PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Majelis Ekonomi Bisnis & Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah untuk mendukung fasilitas pembiayaan hunian kepada warga Muhammadiyah, Selasa (25/7). Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan Muhammadiyah merupakan salah satu mitra strategis unit usaha syariah Bank BTN, yakni BTN Syariah, untuk mendorong penyaluran pembiayaan perumahan.“Kami berharap warga Muhammadiyah makin mudah memiliki rumah dengan akses pembiayaan yang mudah, murah dan terjangkau cicilannya,” jelas Nixon. Menurutnya, fasilitas pembiayaan tersebut mengakomodasi warga Muhammadiyah, termasuk peserta pekerja mandiri yang belum memiliki rumah, melalui skema saving plan. Fasilitas ini berlaku bagi seluruh warga Muhammadiyah dengan syarat antara lain belum pernah memiliki rumah dan memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta bagi yang belum menikah dan Rp8 juta untuk mereka yang telah berumah tangga. “Melalui kerja sama ini, BTN Syariah diharapkan dapat menyerap 2.000 unit rumah bagi warga Muhammadiyah,” kata Nixon. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy berharap kerja sama tripartit ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pemerintah serius mempelajari kemungkinan pelarangan ekspor pasir kuarsa yang menjadi salah satu bahan baku penting dalam pengembangan panel surya. Pelarangan ekspor komoditas tersebut diharapkan bisa memasifkan pengelolaannya di dalam negeri, karena selama ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku kaca. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengukur dampak dari pelarangan ekspor pasir kuarsa yang dibutuhkan untuk pengembangan panel surya. Hal itu dilakukan dengan mengumpulkan data yang terkait dengan produksi dan penjualan komoditas tersebut. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari berapa banyak jumlah pasir kuarsa dari dalam negeri yang dilepas ke pasar global. Dari situ, nantinya akan dirumuskan kebijakan lanjutan mengenai pengembangan pasir kuarsa di dalam negeri. M Wafid, Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM pun menegaskan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan larangan ekspor pasir kuarsa ada di Kementerian ESDM. Akan tetapi, hingga kini dirinya belum menerima perintah untuk melarang ekspor pasir kuarsa.  Wacana pelarangan ekspor pasir kuarsa pertama kali digulirkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Bahlil membocorkan rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan untuk menyetop ekspor pasir kuarsa. Alasannya, cadangan pasir kuarsa Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dan komoditas itu sangat diperlukan untuk pengembangan panel surya. Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia Ady Indra Pawennari mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya bukan pemain utama pasir kuarsa secara global, karena komoditas tersebut banyak tersebar di berbagai belahan dunia. Dia pun menyarankan pemerintah untuk mendorong percepatan pertumbuhan industri dalam negeri yang menggunakan pasir kuarsa, termasuk microchip dan panel surya. Dengan begitu, pasar domestik pasir kuarsa kualitas tinggi Indonesia menjadi lebih terbuka yang pada ujungnya bisa mempercepat proses alih teknologi modern. Kementerian Perindustrian pun sempat memaparkan bahwa Indonesia membutuhkan modal besar untuk mengembangkan sumber daya pasir kuarsa menjadi panel surya. Belum memadainya industri pendukung di dalam negeri membuat pengembangannya harus dimulai dari tahap awal.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) memastikan bakal fokus membenahi portofolio bisnisnya di sektor midstream dan hilir gas, sehingga tidak akan mengakuisisi wilayah kerja minyak dan gas bumi baru untuk memastikan pasokan. Arief Setiawan, Direktur Utama PGAS, mengatakan bahwa perusahaan hanya akan meningkatkan investasi di sektor midstream dan hilir gas. Hal itu dilakukan setelah perusahaan mendapat mandat untuk fokus menggarap bisnis penyaluran gas di dalam negeri. Aksi akuisisi sejumlah lapangan gas yang dilakukan perusahaan sebelumnya, kata dia, dilakukan untuk memastikan pasokan gas yang akan disalurkan kepada pelanggan. Dengan mengoperasikan lapangan gas sendiri, harapannya PGAS tidak terlalu bergantung kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terkait dengan pasokan gas ke pelanggan. Pembatalan sejumlah proyek itu disebabkan oleh minimnya permintaan LNG di sisi hilir, kendati produksi gas di beberapa lapangan cenderung mengalami pertumbuhan yang signifikan beberapa tahun terakhir.

