Tata niaga impor sejumlah barang memantik persoalan di lapangan. Kabar terbaru, para pengusaha alat penyejuk udara atau air conditioner (AC) mengaku kesulitan mengurus izin impor.

Usut punya usut, ini akibat sulitnya proses pengurusan persetujuan impor (PI) di Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/2020 j.o. Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga menjadi akar persoalan.

Gara-gara izin impor tak kunjung keluar, PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) kehilangan potensi penjualan AC Rp 100 miliar Oktober tahun ini. “Penjualan terganggu karena tak bisa impor,” ungkap Senior General Manager National Sales SEID Andri Adi Utomo kepada KONTAN, Senin (10/11)

PT Haier Sales Indonesia (HSI) juga mengaku belum mendapatkan persetujuan impor Kemendag, padahal izin impor sudah mengajukan September 2020. “Penjualan AC terganggu. Produk kami 100% impor,”  ungkap Import Manager HSI, Tjiputra Halim.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga mengeluhkan implementasi aturan impor baru itu. “Permendag oke, jika ada batas waktu pemrosesan PI. Persetujuan harus jelas kapan terbit. Jika ditolak, jelas juga alasannya”, ujar Direktur Eksekutif Aprisindo, Firman Bakri.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi berdalih pemberian izin terkendala korona. “Kami masih menerapkan SDM 25%-50%. Permohonan impor AC sudah 8 juta unit. Petugas harus verifikasi seluruh persyaratan impor,” kata dia, kemarin. Didi berjanji PI segera keluar.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), mulai Pelindo I, Pelindo II, dan Pelindo IV. Kerjasama ini dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman integrasi data perpajakan pada Selasa (10/11).  

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama bilang, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari program Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan tata kelola perusahaan BUMN khususnya dalam hal transparansi perpajakan.

Menurut Yoga, integrasi data menjadi bagian dari strategi kantor pajak untuk menguji kepatuhan atau cooperative compliance. Tidak hanya menguntungkan bagi Ditjen Pajak kerjasama ini dia sebut bermanfaat bagi Pelindo. “Kerja sama ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak,”  kata Yoga dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11).

DJP berharap para korporasi besar dengan administrasi pajak yang kompleks dapat segera mengikuti langkah transparansi perpajakan yang dilakukan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV, dan sejumlah BUMN lainnya.

Perusahaan uang elektronik masih terus mendapatkan pendanaan dari investor.Yang terbaru, LinkAja. Perusahaan ini mengumumkan baru saja mendapatkan pendanaan sejumlah investor yang dipimpin oleh Grab.

Haryati Lawidjaja, Direktur Utama LinkAja menjelaskan, LinkAja meyakini, kerja sama strategis yang didukung oleh investasi dan kekuatan teknologi Grab ini akan memperkuat layanan perusahaan tersebut. Terutama dalam menghadirkan solusi memberikan akses ke keuangan dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

Langkah Grab ini memang semakin menguatkan perusahan transportasi online tersebut di bisnis pembayaran. Sebelumnya Grab juga membenamkan investasi di Ovo. “Kolaborasi LinkAja dan ekosistem digital kami yang di dalamnya termasuk Ovo dan Tokopedia memungkinkan kami menyediakan beragam layanan cashless bagi masyarakat Indonesia,” tutur Neneng Goenadi, Managing Director Grab Indonesia.

Ovo juga menganggap pendanaan Grab ke Link Aja merupakan bagian dari penguatan ekosistem “Kebutuhan pasar saat ini masih sangat besar dan belum berhasil dijawab oleh pelaku transaksi pembayaran yang ada,” ujar Head of Corporate Communication OVO Harumi Supit.

Pemerintah membidik pemenuhan kebutuhan biomassa di Jepang karena ada peluang besar ekspor komoditas itu terutama berasal dari cangkang kelapa sawit dan pelet kayu.

“Pemerintah Indonesia terus berusaha menjaga kualitas dan kuantitas produk biomassa agar dapat memenuhi standar yang dibutuhkan pasar di Jepang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kick off virtual rencana kerja pasar bioenergi Jepang di Jakarta. Selasa (10/11).

Menurut dia, peluang ekspor biomassa itu terbuka lebar karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Untuk pemenuhan dalam negeri, pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai alternatif membangkitkan energi listrik dan industri. Upaya itu sejalan dengan target pemerintah menurunkan emisi hingga 29 persen tahun 2030 atau 41 persen jika mendapat dukungan internasional menuju sistem energi yang lebih bersih.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menambahkan pengembangan bio energi merupakan salah satu strategi dalam mitigasi gas rumah kaca. Selain itu, juga sekaligus mendorong kesejahteraan rakyat untuk pemanfaatan bio energi.

 la menyebutkan target penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 23 persen tahun 2025 dan 31 persen tahun 2050. Saat ini, lanjut dia, pencapaian di Indonesia baru mencapai 9,5 persen dan Jepang tahun 2030 menargetkan 22-24 persen dari seluruh kebutuhan energinya.

Realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp10,25 triliun untuk membiayai sebanyak 100.176 unit rumah per Jumat (6/11) pekan lalu. Adapun total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 2020 telah mencapai 755.778 unit atau senilai Rp 54,62 triliun.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ( PPDPP) Arief Sabaruddin optimistis, pihaknya dapat menyalurkan dana FLPP sesuai target yang ditetapkan Pemerintah hingga akhir tahun ini.

Penyaluran dana FLPP tahun ini disalurkan oleh 41 bank pelaksana dari 42 bank yang bekerja sama dengan PPDPP tahun 2020. Dana FLPP tertinggi disalurkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebanyak 39.942 unit.

Kemudian disusul PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebanyak 13.003 unit, Bank BRI Syariah sebanyak 11.228 unit, BTN Syariah sebanyak 6.591 unit, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJB sebanyak 4.491 unit.

