Untuk menggerakkan konsumsi warga di triwulan II-2025, pemerintah kembali memberi kebijakan diskon tiket transportasi selama masa libur sekolah Juni-Juli 2025. Apakah potongan harga itu sudah menjangkau dan dirasakan oleh warga. “Aku enggak dapat diskon tiket pesawat, bahkan baru tahu kalau ada subsidi tiket transportasi dari pemerintah. Potongan harga sebenarnya meringankan. Apalagi, anakku tiga. Harapanku, pemerintah sering kasih kejutan diskon. Sayangnya, keluarga kami belum merasakan sampai kini. Masih lebih murah ke Singapura daripada ke Bali,” ujar Dini Yunitasari (38) Ibu Rumah Tangga, di Yogyakarta. ”Harga tiket tak berubah. Tiket pesawat saat cuaca buruk sangat mahal. Harga normal Rote-Kupang Rp 400.000. Kalau cuaca buruk, Rp 1 juta, padahal waktu tempuh 20-30 menit. Alternatif lain, feri seharga Rp 60.000, tapi kapal tidak berangkat kalau cuaca buruk. Mahalnya tiket transportasi juga menaikkan harga sembako,” kata Gunex Relewulan, Warga Kepulauan Rote, NTT.

”Saya dapat diskon tiket kereta untuk liburan ke Yogyakarta. Pas cek aplikasi KAI, ternyata ada diskon tiket kereta ekonomi. Biasanya saya pakai diskon alumni kampus sebesar 10 %, tapi diskon kali ini lebih besar. Minat warga berwisata tentu meningkat karena adanya potongan harga. Masyarakat jadi bisa refreshing dengan hemat. Harapan saya, selain diskon seperti ini, harga tiket kereta bisa ditinjau kembali karena harga asli tiket kereta terus naik,” ujar Ayta (27), Pegawai, di Jakarta. ”Saya sudah merasakan diskon tiket kereta api. Kebijakan ini tentu sangat meringankan. Diskon ikut memengaruhi saya mengambil keputusan (bepergian). Kalau tak ada diskon, saya akan mencari opsi kereta api yang lebih murah di kelas dan jadwal berbeda. Saya berharap diskon tarif tiket transportasi seperti ini bisa lebihsering diberikan. Apalagi, untuk kereta api yang masih jad itransportasi andalan yang nyaman dan terjangkau,” kata Anselma Hesti W (27), Karyawan Swasta, di Surakarta, Jateng. (Yoga)

Perekonomian global yang melambat mempersulit banyak orang mencari pekerjaan, sehingga banyak yang terdorong menjadi pekerja gig. Demi menyambung hidup, segala macam risiko kerja dihadapi, membuat kondisi mereka semakin rentan. Mengutip data World Economic Forum (WEF), pangsa pasar ekonomi gig mencapai 556,7 miliar USD pada 2024. Jumlahnya akan bertambah tiga kali lipat pada 2032 dengan proyeksi 1.847 miliar USD. Ditengah ekonomi global yang semakin tak pasti, kondisi pekerja di sektor ekonomi gig menjadi rentan. Situasi semakin rawan karena banyak negara yang belum mampu mengantisipasi tumbuhnya ekonomi gig melalui regulasi khusus yang mengatur sektor baru itu. Banyak pekerja gig yang berstatus sebagai ”mitra” sehingga tak mendapat hak-hak pekerja pada umumnya, seperti upah minimum, asuransi atau jaminan sosial. Dalam laporan Human Rights Watch, pendapatan bersih pekerja platform di AS jauh di bawah upah minimum semestinya.

Hal serupa dialami pekerja gig di beberapa negara, termasuk Indonesia. Kerentanan ini mendorong pekerja gig dari berbagai belahan dunia menuntut haknya. Selain melakukan aksi dan berserikat, mereka juga mencoba berdialog dengan pemerintah dan perusahaan platform. Di Nigeria, pekerja gig membentukserikat yang terdaftar secara resmi. ”Tujuannya mengakomodasi seluruh pekerja gig, termasuk pengemudi taksi daring Uber, untuk berjuang bersama. Sebelumnya, kami tersebar dimana-mana (tanpa koordinasi),” kata Abiola Nkechi, perwakilan Amalgamated Union of App-based Transporters of Nigeria, di Annemasse, Perancis, Kamis (5/6). Serikat pengemudi berbasis transportasi di Nigeria telah membuka ruang dialog dengan Uber, tapi hasilnya nihil. Dari pengalamannya, Uber menetapkan tarif sepihak tanpa kesepakatan dengan pengemudi. Perusahaan juga dapat membekukan akun pengemudi secara sepihak. ”Kami telah berbicara pada pemerintah untuk meregulasi Uber agar ada intervensi,” tuturnya.

