Pemerintahan mendatang menghadapi tantangan berat untuk mengejar dua target besar pembangunan ekonomi yang saling berseberangan, yakni menumbuhkan ekonomi di kisaran 6-7 % sekaligus mengurangi emisi karbon menuju target emisi karbon netral. Dibutuhkan strategi kebijakan drastic untuk mengatasi ”dilema” itu. Indonesia telah memasang target untuk menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country) pada tahun 2045, bertepatan dengan momen ”Indonesia Emas” ketika Indonesia resmi menginjak usia ke-100 tahun. Saat ini Indonesia masih berstatus negara berpendapatan menengah (middle income country). Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia pada tahun 2022 tercatat 4.580 USD, membuat Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas setelah terpeleset menjadi negara berpendapatan menengah bawah akibat pandemic Covid-19.

Untuk bisa menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi harus berada di kisaran 6-7 %. Lebih tepatnya, ekonomi mesti tumbuh 6 % selama 20 tahun atau 7 % selama 17 tahun. Sebagai perbandingan, ekonomi RI saat ini masih tumbuh di kisaran 5 % dan berpotensi melambat di tengah ketidakpastian kondisi global. Teuku Riefky, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEMFEBUI), Jumat (10/11) mengatakan, Indonesia perlu memacu mesin pertumbuhan ekonominya secara masif untuk bisa mencapai level menuju negara maju. Hal itu tidak mudah mengingat Indonesia juga memiliki target mengurangi emisi karbon mencapai posisi emisi bersih (net zero emission) pada 2060, atau lebih cepat. Kajian LPEM FEB UI menunjukkan, dalam dua dekade terakhir, untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil di level 5 % saja, implikasi lingkungan yang dihadapi sudah besar. Pertumbuhan ekonomi masih diiringi praktik deforestasi yang masif, konsumsi batubara yang berlebihan, dan penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan ketentuan baru mengenai batas maksimal suku bunga pinjaman daring, sebagai upaya untuk meminimalkan tingginya risiko terhadap konsumen, sekaligus mendorong penyaluran kredit produktif. Melalui Surat Edaran OJK No 19/SEOJK.05/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, OJK mengatur batas maksimal manfaat ekonomi (bunga) pinjaman daring untuk sektor konsumtif sebesar 0,3 % per hari atau sekitar 109 % per tahun. Manfaat ekonomi tersebut secara bertahap akan diturunkan menjadi 0,2 % per hari pada 2025 dan 0,1 % per hari pada 2026. Di sisi lain, ketentuan penyaluran kredit ke sektor produktif juga berlaku demikian, yakni dimulai 0,1 % pada 2024-2025 dan akan kembali diturunkan menjadi 0,067 % pada 2026. Adapun denda keterlambatan pada tiap-tiap sektor berlaku sesuai dengan besaran bunga yang telah ditentukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, semua ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Terlebih, ekosistem pasar pinjaman daring saat ini masih belum dewasa (mature) atau mapan sehingga memerlukan intervensi dari regulator. ”Kalau ketentuan itu tidak dibuat dengan baik, tata kelolanya tidak bekerja, yang paling dirugikan adalah konsumen. Akan ada predator pricing di situ, ada orang yang dizalimi tingkat bunga, dan sebagainya,” katanya dalam konferensi pers Peluncuran Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028, Jumat (10/11) di Jakarta. (Yoga)

Dua proyek hilirisasi nikel yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sultra molor dari target. Meski diinisiasi sejak 2022, dua proyek dengan investasi puluhan triliun ini masih dalam pengurusan dokumen lingkungan. Investasi di wilayah ini dikhawatirkan tidak akan memenuhi target. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sultra Parinringi mengatakan, di Sultra saat ini ada sejumlah PSN, terutama hilirisasi nikel. Namun, ada dua PSN tidak berjalan sesuai jadwal. ”Ada kawasan industriterpadu PT Nusantara Industri Sejati (NIS) di Motui, Konawe Utara, dan PT Kendari  Kawasan Industri Terpadu (KKIT) di Kendari.

