Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melelang sembilan ruas jalan tol sepanjang 380 kilometer (km) pada tahun ini. Total nilai investasi jalantol yang akan dilelang itu mencapai Rp 142,51 triliun.

Upaya itu dilakukan untuk melengkapi lelang proyek yang dijalankan Kementerian PUPR. Sebelumnya, Kementerian PUPR sudah selesai lelang ruas Jalan Tol Solo-Yogya- karta-NYIA (Kulonprogo) sepanjang 93,25 km dengan nilai investasi Rp 28,58 triliun dan ruas Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km dengan investasi sebesar Rp 14,2 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, lelang dan pembangunan tol memang terus dilanjutkan. Itu dilakukan karena pembangunan jalan tol memiliki peran penting sebagai backbone dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.

Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan lelang sangat penting dalam mendukung pengembangan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia. “Kami meyakini hanya dengan ketersediaan konektivitas yang lebih baik, maka investasi dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi lebih baik,” kata Menteri Basuki seperti dikutip dari website pu.go.id, Selasa (17/11).

Selama kurun waktu 2015-2019, total jalan tol beroperasi sepanjang 1.400 km. Selama 5 tahun ke depan, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 km.

Gojek dan Telkomsel berkolaborasi guna memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan investasi Telkomsel di Gojek, platform on-demand dan pembayaran terdepan di Asia Tenggara. Nilai investasi Telkomsel di Gojek sebesar USD 150 juta atau sekitar Rp 2,16 triliun.

Andre Soelistyo, Co-CEO Gojek Group mengatakan, kerja sama ini akan menjangkau ratusan juta masyarakat Indonesia, termasuk konsumen, mitra driver dan mitra UMKM supaya ikut andil menikmati manfaat dari ekonomi digital.

“Ekonomi digital di Indonesia didorong oleh perkembangan perangkat seluler (mobile-first market), sehingga bila pemain terdepan di industri teknologi dan telekomunikasi berkolaborasi memanfaatkan sumber daya yang ada, ekonomi digital Indonesia bisa lebih terakselerasi ke tahapan yang lebih tinggi (leap frog),” ungkap Andre dalam keterangan tertulis kemarin (17/11).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, kolaborasi antara Telkomsel dan Gojek berawal dari visi yang sama dari kedua belah pihak. “Kami sangat bangga berkesempatan untuk berkolaborasi dengan platform kebanggaan anak bangsa yang terus memberikan dampak positif bagi jutaan rakyat Indonesia, pada setiap aspek kehidupan sehari-hari,”  kata Setyanto.

Nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Kota Kediri dengan Berdi Australia Pty Ltd ditandatangani. MoU ini sebagai komitmen untuk membeli produk UMKM yang diorganisir Kadin Kota Kediri senilai 500.484,95 dolar AS pada 2021 dan 2022.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan secara virtual disaksikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Command Center Balai Kota Kediri, Selasa (17/11).

Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh Konjen RI untuk Victoria dan Tasmania di Melbourne Australla, CEO Berdi Australia Pty Ltd, Caldera Coffee dan Bank BJB.

Keglatan ini diharapkan dapat menambah keberhasilan dari semua, khususnya Indonesia dan Australia dalam membukukan transaksi dagang dalam Trade Expo Indonesia pada 2020.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berterima kasih atas kerja sama penandatanganan MoU yang sudah terjadi. “Ini merupakan terobosan yang sangat baik dan sangat bagus karena kita mendekatkan UMKM yang ada di Kota Kediri ini atau di Indonesia ke dunia ekspor,” jelasnya.

Kontrak kerja sama business to business dari Kadin Kota Kediri dengan Diaspora Indonesia yang ada di Australla nilainya kurang lebih 500. 000 dolar AS.

Usaha menyudahi polemik yang mendera industri garam nasional seperti mengurai segumpalan benang kusut. Entah kapan dan bagaimana akan selesai, tidak jelas muaranya. Tarik ulur antara produsen (petambak) dan industri pengguna soal penyerapan garam, membuat persoalan yang membelit komoditas itu tak kunjung menemukan titik temu.

