Dalam laporan proyeksi ekonomi global yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF), Rabu (14/10/2020), perekonomian negara-negara berkembang di luar China tumbuh negatif 5,7 persen. Proyeksi kali ini lebih buruk ketimbang proyeksi Juni 2020 yang negatif 5 persen.

Adapun pertumbuhan ekonomi kelompok negara maju pada 2020 diproyeksikan negatif 5,8 persen atau lebih baik daripada proyeksi Juni 2020 yang negatif 8,1 persen. Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi negatif 4,4 persen atau lebih baik daripada proyeksi Juni 2020 yang terkontraksi 5,2 persen.

Konselor Ekonomi dan Direktur Riset IMF Gita Gopinath menuturkan, proyeksi perekonomian global membaik akibat sejumlah hal. Salah satunya kontraksi ekonomi triwulan II-2020 yang lebih rendah dari perkiraan dan tanda-tanda pemulihan ekonomi pada triwulan III-2020.

Pada 2021, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan 5,2 persen. Pemulihan negara-negara yang mengandalkan kontak, seperti pariwisata, dan ekspor minyak akan lebih lambat daripada yang berorientasi pada sektor manufaktur.

Dalam laporan yang sama, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 menjadi negatif 1,5 persen. Dalam Juni 2020, Indonesia diproyeksikan tumbuh negatif 0,3 persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, Indonesia menerapkan bauran kebijakan untuk menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Bauran kebijakan itu untuk menjaga volatilitas nilai tukar dan aliran modal serta konsistensi target inflasi.

Tiga bank umum syariah milik pemerintah menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat. Ketiga bank itu adalah PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

Berdasarkan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, perwakilan dari perusahaan induk setiap bank juga turut menandatangani perjanjian. Ketiga perusahaan induk itu dalam laporan disebutkan, Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk Ngatari telah mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal penandatanganan perjanjian itu.

Di sisi lain, penggabungan ketiga bank itu dapat menjadi katalis dan akselerator bagi pertumbuhan perekonomian syariah nasional sepanjang pemerintah turut membuat kebijakan afirmatif. Kebijakan itu, misalnya, transaksi pelaku usaha di kawasan industri halal mesti dilakukan di bank syariah dan pemerintah melibatkan ketiga bank syariah negara dalam program-program terkait penyaluran anggaran, seperti kredit usaha rakyat.

Ketiga bank syariah juga berkomitmen tidak akan ada pemutusan hubungan kerja dalam proses penggabungan ini. Selama proses persiapan integrasi, tak ada perubahan operasional dari ketiga bank syariah.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi menyatakan, penandatanganan perjanjian itu menandakan persiapan proses penggabungan tiga bank umum syariah BUMN resmi dimulai.

Menurut Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, integrasi ketiga bank syariah turut menciptakan sarana, sumber daya, skala ekonomi, dan jangkauan pasar yang lebih besar. Diharapkan, potensi ekonomi dan keuangan syariah nasional dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto menambahkan, bank syariah nasional masih memiliki ruang untuk berkembang karena pangsa pasarnya masih relatif kecil.

Salah satu stimulus bagi investor untuk mau membenamkan duit di dalam negeri adalah dari sisi perpajakan. Ketentuan perpajakan juga diatur dalam Undang Undang Cipta Kerja, pemerintah langsung merombak lima ketentuan perpajakan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menjelaskan reformasi perpajakan dalam UU Cipta Kerja bertujuan untuk menggairahkan investasi dalam negeri. Menurut Suryo, dalam situasi pandemi Covid-19, perlu relaksasi perpajakan supaya mendorong capital inflow baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagai contoh, pelonggaran Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen akan berimplikasi kepada peningkatan transaksi di pasar modal. Pajak percaya, pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja itu dapat menjadi sentimen positif bagi investor ke depan, terlebih 2021 masih dibayangi ketidakpastian akibat pandemi.

