Mengejar Target Produksi Vaksin Covid-19
Sejumlah perusahaan farmasi bersiap memproduksi vaksin Covid-19 dengan menggandeng mitra di luar negeri. Uji klinis vaksin diperkirakan selesai pada awal tahun depan, lalu diikuti dengan produksi massal.
PT Kalbe Farma Tbk merupakan salah satu calon produsen vaksin bekerja sama dengan Genexine Inc., perusahaan obat asal Korea Selatan. Direktur Utama Kalbe Farma, Vidjongtius, menyatakan Genexine sedang menjalankan uji klinis tahap pertama di Korea Selatan.
Vidjongtius menyatakan Kalbe mulai mengimpor vaksin pada kuartal III 2021. Vaksin yang dikirim berupa barang jadi. Produsen lainnya adalah PT Bio Farma, yang menggandeng perusahaan asal Cina, Sinovac Biotech Ltd. Sinovac berkomitmen memasok 3 juta dosis vaksin hingga Desember 2020.
Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran, Kusnandi Rusmil, menyatakan saat ini ada 600 relawan yang telah disuntik vaksin Sinovac sebanyak dua kali. Sedangkan 800 orang lainnya telah disuntik satu kali. Kusnandi mengatakan masih membutuhkan 1.620 relawan untuk uji klinis tahap 3.
Indonesia tengah mengembangkan antivirus sendiri yang diberi nama vaksin Merah-Putih. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menyatakan kandidat vaksin yang diteliti Lembaga Biologi Molekular Eijkman merupakan salah satu yang paling cepat kemajuannya. Pengujian bibit vaksin Eijkman ditargetkan selesai pada awal tahun depan.
Pemerintah sudah menjalin komunikasi dengan lima perusahaan swasta untuk turut memproduksi vaksin tersebut, antara lain PT Kalbe Farma, PT Sanbe Farma, PT Biotek Farmasi Indonesia, PT Tempo Scan Pacific Tbk, dan Daewoong Pharmaceutical Co.
Menurut Bambang, harga jual vaksin Merah-Putih bakal jauh lebih murah dibanding vaksin impor. Salah satunya lantaran kebutuhan biaya riset pengembangan bibit antivirus serta uji klinisnya ditanggung negara.
Konsolidasi Bank Syariah BUMN Dipercepat
Proses merger antara PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah telah dimulai dengan penandatanganan kesepakatan conditional merger agreement, Senin lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pandemi Covid-19 serta pelemahan kondisi perekonomian merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konsolidasi pasar keuangan syariah guna mempercepat pemulihan ekonomi.
Proses penggabungan tersebut ditargetkan rampung pada Februari 2021. Hasil merger ketiga bank syariah pelat merah itu, akan menghasilkan bank dengan total aset sebesar Rp 214,78 triliun.
Setelah merger tuntas, Indonesia bakal memiliki satu entitas bank syariah besar yang berpotensi masuk peringkat sepuluh bank syariah terbesar dunia. Bank syariah BUMN didorong menjadi bank kelas dunia dengan mengantongi aset sebesar Rp 395 triliun pada 2025.
Ketua Tim Project Management Office yang juga Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Hery Gunardi, mengimbuhkan, setelah merger rampung, bank syariah baru akan langsung melesat menempati posisi ketujuh atau kedelapan bank beraset terbesar di Indonesia.
Pemerintah telah menentukan BRI Syariah sebagai cangkang atau entitas yang akan menerima penggabungan, karena BRI Syariah sudah public listed, sehingga legal merger akan lebih mudah.
Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, berharap bank syariah hasil merger dapat membiayai kegiatan sektor riil, khususnya industri halal.
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan periode 2015-2020, Fauzi Ichsan, menuturkan aksi konsolidasi bank dapat menekan biaya penggalangan dana.
Peluang Bisnis Baru Mengekor Vaksin Korona
Indonesia sedang menyiapkan skenario vaksinasi korona terhadap 160 juta penduduk. Dari sini, peluang bisnis terbuka lebar, mulai dari pengadaan jarum suntik hingga sistem rantai dingin (cold chain).
