Target 400 Mikrolet Terintegrasi Jaklingko
Anggota Komisi Tarif dan Pembiayaan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Saut Marulitua Hutabarat, Kamis (27/7/2023), menyatakan, hingga kini ada 2.092 mikrolet yang tergabung dalam program integrasi transportasi umum Jaklingko. Tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan 400 mikrolet. Sejak pertama kali digulirkan pada 2018, setiap tahun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 triliun-Rp 4 triliun untuk subsidi transportasi umum. (Yoga)
Kelaparan Landa Papua Tengah
Sedikitnya 7.500 warga di dua distrik atau kecamatan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, menderita kelaparan akibat bencana kekeringan selama dua bulan terakhir. Pemkab Puncak menyatakan enam warga terdampak telah meninggal. Bupati Puncak Willem Wandik dalam keterangan pers di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (27/7) mengatakan, bencana kekeringan yang terjadi di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi menelan enam korban jiwa. Penanganan bencana terkendala karena bantuan belum tersalurkan ke dua distrik tersebut mengingat situasi keamanan yang tidak mendukung. Korban tewas adalah Yenis Telenggen (38), Yemina Murib (42), Ater Tabuni (46), Tenus Murib (46), Tera Murib (39), dan bayi bernama Ila Telenggen.
Rata-rata meninggal dalam kondisi lemas, sakit diare, panas dalam, sariawan, dan sakit kepala. Willem mengatakan, musibah kelaparan dipicu cuaca ekstrem dengan temperatur suhu udara yang sangat dingin dan tanpa hujan., sejak Mei lalu sehingga tanaman warga, seperti ubi dan keladi, gagal panen. Jumlah warga yang mengalami kelaparan di Distrik Agandugume 3.500 orang dan si Distrik Lambewi, ada 4.000 orang. Warga yang kelaparan terpaksa mengonsumsi umbi-umbian yang membusuk sehingga terserang diare. Dalam kondisi kesehatan yang lemah, warga harus berjalan kaki selama dua hari untuk mendapat bantuan makanan yang terdistribusikan ke Distrik Sinak. ”Maskapai penerbangan tak berani membawa bantuan makanan dari Sinak ke Distrik Agandugume yang memiliki fasilitas bandar udara. Mereka takut pesawat ditembaki kelompok kriminal bersenjata di daerah tersebut,” kata Willem. (Yoga)
Babak Baru Persaingan Dompet Digital
JAKARTA - Persaingan industri dompet digital (e-wallet) memasuki babak baru. Kehadiran sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dinilai membuat peta persaingan industri kian kompleks karena fitur pembayaran instan ini juga turut dikembangkan oleh perbankan. “Pada 1-2 tahun lalu, dompet digital hanya bersaing dengan sesama dompet digital. Tapi hari ini pesaing mereka bertambah, yaitu perbankan yang turut mengembangkan pembayaran QRIS,” ujar peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, kepada Tempo, kemarin, 27 Juli 2023. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia mencatat saat ini QRIS menjadi metode pembayaran terpopuler kedua setelah kartu debit di pedagang, atau menggeser kartu kredit yang berada di posisi ketiga. Bank Indonesia mencatat, sampai Februari 2023, jumlah pengguna QRIS mencapai 30,87 juta dan merchant QRIS sebanyak 24,9 juta. Nominal transaksi QRIS sebesar Rp 12,28 triliun, dengan volume transaksi 121,8 juta transaksi. Dompet digital pun terus berupaya mengembangkan pasarnya. Pada Rabu lalu, unit bisnis teknologi finansial GoTo, GoTo Financial, meluncurkan aplikasi GoPay secara mandiri atau terpisah dari ekosistem Gojek dan Tokopedia. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan akses finansial, terutama kepada mereka yang selama ini belum menggunakan layanan Gojek dan Tokopedia. Strategi GoTo Financial membuat GoPay sebagai aplikasi mandiri diperkirakan menambah sengit persaingan industri dompet digital. (Yetede)
Pengadaan Culas Proyek Basarnas
Suap proyek Basarnas harus diusut tuntas dan pelakunya dihukum berat karena menyelewengkan dana kemanusiaan. Perlu tim koneksitas. Operasi tangkap tangan kasus suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) membuktikan tindakan tersebut bukan strategi kampungan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dengan penangkapan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar banyaknya persekongkolan dan besarnya duit yang diselewengkan di Basarnas hingga keterlibatan orang nomor satu di lembaga yang menangani urusan kemanusiaan berupa penanggulangan keadaan bahaya tersebut. Komisi antikorupsi menggelar operasi tangkap tangan itu di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur, dan di sebuah warung di kawasan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa lalu. Di dua lokasi itu, tim KPK menangkap 11 orang dari pihak swasta dan Basarnas, termasuk seorang perwira menengah TNI. Dalam operasi tersebut, KPK menyita juga uang sebesar Rp 5,099 miliar, yang terdiri atas uang tunai Rp 999,7 juta dan uang di dalam rekening senilai Rp 4,1 miliar. (Yetede)