Di sisi lain, ketentuan perpajakan dalam UU Cipta Kerja memperkuat dampak relaksasi pajak untuk investasi setelah sebelumnya pemerintah telah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% pada 2020 dan 2021. Kemudian menjadi 20% pada tahun 2022 dan seterusnya. Bahkan bagi emiten, dapat ekstra potongan 3% dari tarif umum. “Dengan adanya relaksasi ini, dampak lebih lanjutnya investasi di Indonesia semakin banyak dan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan,” katanya, Senin (12/10).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyambut baik reformasi perpajakan yang ada dalam UU Cipta Kerja. “Ini bisa menambah cashflow perusahaan untuk melakukan ekspansi di periode mendatang,” katanya kepada KONTAN.

Tapi Hariyadi masih berharap pasal terkait intervensi pemerintah pusat terhadap tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang ditarik, harus jadi agenda reformasi perpajakan bersamaan dengan UU Cipta Kerja. “Misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB) dikeluhkan oleh pengusaha. Kenaikan PBB kadang suka tidak memerhatikan situasi, naiknya gila-gilaan,” ujar Hariyadi.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan, bila dilihat dari ketentuan yang diatur, jelas sekali menarik dari sisi pengusaha, yang juga berarti berpeluang mendorong investasi untuk tumbuh. Dari sisi tarif, sudah relatif kompetitif dengan negara tetangga. Akan tetapi, Ajib menilai masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.

Ekonom Indo Premier Sekuritas Luthfi Ridho berharap agar investasi yang masuk di bidang manufaktur dan kontribusinya bisa terus meningkat terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Jika ini terjadi, maka Indonesia bisa terlepas dari jebakan middle-income trap.

Hubungan China dengan Australia memanas. China dikabarkan memboikot impor batubara dari Australia. Bahkan, operator pembangkit listrik dan pabrik baja di China telah diberitahukan untuk menghentikan penggunaan batubara dari Negeri Kanguru tersebut. Hal ini bakal mempengaruhi pasar batubara global.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) mengakui tak bisa langsung menambah volume ekspor ke China. Pasalnya, penjualan ADRO merupakan kontrak jangka panjang. “Volume penjualan kami juga sudah disesuaikan dengan produksi,” ujar Mahardika Putranto, Head of Corporate Secretary Investor Relations kepada KONTAN, Rabu (14/10).

Boikot yang dilakukan China ini justru bisa berdampak negatif bagi emiten batubara. Pasalnya, aksi ini membuat harga batubara turun. “Sangat masuk akal jika larangan batubara Australia di China menyebabkan harga spot batubara acuan Newcastle terkoreksi 3,6% pekan ini,” ujar Analis Phillip Sekuritas Indonesia Debbie Naomi Panjaitan.

Kepala Riset NH Korindo Sekuritas Indonesia Anggaraksa Arismunandar juga mengatakan, boikot batubara Australia akan semakin menekan harga batubara. Saat ini harga acuan batubara ICE Newcastle untuk pengiriman November 2020 sudah berada di bawah level US$ 55 per ton. Wajar saja, kontribusi Australia mencapai 35% dari total impor batubara China.

Analis MNC Sekuritas Catherina Vincentia mengatakan, emiten batubara masih akan mendapat angin segar dari beleid omnibus law yang akan mendorong masuknya investor asing. Beberapa poin beleid juga memudahkan perusahaan tambang memperpanjang izin operasional. Di sektor ini, ia menjagokan ADRO, PTBA dan ITMG.

Industri financial technology (fintech) ikut serta dalam penyaluran kredit program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sejumlah bank pelat merah melakukan kerjasama channeling dengan perusahaan fintech dan platform digital lainnya.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rully Setiawan mengatakan, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa fintech untuk penyaluran kredit program PEN. Di antaranya Investree, Koinworks, Akseleran, Amartha dan Crowde. “Bank Mandiri akan melakukan penyaluran kredit kepada fintech dengan skema chaneling dalam rangka PEN dengan penyediaan plafon sampai Rp 400 miliar hingga Desember 2020,” kata Rully pada KONTAN, Rabu (14/10).