JAKARTA,ID- Target pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 sulit dicapai. Mengejar target kemiskinan ekstrem 0% dari saat ini 1,5% merupakan misi yang mustahil alias mission impossible. Meski demikian, target nihil kemiskinan ekstrem patut diapresiasi. dengan mematok target tersebut, pemerintah akan bekerja lebih gigih dalam memerangi kemiskinan. Paling banter, angka kemiskinan ekstrem bisa dipangkas ke level 0,5-0,1%, itu pun harus dengan upaya ekstra (ekstra effort). Pemerintah harus menjaga inflasi  di bawah 3%, meningkatkan anggaran bansos, dan melipatgandakan anggaran program kemiskinan. Pemerintah juga haus menggulirkan program-program pengentasan kemiskinan  yang lebih fokus dan tepat  sasaran sesuai karakteristik masyarakat di kantong-kantong kemiskinan harus menyasar rakyat yang selama ini terjebak dalam kemiskinan srtuktural. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 4-5% per tahun dan tanpa perubahan paradigma dan sistem  ekonomi kapitalisme, kisaran angka kemiskinan tak akan berubah signifikan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kontribusi pajak dari sektor manufaktur menurun dalam pada September I-2023 menjadi 27,4% dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 29%, memunculkan kekhawatiran akan nasib industri pengolahan tersebut ke depan. Terlebih, manufaktur masih menjadi sektor andalan dalam penerimaan pajak negara hingga saat ini. Menjawab keterangan tersebut, Juru Bicara kementerian Perindustrian (kemenperin) Febri hendri Antoni menegaskan, industri manufaktur masih berada dijalur  yang positif dan tetap produkstif. Kemenperin juga terus berupaya mendukung para pelaku industri untuk menjaga produktivitasnya, sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara. Berdasarkan laporan APBN semester I-2023 oleh Kementerian Keuangan, indutsri pengolahan memberikan kontribusi 27,4 terhadap total penerimaan pajak yang sebesar  Rp 970,2 triliun, disusul perdagangan (23,1%) dan pertambangan ((12,7%). Meski demikian, kontribusi manufaktur  terhadap penerimaan pajak melemah dibanding sebelum pandemi. Pada semester I-2019, kontribusi industri pengolahan 28,7%, dan di semester I-2018 menyumbang 30,3%. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Siloam Internasional Hospital Tbk (SILO) membukukan performa yang meyakinkan pada semester I-2023 dengan mencetak laba Rp503,36 miliar, naik 139,52% dibanding periode sama 2022 (yoy) sebesar Rp210,30 miliar. Sejalan dengan itu,  pendapatan perseroan naik 18% atau bertambah sekitar Rp 800 miliar dibandingkan periode enam bulan pertama tahun lalu, dari Rp4,4 triliun menjadi Rp 5,2 triliun. Merujuk pada laporan keuangan konsolidasi interim, komposisi pendapatan  emiten rumah sakit  group Lippo ini dikontribusi segmen spesialis sebesar Rp1,1 triliun, tumbuh 18,2% dari pendapatan sebelumnya Rp977 miliar. "Kontribusi lainnya berasal dari pendapatan dari nonspesialis yang meningkat 16% menjadi Rp 4 triliun dari tahun sebelumnya Rp 3,4 triliun," jelas manajemen Siloam International Hospitals  dalam keterangannya, Selasa (25/07/2023). Menurut manajemen Siloam bisnis rawat inap menyumbang pendapatan Rp3 triliun, naik 18% dari sebelumnya Rp 2,4 triliun. Kemudian pendapatan dari sisi bisnis rawat jalan tumbuh 13,5% menjadi Rp2,2 triliun dari periode Juni 2022 sebesar Rp 1,9 triliun. (Yetede)

JAKARTA,ID-gejolak perekonomian global masih terjadi pascapandemi Covid-19. hal ini terlihat dari tingginya negara yang menjadi pasien dari Lembaga dana Moneter International (IMF). Di sisi lain, Indonesia sudah bisa menangani gejolak  tersebut dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. "Per hari ini ada 30 negara jadi pasien IMF dan 11 baru mulai membaik. Saat krisis ekonomi Asia tahun 1998, hanya kurang dari 10 negara. Tetapi kali ini betul-betul pascapendemi banyak negara jadi pasien dan semua negara menghadapi masalah food, fertlizer, dan energy. alhamdulillah, Indonesia bisa menangani itu semua Indonesia jadi champion," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Main Event Proyek Strategis Nasional di Hotel Grand Sheraton, jakarta, Rabu (26/7/2023). Airlangga mengatakan, gejolak perekonomian terjadi karena beberapa permasalahan yaitu dampak El Nino, perang Rusia-Ukraina, hingga ketenggangan Amerika Serikat-Tiongkok. dari sisi domestik pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih tumbuh optimal. (Yetede)