Upaya Raup Devisa dari Ekspor
JAKARTA — Di tengah keluhan sejumlah eksportir ihwal ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang baru, pemerintah meyakini masih bisa meraup tambahan cadangan devisa. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan jumlah cadangan devisa mencapai dua kali lipat pada akhir tahun nanti. Pemerintah mengatur DHE SDA yang baru lewat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Isinya adalah minimal 30 persen hasil devisa dari kegiatan ekspor bernilai paling sedikit US$ 250 ribu wajib disimpan di dalam negeri mulai 1 Agustus 2023. Dana tersebut harus mengendap di lembaga keuangan di Indonesia paling singkat tiga bulan lamanya. "Dengan ketentuan ini, cadangan devisa kita, saya kira lebih dari US$ 300 miliar dalam waktu setahun ini," ujar Luhut, kemarin, 27 Juli 2023. Jumlahnya meningkat tajam jika dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2022 yang hanya US$ 137,2 miliar atau pada Juni 2023 yang sebesar US$ 137,5 miliar. Ia menyadari perihal keresahan pelaku usaha dengan kebijakan yang baru ini. Namun Luhut memastikan pemerintah sudah menimbang dengan matang dampak penerapan ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam. "Itu sudah lama kami diskusikan. Dengan para pengusaha juga sudah kami diskusikan." (Yetede)
Nelayan Mentawai Kesulitan Mendapat Es
Nelayan di kawasan Pulau Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar, kesulitan mendapatkan es untuk penyimpanan ikan hasil tangkapan. Pabrik es di Sikakap, Kepulauan Mentawai, jarang beroperasi karena terkendala listrik. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Wilayah III Sumbar Yofrianto mengakui, pabrik es dengan kebutuhan listrik 120 kVA itu jarang beroperasi disebabkan kurangnya suplai listrik dari PLN. ”Sudah dua tahun begini. Kadang-kadang kami berproduksi dalam sebulan hanya satu atau dua kali,” kata Yofrianto, Kamis (27/7). Kondisi pabrik yang jarang berproduksi itu membuat nelyan di sekitar Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan kesulitan mendapatkan es. Padahal, keberadaan pabrik yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar itu sangat dibutuhkan nelayan karena bisa menghasilkan 15 ton es sekali produksi.
Yofrianto berharap pabrik es itu mendapat suplai listrik dari PLN secara normal. Alternatif lainnya, diharapkan ada bantuan pembangkit listrik tenaga surya bagi pabrik es. Jertianus Madogaho (47), nelayan sekaligus penampung gurita di Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, mengaku kesulitan mendapatkan es balok sejak pabrik di Sikakap itu jarang beroperasi. Ia pun terpaksa memakai es bungkus yang dibuat dengan freezer untuk menyimpan gurita. ”Kalau tidak ada es bungkus ukuran 1 kg itu, mungkin nelayan tidak bisa lagi menangkap dan menyimpan gurita. Kesulitan ini salah satu kendala nelayan,” kata Jerti. Penggunaan es bungkus membuat biaya membengkak. Setiap pekan, Jerti butuh 150 kg es untuk menyimpan gurita, dengan pengeluaran Rp 150.000, jika menggunakan es balok ukuran 50 kg produksi pabrik, hanya dibutuhkan tiga balok Rp 75.000. (Yoga)
Misi Menahan Wisatawan Tingga Lebih Lama
Aktivitas wisata bergeliat hebat belakangan ini di Kota Surakarta, Jateng. Ada tren penambahan kunjungan pelancong seiring meningkatnya jumlah atraksi wisata, baik berupa destinasi maupun pergelaran acara. Keseriusan pemda menggarap sektor itu tampak nyata. Hanya saja butuh waktu untuk menahan wisatawan tinggal lebih lama. Citra Meitika (23), wisatawan asal Wonogiri, semringah memandangi anak balitanya yang sedang memberi makan kura-kura, di Solo Safari, Surakarta, Sabtu (22/7). Solo Safari merupakan salah satu destinasi anyar unggulan milik Kota Bengawan. Kebetulan itu juga kali pertama berpelesir dengan keluarga kecilnya di destinasi tersebut. ”Jelas kagum. Sekarang bagus sekali, padahal dulu seperti tidak terawat. Sekarang jadi lebih bersih dan banyak kegiatannya seperti ini,” kata Citra. Perasaan Citra lebih gembira lagi karena kemunculan Solo Safari diiringi destinasi-destinasi baru lainnya. Itu menambah pilihannya untuk berekreasi. Apalagi, sehari-hari ia bekerja di Jakarta. Bahkan, ia rela menginap dua atau tiga hari untuk menjelajah segenap destinasi baru yang ada.
