JAKARTA,ID-Persoalan pupuk bersubsidi di dalam negeri sangat kompleks. Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah adalah masalah distribusi. Satu sisi, sejumlah  petani mengeluhkan pasokan yang tidak mencukupi, namun disisi lain ternyata  pupuk bersubsidi yang ada belum terserap optimal. Karenanya, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh kepada PT Pupuk Indonesia. "Badan Pemerika Keuangan (BPK) perlu melakukan audit secara menyeluruh kepada PT Pupuk Indonesia untuk mencegah  risiko penyelewengan yang mungkin terjadi," kata Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan ketika dihubungi oleh jurnalis B Universe pada Minggu (12/11/2023). Daniel mengungkapkan masalah data dan risiko penyelewengan pupuk bersubsidi akibat maladministrasi  menjadi  hal yang penting untuk segera dibenahi. Data petani penerima pupuk bersubsidi menjadi hal yang pertama harus segera dibenahi. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan, proses aksi korporasi akuisisi bank syariah tidak bakal terkejar  tahun ini karena masih dalam proses. Dengan demikian, proses akuisisi diharapkan bisa terlaksana di kuartal I-2024. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, hingga saaat ini  pihaknya  masih belum mengaku bank mana yang bakal diakuisisi, padahal hanya tersisa waktu satu bulan menuju akhir tahun. Adapun, terdapat dua calon bank syariah yang menjadi incarannya. "Tahun ini mungkin enggak terkejar, kami upayakan sesegera mungkin mungkin,  to be honest kalau bisa kuartal I-2024," ujar Nixon ditemui disela acara BTN Jakarta Run, di Jakarta, Minggu (12/11/2023). Nixon mengungkapkan bahwa saat ini masih dalam proses, terdapat beberapa nama bank syariah   yang sedang di review. "Untuk kami akuisisi jadi vehicle spin off BTN Syariah. Ini tunggu waktu, kasih kami waktu sampaikan ke teman-teman, mudah-mudahan bisa ada yang done," kata Nixon. (Yetede)

PAMEKASAN,ID-Wilayah kerja timur, (east region) operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk yang terdiri atas Jawa Timur, Bali, dan Nusa tenggara (Nusra) berkontribusi sekitar 23% terhadap total pendapatan konsolidasi secara nasional. Khusus di Pulau Madura saja, perseroan memiliki pangsa pasar terbesar dengan melayani total lebih dari 1 juta pelanggan. Saat ini, XL Axiata mempunyai tiga wilayah kerja operasional dan bisnis, yakni bagian barat (west region), pusat (central region), dan barat (east region). Jika east region berkontribusi 23%, pendapatan terbesar secara konsolidasi mencapai 77% masih dikontribusi dari wilayah kerja central region dan east region. Sementara itu, pada 2023 hingga semenster 1, berdasarkan laporan keuangan  yang dipublikasikan, XL Axiata telah membukukan pendapatan secara konsolidari Rp15,78 triliun serta laba bersih yang dinormalisasi Rp658 miliar, masing-masing tumbuh 12% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. (Yetede)

JAKARTA,ID-Emiten BUMN Karya yakni PT PP Tbk (PTPP), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mengincar kontrak baru dari proyek infrastruktur pemerintah tahun anggaran  2024 yang mencapai Rp 422,7 triliun. Perolehan  kontrak dari proyek nasional ini, diharapkan dapat menjadi salah satu kunci pertumbuhan kinerja keempat BUMN karya tersebut. "Kami menargetkan untuk memaksimalkan peluang tersebut sebagai penambah kontrak baru ADHI, sesuai dengan kompetensi dan kapasit yang dimiliki," kata Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Farid Budiyanto kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu. Farid juga menatap optimistis target kontrak baru pada tahun depan, sejalan dengan adanya upaya pemerintah terhadap pembangunan dan pemerataan  infrastruktur melalui peningkatan anggaran infrastruktur 2024. (Yetede) 

Angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah di Indonesia menurun pada tahun ini. Namun, target pemerintah untuk menuju kemiskinan ekstrem 0% masih jauh panggang dari api. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun ini tepatnya Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrem menurun menjadi 1,12% dari tahun 2018 di level 2,6%. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pada Maret tahun ini, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah 1% sebanyak 18 provinsi atau 53% dari total provinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di kisaran 1%-5% sebanyak 14 provinsi, serta jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di atas 5% ada dua provinsi. BPS mencatat prestasi di beberapa provinsi yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstremnya cukup pesat. Tercatat dua provinsi yakni Maluku dan Papua yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem yang sangat cepat yakni dari 10,92% menuju 7,67% pada Maret 2023. Dia menambahkan, beberapa karakteristik rumah tangga miskin ekstrem pada Maret 2023 diantaranya 11,26% dari kepala rumah tangga miskin ekstrem tidak bisa membaca dan menulis. Dengan rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah selama 5,9 tahun. Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, tantangan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ini adalah karena kriteria atau variasi tingkat kemiskinan di daerah sangat beragam.