JAKARTA – Dari 22 peserta lelang, hanya dua perusahaan yang mengajukan penawaran harga dalam pengadaan remotely operated vehicle (ROV) untuk Kapal Nasional SAR Ganesha di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Maret lalu. Kedua perusahaan itu bernama PT Geotindo Mitra Kencana dan PT Kindah Abadi Utama. PT Geotindo mengajukan penawaran sebesar Rp 85,8 miliar dan PT Kindah Abadi Utama Rp 85,96 miliar. Nilai penawaran keduanya mendekati harga perkiraan sementara (HPS) robot bawah air yang dikendalikan lewat remote control tersebut. HPS proyek yang dikerjakan tahun jamak ini sebesar Rp 89,99 miliar.

Meski penawaran PT Kindah lebih tinggi, panitia lelang justru menetapkan perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 99A, Jakarta Selatan, itu sebagai pemenang lelang pada 10 Maret lalu. Dikutip dari laman Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Basarnas, Lpse.basarnas.go.id, panitia memberi enam catatan atas penawaran PT Geotindo, antara lain spesifikasi teknis ROV yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak mengirim spesifikasi teknis atau gambar untuk barang generator, serta tidak mengirim spesifikasi teknis atau gambar untuk TMS dan deck pack. Catatan lainnya, tidak mengirim spesifikasi pelaksanaan modifikasi kapal, tidak melampirkan surat dukungan dari galangan kapal, serta tidak melampirkan tenaga ahli ROV. (Yetede)

JAKARTA — Menjelang implementasi kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri, sejumlah eksportir mengeluh. Mereka meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan yang bakal berlaku pada 1 Agustus 2023 ini. Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia, Safari Azis, menyatakan anggotanya khawatir ada gangguan pada arus kas. Sebab, eksportir hasil SDA wajib menyimpan 30 persen devisa hasil ekspor selama paling singkat tiga bulan. Dasar hukumnya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Menurut Safari, perputaran uang di bisnis rumput laut terhitung cepat. Dana hasil ekspor dikelola lagi untuk modal budi daya. Jika hasil ekspor diendapkan, pengusaha harus berutang untuk modal kerja berikutnya. "Kalau mau uangnya diparkir, kasih insentif dari sisi bunga untuk kredit di bank," ujarnya kepada Tempo, kemarin, 26 Juli 2023. Safari berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan DHE SDA. Menurut dia, perlu dibedakan ketentuan untuk eksportir yang selama ini langsung menukar dolarnya ke rupiah untuk modal, seperti yang dilakukan asosiasinya. Dia juga menilai sumber daya alam yang menjadi fokus pemerintah lebih tepat ke sektor pertambangan, yang bersifat ekstraktif dari bumi, tidak dibudi daya seperti rumput laut. (Yetede)

Kementerian Keuangan harus segera menindaklanjuti temuan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Rp 7,2 triliun piutang pajak yang belum tertagih pada 2022. Meski persentasenya tidak besar dibanding total penerimaan pajak kita pada tahun lalu, yang mencapai Rp 1.716,8 triliun, cara Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menangani piutang pajak tersebut tetap harus dievaluasi. Terlebih ada piutang pajak kedaluwarsa sebesar Rp 808,18 miliar yang juga tak dikelola dengan baik. Dicermati lebih saksama, temuan BPK itu lebih menyoroti tidak optimalnya tata kelola Ditjen Pajak dalam penagihan. Ada 351 piutang pajak senilai Rp 1,39 triliun yang belum ditagih sama sekali. Kemudian, ada 863 kasus yang sudah ditetapkan mangkir dari kewajiban pajaknya alias macet, tapi malah tidak kunjung disita asetnya. Nilainya mencapai Rp 5,76 triliun. Sejumlah kesulitan yang diungkapkan Ditjen Pajak sebagai alasan masih banyaknya tunggakan pajak malah semakin menunjukkan lemahnya sistem di lembaga ini. Misalnya, tidak ditemukannya obyek sita dari wajib pajak yang menunggak pajak. Untuk mengatasi isu itu, petugas pajak sebenarnya tinggal berkoordinasi dengan mitranya di kepolisian ataupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kedua lembaga itu juga bisa membantu mengatasi alasan lain yang diungkapkan Ditjen Pajak, yakni tak bisa menemukan keberadaan wajib pajak yang menunggak. (Yetede)