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengklaim, saat ini PT Indofarma Tbk (INAF) mampu memproduksi 100 juta jarum suntik. Kapasitas produksi bisa naik menjadi 300 juta jarum suntik.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pemerintah mengalkulasi kelompok prioritas sasaran vaksin Covid-19 mencapai 160 juta. Jumlah itu setara 80% estimasi total penduduk Indonesia. Dengan asumsi setiap orang perlu dua dosis vaksin, maka totalnya mencapai 320 juta dosis.
Potensi bisnis yang tak kalah menyehatkan adalah sistem rantai dingin, yang meliputi freezer, lemari es, alarm suhu dan lain-lain. Soal distribusi rantai dingin, Indofarma menyiapkan anak usahanya di bidang logistik, PT Indofarma Global Medika (IGM).
Presiden Direktur PT Indofarma Global Medika, Indra Dewantara menyatakan pihaknya memiliki infrastruktur dan pengalaman mendistribusikan produk vaksin. IGM juga telah mengantongi sertifikat Cold Chain Product (CCP). Secara umum, Indra mengatakan saat ini kontribusi distribusi vaksin cukup membantu penjualan IGM.
Mengapa Unicorn Minim di Jepang
Jepang tertinggal jauh dari AS dan China dalam memproduksi unicorn. Merujuk pada daftar terbaru yang disusun platform analitik asal AS, CB Insights, dari 100 unicorn hanya ada 4 (empat) perusahaan rintisan asal Jepang yang nilai kapitalisasiya lebih dari 1 miliar dollar AS. Total terdapat 490 perusahaan unicorn di dunia saat ini dengan total valuasi mencapai 1.550 miliar dollar AS.
Perusahaan rintisan Jepang yang masuk dalam daftar itu adalah preferred networks dengan kapitalisasi pasar 2 miliar dollar AS, lalu SmartNews (1,2 miliar dollar AS) dan dua lainnya adalah Liquid dan Playco dengan valuasi masing-masing 1 miliar dollar AS. Untuk perbandingan, ada lima perusahaan Indonesia masuk daftar unicorn antara lain Gojek, Tokopedia, Traveloka, Ovo dan Bukalapak. Nilai valuasi beberapa unicorn Indonesia juga diatas unicorn Jepang. Valuasi masing-masing dari lima unicorn asal Indonesia berada dalam rentang 2,5-10 miliar dollar AS.
Menurut Kepala World Inovation Lab Gen Isayama jika dikaitkan dengan PDB Jepang harus punta setidaknya 50 hingga 60 unicorn. Di Jepang upaya inovasi selalu dipimpin perusahaan besar. Kurangnya modal swasta untuk ekspansi dapat memaksa perusahaan baru Jepang untuk go public lebih cepat daripada perusahaan-perusahaan sejenis di negara lain.
OJK Dukung Merger Bank Syariah
OJK mendukung rencana Kementerian BUMN yang akan menggabungkan PT Bank BRi Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, upaya merger dan akuisisi ini akan meningkatkan efisiensi, daya saing serta perananya dalam menumbuhkan ekonomi nasional dan syariah. OJK telah menerima informasi awal dan akan memfasilitasi dengan berbagai kebijakan dan ketentuan agar aksi korporasi ini berjalan sesuai dengan tahapan waktu yang telah direncanakan.
Mengapa Unicorn Minim di Jepang?
Jepang tertinggal jauh dari Amerika Serikat dan China dalam “memproduksi” unicorn. Merujuk pada daftar terbaru yang disusun platform analitik asal AS, CB Insights, dan dikutip pada Selasa (13/10/2020), dari 100 unicorn hanya ada empat perusahaan rintisan asal Jepang yang nilai kapitalisasinya lebih dari 1 miliar dollar AS. Total terdapat 490 perusahaan unicorn di dunia saat ini dengan total valuasi mencapai 1.550 miliar dollar AS.