Lalu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebanyak 4.116 unit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 2.501 unit, Bank NTB Syariah sebanyak 1.658 unit, Bank Sumselbabel sebanyak 1.460 unit dan sisanya oleh bank pelaksana lainnya.

Dalam triwulan terakhir 2020, beberapa perusahaan baru (start-up) maupun perusahaan besar yang sudah lama berdiri dapat meraup keuntungan yang sangat besar. PT. NFC Indonesia Tbk (NFCX) yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi, digital dan telekomunikasi melaporkan bahwa perusahaan tersebut dapat meraup setidaknya Rp 30,4 Miliar, dengan membawahi 16 anak perusahaan.

Selain perusahaan tersebut terdapat perusahaan (start-up) lainnya yang juga berhasil melaporkan bahwa keuntungan yang didapat sebesar Rp 85,4 Miliar. Perusahaan tersebut yaitu PT. M Cash Integrasi Tbk (MCAS) yang merupakan penyedia self-kiosk digital dan layanan solusi IT yang inovatif, seperti pulsa dan token listrik, pembayaran tagihan, pemesanan tiket, e-ticket dan voucher digital.

Keduanya memiliki keunggulan yang sama untuk masyarakat, yaitu untuk memfasilitasi permintaan dari sekian banyaknya kosumen yang cenderung melakukan segala aktivitas dari rumah dan secara online, Selama pandemi berlangsung maka permintaan, aktivitas transaksi serta kebutuhan pelayanan digital akan mengalami kenaikan yang cukup drastis.

Tidak hanya itu, perusahaan yang bergerak pada sektor kesehatan juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Seperti PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa penyediaan jasa dan produk layanan kesehatan.

Dalam triwulan-2 tahun 2020, KAEF membukukan bahwa keuntungan yang dapat diperolah selama PSBB diberlangsungkan sebesar Rp.4,68 Miliar, dengan harga per lembar saham yang juga menanjak tajam pada akhir Maret harga KAEF adalah Rp. 1.165, per lembar saham meningkat menjadi Rp. 2. 910,- perlembar saham pada akhir September.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan ada 154 perusahaan yang akan merelokasi investasinya ke Indonesia. Hal ini diklaim sebagai bukti bahwa iklim investasi di dalam negeri mulai membaik.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengungkapkan, pemerintah terus melakukan pendekatan kepada pelaku usaha. “Di sini, terdapat 154 perusahaan yang merencanakan relokasi ke Indonesia. 154 perusahaan ini tentu ya kami melihat ini sudah positif,” ucap Yuliot dalam webinar bertajuk Peluang Mendorong Investasi Saat Pandemi, Senin (9/11).

Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut berapa potensi investasi dari 154 perusahaan yang hendak merelokasi investasinya di Indonesia. Yuliot juga tak merinci bergerak di sektor mana saja ratusan perusahaan itu.

Hal yang pasti, Yuliot mengklaim dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan membuat iklim investasi di Indonesia lebih baik. Pasalnya, perizinan usaha sudah disederhanakan dalam beleid itu. “Dengan perbaikan dan kemudahan-kemudahan investasi di UU Cipta Kerja, ini positif. Ini peluang besar,” jelasnya.

Kehadiran pemain fintech di bisnis transaksi pembayaran elektronik akan menyaingi perbankan. Data Bank Indonesia (BI) di akhir 2019 menunjukkan dua pemain uang elektronik yakni Ovo dan Gopay masuk dalam daftar lima besar pangsa pasar sistem pembayaran. Ovo menguasai sekitar 9%, diikuti Gopay sebesar 8,4%.

Data seluruh transaksi pembayaran ini mencakup kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik. Pencapaian pemain uang elektronik ini memang cukup mengesankan karena masih bisa dianggap sebagai pemain baru di industri keuangan.

“Pada akhir 2015, sistem pembayaran masih didominasi oleh perbankan. Namun pada akhir 2019, peranan non-bank sudah mulai muncul. Jadi perkembangannya luar biasa,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng Senin (9/11) kemarin dalam acara diskusi Indonesia Fintech Society (IFSoc).

Dari 10 besar penguasa pasar di transaksi pembayaran, lima pemain uang elektronik kian perkasa menantang perbankan. Sementara dari transaksi uang elektronik pemain fintech sendiri, Ovo masih mempin dibandingkan pesaingnya dari Bank Mandiri dan Gopay. Ovo memiliki pangsa pasar hingga 20% diikuti Gopay dan Bank Mandiri yang masing-masing menguasai 19%.

Pasar sepeda nasional bersiap kebanjiran produk impor pada bulan ini. Proyeksi itu setelah pemerintah membuka kuota impor kendaraan roda dua tanpa mesin itu lantaran permintaan terus menguat.

Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia (Apsindo) menyebutkan, sepeda impor yang bakal masuk Tanah Air rata-rata dari segmen murah dan menengah, yakni Rp 1 juta hingga Rp 5 juta per unit. Alhasil, kehadiran sepeda impor mendorong persaingan di pasar sepeda murah semakin meriah.

Ketua Apsindo Eko Wibowo Utomo mengatakan, “Penting bagi produsen sepeda lokal untuk melakukan pendekatan brand karena pertimbangan orang membeli tak hanya karena harganya yang murah saja, tapi juga melihat kualitas barangnya,” kata dia kepada KONTAN, Senin (9/11).

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengatur importasi sepeda dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2020 j.o No. 78/2020 tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik Serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengemukakan, “Sejak berlakunya ketentuan impor sepeda, volume importasi sepeda yang telah diberikan izin masuk ke Indonesia kira-kira sebanyak 3 juta unit sepeda,” ungkap dia kepada KONTAN, Senin (9/11).