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi menyebutkan, sejak dimulainya kerjasama penyaluran dana PEN sejumlah Rp 40,1 miliar ke UMKM. Beberapa peminjam yang sudah menerima dana PEN bergerak di sektor esensial seperti penyedia alat kesehatan dan pengadaan barang atau jasa pelaksanaan proyek pemerintah.

Sementara Bank Rakyat Indonesia (BRI) bekerjasama dengan fintech lending PT Modal Rakyat. BRI akan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 30 miliar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Modal Rakyat. “Hingga saat ini, penyaluran KUR Digital dalam rangka PEN lebih dari Rp 4 miliar,” Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto.

Sedangkan Bank BNI memilih berkolaborasi dengan Grab, Gojek, Tokopedia dan Shopee untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dari program PEN. Bank ini menerima dana PEN sebesar Rp 5 triliun dan mendapatkan tambahan Rp 2,5 triliun. Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto menjelaskan sedang menjajaki chanelling dengan fintech. “Kami masih penjajakan Amartha, Tani Fund, Crowde, Danapala, Dompet Kilat,” ujarnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan perusahaan asing asal Cina dan Korea berencana bergabung dalam proyek pengembangan baterai kendaraan bermotor listrik atau electric vehicle (EV) di Tanah Air. Sebagai bagian dari proyek tersebut, PT Mining and Industry Indonesia (MIND ID) bersama PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) membentuk Indonesia Battery Holding (IBH). 

Erick berujar, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) dari Cina dan LG Chem Ltd asal Korea akan bergabung dalam proyek senilai US$ 20 miliar untuk pengembangan rantai pasok nikel di Tanah Air. Bahan baku utama baterai kendaraan listrik dari Indonesia ini menguasai 27 persen kebutuhan pasar global.

MIND ID, yang merupakan holding BUMN tambang, telah menuntaskan transaksi pembelian 20 persen saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI). CEO MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan perusahaan akan memiliki akses strategis untuk mengamankan pasokan bahan baku bagi industri hilir nikel Indonesia, baik untuk stainless steel maupun baterai kendaraan listrik.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), yang menjadi perwakilan MIND ID, akan berkontribusi di sektor hulu. Kemudian dari sektor intermediate (tengah) akan dijalankan oleh PT Pertamina (Persero). Adapun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) akan menggarap di sektor hilir.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, baterai lithium ion yang akan diproduksi tidak hanya ditujukan untuk transportasi juga bisa digunakan di remote area untuk perumahan atau wilayah yang tidak perlu storage besar, yaitu semacam cadangan sistem kelistrikan yang bersifat modular.

Vice President Public Relations PLN Arsyadani Ghana Akmalaputri menambahkan, PLN akan berpartisipasi minor dalam pembuatan bahan dasar. PLN akan mendapat porsi lebih besar dalam pengembangan sistem penyimpanan daya (energy storage system), tempat pengisian daya (charging station), dan kualitas daya.

Bank syariah swasta berupaya meningkatkan layanannya pasca-merger tiga bank syariah anak usaha bank milik negara. Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah, John Kosasih, mengatakan bank menata ulang strategi bisnis dengan mengedepankan teknologi serta adaptasi digital untuk memacu pertumbuhan kinerja.

Pemutakhiran layanan perbankan digital juga dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Head of IT Governance & Security Bank Muamalat Indonesia, Dahnulbahri Noor, mengatakan sudah bekerja sama dengan perusahaan pengembang sistem manajemen basis data terkemuka, Oracle. Infrastruktur digital berbasis komputasi awan atau cloud dipilih untuk mendorong inovasi fitur produk, hingga memberikan akses layanan perbankan yang lebih cepat dan mudah melalui aplikasi Muamalat Mobile.

Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) yang juga Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri, Toni E.B. Subari, menuturkan, untuk berkembang pesat, perbankan syariah harus terus melakukan transformasi bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital.

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani, berujar pemahaman masyarakat akan konsep perbankan syariah yang masih rendah menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama-sama oleh industri dan pemerintah.