Di barisan lima terbesar unicorn, dua terbesar adalah perusahaan asal China dan menyusul tiga di bawahnya asal AS. Perusahaan rintisan Jepang yang masuk dalam daftar itu adalah Preferred Networks dengan kapitalisasi pasar 2 miliar dollar AS, lalu SmartNews (1,2 miliar dollar AS), dan dua lainnya adalah Liquid dan Playco dengan valuasi masing-masing 1 miliar dollar AS.
Untuk perbandingan, ada lima perusahaan Indonesia masuk daftar itu, yakni Gojek, Tokopedia, Traveloka, Ovo, dan Bukalapak. Nilai valuasi unicorn-unicorn Indonesia juga di atas unicorn Jepang. Valuasi masing-masing dari lima unicorn asal Indonesia berada dalam rentang 2,5-10 miliar dollar AS.
Nilai pasar modal ventura Jepang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan AS dan China. Sejumlah penelitian menunjukkan, besaran pasar modal ventura AS mencapai 137 miliar dollar AS. Adapun nilai pasar modal ventura China adalah 52 miliar dollar AS.
Kurangnya modal swasta untuk ekspansi dapat memaksa perusahaan baru Jepang untuk go public lebih cepat daripada perusahaan-perusahaan sejenis di negara lain. “Namun, jika go public (dengan ukuran) terlalu kecil, Anda tidak akan pernah bisa tumbuh,” kata Isayama.
Standar perusahaan tercatat juga menjadi sorotan. “ Di Jepang, standar pencatatan sangat rendah. Jadi, ada banyak perusahaan kecil dan banyak dari mereka puas dengan kondisi itu,” kata Takeshi Aida, pendiri dan CEO RevComm, perusahaan rintisan AI yang berbasis di Tokyo dan berharap dapat segera diluncurkan di Asia Tenggara.
Para pelaku industri juga merujuk pada faktor budaya di Negeri Sakura. Sistem pendidikan Jepang dinilai masih dirancang untuk menghasilkan calon pekerjaan yang stabil di perusahaan besar. “Dibutuhkan banyak nyali untuk mematahkan kebiasaan dalam masyarakat yang terkenal akan konformitasnya,” kata Isayama.
Pembukaan Akses Kapal Asing Mengancam Sumber Daya Ikan
Pemberian perizinan berusaha kapal penangkap ikan berbendera asing diatur dalam RUU Cipta Kerja, yakni terkait perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam Pasal 27 RUU Cipta Kerja (draf versi 812 halaman), kapal penangkapan ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
RUU Cipta Kerja Pasal 27 juga menghapuskan ketentuan pada UU Perikanan yang mewajibkan kapal perikanan berbendera asing yang menangkap ikan di ZEEI menggunakan anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70 persen dari jumlah ABK. Selain itu, mengubah definisi nelayan kecil, yakni tanpa batas ukuran kapal.
Direktur Kerja Sama Internasional dan Reformasi Kebijakan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Stephanie Juwana mengemukakan, pembukaan akses penangkapan ikan oleh kapal asing di ZEEI dapat memperburuk kondisi stok ikan untuk kepentingan nasional.
Pembukaan izin kapal asing juga dinilai tidak memenuhi persyaratan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.
Penolakan RUU Cipta Kerja juga disampaikan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati.”Ini memberikan kesempatan besar asing untuk melakukan investasi dan eksploitasi ikan besar-besaran,” katanya.
Ketua Dewan Pengurus Pusat Aliasi Nelayan Indonesia Riyono mengemukakan, dihapuskannya ketentuan kapal berbendera asing wajib menggunakan ABK dalam negeri membuat semakin sulit mengontrol pemanfaatan ZEEI. Operasi penangkapan ikan asing di ZEEI dikhawatirkan akan melanggar zona tangkap kapal dalam negeri dan nelayan lokal.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Mohammad Zaini mengemukakan, ketentuan kapal ikan asing telah diatur sebelumnya di Undang-Undang Perikanan sebagai bentuk ratifikasi UNCLOS. Namun, pemerintah sudah tidak lagi memberikan izin bagi kapal ikan berbendera asing.
