serentak 9 Desember 2020.

Pengukuhan itu dilakukan Doll Kurnia Tanjung lewat virtual yang dihadiri Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumut H A Yasir Ridho Lubis dan Sekretaris H Amas Muda Siregar SH dan pengurus lainnya di Sekretariat Partai Golkar Jalan Wahid Hasyim Medan, Rabu (21/10) sore.

“Kita berharap para pengurus dan kader Golkar yang terus gencar turun menggandeng rakyat. Dekati dan bantu rakyat, sebab di masa pandemi Covid-19 saat ini, rakyat butuh perlindungan,” sebutnya.

Pengukuhan dengan tagline “Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit dan Pilkada Menang” tersebut telah menetapkan sejumlah nama, yakni Kepala dan Sekretaris Bappilu Sumut, H Zainuddin Purba SH dan Dr (C) Muazzul SH MHum. Sedangkan Badan Saksi Nasional tingkat Partai Golkar Sumut, Ketua H Solahuddin Nasution SE MSI dan Sekretaris Irfan Fadila Mawi SH.

Kepala Bappilu Sumut Zainuddin Purba usai pengukuhan meminta kepada seluruh Ketua Partai Golkar Kabupaten / Kota se-Sumut yang sudah terbentuk Bappilunya agar dapat melakukan komunikasi dan kordinasi dengan Bappilu Sumut.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumut untuk mengoptimalisasi penyerapan anggaran. Pasalnya hingga saat ini ada beberapa kabupaten / kota masih minim dalam penyerapan anggaran.

“Dari data yang saya terima masih ada beberapa daerah yang serapannya rendah, di antaranya Padang Lawas sampai saat ini hanya melakukan penyerapan anggaran sebersar 20 persen. Ini paling terkecil dari kabupaten / kota lainnya,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini di Sumut hanya 340 ribu UMKM yang memanfaatkan bantuan ini, padahal untuk Sumut sudah disediakan 2,4 juta UMKM.

Kepala Perwakilan BI Sumut Wiwiek Sisto Widayat dalam paparannya menjelaskan di Sumut daya beli masyarakat sudah kembali meningkat. Secara kumulatif, inflasi Sumut mencapai 0,40 persen di bawah rata-rata historisnya.

Untuk Sumut, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2020 tercatat -2,37 persen (yoy), terkontraksi untuk pertama kalinya sejak krisis 1998. Meski demikian, dibandingkan dengan nasional dan daerah lain, pertumbuhan Sumut masih lebih baik dari beberapa daerah lain di Sumatera.

Mengenai realisasi belanja APBD hingga Agustus di Sumut, dijelaskan Wiwiek masih belum optimal. Realisasi belanja Pemda di Sumut per Agustus 2020 masih terbilang cukup rendah. Tercatat hanya pemerintah provinsi yang sudah melakukan anggaran di atas 60 persen dan hanya 4 kabupaten / kota yang telah realisasi di atas 50 persen. Kendala utama penyerapan APBD di antaranya adalah proses realokasi anggaran yang masih berlangsung pada pertengahan tahun sehingga proses belanja menjadi terhambat.

Untuk ekspor Sumut membaik pada periode Juli-Agustus 2020, ekspor tercatat USD 1,4 miliar lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Perbaikan ini didorong oleh kenaikan harga komoditas utama (CPO dan Karet) di pasar internasional. Sementara itu, pertumbuhan volume ekspor menurun mengindikasikan permintaan dunia yang belum membaik.

Dunia usaha di sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) di daerah ini berharap agar suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ideal bagi pengusaha harusnya satu digit, yakni dibawah 10 persen karena SBDK yang ditetapkan selama ini masih terbilang tinggi, sehingga pengusaha kita kalah bersaing dan sulit berkembang.

Ketua Kompartemen Bisnis Wilayah Barat Indonesia dari KADIN Pusat, Doddy Thaher SE MBA dan praktisi bisnis wisata dan perkebunan kopi Tobing Estate Maranti Tobing, secara terpisah menyebutkan besaran suku bunga bank, untuk nasabah KUR, ternyata masih sama dengan besaran SBDK di masa normal (sebelum pandemi) Covid-19) yaitu enam persen.