Kinerja sejumlah emiten pelayaran per September 2023 masih melambat. Ini terlihat dari pendapatan yang mengalami tekanan sehingga berimbas pada bottom line. Misalnya, PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) yang membukukan pendapatan US$ 575,41 juta hingga kuartal III-2023. Ini turun 32,61% secara tahunan. Alhasil, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun 62,90% secara tahunan dari US$ 171,53 juta menjadi US$ 63,62 juta. Pendapatan usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) juga turun 7,76% secara tahunan menjadi US$ 79,31 juta. Sementara laba bersih PSSI merosot sebesar 59,37%. Namun masih ada beberapa emiten yang mencetak pertumbuhan positif. Salah satunya, PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) yang sanggup mencetak laba bersih. Per 30 September 2023, WINS membukukan laba bersih US$ 2,74 juta. Ini berbalik dari rugi bersih US$ 2 juta per kuartal III-2022. Pek Swan Layanto, Investor Relation WINS optimistis kinerja WINS akan lebih kuat sepanjang sisa tahun ini. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) juga bisa mempertahankan pertumbuhan yang solid sepanjang sembilan bulan pertama di 2023. Pendapatan ELPI melonjak 76,22% secara tahunan ke Rp 806,05 miliar. Laba bersih ELPI menembus Rp 146,55 miliar atau melesat 76,58% tahunan dari Rp 82,99 miliar. Efilya Kusumadewi, Direktur Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari menyebut realisasi ini didukung pembaruan beberapa kontrak eksisting dan tambahan kontrak baru. Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas menjelaskan, kenaikan permintaan komoditas di akhir tahun ini bisa mendorong lonjakan harga komoditas. Ini akan berdampak positif bagi emiten pelayaran. Equity Research Associate Samuel Sekuritas Indonesia Daniel Widjaja menyampaikan ada beberapa katalis yang akan mendorong laju emiten pelayaran. Mulai dari normalisasi harga komoditas hingga kenaikan permintaan angkutan komoditas.

Kinerja keuangan PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) merosot di kuartal III 2023. Emiten jasa transportasi ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,46 triliun, turun 25,26% secara tahunan atau  year on year (yoy) dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4,62 triliun. Penurunan pendapatan ini juga berpengaruh pada laba bersih ASSA. Laba bersih ASSA turun 9,9% secara yoy menjadi Rp 118,26 miliar, dibanding periode sama 2022 yang senilai Rp 131,27 miliar. Direktur Utama ASSA, Prodjo Sunarjanto mengatakan, tahun ini ASSA berfokus pada perbaikan bottom line dibandingkan dengan top line. "Penurunan pendapatan ASSA ini seiring dengan penurunan pendapatan Anteraja yang termasuk last mile logistic, karena adanya normalisasi permintaan dari e-commerce," katanya saat dihubungi KONTAN, Sabtu (11/11). Meski terjadi penurunan pendapatan, Prodjo tidak mengoreksi target yang sudah ditetapkan, terutama pada sisi laba bersih. "Targetnya pertumbuhan double digit pada laba bersih dibandingkan tahun lalu," katanya. ASSA optimistis target tercapai lantaran prospek bisnis logistik tetap menjanjikan di masa mendatang. Menurut Prodjo, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dengan biaya logistik bervariasi antara 25%-30% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, peraturan pemerintah juga mendukung rencana perseroan ini untuk meningkatkan konektivitas antar pulau. Oleh karena itu, ASSA melihat pasar yang lebih besar di segmen business to business (B2B). Melalui Cargoshare, ASSA akan terus mengembangkan penggunaan teknologi dalam memperkuat layanannya. Di antaranya melalui Transportation Management System (TMS) untuk mengintegrasikan logistik dari tahap awal (first mile), tahap menengah (mid mile), hingga tahap akhir (last mile). Lewat konsep itu, ASSA mengklaim bisa memberikan layanan one stop solution bagi semua pelanggan logistik ASSA. Upaya ini memang sejalan dengan fokus bisnis ASSA yang menargetkan layanan logistik end-to-end.

