BKPM: Ekonomi RI Butuh Investasi Rp 4.983,2 T untuk Tumbuh 6%

;

BKPM: Ekonomi RI Butuh Investasi Rp 4.983,2 T untuk Tumbuh 6%

Ekonomi R Hayuningtyas Putinda 18 Nov 2020 Investor Daily

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% Indonesia membutuhkan investasi swasta senilai Rp 4.983,2 triliun hingga 2024. Angka ini telah ditetapkan sebagai target dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja BKPM Tahun 2020-2024.

“Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6%, ini adalah target yang akan kami lakukan sampai 2024,” kata Bahlil dalam webinar “Market Outlook 2021” pada Selasa (17/11). Pertumbuhan ekonomi hingga 6% tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2030. Target tersebut, papar dia, berasal dari investasi di sektor riil yang mencakup penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), tidak termasuk sektor keuangan, minyak dan gas (migas), serta investasi pemerintah.

Dia merinci, besaran target dalam empat tahun mendatang ini naik hingga 47,3% dari realisasi investasi 2015-2019 yang sebesar Rp 3.381,9 triliun. Untuk bisa mencapai target tersebut, Bahlil menyatakan, tahun ini realisasi investasi harus sebesar Rp 817,2 triliun, pada 2021 sebesar Rp 858,5 triliun, 2022 sebesar Rp 968,4 triliun, 2023 sebesar Rp 1.088,8 triliun, dan 2024 sebesar Rp 1.239,3 triliun

Lebih lanjut ia mengatakan, agar perekonomian mampu bertahan, BKPM akan melakukan beberapa skenario menarik investasi pada 2021. Pertama, BKPM melakukan pendampingan dan pengawalan proses investasi dari awal sampai akhir. Selanjutnya, melakukan promosi dan meyakinkan investor, bahwa Indonesia merupakan negara yang layak untuk tempat berinvestasi, karena faktor sumber daya alam (SDA) yang melimpah, dan penduduk yang besar.

Menurut Bahlil, untuk menggaet investor, BKPM pun mengubah paradigma untuk ikut turun langsung menangani permasalahan yang dihadapi investor, Selain itu, BKPM juga melakukan pengawalan dan pendampingan bagi investor untuk memastikan agar proses investasi berjalan lancar dari tingkat konstruksi dan produksi. Sebab, jika investor belum menjalani proses hingga tahap produksi, negara belum mendapatkan efek positif dari investasi yang masuk

Kemudian, lanjut Bahlil, pemerintah akan mendorong investor masuk ke industri padat karya, khususnya yang berorientasi ekspor yakni industri farmasi dan alat kesehatan, industri otomotif, dan industri elektronik.

Kedua, pemerintah akan mendorong energi baru dan terbarukan (EBT), karena di dunia saat ini menuju ke green energy. Ini ikut menjadi instrumen investor dalam negeri dan luar negeri dalam menentukan negara tujuan investasi mereka. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang sudah menjadi prioritas sejak periode pertama pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilanjutkan untuk menarik investor. Kemudian, pertambangan juga menjadi fokus pemerintah karena perlunya didorong hilirisasi.