“Dengan alasan bantuan stimulus, terlebih di masa krisis ekonomi akibat dampak wabah Covid-19, memang banyak konsumen selaku nasabah UKM yang berharap bunga (SBDK) itu nol persen, dengan alasan semacam hibah seperti sifat BLT-BST. Tapi itu memang agak mustahil (nol persen) karena uang itu disalurkan bank. Kalau diminta agar bunganya bisa turun lagi menjadi 4 persen atau 3 persen, itu bisa dipertimbangkan dan perlu didukung,” ujar Doddy Thaher kepada SIB di Medan, melalui telepon seluler, Selasa (20/10).

Hal senada juga dicetuskan Maranti Tobing, besaran bunga pinjaman atau SBDK, khususnya untuk kalangan UMKM, harusnya langsung ditetapkan di bawah 6 persen pada masa pandemi saat ini. Dia mencontohkan paket kredit KUR-Brilian dari Bank NRI yang terkesan sengaja membuat gratis angka ‘6% ' sebagai besaran bunga KUR tersebut per tahunnya.

Kebijakan itu lain antara lain, mempermudah proses perizinan sehingga lebih murah dan lebih singkat, walaupun pada beberapa sektor UKM dinyatakan hapus dalam Omnibus Law atau UU Ciptaker yang baru disahkan. Kebijakan lainnya adalah mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan peran intermediasi dari kalangan Asosiasi UKM, menambah lembaga keuangan mikro dan lembaga pinjaman bagi UMKM, baik yang berbasis ekonomi kreatif maupun konvensional.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan pandemi Covid-19 membuat sekitar 40 persen pengembang perumahan rumah subsidi tumbang dan gugur terkena seleksi alam.

Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali mengatakan asosiasi itu beranggotakan 3.000 pengembang yang mayoritas membangun perumahan menengah dan menengah ke bawah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka mendukung program pembangunan sejuta rumah.

Dia tak memungkiri pandemi sangat berdampak pada cashflow para pengembang anggota Apersi. Ditambah lagi, untuk rumah subsidi mayoritas pembelian melalui KPR subsidi memiliki aturan hingga 29- 34 persyaratan, menyebabkan persetujuan perbankan terhadap KPR subsidi anjlok.

Sementara, sektor properti perumahan pada kuartal kedua 2020 masih menyumbang pertumbuhan positif terhadap PDB Indonesia sebesar 2,3 persen. Dengan demikian, industri properti dinilai mampu menjadi penggerak perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius kepada sektor yang menyerap lebih dari 30 juta tenaga kerja dari 174 subsektor industri padat karya tersebut.

Keluhan masyarakat terkait adanya penambangan batu bara secara ilegal di sekitar situs sejarah Benteng Madang, ditindaklanjuti DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Rabu (21/10), sejumlah anggota dewan dipimpin Ketua H Akhmad Fahmi, Wakil Ketua H Akhmad Kusasi dan Rodi Maulidi serta lima lainnya, melakukan pemantauan ke lokasi.

Lokasi penambangan batu bara liar tersebut di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung. Setelah jalan kaki melewati jalan menanjak sekitar 500 meter dari jalan raya, rombongan menyaksikan tanah bekas dikeruk yang permukaannya dipenuhi batu bara. Termasuk akses jalan keluar angkutan, yang telah dibuat untuk mengangkut hasil tambang. Namun, saat dilakukan pemantauan aktivitas sudah dihentikan.

“Kami menduga penambangan ini dilakukan menggunakan alat berat dan dilakukan malam hari. Kami akan terus berusaha melacak oknum yang melakukan penambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat. Kami juga akan memintai keterangan PT AGM sebagai pemegang PKP2B, terkait pengawasan yang mereka lakukan,” janji dia.

Terkait informasi lokasi tambang yang sangat dekat dengan situs Benteng Madang, menurut Fahmi, tidak benar. Sebab, jaraknya lebih dari 500 meter. Benteng Madang terletak di sebelah kanan jalan dari arah Kandangan. Sedangkan lokasi tambang di sebelah kiri jalan raya dan jarak dari jalan yang dibuat penambang lebih dari 500 meter.

Kepala Dispera KPLH HSS, Ronaldy Prana Putra, mengatakan, Pemkab HSS terus mengoptimalkan komunikasi dengan dinas teknis yang menangani pertambangan di Provinsi Kalsel, serta pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Ronaldy pun meminta masyarakat lebih aktif ikut melakukan pengawasan, sehingga penambangan ilegal yang merusak lingkungan tidak terjadi.