Di Indonesia, organisasi dan serikat pekerja bersatu menekan pemerintah agar berpihak pada mereka. ”Pemerintah perlu tegas terhadap aplikator. Jangan hanya kami yang diperas aplikator, tapi pemerintah diam. Kami kawal terus sampai revisi UU Ketenagakerjaan diketuk palu,” ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Lily Pujiati. Beberapa negara meregulasi platform yang mempekerjakan ”mitra”. Kini para pekerja platform, dari pengemudi taksi dan ojek daring sampai kurir pengantar makanan, mendapat hak-hak dasar sebagai pekerja. Di Swiss, regulasi terbit untuk Uber agar memenuhi hak yang layak bagi pengemudi taksi daringnya. Uber membayar 35 juta franc Swiss atau Rp701,26 miliar dengan kurs Rp 20.036 per franc, tidak termasuk pembayaran langsung ke para pekerja, tapi untuk jaminan hari tua atau pensiun bagi para pengemudi taksi daring Uber. Pemerintah juga mewajibkan Uber memenuhi hak pengemudi taksi daring sebelum mempekerjakan lebih banyak sopir. (Yoga)

BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 yang digelar Minggu (29/6) sukses menjadi magnet pergerakan ekonomi Jakarta. Diikuti 31.000 pelari dari 51 negara, ajang ini hadir dalam tiga kategori, yaitu marathon, half marathon dan 10K. Antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan yang memadati sepanjang rute, menjadikan BTN Jakim 2025 tak sckadar ajang olahraga, tapi juga pemicu geliat ekonomi Jakarta. Suasana makin meriah dengan garis finis yang ditempatkan di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), memberi pengalaman tak terlupakan bagi peserta yang memulai perlombaan dari Silang Barat Monas sejak pukul 04.00 WIB. Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa BTN Jakim2025 tidak hanya milik warga Jakarta, tapi juga menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota dan mancanegara. “Hotel-hotel di sekitaran rute BTN Jakim 2025, semuanya penuh karena para peserta juga membawa keluarga dan teman-temannya untuk menyemangati.

Kehadiran mereka turut menggerakkan transaksi ekonomi di berbagai area di Jakarta, seperti kuliner, pusat perbelanjaan, spat-spot pariwisata dan hiburan lainnya," ungkap Nixon. Ia menyampaikan apresiasi pada Pemprov DKIJakarta, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan masyarakat atas s?ksesnya penyelenggaraan BTN Jakim 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, Pemprov DKI mendukun penuh ajang maraton ini karena Jakarta memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata olahraga, untuk para pelari, juga masyarakat umum yang ingin melihat kemeriahan acara. Dengan adanya keramaian tersebut, ekonomi Jakarta dapat lebih bergerak. "Maraton ini berjalan baik, dengan antusiasme yang luar biasa dan yang tidak diduga, dengan penutupan itu, semua hotel di sepanjang jalan menjadi laku, dan UMKM-nya hidup. Pelaksanaan BTN Jakim 2025 yang diikuti 31.600 pelari menunjukkan bahwa pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan saya harap tahun depan bisa naik kelas. (Yoga)

Kinerja sektor konsumsi pada semester I 2025 masih tertekan, dengan sejumlah emiten besar menunjukkan hasil yang mengecewakan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) dan PT Unilever Tbk (UNVR) diperkirakan mencatat penurunan penjualan masing-masing 6,5% dan 9% yoy pada kuartal II 2025. Menurut Andrianto Saputra, Analis Indo Premier Sekuritas, hal ini mencerminkan tren downtrading—konsumen beralih ke produk lebih terjangkau.

Andrianto menilai margin kotor (GPM) ICBP dan UNVR membaik berkat turunnya harga CPO dan Brent, tapi MYOR dan SIDO menghadapi tekanan marjin akibat mahalnya harga kopi dan kakao. Meski hasil MYOR diprediksi di bawah ekspektasi pada kuartal II, ada peluang pemulihan marjin di semester II berkat tren penurunan harga komoditas. Indo Premier pun mempertahankan rekomendasi netral untuk sektor konsumsi, dengan saran selektif pada saham ICBP dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang dianggap lebih stabil.

Sementara itu, Christy Halim, Analis BRI Danareksa Sekuritas, melihat apresiasi nilai tukar rupiah sekitar 4% sejak puncaknya April 2025 sebagai katalis positif yang bisa menekan biaya impor bahan baku. Program bantuan subsidi upah (BSU) juga dinilai mendukung belanja rumah tangga. Christy memproyeksikan pendapatan sektor konsumer tumbuh 6,4% di 2025, dengan laba inti naik 5,2%, berpotensi menembus 8,7% pada 2026, ditopang efisiensi biaya operasional. Secara valuasi, sektor ini dinilai atraktif dengan PE ratio 12,7 kali, di bawah rerata lima tahunnya. Pilihan utama BRI Danareksa adalah ICBP dengan target harga Rp 14.000 per saham.

Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia mengingatkan risiko ketidakpastian global seperti perang di Timur Tengah yang bisa meningkatkan harga minyak dan memicu volatilitas rupiah. Ia menilai harga barang yang tinggi masih bisa menekan daya beli meski pemerintah telah meluncurkan stimulus.

Sektor konsumsi masih dinilai netral dengan tantangan lemahnya daya beli masyarakat, tekanan harga bahan baku, dan risiko global. Namun, ada peluang perbaikan selektif pada emiten tertentu seperti ICBP, yang diperkirakan mencatat kenaikan penjualan 7,3% yoy pada kuartal II 2025, didorong kenaikan harga jual mi instan dan penurunan harga CPO.

