Komisi I DPRD Pematang-siantar merekomendasikan 15 item rencana kerja Dinas Pariwisata tahun anggaran 2021, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pematangsiantar.

Ke-15 item rekomendasi itu dibacakan Wakil Ketua Komisi I Boy Warongan, seusai rapat kerja Komisi I DPRD dipimpin Andika Prayogi Sinaga SE dengan Kadis Pariwisata Pematangsiantar, Kusdianto SH di ruangan komisi, Kamis (19/11) membahas rencana kerja dan anggaran dinas pariwisata tahun anggaran 2021.

Selain itu, berdasarkan rencana kerja untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pematang-siantar, dinas pariwisata sudah menyusun/mematangkan program arung jeram, pentas seni/ musisi, wisata air Sibatu-batu.

Menyinggung besaran anggaran ditampung di R-APBD Tahun 2021 mendukung rencana kerja Dinas Pariwisata, diuraikan Kusdianto, anggaran belanja Rp 5.751.094.400. Sedangkan pendapatan daerah dari retribusi hanya Rp 95.000.000.

Setelah sukses dengan model plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) dan hybrid electric vehicle (HEV), Vice President DIrector PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan Toyota akan menghadirkan teknologi elektrifikasi yang lebih lengkap berupa kendaraan listrik baterai atau battery electric vehicle (BEV), sejalan dengan keinginan positif pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi kendaraan elektrifikasi. TAM berencana meluncurkan kendaraan BEV melalui brand Lexus, yang nantinya akan dijual secara ritel.

Indonesia Battery Holding (IBH) bersama dengan anak usaha ketiga perusahaan [PT Aneka Tambang Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)] tersebut serta mitra dari luar negeri akan membentuk joint venture (JV) di setiap sektornya. Sejauh ini, ada dua produsen baterai kendaraan listrik yang digandeng, yakni Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) dari China dan LG Chem Ltd dari Korea Selatan. Ada enam poin kesepahaman dalam kemitraan itu, yakni studi dan perencanaan bersama untuk mempercepat masuknya kendaraan berbasis listrik, serta penyediaan paket layanan kecukupan daya sambungan kepada pembeli kendaraan bermotor listrik.

Terkait dengan infrastruktur pendukung, pemerintah pun terus memperbanyak Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Sesuai dengan roadmap Kementrian ESDM, pada 2025 ditargetkan terdapat 10.000 unit SPBKLU, dan diharapkan terus bertambah mencapai 15.625 unit pada 2030. SPBKLU merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, serta turunannya yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Tak hanya dinikmati oleh platfrom lokapasar, gelaran Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS) juga menjadi momentum bagi perusahaan logistik untuk bersaing mendapatkan keuntungan. Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS) selalu menjadi daya tarik bagi masyarakat, platform lokapasar, hingga perusahaan logistik. Adapun perusahaan logistik memiliki peran yang cukup krusial dalam pesta diskon tersebut. Tanpa disadari peran bisnis logistik yang dianggap sebagai komplementer, justru menjadi backbone dalam kegiatan ini.

Perusahaan jasa kurir Ninja Xpress mengandalkan protokol kesehatan hingga persiapan operasional saat menghadapi Harbolnas di tengah pandemi Covid-19. “Kami berupaya untuk meningkatkan kinerja logistik agar terus dapat mendapatkan layanan yang terbaik,” kata Country Head Ninja Xpress Ignatius Eric Saputra kepada Bisnis, Senin (16/11).

Sementara itu, PT Global Jet Express atau J&T Express mampu mencatatkan pengiriman hingga 11 juta paket selama periode Harbolnas 11.11 yang berlangsung selama tiga hari, CEO J&T Express Robin Lo telah mengantisipasi adanya peningkatan di masa musim puncak. Di sisi lain, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE justru berani memberikan promosi gratis ongkos kirim (ongkir) saat Harbolnas 11.11. Adapun sejumlah inovasi dilakukan agar tetap menjadi pilihan konsumen.

Harbolnas diakui menjadi katalisator bagi industri logistik untuk bangkit di tengah pandemi Covid-19. Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Express, Pod, dan Logistik (Asperindo) Mohamad Feriadi menuturkan seiring dijalankannya masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) dan dibukanya sejumlah industri, aktivitas logistik bisnis ke bisnis (B2B) pun mulai mengalami peningkatan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melakukan jemput bola diplomatik ke Amerika Serikat berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menggaet investor untuk pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Terkait dengan hal itu, produsen otomotif asal AS, Tesla, dikabarkan tertarik akan mendirikan pabrik baterai untuk kendaraan bermotor listrik di Batang, Jawa Tengah.

