JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah bersiap mengambil langkah strategis baru di sektor pertambangan. Setelah sukses dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah, kini giliran produk turunan nikel tingkat rendah, seperti Nickel Pig Iron (NPI) dan feronikel, yang masuk dalam radar kebijakan fiskal. Pemerintah berencana mengenakan bea keluar atau pajak ekspor terhadap komoditas tersebut guna memperkuat penerimaan negara dan mendorong hilirisasi yang lebih berkualitas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini mengungkapkan bahwa kajian mengenai pengenaan pajak ekspor ini sedang dimatangkan. Menurutnya, nikel merupakan komoditas strategis yang permintaannya terus meningkat di pasar global, terutama untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur arus keluar produk turunannya agar memberikan nilai tambah yang optimal bagi ekonomi domestik.

Bukan Sekadar Mengejar Target Fiskal

Rencana pengenaan pajak ekspor nikel ini bukan sekadar upaya menutup defisit anggaran atau sekadar mengejar target penerimaan negara. Fokus utama pemerintah adalah mendorong industri hilirisasi untuk "naik kelas". Saat ini, sebagian besar olahan nikel di Indonesia masih berupa NPI yang memiliki nilai tambah relatif rendah dibandingkan produk olahan lebih lanjut seperti nikel sulfat atau baja tahan karat (stainless steel).

Dengan adanya pajak ekspor, diharapkan para pelaku industri akan lebih terdorong untuk membangun fasilitas pemurnian yang menghasilkan produk akhir yang lebih bernilai tinggi di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan stok nikel domestik agar kebutuhan industri dalam negeri tetap terjamin.

Kepastian Waktu dan Formulasi

Meski rencana ini sudah mencuat ke publik, Bahlil menegaskan bahwa implementasinya tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Berbeda dengan isu bea keluar batu bara yang sempat disebut akan berlaku per 1 April, pemerintah memastikan bahwa kebijakan untuk nikel masih dalam tahap penghitungan formulasi yang presisi.

Kementerian ESDM bersama kementerian terkait tengah menghitung besaran tarif yang ideal. Tujuannya agar pajak ini tidak membebani pelaku usaha secara berlebihan, tetapi tetap efektif dalam memberikan kontribusi terhadap kas negara. Formulasi ini sangat krusial agar daya saing nikel Indonesia di pasar internasional tidak tergerus oleh kebijakan fiskal dalam negeri.

Sentimen Pasar dan Harapan Industri

Rencana kebijakan ini tentu menjadi perhatian serius bagi pelaku pasar modal dan investor. Isu pajak ekspor, bersama dengan sentimen terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Harga Patokan Mineral (HPM), menjadi faktor penentu pergerakan saham emiten pertambangan nikel dalam beberapa waktu terakhir.

Para pelaku industri berharap pemerintah dapat memberikan masa transisi yang cukup jika kebijakan ini resmi diberlakukan. Transparansi mengenai dasar penghitungan dan mekanisme pemungutan menjadi kunci agar iklim investasi di sektor pertambangan tetap kondusif.

Jika dikelola dengan tepat, pajak ekspor nikel ini berpotensi menjadi "senjata" baru Indonesia dalam memperkuat kedaulatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Kini, publik dan pelaku usaha menanti detail regulasi yang diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan fiskal negara dan keberlanjutan industri pertambangan nasional.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) hingga menyentuh angka 13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2026. Meski dipenuhi rasa optimis dari pucuk pimpinan negara, sejumlah pengamat dan praktisi ekonomi mengingatkan adanya tantangan besar yang membentang di depan mata.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurut Prabowo, potensi pajak yang belum tergarap optimal, digitalisasi administrasi perpajakan, serta hilirisasi industri akan menjadi motor utama penggerak tax ratio menuju angka 13 persen. Pemerintah meyakini bahwa dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang lebih transparan, kebocoran pajak dapat diminimalisir.

Namun, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pandangan yang lebih konservatif. Purbaya menilai bahwa mencapai tax ratio 12 persen saja pada tahun 2026 merupakan tantangan yang sangat berat, apalagi mencapai 13 persen. Menurut Purbaya, kondisi ekonomi global yang masih fluktuatif serta daya beli masyarakat domestik yang belum sepenuhnya pulih menjadi faktor penghambat. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal harus berhati-hati agar tidak justru menekan pertumbuhan ekonomi yang sedang diupayakan.

Kesejahteraan Masyarakat: Kunci yang Terlupakan?

Senada dengan keraguan tersebut, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menyoroti korelasi erat antara tingkat kesejahteraan dan kepatuhan pajak. Selama sebagian besar masyarakat masih berada di garis ekonomi yang rentan atau terjebak dalam sektor informal, peningkatan rasio pajak akan sulit dilakukan secara organik.

Sektor informal di Indonesia yang masih sangat besar menjadi tantangan struktural tersendiri. Menarik pajak dari sektor ini memerlukan biaya administrasi yang tinggi dan pendekatan yang lebih persuasif. Jika pemerintah hanya mengandalkan ekstensifikasi tanpa dibarengi dengan peningkatan pendapatan per kapita yang nyata, dikhawatirkan beban pajak justru akan memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah.

Digitalisasi dan Reformasi Administrasi

Di sisi lain, harapan tetap ada pada reformasi administrasi perpajakan. Implementasi sistem inti perpajakan (Coretax System) diharapkan mampu memetakan potensi pajak secara lebih akurat dan real-time. Pihak otoritas pajak terus berupaya memperluas basis pajak dengan menyasar ekonomi digital dan transaksi lintas batas yang selama ini sulit terjangkau.

Kunci keberhasilan bukan hanya pada besaran tarif, melainkan pada perluasan basis pajak (broadening the base). Tanpa adanya reformasi struktural yang menyentuh akar persoalan—seperti sinkronisasi data kependudukan dengan data keuangan—target 13 persen mungkin akan tetap menjadi angka yang sulit diraih di atas kertas.

Kini, pemerintah dihadapkan pada tugas berat: menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sambil perlahan menambal lubang-lubang penerimaan negara. Publik menanti, apakah strategi fiskal yang dirancang mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan tax ratio rendah, atau justru diperlukan penyesuaian target yang lebih realistis sesuai dengan kondisi kesejahteraan rakyat saat ini.

Pemerintah telah memutuskan akan menaikkan Harga Mineral Acuan (HMA) nikel untuk mendukung penerimaan negara dari sektor mineral. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam, terutama mineral. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, juga menjelaskan bahwa kebijakan pemangkasan produksi nikel tidak akan diubah agar produksi dan kebutuhan industri dalam negeri seimbang, serta harga stabil di pasar. Langkah ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga kepentingan negara dan sumber daya alam sebagai aset strategis.

Ironi Sektor Sawit: Laba Emiten Melejit di Tengah Skandal Kerugian Negara

Sektor kelapa sawit Indonesia menunjukkan anomali yang tajam sepanjang tahun 2025. Di satu sisi, kenaikan harga referensi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) global memicu lonjakan kinerja keuangan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun di sisi lain, integritas sektor ini kembali tercoreng oleh ulah pelaku usaha nakal. Kejaksaan Agung mengungkap adanya kasus korupsi rekayasa ekspor limbah CPO yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 14,3 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan hingga 2 Maret 2026, sebanyak 23 emiten sawit yang tercatat di bursa mencatatkan rapor hijau yang impresif. Lonjakan nilai peredaran usaha dan laba bersih ini mengonfirmasi bahwa sektor perkebunan telah memasuki fase ekspansi signifikan. Seluruh emiten melaporkan pertumbuhan pendapatan dua digit dibandingkan periode yang sama pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 44 persen.

Kilau Laba Korporasi

Dari data yang dihimpun, sebanyak 21 emiten melaporkan kenaikan laba bersih yang signifikan di rentang 17 persen hingga 579 persen. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) tampil menonjol dengan pertumbuhan laba bersih 102 persen dan total penjualan mencapai Rp 86,94 triliun. Secara kolektif, lima emiten besar yang telah merilis laporan full year 2025 mencatatkan total penjualan Rp 147,92 triliun dengan laba bersih Rp 8,03 triliun.

Kondisi ini secara teoretis memberikan dampak positif bagi postur APBN melalui setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan pungutan ekspor. Dana sawit yang dikelola negara seharusnya menjadi instrumen vital untuk mendanai program hilirisasi dan kesejahteraan petani plasma. Namun, di tengah kemilau angka-angka triliunan rupiah tersebut, muncul lubang besar dalam tata kelola ekspor yang mencederai keadilan ekonomi.

Skandal Rekayasa Ekspor

Optimisme pasar terusik oleh fakta hukum yang diungkap Kejaksaan Agung terkait rekayasa ekspor limbah CPO atau Palm Oil Mill Effluent (POME). Kasus yang mencuat pada Februari 2026 ini mengungkap praktik lancung manipulasi dokumen ekspor, di mana produk yang dikirimkan keluar negeri diklaim sebagai limbah untuk menghindari bea keluar dan pungutan ekspor yang tinggi, padahal fisik barang ditengarai merupakan produk turunan CPO bernilai tinggi.

Kerugian negara yang mencapai Rp 14,3 triliun ini merupakan tamparan keras bagi sektor yang sedang menikmati masa jaya. Nilai kerugian tersebut hampir setara dengan gabungan laba bersih belasan emiten sawit menengah dalam satu tahun. Praktik ini menunjukkan bahwa di balik performa keuangan yang mengkilap, masih terdapat celah pengawasan administratif yang sangat lebar pada rantai pasok dan pintu ekspor.

Tantangan bagi Pemerintah

Keberhasilan emiten mencetak laba besar pada 2025 seharusnya menjadi modalitas nasional, bukan justru menjadi tabir untuk menutupi praktik korporasi yang tidak sehat. Pemerintah kini menghadapi tantangan berat untuk menyeimbangkan antara pemberian insentif pertumbuhan dengan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.

Pertama, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pelaporan ekspor komoditas. Digitalisasi melalui sistem kementerian terkait harus dipastikan terintegrasi secara real-time dengan kondisi fisik di lapangan untuk mencegah rekayasa dokumen serupa di masa depan.

Kedua, transparansi tata kelola limbah. Status POME yang seringkali menjadi "celah abu-abu" dalam perpajakan harus diperjelas standarisasinya. Tanpa regulasi yang ketat, potensi penerimaan negara dari hilirisasi akan terus bocor melalui modus-modus teknis yang merugikan keuangan negara.

Ketiga, konsistensi penegakan hukum. Langkah Kejaksaan Agung dalam menyita aset-aset terkait kasus POME ini harus dikawal hingga tuntas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor di pasar modal agar mereka dapat membedakan mana emiten yang tumbuh karena fundamental bisnis yang jujur dan mana yang tumbuh melalui praktik culas.

Dengan sinergi antara performa pasar yang kuat dan pengawasan yang ketat, sektor sawit diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi secara angka, tetapi juga bersih secara etika. Momentum laba 2025 jangan sampai hilang ditelan oleh kebocoran sistemik yang menghambat kemandirian fiskal bangsa.

JAKARTA - Eskalasi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memicu gelombang ketidakpastian pada lanskap ekonomi global. Para pengamat ekonomi memproyeksikan dua skenario utama yang berpotensi terjadi, beserta dampak langsungnya terhadap konstelasi perekonomian dunia maupun postur makroekonomi domestik.

Skenario pertama adalah eskalasi konflik militer dan diplomasi yang berkepanjangan. Jika jalur distribusi energi di kawasan Timur Tengah terus mengalami kebuntuan, terutama di wilayah perairan strategis Selat Hormuz yang setiap harinya mengalirkan lebih dari dua puluh juta barel pasokan minyak dunia, harga minyak mentah dipastikan akan tertahan di level yang sangat ekstrem. Pada pekan ketiga bulan Maret tahun 2026 ini saja, harga minyak mentah jenis Brent sempat terpantau menembus level psikologis USD 105 per barel.

Kondisi ini berpotensi besar memicu lonjakan inflasi global secara masif karena biaya logistik perkapalan dan beban operasional produksi manufaktur meroket tajam. Bagi Indonesia, situasi ini membawa risiko fiskal yang sangat serius. Beban subsidi energi pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diproyeksikan bisa membengkak drastis melebihi alokasi awal yang ditetapkan sebesar ratusan triliun rupiah. Sementara itu, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah berisiko tertekan hebat akibat potensi efek rambatan dari kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok.

Skenario kedua adalah penyelesaian konflik secara cepat melalui jalur diplomasi multilateral. Apabila intervensi dunia internasional berhasil meredakan ketegangan dalam waktu singkat, harga minyak dunia diproyeksikan akan berangsur turun menuju titik ekuilibrium normal di kisaran USD 80 per barel. Pasar keuangan global akan kembali menemukan pijakan stabil dan ancaman badai inflasi tinggi dapat segera dihindari. Skenario deeskalasi ini tentu menjadi harapan utama banyak pihak agar momentum pemulihan serta laju pertumbuhan ekonomi global yang ditargetkan mencapai kisaran tiga persen tahun ini tidak kembali melambat.

Pemerintah dan otoritas moneter dituntut memiliki langkah mitigasi yang sangat presisi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Bauran kebijakan strategis, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengelolaan cadangan devisa yang pada Februari lalu tercatat kuat sebesar USD 144 miliar, perlu dipersiapkan secara matang agar fundamental ekonomi nasional tetap kokoh menghadapi badai dinamika global ini.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan rencana untuk memotong jumlah hari operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 5 hari untuk menghemat Rp 40 triliun setahun. Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi dalam program tersebut. Sebelumnya, program ini beroperasi selama 6 hari dalam seminggu. Presiden juga telah meminta peningkatan dalam pelayanan gizi MBG, dengan Badan Gizi Nasional (BGN) mempersiapkan sertifikasi. Ilustrasi MBG menunjukkan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang saat menyiapkan makan bergizi gratis.

JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan kembali membuka penawaran instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel seri SR024. Masa penawaran instrumen investasi ini berlangsung mulai 6 Maret hingga 15 April 2026.

Penerbitan SR024 merupakan bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus upaya pendalaman pasar keuangan domestik. Di tengah volatilitas pasar global, pemerintah menawarkan instrumen lindung nilai (safe haven) dengan tingkat imbal hasil (kupon) tetap yang kompetitif, yakni sebesar 5,55% per tahun untuk tenor 3 tahun (SR024T3) dan 5,90% per tahun untuk tenor 5 tahun (SR024T5).

Berikut adalah analisis daya tarik SR024 dibandingkan instrumen investasi lainnya di pasar saat ini:

1. Tingkat Imbal Hasil yang Kompetitif Dibandingkan SBN Sebelumnya

Kupon yang ditawarkan pada seri SR024 tercatat lebih tinggi dibandingkan seri Surat Berharga Negara (SBN) ritel pendahulunya. Sebagai perbandingan, pada seri ORI029 yang masa penawarannya ditutup pada Februari 2026, pemerintah menetapkan kupon sebesar 5,45% (tenor 3 tahun) dan 5,80% (tenor 6 tahun).

Selain memberikan selisih imbal hasil (premium spread) yang lebih tinggi dan melampaui seri ST015 serta ORI028, SR024 juga menawarkan durasi penguncian dana (tenor) yang lebih singkat untuk imbal hasil maksimal (5 tahun berbanding 6 tahun pada ORI029). Hal ini menunjukkan langkah proaktif pemerintah dalam merespons kenaikan yield obligasi di pasar sekunder guna menjaga minat investor ritel.

2. Keunggulan Imbal Hasil Bersih (Net Yield) di Atas Deposito

Jika dikomparasikan dengan deposito perbankan, SR024 menawarkan imbal hasil yang lebih optimal. Saat ini, rata-rata tingkat bunga deposito perbankan, khususnya pada bank BUMN, berada di kisaran 4% (sesuai tingkat bunga penjaminan LPS).

Keunggulan SR024 juga terlihat dari aspek perpajakan. Pajak atas imbal hasil SBN ritel hanya dikenakan sebesar 10%, lebih rendah dibandingkan pajak bunga deposito yang mencapai 20%. Melalui skema net yield, investasi pada SR024 memberikan imbal hasil bersih yang lebih tinggi, yang dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya. Pembayaran pokok dan kupon investasi ini juga dijamin 100% oleh Undang-Undang.

3. Likuiditas Terjaga di Pasar Sekunder (Tradable)

Berbeda dengan instrumen Savings Bond Ritel (SBR) atau Sukuk Tabungan (ST) yang bersifat non-tradable, SR024 merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable). Instrumen tanpa warkat (scripless) ini dapat mulai diperjualbelikan pada 11 Mei 2026, setelah melewati masa tunggu minimum (minimum holding period).

Bagi investor dengan profil risiko agresif, status tradable ini memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan modal (capital gain) jika harga sukuk mengalami kenaikan di pasar sekunder. Sementara itu, bagi investor konservatif, SR024 dapat disimpan hingga jatuh tempo (hold to maturity) sebagai instrumen pendapatan pasif (passive income) bulanan yang stabil terhadap fluktuasi harga.

4. Kepatuhan Prinsip Syariah dan Kontribusi Pembangunan Riil

SR024 diterbitkan menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased, sehingga memenuhi prinsip syariah dan bebas dari unsur riba, maysir (judi), serta gharar (ketidakpastian). Hal ini memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi basis investor syariah di Indonesia.

Aset dasar (underlying asset) yang digunakan meliputi Barang Milik Negara (BMN) dan berbagai proyek atau kegiatan kementerian yang tercantum dalam APBN 2026. Dengan minimum investasi mulai dari Rp1 juta, masyarakat termasuk generasi Milenial dan Gen Z yang mendominasi porsi pembelian SBN sebelumnya, dapat berkontribusi secara langsung dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional, seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas pendidikan.

Pemerintah telah menunjuk 32 mitra distribusi (midis) resmi, yang terdiri dari bank umum konvensional (seperti BCA, Mandiri, BNI), bank syariah (seperti BSI), hingga platform teknologi finansial (fintech) seperti Bareksa dan Bibit. Mengacu pada keberhasilan penjualan ORI029 yang mampu menyerap dana hingga Rp14,44 Triliun di tengah ketidakpastian awal tahun, SR024 diproyeksikan akan mendapat respons positif yang serupa dari pasar domestik sebelum masa penawaran berakhir pada 15 April mendatang.

?

JAKARTA – Pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100% untuk tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik selama periode mudik Hari Raya Idulfitri 2026. Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa penghapusan beban PPN ini diproyeksikan dapat menurunkan harga tiket pesawat secara riil pada kisaran 17% hingga 18%. Proyeksi tersebut juga didukung oleh rencana pemangkasan komponen biaya penerbangan lainnya, seperti pajak bandara (airport tax) dan pajak avtur.

Peningkatan Stimulus dari Periode Sebelumnya

Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% ini merupakan langkah yang lebih agresif dibandingkan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Pada periode tersebut, pemerintah baru menerapkan skema PPN DTP sebesar 6%, sehingga konsumen masih harus menanggung sisa beban pajak sebesar 5%. Pada periode Lebaran 2026 ini, pemerintah memberikan insentif penuh guna memaksimalkan penurunan harga tiket di pasaran.

Dampak Ekonomi Pengganda (Multiplier Effect) Penurunan harga tiket pesawat diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memicu efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Dana sisa hasil penghematan pembelian tiket pesawat berpotensi dialihkan masyarakat untuk konsumsi ritel, kuliner, dan pariwisata di daerah tujuan mudik.

Selain sektor udara, pemerintah juga memberikan subsidi untuk moda transportasi lain pada periode mudik kali ini, antara lain:

·       Diskon tarif 30% untuk tiket kereta api dan kapal laut.

·       Pembebasan tarif 100% (gratis) untuk jasa kepelabuhanan atau tarif dasar penyeberangan.

Kondisi Finansial Maskapai dan Sinergi Korporasi

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa insentif PPN DTP 100% ini bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kebijakan ini dipastikan tidak akan memotong margin keuntungan maskapai penerbangan. Iklim industri yang kondusif ini turut direspons positif oleh para pelaku usaha. Sebagai contoh, maskapai nasional Garuda Indonesia meluncurkan program promosi "Takjil Ramadan", yang memberikan tambahan potongan harga tiket hingga 20% melalui kode promosi MUDIK26. Sinergi antara insentif pemerintah dan program korporasi ini dinilai akan memberikan nilai tambah yang optimal bagi konsumen.

Pengawasan Ketat Terhadap Dinamika Pasar

Meskipun stimulus telah diberikan, tantangan utama pada musim mudik tetap berada pada ketidakseimbangan antara tingginya permintaan (demand) dan ketersediaan kursi (supply). Dinamika ini kerap mengakibatkan habisnya tiket penerbangan langsung (direct flight), sehingga masyarakat beralih pada opsi penerbangan transit dengan struktur harga yang lebih tinggi. Untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen, Kementerian Perhubungan bersama Satuan Tugas (Satgas) terkait akan meningkatkan pengawasan di lapangan. Pengawasan difokuskan pada maskapai dan Agen Perjalanan Daring (Online Travel Agent/OTA) guna memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar (base fare) yang tidak wajar sebelum berlakunya potongan PPN DTP.