CEO IOJI Mas Achmad Santosa menilai, Indonesia harus becermin dari dampak positif larangan seluruh kapal ikan asing pada tahun 2014-2019. Pada 2000-2014, izin kapal asing yang merajalela menjadi preseden buruk bagi stok sumber daya ikan dan memukul daya saing kapal nasional. ”Apabila kapal penangkapan ikan asing memang tidak diizinkan beroperasi di ZEEI, aturan itu seharusnya dihapuskan saja dari UU Cipta Kerja. Jangan sampai ada akal-akalan,” katanya.
OJK Dukung Merger Bank Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang akan menggabungkan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). OJK sangat mendukung upaya merger dan akuisisi di industri perbankan nasional karena akan meningkatkan efisiensi, daya saing, serta perannya dalam menumbuhkan ekonomi nasional dan syariah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Selasa (13/10/2020), mengatakan, “OJK telah menerima informasi awal dan akan memfasilitasi dengan berbagai kebijakan dan ketentuan agar aksi korporasi ini berjalan sesuai dengan tahapan waktu yang direncanakan,” kata Wimboh melalui keterangan pers.
Konsumsi Lesu, Investasi Sulit Tumbuh
Pemerintah akan kesulitan mendorong pertumbuhan investasi selama konsumsi masyarakat masih lemah. Permintaan domestik yang lesu, ekspansi bisnis sulit, ditambah kasus infeksi Covid-19 terus naik akan menurunkan daya saing investasi Indonesia.
Ekonom yang juga Menteri Keuangan periode 2013-2014, M Chatib Basri, Selasa (13/10/2020), mengatakan, untuk mendorong konsumsi, lanjut Chatib, kebijakan fiskal tahun 2021 harus tetap ekspansif. Keputusan pemerintah mempertahankan pelonggaran defisit anggaran menjadi 5,7 persen tahun 2021 dinilai tepat. Namun, pelonggaran defisit tetap harus dibarengi perbaikan birokrasi dan penyerapan belanja.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Senin lalu, mengatakan, RUU Cipta Kerja menjadi payung hukum strategi memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB) hingga masuk 40 besar dunia pada 2025. EODB Indonesia cenderung stagnan di peringkat ke-73 pada 2019 dan 2020. Bahkan, menurun dari 2018 di peringkat ke-82.
Berdasarkan pemetaan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Covid-19 membentuk garis dasar atau baseline baru makro fiskal Indonesia. Rasio perpajakan diproyeksikan turun dari 9,76 persen pada 2019 menjadi 7,9 persen pada 2020 dan 8,18 persen pada 2021. Kondisi ini berkolerasi dengan pelebaran defisit APBN dan rasio utang terhadap PDB.
Defisit APBN akan tetap diperlonggar pada level 6,34 persen pada 2020 dan 5,7 persen pada 2021. Sementara rasio utang terhadap PDB akan melonjak dari 30,18 persen pada 2019 menjadi 37,6 persen pada 2020 menjadi 41,38 persen pada 2021.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, kondisi tahun 2020 dan 2021 akan memengaruhi kebijakan konsolidasi fiskal beberapa tahun ke depan. Pada 2023, pemerintah harus mengembalikan kebijakan disiplin fiskal.
Perjelas Definisi UMKM
Rancangan UU Cipta Kerja dinilai menjawab persolaan yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun, dukungan bagi UMKM di RUU Cipta Kerja berupa kemudahan dan kecepatan perizinan serta sertifikasi halal. Namun definisi atau kriteria UMKM dinilai masih kabur dan perlu diperjelas.
Ikhsan menambahkan, RUU cipta kerja dibuat untuk menyederhanakan sekian banyak UU diberbagai sektor termasuk UMKM. Terkait hal tersebut, Akumindo tidak bisa terlalu berharap aturan turunanya dapat cepat dirampungkan.