Respons wisatawan semacam Citra itu yang diinginkan Pemkot Surakarta, dilihat dari kegetolan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka membangun infrastruktur pariwisata di kota ini. Sejak awal tahun, ada empat destinasi baru yang diresmikan, yakni Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta, Pracima Tuin Pura Mangkunegaran, Solo Safari, dan Lokananta Bloc. Tren kunjungan wisatawan pun menanjak. Berdasar data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, hingga Mei 2023, jumlah wisatawan yang berkunjung 1,916 juta orang, dan bisa melampaui angka kunjungan wisatawan pada 2022, yakni 2,53 juta orang. Sunardi dari Humas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta mengatakan, ”Sekarang, di akhir pekan, okupansi hotel 75 % - 80 %. Hotel-hotel yang penuh merata dari bintang 1 sampai bintang 5.” Meski okupansi meningkat, tantangan yang dihadapinya masih sama. Lama masa tinggal wisatawan belum ada peningkatan signifikan, berkutat pada angka 1,6 hari atau 1,7 hari. Sunardi mengungkapkan, persoalan lama masa tinggal dapat diatasi lewat penambahan acara malam hari. Namun, hendaknya acara itu diadakan rutin, tidak sekali diadakan dan tidak ada kepastian pergelaran selanjutnya. Bisa juga ada penambahan destinasi wisata khusus malam hari. (Yoga)
ANAK-ANAK PULAU TERLUAR, Berkubang Kemiskinan, Berjuang Gapai Mimpi di Mentawai
Sinar matahari menyengat, Sabtu (8/7) di kompleks SMKN 2 Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar yang sepi. Lima remaja didampingi Amos Saputra Pikkok (19) menemui sejumlah guru dan pegawai yang melayani pendaftaran ulang calon siswa SMKN 2 tahun ajaran 2023/2024. Amos merupakan siswa kelas II SMKN 2, Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan. Amos mendampingi adiknya, Deni Suryani (17), dan sepupunya, yaitu Ilarius Alex (17), Susanna (17), serta kakak beradik Theresia Cici Setiawati (17) dan Gilbert Tomingse (15) dari Dusun Policoman dan Muara Sigep, Desa Sigapokna, Kecamatan Siberut Barat. Mereka tiba beberapa hari sebelumnya diantar orangtua masing-masing ke Siberut Selatan dengan kapal cepat dari Pelabuhan Pokai menuju Pelabuhan Maileppet. Hilarius dan Gilbert juga memilih jurusan nautika kapal penangkap ikan. Sementara Deni, Susanna, dan Theresia memilih jurusan perhotelan. Harapannya, jika lulus nanti, bisa langsung bekerja, membantu orangtua di kampung yang jadi petani.
”Saya ingin selesai sekolah bisa kerja biar bantu orangtua. Sebab, adikku masih kecil,” ujar Susanna yang menangis jika ditanyai soal orang tuanya. Sekolah itu merupakan satu-satunya SMK di Siberut. Untuk sampai di sekolah, mereka harus naik perahu motor menuju Pelabuhan Pokai sekitar dua jam jika cuaca bagus. Sewa perahu berkapasitas 5-6 penumpang itu Rp 1 juta. Dari Pelabuhan Pokai, mereka naik kapal cepat dari Padang yang membawa mereka ke Pelabuhan Maileppet, Siberut Selatan. Biaya tiketnya Rp 125.000 per orang. Setiba di Maileppet, mereka mengeluarkan ongkos untuk ojek motor menuju tempat kos. Pendidikan merupakan jalan menuju kehidupan lebih baik di masa depan. Namun, bagi anak-anak pedalaman Mentawai, mendapat pendidikan perlu perjuangan untuk meraihnya.