Di dalam negeri, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung untuk industri kendaraan listrik juga terus dikebut. Pemerintah telah membentuk konsorsium Indonesia Battery Holding (IBH) -yang terdiri atas holding pertambangan MIND ID melalui PT Antam Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero)- untuk menggarap proyek pembuatan baterai kendaraan bermotor terintegrasi, mulai dari hulu sampai ke hilir. PLN juga menggandeng  sejumlah mitra industri yakni PT. Hyundai Motors Indonesia, PT. Wika Industri Manufaktr (Gesits), Grab dan PT SGMW Motors Indonesia (Wuling).

Praktik ijon atau imbauan untuk membayar pajak lebih awal ternyata masih diandalkan oleh pemerintah untuk memenuhi target penerimaan pajak. ‘Akal-akalan’ ini pun telah mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kendati selalu dibantah oleh pemerintah dengan menyamarkan istilah ijon dengan dinamisasi, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan bahwa praktik tersebut masih langgeng dan diandalkan oleh otoritas pajak menjelang tutup tahun.

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA-105) yang terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I/2020 menemukan adanya pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 badan untuk Tahun Pajak 2020, yang oleh otoritas pajak diakui sebagai penerimaan Tahun Pajak 2019.

Praktik ijon ini terindikasi dari hasil uji petik yang dilakukan oleh BPK terhadap 20 kantor wilayah (kanwil) Ditjen Pajak. Hasilnya, tim auditor menemukan lonjakan penerimaan PPh Pasal 25 yang cukup signifikan dari 944 wajib pajak dengan total peningkatan 303,89%. BPK menjelaskan bahwa peningkatan nilai tersebut disebabkan karena wajib pajak telah membayar angsuran PPh Pasal 25 lebih dari satu kali. Secara terperinci, pada 1—15 Desember wajib pajak membayar untuk masa pajak November 2019 yang jatuh tempo pembayaran pada 15 Desember 2019.

Pembayaran kedua dan selanjutnya dilakukan pada akhir bulan untuk masa pajak Desember 2019 dan masa pajak Januari 2020 yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2020. Menariknya, pengujian lebih lanjut atas pembayaran PPh Pasal 25 pada Januari dan Februari 2020 berdasarkan data modul penerimaan negara (MPN) 2020 diketahui bahwa wajib pajak yang sudah membayar dua kali pada Desember 2019 tidak lagi mengangsur pembayaran pada Januari 2020. 

Sayangnya, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama tak menjawab pertanyaan Bisnis. Begitu juga Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Ihsan Priyawibawa yang menolak berkomentar.

Kendati demikian, dalam jawaban tertulis kepada BPK, Kementerian Keuangan memberikan keterangan yang mencakup dua aspek. Pertama, pemerintah mengakui bahwa untuk pembayaran angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Desember 2019 yang dibayarkan pada Desember 2019 yakni 859 transaksi senilai Rp2,2 triliun merupakan pembayaran masa Desember 2019 yang dilakukan di awal.

Sementara itu, 13 transaksi senilai Rp6,18 triliun merupakan pembayaran karena dinamisasi, pembayaran sukarela, maupun karena imbauan dinamisasi PPh Pasal 25/29 dan pemenuhan kewajiban di awal waktu tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran. Meski demikian, atas dinamisasi tersebut, tim pemeriksa belum mendapatkan dokumen pendukung dari Ditjen Pajak. BPK juga belum mendapatkan jawaban yang memadai terkait dengan temuan 48 transaksi senilai Rp471,2 miliar.

Kedua, untuk pembayaran PPh 21 masa pajak 2020 yang dibayarkan pada Desember 2019, pemerintah telah mengklarifikasi bahwa 13 transaksi senilai Rp102,5 miliar pembayaran masa Januari dan Februari 2020 yang dilakukan di awal 2019. Sementara itu, untuk satu transaksi senilai Rp187,8 miliar merupakan pembayaran karena adanya imbauan dinamisasi PPh Pasal 25/29 dan imbauan pemenuhan kewajiban di awal waktu tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran. Adapun, dua transaksi senilai Rp1,6 miliar belum ada jawaban yang memadai.