Bahkan, sejak Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah No. 9/2018 yang mengalihkan kewenangan rekomendasi impor garam industri ke Kementerian Perindustrian dari sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap saja persoalan ‘pergaraman’ tak serta merta beres. Padahal, Indonesia seharusnya bisa terbebas dari impor garam, mengingat sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan memiliki garis pantai terpanjang ke-2 di dunia.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang mengakibatkan garam lokal sulit diserap oleh industri pengguna.

Pertama, mutu garam yang dihasilkan petani masih belum dapat mencapai kadar NaCl>97%. Kedua, garam lokal masih memiliki impuritas yang tinggi, produktivitas rendah, dan tidak terjamin kelancarannya. Ketiga, industri pengolahan garam refinery masih sangat terbatas.

Untuk itu, menurut Gati, dibutuhkan berbagai upaya guna pengembangan dan penguatan daya saing produk industri garam. Di antaranya dengan pengawasan SNI, pembangunan dan perluasan pabrik pengolahan garam, dan peningkatan kapasitas refinery garam, serta mendorong investasi industri hilir.

Dari kacamata petambak, minimnya dukungan pemerintah turut berkontribusi kenapa pemanfaatan garam lokal masih belum optimal. Mulai dari kebijakan impor garam, dukungan peningkatan daya saing, hingga anjloknya harga sehingga menyebabkan stok menumpuk, menjadi serentetan persoalan yang dihadapkan pada petambak. Seperti yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, kesulitan mencari pabrikan pengguna garam sepanjang tahun ini membuat pemerintah daerah itu urung menambah investasi tambak garam dalam waktu dekat

Namun demikian, masalah kedua yang dihadapi petambak asal Sabu Raijua adalah lokasinya yang jauh yang berdampak pada penurunan harga jual. Untuk diketahui harga garam sempat mencapai puncaknya pada Juli 2017 di level Rp3.500 per kilogram. Namun, harganya terus turun ke level Rp2.600 per kilogram pada Januari—Mei 2018, dan terus tertekan ke level Rp350 per kilogram per Oktober—November 2020.

“Bayangkan saja dari revenue-nya 100% tinggal 30%. Kenapa bisa fluktuatif? Sebelum 2017 harganya tidak segitu, tapi terus naik tinggi, terus turun jauh sekali. Itu kaitannya sama supply-demand,” ujar Direktur Utama Garam Achmad Ardianto kepada Bisnis, Senin (16/11). Menurut dia, keberadaan garam impor menjadi salah satu pemicu penurunan harga garam lokal, kendati memang garam impor masih lebih kompetitif karena kualitasnya. Sejauh ini garam impor masih mendominasi bahan baku garam yang digunakan hingga 80%. Adapun, preferensi ke garam impor tersebut disebabkan oleh tingkat kebersihan garam rakyat yang dinilai hanya akan menambah biaya produksi.

Industri keuangan kembali dihebohkan dengan kasus gagal bayar instrumen high yield promissory notes yang diterbitkan PT Indosterling Optima Investama. Kasus yang diperkirakan bernilai Rp1,9 triliun menambah panjang daftar kasus gagal bayar di Indonesia, dari produk asuransi hingga koperasi. Indosterling Optima Investama menerbitkan atau menjual high yield promissory notes menjual surat utang dengan imbal bunga 9-12 persen per tahun pada 2018-2019. Sejak April 2020, Indosterling Optima Investama tidak lagi membayarkan kupon hingga pelunasan saat jatuh tempo.

Sebelum kasus Indosterling merebak, dalam beberapa tahun terakhir, kasus gagal bayar juga sempat bikin heboh, mulai dari Asuransi Jiwasraya, Asuransi Kresna Life, dan Bumiputera. Beberapa kasus bahkan sempat melibatkan koperasi, seperti KSP Indosurya dan Koperasi Cipaganti.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, berikut tunggakan klaim dari kasus gagal bayar yang melibatkan asuransi

• Asuransi Jiwasraya, tunggakan klaim Rp19,48 triliun
• Asuransi Bumiputera, tunggakan klaim Rp5,3 triliun
• Asuransi Jiwa Kresna, tunggakan bermasalah Rp6,4 triliun

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, beberapa kasus sudah mulai menemui titik terang di mana pihak penghimpun dana sudah berencana membayar kewajibannya kepada nasabah.