Lagi-lagi sektor properti memperoleh pemanis berupa insentif pajak. Penjualan hunian masih diandalkan untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah bayang-bayang pelambatan ekonomi sebagai dampak gejolak geopolitik dan tahun politik di Tanah Air.Instrumen berupa insentif pajak memang jadi satu terobosan mengungkit penjualan properti. Namun, ada aspek lain yang tak boleh dilupakan untuk mendorong penjualan properti yakni hambatan dari aspek faktor perizinan, suku bunga kredit yang melejit, dan uang muka pembelian rumah yang dinilai masih tinggi.Insentif pemerintah diharapkan memperbesar daya serap hunian dan menggenjot mesin pertumbuhan ekonomi yang bertumpu lewat konsumsi masyarakat.

Skema insentif untuk menggerakkan penjualan properti kembali digulirkan pemerintah. Lewat relaksasi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP dan penghapusan biaya administrasi untuk harga hunian tertentu, harapannya mengungkit konsumsi masyarakat. Pada Selasa (24/10) pagi, Presiden Joko Widodo sempat berbagi kisi-kisi mengenai kebijakan ekonomi baru yang bakal digulirkan pemerintah. Bicara dihadapan para investor, Presiden Jokowi mengutarakan niat pemerintah memberikan insentif ke sektor properti. Pilihan insentif ke sektor properti dengan pertimbangan rantai bisnis di sektor tersebut yang panjang. Jika konsumsi properti meningkat, harapannya mengungkit sektor-sektor lainnya yang berimbas pada laju ekonomi. “Intinya kita ingin men-trigger ekonomi dengan memberikan insentif kepada pembangunan perumahan, properti karena dari properti ini punya buntut banyak sekali. [Ada] 114 yang bisa terangkut dalam industri properti, entah genting, semen, batu bata, pasir, semuanya, kayu, semuanya, pintu, kaca, keramik, semuanya bisa membawa mereka ikut naik pertumbuhannya,” ujar Presiden. Sore harinya, selepas rapat terbatas di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkuat pernyataan Presiden Jokowi. Airlangga menyatakan pemerintah menerbitkan kebijakan untuk menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah atau properti di bawah Rp2 miliar. Adapun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah memberi keringanan administrasi berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, skema insentif PPN DTP dan keringanan administrasi lantas diterjemahkan secara teknis. Pemberian insentif PPN DTP mulai berlaku November 2023 dengan ketentuan bagi masyarakat yang membeli rumah seharga Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Hanya saja, pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% hanya untuk harga rumah di bawah Rp2 miliar. 

Dalam situasi serupa, Bank Indonesia juga memberi kelonggaran dari aspek keringanan uang muka atau loan to value (LTV) untuk pembelian properti. Data bank sentral mencatat pertumbuhan KPR/KPA pada 2020 yang hanya 3,4% year-on-year (YoY) saat pandemi Covid-19, langsung melonjak hingga 9,7% YoY pada akhir 2021. Pertumbuhan kembali berlanjut pada akhir 2022 yang mencapai 7,8%. Satu sisi, bank menghadapi situasi yang kurang lebih sama ketika pandemi. Simpanan masyarakat menanjak, satu sisi permintaan kredit sangat terbatas. Alhasil, berbagai insentif yang diberikan untuk mendongkrak pembelian properti, mampu menggeser dana masyarakat untuk membeli rumah. Menurut Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin, dampak insentif PPN DTP sektor properti cukup positif meski secara terbatas terhadap tren kinerja KPR. Melihat mekanisme insentif yang ditetapkan pemerintah, Amin menilai pengaruhnya hanya akan efektif untuk dua segmen pasar. Pertama, kalangan menengah yang segera butuh unit rumah jadi (ready stock) dan terbilang tidak terlalu sensitif terhadap selisih harga. Kedua, kalangan menengah ke atas yang mengincar investasi properti pada tahun depan. Selain itu, mekanisme satu nomor induk kependudukan (NIK) untuk satu unit rumah, tetap melahirkan kompetisi di antara segmen pembeli rumah pertama dan segmen pembeli rumah untuk investasi. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal, hal mutlak dengan adanya pemberian insentif yakni pengaruhnya terhadap beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sektor properti tercatat mempunyai sumbangan besar dalam perekonomian nasional. Kontribusi terhadap PDB sebesar 14%—16%, dan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan sekitar 9,3% atau sebesar Rp185 triliun per tahun. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat kebijakan tersebut sangat positif terhadap masyarakat yang ingin memiliki rumah.