Platform market place asli Kota Batu, tukunuku.com melebarkan jasa pelayanannya dengan menghadirkan KuLo atau Kurir Lokal. KuLo merupakan jasa antar jemput barang bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli online di Kota Batu.

Research and Development tukunuku. com, Ifan Desprantika menjelaskan, KuLo sengaja dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen ketika Pandemi Covid-19 melanda Kota Batu, KuLo yang merupakan bagian dari tukunuku.com dibentuk agar para pelaku usaha bisa tetap menjalankan bisnisnya. “Di tukunuku.com ada sekitar 80 mitra yang bergabung, Sebagian besar adalah produksi makanan atau minuman, “ ujar lfan.

Suci Puspitasari, seorang pelaku usaha rengginang di Kota Batu mengaku terbantu dengan hadirnya KuLo. Produknya yang bernama Rengginang Cici tetap terjual. Selain tarif yang relatif murah, KuLo juga dinilainya sangat responsif. “Awalnya dari Instagram. Teman saya mengunggah status dan menandai KuLo, Katanya, itu paling murah di Kota Batu. Maka saya coba sejak tiga bulan lalu,” terangnya, Rabu (21/10).

Media sosial tengah ramai dibicarakan redaksional dari lembar penjelasan analisis dampak lingkungan (Amdal) rencana pembangunan Pasar Induk Kota Batu. Dalam lembar tersebut, terdapat kesalahan tulisan 'Pasar Legi Songgolangit yang berada di Kabupaten Ponorogo', bukan Pasar Induk Kota Batu.

Berdasarkan Permen LH No P.38 Tahun 2019 Tentang Rencana Usaha dan/atau kegiatan Wajib AMDAL, kegiatan Pembangunan Pasar Legi Songgolangit termasuk dalam kategori wajib AMDAL karena luas bangunan lebih dari 10 ribu meter persegi.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu, Arif Setiawan mengatakan, “Sudah disampaikan/diralat pada saat pelaksanaan kemarin. Hari ini, tadi konsultan sudah kami panggil, kami minta untuk segera diperbaiki, “ ujar Arif.

Perwakilan Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Pasar Induk Kota Batu, Ricky Angga Satria menilai, Pemkot Batu tidak teliti. Ia menilai, dokumen presentasi Amdal yang salah itu, pastinya hasil bongkar pasang dari dokumen program pembangunan daerah lain.

Sekretaris DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto membantah jika dokumen presentasi penyusunan Amdal hasil tambal sulam. “Sudah saya konfirmasi ke bersangkutan atau konsultan amdal. Mereka mengakui memang ada salah ketik, jadi bukan copy paste. Inikan masih tahap konsultasi publik belum jadi produk. Nanti juga di konsultasikan ke provinsi, seperti itu alurnya,” terang Bangun.

Husky CNOOC Madura Limited (HCML) memberikan dukungannya pada Cafe Laut Semare, di pesisir Desa Semare, Kraton, Kabupaten Pasuruan. Langkah ini dilakukan sebagai baglan dari program pemberdayaan masyarakat, dengan penguatan di bidang usaha kuliner dan kepariwisataan yang memanfaatkan potensi laut di daerah tersebut.

Kafe ini berhasil mengubah citra negatif desa, yang semula identik dengan desa tawuran menjadi destinasi wisata dengan hamparan hutan bakau. “Pengunjungnya rata-rata seribu orang per hari sebelum pandemi,” kata Ahmad Nauval, Manajer Cafe Laut Semare, Selasa (20/10).

HCML Hamim Tohari mengatakan, pihaknya membantu penyediaan pelatihan bagi kelompok sadar wisata (pokdarwis). “Selain itu, kami juga memfasilitasi peningkatan kapasitas manajerial di tim manajemen Cafe,” kata Hamim. Peningkatan kapasitas ini sangat penting, mengingat Cafe Laut Semare diharapkan bisa menjadi lumbung peningkatan perekonomian masyarakat Desa Semare.

Kafe ini didirikan dengan payung hukum Peraturan Desa Semare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Wisata Desa. Ada enam lapak yang berjualan di kafe ini. Lima lapak masing-masing adalah perwakilan dari lima dusun. Sementara satu lapak dibangun pemerintah desa dan khusus menjual minuman.

“Dari parkir saja, kami pernah mendapat Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta, dengan pengunjung 1000-1500 orang,” ujar Samian. Café juga mendapat juara ketiga lomba destinasi wisata pada 12 Desember 2019.