Berbagai proyek besar BUMN mulai menunjukkan geliatnya, salah satunya proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik senilai US$ 5,9 miliar yang dikembangkan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) bersama Indonesia Battery Corporation (IBC) dan konsorsium CATL, yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan menjadi angin segar bagi pendanaan ekspansi BUMN lewat skema monetisasi aset. Menurut Felix Darmawan, Ekonom Panin Sekuritas, Danantara bisa menjadi solusi jangka panjang, tapi prosesnya tidak instan. BUMN dengan kebutuhan belanja modal besar cenderung akan menahan ekspansi sambil menunggu kepastian pendanaan, sehingga masa transisi ini bukan tanpa risiko.

Teguh Hidayat, Pengamat Pasar Modal dan Direktur Avere Investama, mengingatkan belum ada jaminan suntikan dana Danantara akan langsung memperbaiki kinerja BUMN yang masih mencatat rugi atau mendukung proyek-proyek berbiaya besar. Hal ini tercermin pada kinerja saham emiten BUMN yang belum moncer, dengan penggerak utama pasar masih sektor komoditas dan perbankan.

Marolop Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital, menambahkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kinerja saham BUMN sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah, yang kerap dipersepsikan pasar sebagai penekan profitabilitas. Bahkan, tuntutan dividen tinggi dari Danantara bisa menghambat ruang ekspansi BUMN lewat belanja modal.

Meski demikian, Felix melihat saham BUMN masih menarik, dengan prospek kenaikan harga bergantung pada sentimen pasar dan fundamental kuartalan. Teguh pun menilai sektor perbankan dan komoditas seperti BBRI, BBNI, BMRI, INCO, dan PGEO tetap layak dikoleksi oleh investor.

Danantara membuka peluang memperkuat pendanaan BUMN, tapi perlu diantisipasi tantangan transisi, kepastian pendanaan, dan dampaknya terhadap strategi ekspansi, sementara kinerja saham BUMN ke depan masih sangat bergantung pada sentimen, fundamental, dan kebijakan pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aliran dana suap terkait proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara (Sumut) yang bernilai total Rp231,8 miliar. Penyelidikan dilakukan usai operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025, yang menetapkan lima tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dan dua pihak swasta.

Kembalinya TotalEnergies SE, perusahaan multienergi asal Prancis, ke Indonesia dengan mengakuisisi 24,5% hak partisipasi di Blok Migas Bobara di Papua Barat menjadi katalis penting bagi tren positif investasi hulu migas nasional. Meski operator wilayah kerja ini tetap Petronas lewat anak usahanya Petronas Energy Bobara, kolaborasi dengan TotalEnergies diharapkan mempercepat eksplorasi dan membuka peluang kerja sama di blok-blok potensial lainnya di Indonesia timur.

Tren investasi hulu migas Indonesia memang positif dalam lima tahun terakhir dan masih memikat investor global, dengan kembalinya TotalEnergies ke sektor migas nasional menjadi sinyal kepercayaan yang sangat penting. Masuknya TotalEnergies diharapkan memicu minat investor kelas dunia lain untuk berinvestasi di Indonesia.

Sejumlah daerah di Indonesia memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) demi mengakomodasi antusiasme tinggi masyarakat. Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi resmi memperpanjang program ini hingga September 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, Asep Supriatna, menjelaskan bahwa program yang awalnya berakhir Juni 2025 diperpanjang atas arahan gubernur, setelah mencatat lebih dari 2,8 juta kendaraan memanfaatkan pemutihan, termasuk 2 juta kendaraan yang sebelumnya menunggak pada 2024.

Donald Trump kembali ke Gedung Putih, demikian juga kebijakan perdagangan dia yang kian agresif-tarif tinggi, pembatasan investasi yang makin ketat, dan ancaman pemisahan keuangan (decoupling). Namun, di balik retorika keras tersebut, negosiasi terbaru antara AS-China justru mengindikasikan bahwa Beijing kini memiliki keunggulan di sejumlah sektor penting. Pada 11 Juni 2025 do London, AS dan China menyepakati kerangka dagang sementara, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai upaya  temporer untuk meredam ketegangan. Kesepakatan ini mencakup empat poin utama. Pertama, kedua negara menyepakati penyesuaian tarif secara terukur. Kedua, Beijing sepakat kembali mengekspor   mineral tanah langka dan magnet permanen yang sangat penting bagi sektor  teknologi dan pertanian AS. Ketiga, kedua belah pihak berkomitmen untuk sedikit melonggarkan pembatasan ekspor bagi barang-barang nonsensitif, serta memberikan kemudahan mobilitas antar warga. Keempat, dan yang paling rapuh, kesepakatan ini mencakup mekanisme penegakan kepatuhan sementara waktu dengan peninjauan setiap kuartal dan abitrase pihak ketiga bawah pengawasan WTO. Meskipun ini merupakan langkah maju, rinciannya teknisnya masih kabur dan efektivitasnya diragukan. (Yetede)