Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan bakal semakin berat. Pasalnya, pembayaran bunga utang berpotensi meningkat sejalan dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah. Awal pekan ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) ritel terakhir di 2023, yakni Sukuk Tabungan Seri ST011. Perinciannya, ST011-T2 dengan tenor dua tahun dan imbal hasil minimal 6,30% per tahun. Selain itu, ST011-T4 bertenor empat tahun dan imbal hasil minimal 6,50% per tahun. Ketimbang SBN ritel seri-seri sebelumnya, ST011 merupakan SBN ritel yang diterbitkan dengan imbal hasil tertinggi di sepanjang 2023. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2023 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan 0,1% tingkat bunga SBN 10 tahun, maka akan menambah beban bunga utang pemerintah sebesar Rp 1 triliun. Dengan masih rendahnya rerata bunga SBN hingga akhir Oktober, beban bunga utang justru berkurang. Adapun alokasi pembayaran bunga utang dalam APBN 2023 mencapai Rp 441,4 triliun. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mewanti-wanti, gejolak perekonomian dan kondisi pasar keuangan global terkait likuiditas dolar Amerika Serikat (AS) akan berpengaruh pada daya tarik obligasi rupiah Indonesia (INDOGB). Menurut Banjaran, tenor jangka panjang obligasi pemerintah saat ini justru kurang diminati. Di sisi lain, investor cenderung tertarik pada obligasi dengan tenor pendek. Sehingga untuk menarik investor, pemerintah harus mengerek imbal hasil obligasi tenor jangka panjang. Sementara, "(Obligasi tenor) jangka pendek digunakan untuk menutup penurunan minat (obligasi jangka panjang). Jadi yield kejar-kejaran (antara tenor jangka panjang dan pendek)," ungkap Banjaran kepada KONTAN, Kamis (9/11). Berdasarkan analisis sensitivitas pula, setiap pelemahan Rp 100 per dolar AS maka akan menambah belanja pemerintah pusat sebesar Rp 7,4 triliun yang terdiri dari pembayaran bunga utang maupun subsidi energi. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Riko Amir menyampaikan, beban bunga utang pemerintah sampai saat ini masih dalam batas yang dapat dikelola di kisaran pagu belanja bunga utang APBN 2023 Rp 441,4 triliun. Sebab, tahun ini pemerintah juga mengurangi penerbitan surat utang negara, meskipun ada kenaikan imbal hasil.

Emiten minyak dan gas (migas) dinilai masih punya prospek menarik seiring menghangatnya harga minyak dunia. Sejumlah emiten migas mengalami penurunan kinerja sepanjang per September 2023. Salah satunya disebabkan oleh penurunan harga jual. Namun, analis NH Korindo Sekuritas, Axell Ebenhaezer menilai, ada beberapa sentimen positif yang bisa mendorong kinerja emiten migas di kuaral IV-2023 dan awal tahun 2024. Selain konflik Timur-Tengah, faktor lain yang mendukung adalah The Fed yang menahan suku bunga. Juga  pernyataan pejabat The Fed bernada dovish, sebuah sentimen positif bagi harga migas. “Ditambah China, importir minyak terbesar,  mencoba mendorong perekonomiannya lewat insentif. Permintaan komoditas ini diprediksi naik stabil di kuartal IV-2023,” kata Axell. Kepala Riset Ciptadana Sekuritas, Arief Budiman memperkirakan, kinerja keuangan MEDC akan membaik di kuartal IV-2023. Mengingat rata-rata harga minyak mentah Brent per Oktober 2023 di level US$ 90 per barel dibandingkan kuartal III-2023 yang di kisaran US$ 86 per barel. Produksi tembaga AMMN diproyeksi naik 112% secara kuartalan dan produksi emas diperkirakan meningkat 178% secara kuartalan. MEDC juga telah meneken perjanjian menjual 32% hak partisipasi efektifnya di Blok 12W (ChimSao)  yang ditargetkan tuntas sebelum akhir 2023 dan bisa memberi untung bagi MEDC. Sementara untuk PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), analis Samuel Sekuritas, Farras Farhan melihat adanya potensi peningkatan penjualan minyak bumi ke perusahaan pertambangan dan pabrik pengolahan alias smelter.

Prospek PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dinilai tetap positif di tengah terjadinya gejolak harga energi. Anak  usaha, yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang sukses menggelar initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sentimen positif. Perbaikan kinerja bisnis petrokimia juga akan mendorong kinerja. BREN merupakan anak perusahaan BRPT dengan kepemilikan 66,67% saham yang fokus pada sektor panas bumi. BREN saat ini mengoperasikan tiga wilayah kerja panas bumi (Salak, Wayang Windu, dan Darajat) dengan total kapasitas uap dan listrik 885 megawatt (MW). Ini mencapai 38% dari kapasitas panas bumi Indonesia dan menjadikan BREN sebagai operator panas bumi terbesar di Indonesia dan terbesar keempat di dunia. "TPIA sebagai pasar pemimpin dalam industri petrokimia Indonesia, serta pemulihan ekonomi global, khususnya Tiongkok, akan jadi beberapa faktor yang diperkirakan akan mendukung bisnis BRPT di bisnis petrokimia," ujar analis Samuel Sekuritas, Yosua Zisokhi dalam riset September 2023. Head of Research Mega Capital Sekuritas (InvestasiKu), Cheril Tanuwijaya mengatakan,  prospek BRPT salah satunya didorong upaya peningkatan kapasitas produksi di masa depan dengan membuat pabrik caustic soda dan ethylene dichloride. "Apalagi ada IPO BREN juga yang terbukti sukses," ujarnya, Kamis (9/11). Lalu, melalui anak usahanya, PT Chandra Asri Alkali (CAA) telah meneken Letter of Intent (LoI) bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Kerjasama ini untuk pengembangan industri hulu aluminium dan percepatan ekosistem kendaraan listrik domestik. Analis JP Morgan, Arnanto Januri melihat, pergerakan BRPT mengungguli IHSG sebesar 64% sepanjang Agustus-September 2023, terutama didorong IPO BREN. Namun BRPT telah berkinerja buruk di bawah IHSG sebesar 15% sejak IPO BREN pada tanggal 9 Oktober, meski saham BREN telah meningkat lebih besar 4,5 kali sejak IPO.

Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) masih jauh dari target. Menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM, per 7 November 2023, penyaluran KUR baru sebesar Rp 204,17 triliun, atau setara 68,74% dari target yang dipatok pemerintah, sebesar Rp 297 triliun. Artinya, target penyaluran KUR 2023 masih kurang Rp 92 triliun. Pemerintah pun terlihat pesimistis bank penyalur KUR bisa memenuhi target tersebut. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bilang, selama ini bank belum berani memberikan kemudahan KUR bagi UMKM yang butuh dan bisnisnya masih prospektif. Kurang gregetnya bank menyalurkan KUR, boleh jadi, dipicu sejumlah faktor. Sebab, kata Teten, tidak ada sanksi jika bank tak bisa memenuhi kuota KUR yang diberikan pemerintah. Terlebih, saat ini masih ada beberapa bank penyalur KUR yang kemungkinan tak bakal menyentuh target karena ada beberapa revisi. Toh, sejumlah bank penyalur tetap optimistis bisa menambah realisasi KUR sampai akhir tahun ini. Direktur Retail Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Ngatari bilang, penyaluran KUR BNI sudah mendekati kuota sebesar Rp 14 triliun. "Memang ada revisi, tapi tidak sampai Rp 1 triliun," ujar Ngatari. General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Sunarna Eka Nugraha menimpali, kendala penyaluran KUR saat ini adalah kebijakan pemerintah dalam menyasar debitur baru. Terutama, di luar perkotaan dan di sektor pertanian. "Kondisi El Nino membuat perbankan lebih selektif menyalurkan KUR," ujarnya.

Dunia usaha masih menghadapi tantangan pada sisa tahun ini, menyusul sejumlah data indikator ekonomi sektor riil yang cenderung melambat. Bank Indonesia (BI) dalam Survei Penjualan Eceran mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) berada pada level yang penuh kewaspadaan lantaran meningkatnya ekspektasi soal kenaikan inflasi. Pada saat yang sama, Indeks Penghasilan Saat Ini serta Indeks Ekspektasi Penghasilan terpantau masih lemah. Indeks Penghasilan Saat Ini pada Oktober 2023 tercatat 116,4 yang merupakan level terendah sepanjang 2023. Adapun, Indeks Ekspektasi Penghasilan terbilang stagnan, yakni berkutat di kisaran 135. Pada kuartal III/2023, pertumbuhan IPR tercatat hanya 1,4% (year-on-year/YoY), terendah sejak kuartal III/2021, sementara pada September 2023 secara bulanan pertumbuhan IPR tercatat -1,5%.  Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan, dari sisi harga tekanan inflasi pada Desember tahun ini dan Maret tahun depan diperkirakan meningkat. Hal ini tecermin pada Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Desember 2023 dan Maret 2024 yang masing-masing 131,2 dan 133,0, lebih tinggi dibandingkan dengan IEH bulan sebelumnya masing-masing sebesar 119,9 dan 129,7. Di sisi lain, dunia bisnis di Tanah Air juga dihadapkan pada beberapa kendala yang menghambat ekspansi, mulai dari suku bunga acuan yang tinggi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani impor bahan baku dan bahan penolong. Dalam kaitan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan mengoptimalisasi seluruh paket insentif yang telah diluncurkan sehingga memberikan gairah bagi dunia usaha.

Salah satunya adalah pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) yang memang belum maksimal, yakni hanya mencapai 67,3% dari target Rp297 triliun per Oktober 2023. Jika dicermati, insentif tersebut hanya menyasar sisi permintaan atau konsumsi dan berfokus pada masyarakat kelas bawah serta kelompok rentan. Sementara itu, dua kelompok masyarakat terkesan terabaikan karena luput dari radar insentif, yakni masyarakat kelas menengah yang mendominasi konsumsi nasional serta dunia usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha pun meminta kepada pemerintah untuk me-racik skema stimulus atau insentif yang meringankan beban operasional. Sekjen Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengatakan insentif usaha untuk menekan biaya produksi yang terimbas pelemahan rupiah. Kalangan ekonom pun selaras dengan pengusaha, yang mengusulkan perlunya insentif khusus bagi pebisnis serta kelompok masyarakat kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan beban yang dipikul pebisnis amat berat di tengah ketatnya kebijakan fiskal dan moneter serta ketidakpastian ekonomi global. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan kebijakan pro-stabilitas seperti pada sikap moneter BI berupa kenaikan suku bunga acuan penting dilakukan.

Dunia usaha tengah menghadapi tantangan berat pada sisa tahun ini. Aktivitas pebisnis mengalami perlambatan menyusul tren konsumsi dan penjualan yang terus menyusut seiring dengan tekanan ekonomi dunia dan dalam negeri. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa ada perlambatan ekspansi bisnis pada paruh kedua tahun ini. Hal itu terlihat dari survei kegiatan dunia usaha pada kuartal III/2023 yang lebih rendah dari kuartal sebelumnya.  Tingkat saldo bersih tertimbang (SBT) pada kuartal III/2023 sebesar 15,65%. Angka itu menyusut bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 16,62%. Padahal posisi kuartal II/2023 itu lebih tinggal dari 11,05% pada kuartal I/2023.  Perlambatan dunia usaha disebabkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (SBT 1,18%), akibat penyusutan panen padi pada musim kemarau atau panen gadu di wilayah Jawa.  Selain itu, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi modil dan motor tercatat sangat rendah dengan SBT 0,88%. Termasuk dunia usaha pada penyediaan akomodiasi dan makan minum dengan SBT 0,54% akibat normalisasi pasca Idulfitri. Perlambatan ekspansi bisnis sejalan dengan penurunan optimisme pada tingkat konsumen dan ekspektasi penghasilan. Survei penjualan eceran BI mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) pada kuartal III/2023tercatat tumbuh 1,4% secara tahunan (year-on-year/YoY). Menurut BI, penurunan tersebut disebabkan oleh penyusutan permintaan dalam negeri dan kendala distribusi khusus untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Di sisi lain, dunia bisnis di Tanah Air dihadapkan pada beberapa kendala yang menghambat ekspansi. Mulai dari kenaikan suku bunga acuan hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani impor bahan baku/bahan penolong. Sementara itu, kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah hanya menyasar kelompok bawah dan rentan serta mengabaikan kalangan menengah yang sesungguhnya memiliki aktivitas konsumsi lebih signifikan. Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial el nino untuk kebutuhan masyarakat bawah. Kebijakan ini terkesan positif, tetapi sarat kepentingan politis menjelang pemilu. Efek berganda hanya akan dirasakan sesaat, tidak dalam jangka panjang. Perlu ada insentif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk mendorong konsumsi dan produksi. Yang lebih penting lagi adalah kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap situasi politik saat ini tidak akan menganggu perekonomian.

Indonesia diproyeksi bakal menjadi wadah untuk menampung investasi asing yang diperkirakan mengucur deras pada tahun depan.Pasalnya, ada sejumlah potensi yang dinilai belum digarap secara optimal.Managing Director Head of Markets & Securities Services PT Bank HSBC Indonesia Ali Setiawan mengatakan bahwa di tengah situasi global yang mengalami tekanan ekonomi, Indonesia justru masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus. Dia memandang bahwa tidak hanya di sektor fi nansial, melainkan juga sektor komoditas seperti besi/baja dan nikel saat ini punya potensi yang besar.Menurutnya, kedua komoditas tersebut apabila dikelola maka akan menambah sekitar 0,5%—0,8% pada produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, di sektor akomodasi dan pariwisata, dia menilai bahwa Indonesia termasuk di Jawa Timur juga menunjukkan sinyal positif, sehingga turut menjadi penopang ekonomi daerah.Ali menjelaskan bahwa 2024 bakal positif, baik dari financial market maupun sektor riil. Bahkan, imbuhnya, older companies sudah sangat nafsu dan kecanduan untuk berinvestasi di Indonesia lantaran return tinggi dengan infl asi rendah.

JAKARTA,ID-Kehadiran fintech pendanaan bersama atau peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong  pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya melalui pembiayaan yang inklusif. Namun demikian, hingga kini P2P lending diakui masih memiliki sejumlah masalah serius terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi tersebut, Jasa Otoritas Keuangan (OJK) telah menyusun peta jalan atau roadmap P2P lending nasional yang akan menjadi arah bagi pengembangan industri keuangan tersebut di Indonesia hingga 2028 mendatang. Bila tidak ada aral melintang, peluncuran roadmap itu bakal dilaksanakan pada hari ini, Jumat (10/11/2023). "Bermartabat maksudnya, jangan sampai ada stigma atau cap negatif ke industri (P2P lending) ini. Karena,  jika diarahkan dengan baik (melalui roadmap), mereka justru bisa  mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan untuk tujuan produktif dan UMKM," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Kauangan Mikro, dan lembaga OJK Agusman kepada Investor Daily, Kamis (09/11/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP)  memproyeksikan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dibangun pada kuartal II-2024. Mungkin kuartal II tahun baru dibangun," kata Direktur jenderal (Dirjen) Bina Marga kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Hedy Rahadian di sela peninjauan jalan daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (09/11/2023). Kementerian PURP mencatat tercatat harus melelang ulang Proyek jalan Tol Getaci, karena financial close dari institusi keuangan tidak terpenuhi pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan, progres lelang ulang saat ini, kata Hedy, proyek Tol Getaci masih dalam tahap prakualifikasi oleh vendor, untuk selanjutnya dilakukan bidding. Adapun bentuk kerja sama yakni bangun, guna, dan serah, tanpa dukungan pemerintah. Proses frakualifikasi akan dilakukan secara elektronik (daring). (Yetede)

JAKARTA,ID-Penyelesaian divestasi PT vale Indonesia Tbk sebaiknya ditunda hingga tahun depan. Tingginya tensi politik pada saat ini akan  membuat divestasi Vale menjadi bumerang bagi pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Kisah sukses divestasi Vale juga sama berlangsung pada tahun politik. Pengamat pertambangan Ferdi Hasiman  mengatakan Presiden joko Widodo harus melihat berbagai asepk dalam menyelesaian divestasi Vale. Menurutnya situasi saat ini berbeda dengan penyelesaian divestasi Freeport pada 2018 silam. "Ditunda tahun depan saja keputusan divestasi. Jangan sampai jadi bumerang. Inikan kebijakan strategis untuk kepentingan ke depan." kata Ferdi kepada Investor Daily. Ferdi mengatakan suasana divertasi Vale dan Freeport berbeda. Dia menyebut pada 2018 eforia masyarakat lebih pada panguasa mayoritas 51% saham. Namun masyarakat kini paham bahwa divestasi tak hanya sebatas kepemilikan saham. Melainkan ada keterlibatan BUMN, dalam hal MIND.ID, dalam operasi pertambangan. (Yetede)