Apalagi ketika kondisi ekonomi keluarga terbatas. Di Kepulauan Mentawai, jumlah SMA dan SMK minim, tahun 2022, hanya ada 13 SMA negeri, 2 SMA swasta, dan 3 SMK. Untuk bisa bersekolah di SMP dan SMA, anak-anak dari dusun terpencil harus kos atau tinggal di rumah keluarga. Bukan hal mudah bagi mereka saat kondisi keuangan tak mendukung dan tak ada fasilitas pendukung dari negara. Sejumlah siswa putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu membiayai. Anak-anak Mentawai kerap tak dibekali dana cukup untuk biaya hidup selama sekolah. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Oreste Sakeru mengungkapkan, pemda setempat membuat program membangun asrama bagi siswa SMP dan SMA dari desa terpencil. Pemda setempat juga bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa untuk menerima lulusan SMA/SMK Mentawai. (Yoga)
Ekspor Hanya untuk Keperluan Khusus
Kemendag menegaskan, larangan ekspor pasir alam, termasuk pasir laut, masih berlaku. Kemendag hanya mengizinkan komoditas itu diekspor untuk keperluan khusus, seperti penelitian dan pengembangan, bukan diperdagangkan. Khusus pasir laut atau hasil sedimentasi laut, Kemendag akan mengaturnya dalam peraturan tersendiri. Larangan ekspor pasir alam termasuk pasir laut tertuang dalam Permendag No 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Ketentuan dan Pengaturan Ekspor. Kedua regulasi ini menggantikan Permendag No 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Diekspor dan Barang Dilarang Diimpor dan Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan dan Pengaturan Ekspor.
Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Muhammad Suaib Sulaiman, Rabu (26/7) mengatakan, tidak ada perubahan dalam pengaturan ekspor pasir alam dari permendag lama ke permendag baru. Kemendag masih melarang ekspor pasir alam, termasuk pasir laut, untuk kepentingan komersial atau untuk diperdagangkan. ”Kemendag hanya memperbolehkan ekspor pasir alam yang digunakan untuk keperluan khusus, seperti penelitian dan pengembangan. Itu pun harus memenuhi sejumlah persyaratan,” kata Suaib ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)
HULU MIGAS Masela Babak Kedua
Setelah terkatung-katung sejak 2020, kejelasan mitra pengelola Blok Masela menemui titik terang. Di sela-sela hajatan konvensi dan pameran Asosiasi Perminyakan Indonesia atau IPA di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (25/7) Shell resmi melepas hak pengelolaannya di Blok Masela sebesar 35 persen. PT Pertamina (Persero) dan Petronas, perusahaan hulu migas milik Malaysia, masuk menggantikan Shell. Pertamina, melalui anak usahanya, yaitu PT Pertamina Hulu Energi, membeli 20% saham Shell di Blok Masela, sementara Petronas lewat Petronas Masela Sdn Bhd mengambil 15% sisanya. Nilai penjualan 35% saham Shell tersebut adalah 650 juta USD atau Rp 9,75 triliun yang dibayarkan 325 juta USD atau Rp 4,875 triliun dalam bentuk tunai dan sisanya dibayarkan saat final investment decision di Blok Masela tercapai.
Keputusan masuknya perusahaan pelat merah di Blok Masela membawa secercah harapan. Ada angan-angan agar sumber daya gas di Masela dapat segera diproduksikan dan memberikan manfaat bagi Indonesia, terutama bagi warga di sekitar lapangan gas tersebut. Pengelola Blok Masela pun diminta SKK Migas untuk segera merevisi kembali rencana pengembangan lapangan (plan of development/POD) sejak revisi pertama POD disetujui pada 2019. Percepatan pengembangan gas Masela amat dibutuhkan. Pasalnya, proyek tersebut diperkirakan akan menyerap 10.000 tenaga kerja baru dan membawa manfaat ikutan lainnya (multiplier effect) dari pembangunan infrastruktur pengolahan gas di darat. Masela diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. (Yoga)