Menurut Avi, bank syariah nasional belum memiliki segmen yang jelas dalam menjalankan bisnisnya, khususnya dalam penyaluran pembiayaan.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara global pada kisaran 4,4% . Proyeksi terbaru IMF ini merevisi lebih optimistis sebesar 0,8 poin dibandingkan dengan proyeksi yang dirilis dalam World Economic Outlook (WEO) pada bulan Juni 2020 yakni -4,9%.

IMF juga memproyeksi pada kuartal III-2020 kondisi ekonomi dunia juga menunjukan adanya proses pemulihan. Pemulihan tersebut diperkirakan menguat secara bertahap selama tahun 2021.

Untuk Indonesia, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan ada di kisaran -1,5%. Proyeksi ini, jauh lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi awal terhadap perekonomian Indonesia yakni hanya minus di kisaran -0,3% saja. Namun proyeksi 2021 tumbuh 6,1%.

Ekonom IMF, Gita Gopinath, dalam rilis terbaru World Economic Outlook yang dipublikasikan Selasa (13/10) menyebut pemulihan ekonomi global kemungkinan akan ditandai dengan pemberlakuan social distancing berkelanjutan hingga risiko kesehatan ditangani oleh negara-negara yang harus kembali diperketat lewat langkah-langkah mitigasi.  

Adapun, di tahun 2021, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di angka 5,2% pada tahun 2021. Revisi ini lebih rendah 0,2 poin dari Pembaruan WEO Juni 2020 yakni sebesar 5,4%. Proyeksi rebound 2021 setelah penurunan yang dalam pada tahun 2020 menyiratkan peningkatan kecil yang diharapkan dalam PDB global, katanya.

Pertumbuhan di kelompok negara ekonomi maju diproyeksikan pada 5,8% pada tahun 2020 dimana proyeksi itu naik 2,3 poin persentase dari pada Pembaruan WEO bulan Juni 2020. “Revisi naik ini mencerminkan, khususnya, hasil PDB AS dan kawasan euro yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal kedua, tandasnya”.

Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membangun industri baterai berbahan baku nikel. BUMN yang bakal mengerjakan proyek besar ini adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara.

CEO Group Mind Id, Orias Petrus Moedak mengemukakan, Mind Id dan anak usahanya Aneka Tambang akan menangani sektor hulu pertambangan, kemudian produk tengah (intermediate) hingga hilir akan menjadi tanggung jawab Pertamina dan PLN. Saat ini, ketiga BUMN sedang menyusun skema pembentukan PT Indonesia Baterai. Menurut Orias, Holding Indonesia Baterai akan menggandeng mitra dan membentuk perusahaan patungan atau joint venture (JV).

Kini, ada dua calon mitra yang sudah mereka jajaki, yakni perusahan asal China dan Korea Selatan. Meski belum membuka identitas perusahaan dimaksud, Orias membocorkan bahwa nilai investasi dari hulu hingga hilir untuk kedua proyek baterai itu mencapai US$ 12 miliar atau sekitar Rp 176,4 triliun (kurs US$ 1=Rp 14.700). Sumber pendanaan kedua proyek itu akan dipenuhi melalui ekuitas para pemegang saham serta pinjaman perbankan.

Produk baterai dari kedua proyek untuk mendukung keperluan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dan penyimpanan energi listrik (storage) khususnya dalam rangka melengkapi pemanfaatan energi surya. Untuk pasokan nikel sebagai bahan baku, Orias mengungkapkan saat ini BUMN melalui Mind Id menguasai 30,4% cadangan nikel di Indonesia, yang dimiliki Aneka Tambang dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Saat ini, Mind Id memiliki 20% saham INCO.

Sejatinya, Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen sekaligus eksportir nikel, bahan baku utama EV Battery. “Rencana pengembangan ini juga merupakan langkah bagus untuk memperkuat value chain di Indonesia, serta pengembangan industri baterai untuk mobil listrik sebagai bagian dari proses transformasi sistem energi, “ ungkap Erick Thohir, Menteri BUMN lewat keterangan tertulis, belum lama ini.