Secara khusus, untuk kasus Jiwasraya, pemerintah telah penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp20 triliun unuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. PMN tersebut merupakan langkah awal untuk menyelesaikan kasus gagal bayar produk JS Saving Plan besutan Jiwasraya.

Kasus ini berakhir di pengadilan saat Koperasi Cipaganti dinyatakan pailit dan harus mengembalikan dana mitranya melalui penjualan seluruh aset. Pada 2015 bos Cipaganti Andrianto Setiabudi divonis 18 tahun dan denda Rp 150 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung karena dianggap melakukan penipuan terhadap lebih dari 20 ribu nasabah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih merampungkan uji coba pemanfaatan campuran biodiesel 40% (B40), termasuk meninjau kemampuan pendanaan insentif untuk implementasinya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa uji coba B40 hingga saat ini masih dalam tahap finalisasi. Oleh karena itu, tahun depan implementasi kebijakan mandatori biodiesel masih menggunakan B30.

Dia menyebutkan bahwa pendanaan insentif untuk program B30 saat ini juga cukup menantang. Hal ini disebabkan tingginya harga crude palm oil (CPO), sementara harga minyak bumi rendah sehingga selisih harga biodiesel yang perlu ditutup oleh insentif semakin besar. Untuk melaksanakan implementasi B40 tentunya dibutuhkan dana insentif yang jauh lebih besar. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah efisiensi.

Sebelumnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM menargetkan uji teknis B40 rampung pada November 2020. Pada akhir tahun ini, Badan Litbang akan memulai evaluasi dan penyusunan rekomendasi teknis penggunaan B40. Untuk diketahui, kajian penerapan B40 dengan engine test bench selama 1.000 jam terhadap dua formulasi, yakni pertama adalah B40, yakni campuran 60% solar dengan 40% fatty acid methyl esther (FAME). Kedua, campuran 60% solar dengan 30% FAME dan 10% distillated fatty acid methyl esther (DPME).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berpotensi menarik investasi hingga Rp380 triliun setelah berhasil mengaktifkan kembali sejumlah investasi yang mangkrak.Angka tersebut berasal dari realisasi investasi pada semester I/2020 senilai Rp86,3 triliun, serta persiapan investasi dari 11 perusahaan global dan nasional senilai Rp347 triliun. Dari 11 perusahaan tersebut, dua di antaranya adalah Hyundai Motors dan Amazon Web Service. Kontributor berikutnya adalah komitmen investasi 5 proyek BUMD senilai Rp4,01 triliun, dan 16 proyek investasi yang ditawarkan di ajang West Java Investment Summit (WJIS) 2020 senilai Rp40 triliun.

Menurutnya, angka Rp380 triliun datang dari komitmen investor yang digaet dalam ajang WJIS pada tahun lalu. Pemprov Jawa Barat bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga terus memberikan fasilitas dan pengawalan, sehingga perusahaan besar seperti Hyundai dan Amazon melakukan tahapan realisasi investasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Jawa Barat Noneng Komara mengatakan tingginya nilai investasi itu ditopang oleh realisasi, eksekusi investasi yang mangkrak, komitmen, dan tawaran proyek.Menurutnya, sumbangan dari kategori investasi yang memasuki tahapan akan bergulir dalam 3—5 tahun ke depan. Mengawal investasi besar tersebut menurutnya akan menjadi komitmen Pemprov Jawa Barat agar arus investasi terus terjaga.Di tempat yang sama, President Director PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Landi R. Mangaweang menyatakan komitmen pemerintah, baik pusat dan daerah, sangat penting dalam menjaring minat investor karena menjamin kemudahan bisnis.

PT JIEP bersama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT Pembangunan Perumahan akan membangun Grand Rebana City yang berlokasi di Kabupaten Subang dengan luas sekitar 1.300 hektare.Landi mengatakan keseriusan pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Subang, akan membuat proses pembangunan Grand Rebana City berjalan optimal.