BPK berpandangan, walaupun secara administrasi perpajakan tidak melanggar ketentuan, secara prinsip akuntansi seharusnya diberikan perlakuan yang berbeda antara penerimaan pajak yang menjadi hak Tahun Pajak 2019 dan penerimaan pajak yang menjadi hak pada Tahun Pajak 2020.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono mengatakan meski sudah dilarang oleh Menkeu praktik ijon terus berlangsung tiap akhir tahun. Salah satu siasat yang dilakukan adalah dengan memperhalus kata ijon dengan dinamisasi atau special effort. Namun, menurutnya, apapun istilah yang digunakan esensi keduanya tetap sama. Secara hukum, Herman melihat praktik ijon bukanlah sebuah pelanggaran. Para pengusaha tak keberatan dengan praktik tersebut, selama dilakukan dengan proporsional, tanpa paksaan, dan tidak menimbulkan lebih bayar.

Empat syarat harus dipenuhi untuk mencapai visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara berpenghasilan tinggi alias maju. Bila keempat syarat itu terpenuhi, dengan perkiraan jumlah penduduk mencapai 309 juta, di usianya yang ke100 itu Indonesia bakal menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 23.199. 

“(Saat itu) struktur ekonomi Indonesia akan menjadi lebih produktif dimana sektor jasa bekembang berdasarkan value added dan teknologi yang tinggi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Seminar Nasional Call for Paper tentang Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang Berkelanjutan, Rabu (18/11). Kendati begitu, ia tak memungkiri bahwa untuk menuju visi Indonesia 2045, syarat-syarat yang diperlukan tidak mudah untuk dipenuhi. Pertama, adanya infrastruktur yang memadai sehingga pemerintah harus terus melanjutkan pembangunan baik secara kuantitas dan kualitas. Menurut dia, pandemi Covid-19 telah mengubah selu ruh kegiatan pemerintah, na mun pe merintah akan tetap menjalankan proyek pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, syarat kedua adalah terkait tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik dari sisi kemampuan karakter maupun keahlian (skill) mengingat Indonesia memiliki bonus demografi yaitu 52% dari total 309 juta penduduk berusia produktif, sebanyak 75% penduduk tinggal di perkotaan dan 80% merupakan penduduk berpenghasilan menengah.

Kemudian syarat ketiga, Indonesia harus memiliki kesiapan dalam mengadopsi teknologi, karena ini merupakan salah satu jalan untuk keluar dari middle income trap. Saat ini, adopsi teknologi masih menjadi tantangan cukup berat bagi Indonesia hingga mengembangkan kualitas infrastruktur digital pendukungnya 

Syarat berikutnya adalah ekonomi dan sektor keuangan Indonesia harus sustainable, kredibel, maju, dan sehat sehingga APBN perlu terus dijaga termasuk dalam kondisi krisis pandemi Covid-19.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjalin kerjasama dengan mitra kendaraan listrik yaitu Wima/Gesits, Hyundai, Wuling, dan Grab untuk mengakselerasi perkembangan kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Hal ini sebagai wujud keseriusan PLN terkait penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan listrik berbasis baterai. 

Penandatanganan kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Direktur Utama PT Wika Industri Manufaktur (Wima/Gesits) M. Saryanto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Makmur, Wakil Presiden Direktur PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors) Sun Zhonghao dan Presiden Direktur PT Grab Teknologi Indonesia Ridzki D. Kamadibrata melalui video conference di Jakarta.

PLN Berupaya terus mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di antara para pelaku usaha baik produsen kendaraan listrik, maupun para pengguna menuju ketahanan energi nasional, Power Beyong Generations. Kolaborasi ini merupakan langkah awal dari inovasi yang dapat diperluas dan dikembangkan guna saling memperkuat value dan manfaat bagi penguatan ekosistem kendaraan bermotor listrik di Indonesia. 

Selain itu, gerakan penggunaan kendaraan listrik kedepan akan sangat massif dan juga sejalan dengan pilar Green dalam transformasi PLN, mengingat penggunaan kendaraan listrik lebih ekonomis, ramah lingkungan dan menuju peradaban yang modern.