Pemerintah menyiapkan 270 juta vaksin Covid-19 sampai dengan kuartal keempat tahun  2020. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Covid-19 dapat segera diikuti dengan persiapan pengadaan dan strategi distribusi vaksin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menyampaikan, vaksin Covid-19 tersebut di antaranya diproduksi perusahaan farmasi Cansino, Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca.

Khusus AstraZeneca, Pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan dan komitmen untuk pengadaan hingga 100 juta. Vaksin yang disiapkan pada tahap awal oleh AstraZeneca ialah sebanyak 50 juta dari total 100 juta vaksin yang diproduksi secara keseluruhan bagi Indonesia.

Pada rapat terbatas kemarin, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian pada 12 kabupaten/kota di Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. ”Saya minta dua minggu ke depan ini diprioritaskan untuk 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000, yang menyumbang 30 persen dari total kasus aktif nasional,” tutur Presiden.

Secara berurutan, ke-12 kota tersebut adalah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Padang, Jayapura, Kota Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, Jakarta Utara, dan Ambon.

Sementara itu, terkait penanganan di 8 provinsi prioritas juga tetap ditangani secara khusus. Bahkan, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, seusai rapat terbatas, provinsi prioritas ditambah dua, yakni Aceh dan Bali.

Mengacu pada RUU Cipta Kerja Pasal 97 dan 104, pelaku UMKM dan koperasi diberi porsi paling sedikit 40 persen dari hasil produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun saat dimintai pandangan menilai positif perihal dukungan bagi UMKM di RUU Cipta Kerja. Dukungan itu, antara lain, soal kemudahan dan kecepatan perizinan serta sertifikasi halal.

Secara umum, RUU Cipta Kerja kluster UMKM dan koperasi dinilai dapat menjawab persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Ikhsan mencontohkan banyak UMKM yang tidak mampu apabila harus memenuhi ketentuan sebelumnya mengenai upah minimum regional. Akumindo dilibatkan dan dimintai masukan saat penggodokan RUU Cipta Kerja.

Secara terpisah, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Maxensius Tri Sambodo, berpendapat, tantangan pengembangan ada pada sumber daya serta kapabilitas koperasi dan UMKM dalam menciptakan nilai tambah dari kesempatan yang diberikan kepada mereka.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Syahnan Phalipi mengatakan, Hipmikindo mengikuti sekitar enam kali forum tentang pembahasan RUU Cipta Kerja bidang UMKM. Mereka juga berharap nantinya dilibatkan dalam penyusunan PP.

Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, per akhir 2018, ada 64,194 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 116,978 juta tenaga kerja. Berdasarkan data di laman yang sama, ada 123.048 koperasi aktif di Indonesia dengan 22,463 juta anggota.

Hitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, penerima pajak tahun depan bisa tumbuh sekitar 8%. Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan angka 8% mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%. Sewajarnya (penerimaan pajak) bisa tumbuh 8%. Itu kalau tax buoyancy sama dengan satu, lebih bagus kalau bisa di atas satu. Ini yang ingin kami bangun, kata Febrio, Senin (12/10).

Sederhananya, tax buoyancy menunjukkan persentase perubahan penerimaan perpajakan untuk setiap persen pertumbuhan ekonomi. Jika Indonesia memiliki tax buoyancy 1, artinya setiap ekonomi tumbuh 5%, penerimaan pajak juga naik 5%.

Kemudian, sektor perdagangan berkontribusi 13,6% terhadap PDB dan 18,67% terhadap penerimaan pajak. Sementara, kontribusi sektor pertanian terhadap penerimaan pajak sebesar 1,34%, dengan kontribusi kepada PDB 2019 sebesar 13,3%.

Untuk mencapai target, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo mempersiapkan lima hal untuk reformasi perpajakan tahun 2021. Pertama, optimalisasi pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Kedua, ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan. Ketiga, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan.

Keempat, meneruskan reformasi perpajakan bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak. Kelima, pengembangan fasilitas kepabeanan dan harmonisasi fasilitas lintas Kementerian/Lembaga (K/L).

Kendati pemerintah berharap penerimaan pajak tahun depan bisa tumbuh 8%, APBN 2021 masih mematok target penerimaan pajak Rp 1.229,6 triliun. Nilai ini tumbuh 2,5% dari target dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 tentang Perubahan Postur APBN 2020. Beleid ini menetapkan target pajak tahun 2020 senilai Rp 1.198,8 triliun.

Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi selama 12 Oktober hingga 25 Oktober 2020. Aktivitas indoor, termasuk bioskop sudah boleh beroperasi, dengan syarat maksimal kapasitas hanya 25% pengunjung.

Ketua Umum GPBSI, Djonny Syafruddin mengatakan, sebelum kebijakan transisi ini keluar, bioskop boleh buka dengan kapasitas pengunjung 50%, kemudian sekarang hanya boleh 25% tentu secara matematika sudah tergambar kerugian yang ditanggung pelaku usaha cukup besar.  

Pengusaha mengharapkan kapasitas pengunjung bioskop naik menjadi 50%. Para pengusaha bioskop akan bertemu untuk menentukan apakah kembali membuka bioskop dalam waktu dekat. Satu bioskop bisa rugi Rp 80 juta per bulan, khususnya untuk membayar biaya operasional yang tinggi seperti biaya listrik dan pegawai.

Manael Sudarman, Sales and Head of Marketing CGV Cinemas mengatakan kebijakan kapasitas pengunjung hanya 25% belum ideal untuk menutup biaya operasional.

Pengadaan vaksin ini ditargetkan bisa terealisasi November 2020. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menggelar pertemuan dengan pimpinan tiga perusahaan produsen vaksin Covid-19 yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac pada Sabtu (10/10) dalam kunjungan kerjanya ke China.

Cansino menyanggupi 100.000 vaksin (single dose) pada bulan November 2020, dan sekitar 15 juta-20 juta untuk tahun 2021. Sementara itu, G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini, yang 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.

Selanjutnya, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November 2020. Dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, plus 15 juta dosis vaksin.

Selanjutnya pada tahun 2021, Sinopharm juga mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose). Single dose artinya satu orang hanya membutuhkan 1 dosis vaksin, sementara dual dose membutuhkan 2 kali vaksinasi untuk satu orang.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia membutuhkan sekitar 320 juta dosis vaksin untuk 160 juta orang.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, “Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik,” kata dia.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menempuh berbagai cara untuk meredam beban keuangan yang membengkak akibat berbagai pembatasan selama pandemi Covid-19. Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf mengatakan penghematan terbesar berasal dari negosiasi ulang biaya sewa pesawat serta pembenahan operasinya.

Laporan keuangan perseroan mencatat rugi bersih hingga US$ 712,7 juta atau lebih dari Rp 10 triliun sepanjang semester pertama 2020. Padahal emiten berkode GIAA ini bisa menghasilkan laba bersih sebesar US$ 24,11 juta pada periode serupa tahun lalu.

Banyaknya armada yang dikelola Garuda membuat manajemen mendahulukan rencana renegosiasi dengan lessor untuk mengurangi anggaran leasing. Hingga kini, ucap Triawan, sudah ada 18 lessor yang menyetujui proposal renegosiasi dari Garuda Indonesia.

Hingga akhir 2020, kata Triawan, perusahaan menargetkan penghematan hingga Rp 1,16 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan manajemennya juga menunda penyewaan pesawat baru yang sudah dipesan, menata frekuensi dan rute, serta mengoptimalkan kinerja kargo.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto memperkirakan bisnis maskapai baru akan pulih pada 2024-2025.

Pemerintah menargetkan produksi massal vaksin Merah Putih untuk menangkal pandemi Covid-19 terlaksana pada triwulan ketiga 2021. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini enam kandidat vaksin buatan dalam negeri sedang diuji oleh sejumlah lembaga dan perguruan tinggi. Setelah pengujian laboratorium selesai, kandidat vaksin itu akan diserahkan kepada PT Bio Farma (Persero) untuk diuji klinis pada tahun depan.

Kandidat vaksin yang terpilih akan menjalani tiga tahap uji klinis sebelum diproduksi massal. Setelah calon vaksin lolos uji klinis, Bio Farma akan memproduksi massal vaksin tersebut. Bambang menuturkan, perusahaan farmasi swasta pun bakal digandeng untuk memenuhi tingginya kebutuhan vaksin. Dia menyatakan imunisasi vaksin Covid-19 ada kemungkinan akan dilakukan lebih dari satu kali untuk setiap orang. 

Selain mengandalkan vaksin Merah Putih, pemerintah membeli sejumlah vaksin anti-virus yang dikembangkan di luar negeri dengan menjemput 50 juta dosis vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca PLC. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perusahaan yang berbasis di Inggris itu telah berkomitmen mengirimkan 150 juta dosis vaksin ke Indonesia.

Pemerintah juga telah menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Cina, Sinovac Biotech Ltd, untuk memasok 3 juta dosis vaksin secara bertahap. Sinovac pun berkomitmen menyediakan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk konsentrat.

Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Cansino Biologics untuk menyediakan 100 ribu vaksin dosis tunggal pada awal November nanti. Jumlah vaksin itu akan bertambah sekitar 15-20 juta hingga 2021. Pasokan vaksin di dalam negeri ditambah pula oleh G42-Sinopharm yang bakal menyediakan 15 juta vaksin dosis ganda.

Proses pemberian vaksin ditargetkan bisa dimulai pada akhir 2020 hingga 2022 dengan mengerahkan sekitar 11 ribu puskesmas. Petugas penanggulangan Covid-19 di garda terdepan akan menjadi orang pertama yang memperoleh vaksin. Mereka, antara lain, adalah tenaga medis, paramedis, serta petugas pelayanan publik, seperti aparat penegak hukum.

Pemerintah membebaskan royalti tambang batu bara dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk menarik investasi di sektor hilir atau pengolahan. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia mengatakan pembebasan royalti untuk penghiliran batu bara membantu investor.

Namun, kata Hendra, pengusaha perlu tambahan insentif fiskal akibat tingginya risiko dari proyek tersebut. Hendra juga meminta pemerintah menjamin harga serta pasar produk hasil pengolahan batu bara. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum Singgih Widagdo menyatakan pemerintah perlu terlebih dulu menyusun rencana detail peningkatan nilai tambah batu bara hingga ke tingkat rantai pasok. 

Singgih menyarankan pemerintah tak terlalu berharap mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui penghiliran dalam waktu dekat, karena tidak banyak perusahaan bersedia meningkatkan nilai tambah, kecuali pemegang kontrak yang ingin memperpanjang masa operasinya. Pasalnya, penghiliran menjadi salah satu syarat mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Pembebasan royalti diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pekan lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan pemberian royalti dapat membantu nilai keekonomian proyek penghiliran batu bara. Nilai keekonomian proyek penghiliran batu bara menjadi faktor penentu lantaran sifatnya padat modal.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, mencontohkan pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi elpiji. Dengan pengurangan royalti, harga DME bisa lebih kompetitif dari elpiji.

Peneliti dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan pemerintah tak seharusnya memberikan insentif royalti hingga 0 persen demi menarik minat pengusaha melakukan penghiliran, karena berpotensi menghilangkan pendapatan negara di sektor pertambangan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara tak akan terganggu oleh pembebasan royalti yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, menyatakan insentif tersebut untuk meningkatkan nilai tambah batu bara.

Insentif ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah gencar mendorong peningkatan nilai tambah batu bara melalui empat cara, yaitu meningkatkan produksi briket melalui PT Bukit Asam (Persero) Tbk., peningkatan kapasitas produksi kokas (cokes making) milik PT Megah Energi Khatulistiwa, serta penambahan tiga fasilitas coal upgrading PT ZJG Resources Technology Indonesia.

Penghiliran juga dicanangkan melalui pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether. Bukit Asam menargetkan produk ini dapat menggantikan gas elpiji pada 2024. Sedangkan PT Kaltim Prima Coal akan mengolah batu bara menjadi metanol untuk bahan baku pupuk.

Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pemerintah masih bisa menarik pendapatan dari produk-produk tersebut. Namun, kata dia, potensi kehilangan pendapatan dari royalti cukup tinggi. Pemerintah sudah sangat dermawan dalam memberikan insentif bagi pengusaha tambang. Kewajiban pembangunan smelter sebagai syarat ekspor dijalankan dengan sangat longgar. Kontrak pertambangan batu bara terintegrasi akan mendapat perpanjangan operasi hingga 30 tahun.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menyebutkan pembebasan royalti untuk penghiliran batu bara terlalu berlebihan.