Penurunan impor minyak dan gas (migas) bumi menjadi salah satu faktor penyebab terus membaiknya surplus neraca perdagangan. Impor migas pada Oktober 2020 tercatat sebesar US$ 1,08 miliar, turun 8% dibanding September 2020, bahkan merosot 38,54% dibanding Oktober 2019 (year on year/yoy). 

Selama 10 bulan pertama (Januari-Oktober), impor migas juga anjlok 3,6% (yoy), dari US$ 17,617 miliar menjadi US$ 11,689 miliar. Sementara itu, surplus perdagangan selama Oktober 2020 tercatat sebesar US$ 3,61 miliar, sedangkan secara kumulatif Januari-Oktober 2020 mencapai US$ 17,07 miliar atau setara Rp 240 triliun.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Senin (16/11/2020) menyatakan, surplus sebesar US$ 3,61 miliar merupakan selisih antara nilai ekspor Oktober 2020 sebesar US$ 14,39 miliar dan impor US$ 10,78 miliar. Surplus tersebut lebih tinggi dibanding September 2020 sebanyak US$ 2,39 miliar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, mulai tahun 2026, tidak akan ada lagi impor bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini didorong oleh peningkatan produksi BBM dari kilang dan program mandatori bahan bakar nabati (BBN). Pada tahun ini, kata Tutuka, permintaan BBM dalam negeri memang jauh lebih besar dari produksi dari kilang nasional, sehingga impor BBM diperlukan untuk menutup konsumsi domestik.

Akan tetapi impor BBM kembali meningkat menjadi 10,45 juta KL pada 2024 dan mencapai 12,67 juta KL pada 2025. Proyeksi impor tersebut dengan asumsi konsumsi BBM naik sebesar 3,16% per tahun. Kebutuhan BBM nasional diperkirakan akan naik dari sebesar 69,72 juta KL pada tahun ini, di kisaran 72-77 juta KL pada 2021-2022, tembus di level 80-87 juta KL pada 2024-2027, dan mencapai 90-96 juta KL pada 2028-2030.

Di sisi lain, pemanfaatan BBN nasional diproyeksikan terus meningkat dari 8,43 juta KL pada tahun ini menjadi 10,5 juta KL pada 2023, dan menembus 12,8 juta KL pada 2025. Setelah itu, pemanfaatan BBN terus naik di kisaran 13,1-13,7 juta KL pada 2027-2029 dan mencapai 16,1 juta KL pada 2030. Pemanfaatan BBN menutup selisih produksi dan kebutuhan BBM mulai dari 2026 hingga 2030.

Lebih lanjut Setianto menyatakan, secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Oktober 2020 mencatat surplus fantastis, sebesar US$ 17,07 miliar atau setara Rp 240 triliun. Posisi ini lebih baik periode sama 2019 yang defisit sebesar US$ 2,12 miliar atau periode Januari-Oktober 2018 yang defisit lebih dalam lagi, senilai US$ 8,7 miliar. Khusus ekspor nonmigas terjadi kenaikan 3,54% (mtm) serta turun 1,84% secara tahunan (yoy) pada Oktober. Industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar, yaitu US$ 11,79 miliar pada Oktober, atau tumbuh 2,08% (mtm) dan 3,86% (yoy). Diikuti oleh sektor pertambangan dan lainnya sebesar US$ 1,55 miliar atau meningkat 16,98% (mtm), namun merosot 33,31% secara tahunan. Ekspor dari sektor pertanian mencapai US$ 420 juta, naik 1,26% secara bulanan dan melonjak 23,8% secara tahunan (yoy). 

Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat, untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan, pemerintah harus melakukan substitusi produk impor. Khususnya untuk bahan baku/penolong, barang setengah jadi, dan barang modal. Hal ini dilakukan agar saat pertumbuhan ekonomi meningkat, kestabilan neraca perdagangan bisa terjaga. Ari Kuncoro meyakini, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja akan mempercepat subsitusi produk impor, karena UU tersebut akan menghadirkan banyak investor baru 

Sementara itu, jika dilihat struktur impor berdasarkan penggunaan, barang konsumsi mengalami kontraksi 7,58% secara mtm dan dan minus 27,88% secara tahunan. Bahan baku/ penolong terkontraksi sebesar 5% (mtm) dan kontraksi 27,4% (yoy). Barang modal juga negatif sebesar 13,33% (mtm) dan minus 24,24 secara tahunan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjadja Kamdani mengatakan, impor barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal masih kontraksi karena tertahan oleh ketidakpastian global pada bulan Oktober 

Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) asal RRT bakal membangun pabrik baterai mobil dan kendaraan listrik yang lain di Indonesia senilai US$ 5,1 miliar, atau setara Rp 72,1 triliun (kurs Rp 14.139 per dolar AS). Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat, Amazon, juga bakal membangun infrastruktur pusat data (data center) senilai Rp 40 triliun. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, produsen baterai kendaraan listrik asal Tiongkok itu telah melakukan penandatanganan kerja sama. Groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan pabrik akan dimulai 2021. Pabrikan baterai kendaraan lain asal Korea Selatan, lanjut dia, juga berencana berinvestasi di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, perusahaan teknologi raksasa asal AS Amazon bakal membangun data center di Jawa Barat, dengan nilai investasi mencapai Rp 40 triliun. Amazon Web Service (AWS) akan membangun fasilitas layanan cloud computing.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong investasi masuk ke dalam negeri, di tingkat nasional maupun daerah, sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Ia mengatakan, investasi daerah merupakan salah satu kunci mendorong pemulihan ekonomi nasional. 

Sebelumnya, lanjut Perry, pihaknya juga telah melakukan promosi investasi di Jawa Tengah bersama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Capaian realisasi dan komitmennya juga cukup besar.

Ridwan Kamil menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan investor tertarik memilih Jawa Barat sebagai tempat berinvestasi. Pertama, memiliki kelebihan di bidang infrastruktur yang berkualitas dan terhubung. Jabar juga menarik investasi karena terkait produktivitas sum ber daya manusia yang tinggi, dan dinilai paling produktif di Indonesia. Berdasarkan survei terbaru terkait daya kompetitif tenaga kerja menunjukkan, Jawa Barat dapat bersaing dengan Thailand dan Vietnam. Faktor-faktor tersebut menjadi modal besar dalam meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Jawa Barat. Bahkan, Jabar menjadi rumah bagi 60% total industri di Indonesia.

Bahlil Lahadalia mengatakan lebih lanjut, BKPM juga telah memfasilitasi investasi mangkrak sebesar Rp 474,9 triliun atau 67,1% dari total investasi mangkrak selama empat tahun yang mencapai Rp 708 triliun. Investasi mangkrak ini disebabkan tiga persoalan besar. Pertama, adanya ego sektoral yang terjadi antarkementerian. Kedua, tumpang tindih regulasi antara kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ketiga, permasalahan di lapangan terkait lahan yang akan digunakan oleh calon investor.

BKPM juga memaparkan realisasi investasi langsung selama kuartal III-2020 sebesar Rp 209 triliun. Realisasi ini naik tipis 1,6% dibanding periode sama tahun lalu (year on year/ yoy) dan naik 8,9% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq). Rinciannya, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di kuartal III-2020 senilai Rp 102,9 triliun, naik 9,1% qtq atau naik 2,1% yoy. Sedangkan PMA senilai Rp 106,1 triliun atau naik 8,7% qtq atau 1,1% yoy.

Pemerintah Pusat Dapat Menganulir pemberlakuan pajak maupun retribusi yang ditetapkan dalam peraturan daerah (perda) terkait dengan program prioritas nasional. Program prioritas nasional yang dimaksud adalah berupa proyek strategis nasonal yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

“Penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan tarif yang telah ditetapkan dalam perda” bunyi pasal 2 ayat (3) Rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan berusaha dan layanan Daerah, Selanjutnya,pada ayat (4) masih dari pasal yang sama disebutkan, penyesuaian tarif pajak pajak dan retribusi ditetapkan dengan peraturan presiden (perpres).

Terkait dengan penyesuaian tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden, pemda tidak dapat melakukan penyesuian perda pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan.