;
Kategori

Ekonomi

( 40428 )

Ekonomi Syariah Harus Jadi Arus Utama Pertumbuhan Ekonomi

28 Jun 2025
Pertumbuhan perbankan syariah dan keuangan syariah menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perbankan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, ekonomi syariah diharapkan bisa menjadi  arus utama pertumbuhan bukan lagi sebagai pelengkap. Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roelani mengatakan, sebagai salah satu  negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus punya peran aktif di regional dan dunia. Menurut dia, potensi ini sangat luar biasa, dari beberapa scoring, Indonesia masih berada pada nomor tiga di global halal industri. Padahal di Indonesia memiliki potensi lebih dari 80% konsumen Indonesia yang telah menyadari pentingnya produk halal. Pasar domestik sebenarnya sudah sangat siap untuk mendukung pertumbuhan industri halal. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari literasi halal yang masih rendah di kalangan pelaku usaha hingga belum optimalnya harmonisasi sertifikat halal antarnegara. Oleh karena itu, penguatan ekosistem halal tidak bisa melakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara regulator, pelaku usaha, konsumen, dan lembaga keuangan seperti BSI terus menjalin kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah global. (Yetede)

RI Kembangkan Industri Pesawat Amfibi

28 Jun 2025
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) menggandeng Testron Aviation berupaya mengembangkan industri pesawat ambifi (seaplane) di Tanah Air. Ditjen Hubud, Lukman F Laisa menjelaskan pesawat amfibi dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antarpulau dan memperluas kemampuan di daerah-daerah terpencil dan terdepan. Hal tersebut disampaikan Lukman saat membuka workshop dengan tema "Pengembangan Industri Seaplane di Indonesia," pada Selasa (26/6). Workshop ini dihadiri oleh internal Kemenhub, pemerintah provinsi, operator penerbangan, pengelola pariwisata di berbagai daerah di Indonesia serta pihak lainnya yang terkait dengan pengembangan industri seaplean. Menurut Lukman, Indonesia sebagai negara dengan geografi yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, membentang di laut yang luas sehingga membutuhkan solusi mobilitas yang inovatif. (Yetede)

China Meminta Dukungan Lebih Besar dari AIIB

28 Jun 2025
Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang pada Kamis (26/06/2025) mendesak Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB meningkatkan dukungannya teradap Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) yang digawangi oleh China. Dalam pidatonya pada upacara pembukaan pertemuan tahunan ke-10 bank tersebut di Beijing, Li memanfaatkan momentum mengendurnya dukungan AS terhadap lembaga-lembaa yang dipimpin Barat, seperti Bank Dunia dan IMF. Presiden Donal Trump menyebut kedua kreditor internasional tersebut lebih menguntungkan negara-negara lain. "Saya berarap AIIB akan tetap berkomitmen untuk membuka regioanalisme dan komunikasi di antara negara-negara Asia dan negara-negara d seluruh dunia," kata Li. Penting juga, tambah dia, untuk meperkuat sinergi antara AIIB dan Prakarsa Sabuk dan Jalan serta Prakarsa Pembangunan yang digawangi oleh China. "Komentar Perdana menteri Li menandakan upaya berkelanjutan dari China untuk memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh kebijakan perdagangan dan ekonomi Trump," kata Stephen Olson, Peneliti senior tamu di Institut Studi Asia Tenggara  dan mantan negosiator perdagangan AS. (Yetede)

Mempersiakan Eksoistem dalam Pungutan Pajak Digital

28 Jun 2025
Strategi pemerintah untuk melibatkan platform perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai mitra dalam memungut pajak dari perdagangan digital, diyakini akan memperluas basis penerimaan negara di sektor ekonomi digital. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada desain kebijakan dan kesiapan ekosistem digital, terutama pelaku  UMKM. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan (DJP Kemenkeu)sedang menggodok regulasi tentang penunjukkan e-commerce sebagai pemungut PPh Pasal 22, atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk pelaku usaha dengan omzet di kisaran Rp 500 juta sampai dengan 4,8 miliar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli menjelaskan pada saat regulasi tersebut berlaku akan terjadi pergeseran  dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri akan terjadi pergeseran dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh e-commerce sebagai pihak yang ditunjukan. (Yetede)

PT Medco Energi Internasional Akusisi Blok Corridor Milik Repsol

28 Jun 2025
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDCO) resmi mengakuisisi saham Fortuna International (Barbados), Inc dari Repsol E&P, S.a.r..1 senilai US$ 245 juta atau setara dengan Rp 6,88 triliun. Fortuna International merupakan entitas yang memegang hal partisipasi tidak langsung sebesar 24% di Production Sharing Contract (PSC) Corridor. PSC Corridor merupakan wilayah kerja migas yang terdiri atas tujuh lapangan produksi  gas dan satu lapangan minyak, seluruhnya berlokasi di daratan  Sumatra Selatan. Seluruh produksi gas dari blok ini telah terikat kontrak jangka panjang dengan pembeli domestik dan Singapura yang bereputasi tinggi. Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro mengungkapkan bahwa akuisisi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perseroan. "Aksi korporasi ini sejalan dengan  fokus kami dalam mengelolas aset berkualitas  tinggi yang mampu menghasilkan arus kas kuat dan berkelanjutan. Di saat yang sama, ini menunjukkan, komitmen kami terhadap pembangunan nasional dan transisi menuju energi rendah karbon, dengan gas alam sebagai tahapan penting dalam proses tersebut," ujar dia. (Yetede)

Titik Balik Lifting Minyak Bumi

28 Jun 2025
Titik balik lifiting minyak mentah terjadi pada tahun ini, lebih cepat dari proyeksi sebelumnya pada 2026. Tingkat produksi minyak mentah 2025 pun bakal melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2025 yakni sebesar 605 ribu barel per hari (bps). Meningkatnya volume lifting minyak bumi dalam negeri seiring dengan beroperasinya proyek Forel dan Terbukti yang telah onstream bulan lalu. Lapangan migas lepas pantai Natuna itu memberikan potensi tambahan produksi hingga 20.000 bps. Pertumbuhan produksi minyak teranyar datang dari lapangan Banyu Urip dengan tambahan produksi mencapai 30.000 bph. Lonjakan lifting blok migas yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring (online) dari Bali pada Kamis (26/06/2025). Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia mengatakan, lifting Blok Cepu semula sebesar 150 ribu bph. Dengan tambahan produksi teranyar ini maka total kontribusi Blok Cepu menjadi 150ribu bph atau setara dengan 25% litfing nasional. "Ini kerja delapan bulan dan maju lebih cepat 10 bulan dari perencanaan. Ini kita lakukan sejak enam hari presiden dilantik," kata Bahlil. (Yetede)

Benahi Masalah Fundamental

28 Jun 2025
Pemerintah diminta untuk menyelesaikan masalah fundamental sektor perumahan dan menyiapkan database tentang kebutuhan rill secara nasional, baru kemudian menyusun roadmap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar program pembangunan tiga juta unit rumah tepat sasaran, dapat diterima masyarakat, dan bisa memperbaiki kesejahteraan mereka. Demikian benang merah dalam acara Berita Satu Spesial The Forum yang mengangkat tema Jalan Panjang Atasi Baclog Perumahan: Rumah Murah Layak Huni Hanya Mimpi? Dengan Pembicara Sekjen DPP Real Estat Indonesia (REI) Raymond Ardan Arfandy, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch All Tranghanda, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna, dan Marketing add Sales Hub Departemen Head PT Propan Raya ICC Rionaga Yapi di kantor B-Universe, PIK 2, Tangerang, Banten.  Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, masih adanya backlog perumahan di Indonesia yang cukup tinggi. Angka resmi terakhir berdasarkan data Susenas BPS 2024, backlog ber perumahan di Indonesia berkisar 9,9 juta unit pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan dari angka sebelumnya, angka 9,9 juta unit masih menunjukkan kebutuhan perumahan yang sangat besar dan mendesak. (Yetede)

Merger & Akuisisi di Asia Melonjak Dua Kali Lipat

28 Jun 2025
Aktivitas merger dan akuisisi (M&A) di Asia melonjak pesat pada paruh pertama 2025, dengan total nilai transaksi mencapai US$ 650 miliar, naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu menurut data LSEG Reuters. Jepang menjadi motor utama lonjakan ini, mencatat nilai transaksi M&A sebesar US$ 232 miliar—lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Kei Nitta, Kepala Global M&A Nomura Securities, menjelaskan lonjakan ini didorong oleh reformasi tata kelola perusahaan di Jepang, penawaran pembelian kembali (take-private), ekspansi ke luar negeri, serta keterlibatan aktif investor ekuitas swasta. Pemerintah Jepang juga mendukung tren ini melalui kebijakan privatisasi anak usaha yang terdaftar di bursa, sehingga memicu mega-deal seperti privatisasi grup Toyota senilai US$ 34,6 miliar dan NTT senilai US$ 16,5 miliar. Nitta menegaskan, banyak transaksi serupa sedang diproses dan jumlahnya terus bertambah, mencerminkan kuatnya minat investor.

Selain itu, suku bunga rendah di Jepang membuat biaya pinjaman murah, mendorong perusahaan untuk melakukan ekspansi agresif termasuk akuisisi ke luar negeri guna mencari pertumbuhan baru di tengah pasar domestik yang menyusut. SoftBank Group juga menjadi sorotan dengan memimpin penggalangan dana US$ 40 miliar untuk OpenAI, mencatat rekor pendanaan swasta terbesar di sektor teknologi.

Namun, Atsushi Tatsuguchi, Kepala Grup Penasehat M&A Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, mengingatkan ada tantangan signifikan, seperti ketidakpastian ekonomi global yang dapat menciptakan kesenjangan valuasi antara pembeli dan penjual, sehingga berisiko membuat lebih banyak transaksi gagal mencapai kesepakatan.

Meski demikian, minat investasi tetap tinggi di berbagai sektor seperti keuangan, teknologi, dan asuransi. Bankir melihat bahwa meski terdapat kehati-hatian akibat konflik geopolitik dan isu perdagangan global, momentum pertumbuhan M&A di Asia—khususnya Jepang—diproyeksikan akan berlanjut pada semester kedua 2025.

UMKM Masih Bisa Nikmati PPh Final Nol

28 Jun 2025
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) sedang memfinalisasi aturan baru yang akan mewajibkan marketplace menjadi pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi barang oleh pedagang online. Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, menegaskan aturan ini dirancang untuk lebih sederhana dan adil: pedagang UMKM dengan omzet sampai Rp 500 juta per tahun tetap bebas pajak, sedangkan omzet di atas itu hingga Rp 4,8 miliar akan dipungut PPh final 0,5%.

Rosmauli menekankan kebijakan ini tidak menciptakan jenis pajak baru, melainkan menyederhanakan proses pembayaran pajak lewat sistem pemungutan otomatis di marketplace. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan, memberikan kemudahan administrasi, dan memastikan perlakuan pajak yang setara bagi pelaku usaha online dan offline. Selain itu, kebijakan ini diharapkan menutup celah shadow economy dari pedagang online yang selama ini abai pajak karena kurang paham atau menganggap prosesnya rumit.

Namun, Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute, mengingatkan adanya tantangan. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kompleksitas baru karena literasi pajak UMKM masih rendah dan kesiapan sistem marketplace tidak seragam. Ia juga menyoroti risiko pedagang beralih ke jalur penjualan non-platform seperti media sosial yang lebih sulit diawasi pajak. Ariawan menyarankan pemerintah berhati-hati dan memastikan sosialisasi kebijakan dilakukan secara baik agar tidak menimbulkan efek samping negatif.

Kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace ini diharapkan mempermudah administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM online, tetapi pemerintah perlu mengantisipasi risiko implementasi di lapangan melalui edukasi dan kesiapan sistem yang memadai.

60 Tahun, Kompas Merekam Sejarah

28 Jun 2025

Media cetak memainkan peran penting dalam membentuk narasiawal sejarah. Sejak lahirnya 60 tahun lalu, Kompas ikut serta membentuk narasiawal sejarah Indonesia. Saat kelahirannya, 28 Juni 1965, pada halaman utama, Kompas sudah merekam peristiwa utama di dunia dan Tanah Air. Delapan wajah halaman pertama Kompas menampilkan perjalanan tonggak penting sejarah yang direkam, termasuk perjalanan Kompas dari sisi jurnalistik dan aspek visual.  Kompas terbit menjelang dibukanya Konfrensi Asia Afrika II di Aljazair. Simboliknya, kita menentang penindasan yang bernama Nekolim bersama kekuatan-kekuatan progresif sedunia dengan poros Afrika Asia. Kesetia kawanan Afrika Asia perlu dipupuk dengan meluaskan saling pengertian melalui karangan tentang Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Dari sisi jurnalistik, Tajuk Rencana menggariskan, Kompas sebagai sebuah harian terikat oleh sifat jurnalistik yang wajib dipenuhi jika tugasnya hendak berhasil baik. Sesuai dengan kecerdasan rakyat yang terus meningkat, bentuk jurnalistik yang dijanjikan Kompas adalah dialog, yang menggugah pikiran dan menyegarkan perasaan dengan gaya yang mudah dipahami dan enak dibaca. Kompas merekam dokumen penting dalam sejarah Orde Baru, yaitu Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) di halaman 1 pada edisi 14 Maret 1966. Berita utama dihalaman 1 mengutip dua butir isi Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, Sukarno kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Suharto dengan tambahan harapan kepada rakyat.

Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memulai pembangunan berkesinambungan dengan program Rencana Pembangunan Lima Tahun. Berbagai proyek besar dikerjakan, salah satunya, proyek telekomunikasi yang dikenal sebagai proyek Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa. Indonesia tercatat sebagai negara keempat yang memiliki satelit sendiri setelah Rusia, Kanada, dan AS. Gaya investigasi Kompas khas, menitik beratkan pada pengungkapan persoalan, bukan pada personal yang terlibat di persoalan itu. Dalam jurnalisme data, Tim Kompas bekerja mencari fakta baru dengan mengolah dan menganalisis data pendukung. Targetnya, mendapat perspektif baru setelah menemukan fakta di balik data. (Yoga)