Berdasarkan target, keduanya harusnya sudah jalan dan konstruksi, tetapi sampai sekarang belum ada (fisik),” katanya, Jumat (10/11). Kedua proyek hilirisasi nikel ini dimulai sejak 2022. Kawasan industri di Motui, Konawe Utara, bahkan diresmikan Wapres Ma’ruf Amin. Kedua PSN ini diharapkan menyumbang investasi hingga puluhan triliun rupiah. Dengan status PSN, seharusnya bisa lebih cepat. Sebab, pelaksana mendapatkan berbagai kemudahan, termasuk perizinan. Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada investasi di Sultra. Pada 2023, Sultra ditargetkan menggaet investasi Rp 21,7 triliun, naik dari Rp 18 triliun tahun lalu. Hingga triwulan III-2023, investasi baru 60 % atau sekitar Rp 15 triliun. (Yoga)

Kebebasan finansial adalah momen kehidupan yang ingin diraih oleh banyak pekerja. Selepas sekolah maupun kuliah, biasanya di usia 22 tahun seseorang mulai bekerja untuk mendapatkan penghasilan hingga tiba masa purnabakti yang di berbagai kantor dan lembaga bervariasi antara usia 55 tahun dan 60 tahun. Penelitian Columbia University Mailman School of Public Health tentang kaitan penghasilan dan kesehatan otak, menemukan bahwa jumlah penghasilan yang dikelola selama masa produktif akan berpengaruh terhadap percepatan hilang ingatan di masa tua. Maka perlu diketahui apa saja kesalahan keuangan yang mungkin dilakukan di masa produktif agar tidak berulang.

Pertama, tidak membuka diri untuk membuka keran penghasilan lain. Pengelolaan keuangan di masa produktif memiliki beberapa dimensi. Jumlah penghasilan tentu saja menjadi faktor penentu. Penerima upah rendah yang berkelanjutan mengalami penurunan memori yang jauh lebih cepat di usia yang lebih tua. Solusinya adalah fokus pada peningkatan kapasitas diri sepanjang hidup, terutama di awal masa bekerja. Kedua, memiliki gaya hidup yang berlebihan. Seseorang tidak akan memiliki masalah di masa produktifnya, tetapi sangat berbahaya saat menjelang pensiun kelak. Solusinya adalah melakukan pembagian alokasi penghasilan minimal untuk 3 hal, yaitu pos biaya hidup (living), pos tabungan (saving), dan pos gaya hidup (playing).

Ketiga, berinvestasi tanpa ilmu. Fenomena ingin mem eroleh imbal hasil investasi tinggi dalam waktu singkat semakin marak sejak munculnya opsi berinvestasi di aset kripto. Bahkan, tidak sedikit pekerja usia produktif yang terjebak dengan penawaran trading yang ternyata investasi bodong. Solusinya adalah literasi sebelum inklusi. Ragam asset investasi yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan sebaiknya dipelajari dalam hal potensi keuntungan serta potensi risiko yang menyertainya. (Yoga)

Transaksi saham masih mendominasi nilai transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sepanjang tahun 2023, total nilai transaksi di BEI mencapai  Rp 2.179,63 triliun per Jumat (10/11). Transaksi saham di seluruh pasar berkontribusi paling besar senilai Rp 1.826,43 triliun. Menyusul transaksi waran menjadi kontributor terbesar kedua yang mencapai Rp 7,38 triliun. Ini cuma 0,57% dari seluruh total transaksi BEI.  Sementara waran terstruktur hanya mencapai sekitar Rp 572,86 miliar. Di kategori derivatif, BEI juga memiliki empat produk, yaitu  IDX LQ45 Futures, IDX30 Futures, Indonesia Government Bond Futures dan Basket Bond Futures. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik menuturkan untuk menggenjot transaksi di pasar waran terstruktur hingga derivatif, ke depan BEI akan menggencarkan sosialisasi. Nah, agar mendorong pasar keuangan derivatif, BEI tengah mengodok produk baru yaitu single stock future. Secara sederhana, single stock futures merupakan saham tunggal yang dijadikan kontrak derivatif. Ada dua kontrak yang dapat diikuti oleh kalangan investor. Pertama kontrak beli (long) dan kontrak jual (short). Biasanya kontrak long bisa diambil ketika pasar berpotensi bullish. Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi melihat, minimnya nilai transaksi di pasar derivatif mengindikasi, produk-produk tersebut kurang diminati oleh investor lokal maupun asing. Ada beberapa penyebab. Pertama,  investor ritel belum familiar dengan produk turunan seperti futures, ETF hingga produk waran tersruktur karena kurangnya sosialisasi. "Kedua, tingginya risiko yang melekat pada produk futures, ETF dan waran terstruktur karena bersifat leverage," kata Reza. Arjun Ajwani, Research Analyst Infovesta Kapital Advisori menilai, rendahnya likuiditas produk tersebut,  selain saham di pasar reguler, bukan  fenomena yang baru di pasar modal. 

Menjelang pemilihan umum (pemilu), isu kenaikan upah dan upah layak menjadi komoditas dagangan para politisi. Di luar kepentingan lima tahunan, saban tahun penetapan upah selalu memicu polemik di kalangan buruh juga pengusaha. Pengusaha keberatan kenaikan upah yang tinggi karena kondisi pasar masih fluktuatif dan pertumbuhan ekonomi pun cenderung melambat. Tak pelak, upah buruh tinggi menjadi dalih bagi pengusaha untuk efisiensi hingga berujung pemutusan hubungan kerja (PHK). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyatakan, revisi PP sedang dalam proses. Ia berharap, akan segera terbit dalam waktu dekat. "Ditunggu saja," ujar dia kepada KONTAN, Jumat (10/11). Alhasil, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Agus Dermawan mengungkapkan, belum ada pembahasan UMP 2024. "Masih menunggu finalisasi revisi PP 36/2021," kata dia kepada KONTAN kemarin. Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak revisi PP 36/2021. Alasannya perubahan beleid pengupahan yang notabene merupakan aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang telah menjadi UU No. 6/ 2023, tidak sesuai harapan buruh. Berbeda, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengusulkan kenaikan upah minimum buruh tahun depan cukup 7%-10%. "Usulan kami 10 %," sebutnya kepada KONTAN.

Pemerintah sudah  menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok masing-masing sebesar 10% pada tahun 2023 dan tahun 2024. Namun, berbagai pihak meragukan penerapan kembali kenaikan cukai rokok pada tahun depan. Di satu sisi, harapannya, kenaikan cukai rokok bisa menurunkan prevalensi perokok anak. Di sisi lain, ini menjadi pukulan bagi industri tembakau dalam negeri. Sementara berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), kenaikan tarif cukai rokok tahun ini juga belum mampu mendongkrak setoran ke kas negara. Pasalnya, realisasi penerimaan cukai rokok hingga September 2023 turun 5,37% year on year (yoy) menjadi Rp 144,84 triliun. Sedangkan tarif rata-rata tertimbang sepanjang enam bulan pertama tahun ini hanya naik 1% yoy. Angka kenaikan ini jauh lebih rendah dibanding tarif normatif yang naik mencapai 10% yoy. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, kenaikan cukai rokok akan berdampak ke inflasi dan penurunan produksi rokok. Ujungnya, akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri rokok lantaran produksi akan terhambat. "Bagi petani tembakau, pekerja di sektor tembakau, pasti mengalami dampak negatif," ungkapnya kepada KONTAN, Jumat (10/11). Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta,Achmad Nur Hidayat menyebutkan, rencana kenaikan cukai rokok di tahun depan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani tembakau di Indonesia, yang jumlahnya mencapai kurang lebih enam juta orang. Ini jelas bukan angka yang kecil.

Harga saham emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu sedang menggila, Bahkan, seluruh saham emiten Grup Barito menjadi penggerak (top movers) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak awal tahun. Salah satunya saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Meski baru melantai, BREN menjadi saham top movers bagi IHSG, dengan penguatan 569,9% sejak awal tahun. Kemarin, BREN memiliki nilai kapitalisasi pasar (market cap) Rp 699,03 triliun, dan berada di peringkat ketiga setelah BBCA dan BBRI. Penghentian sementara perdagangan saham BREN dilakukan BEI di pasar reguler dan pasar tunai. Tujuannya, memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasi di saham BREN. Selain BREN, saham Prajogo Pangestu lain yang juga menguat gila-gilaan adalah PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Lonjakan harga CUAN juga membuat saham ini terkena suspensi mulai sesi I perdagangan 10 November 2023 sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut. Kenaikan saham BREN dan CUAN juga diikuti saham emiten Grup Barito lain, yakni Barito Pacific (BRPT) dan PT Chandra Asri Petrochemical (TPIA). Saham TPIA sempat menguat 8,44% ke level Rp 3.210 di awal perdagangan Jumat (10/11).  Ini  level tertinggi sepanjang masa alias all time high saham TPIA sejak melantai di BEI  Mei 2008. Head of Business Development FAC Sekuritas, Kenji Putera Tjahaja menilai, kenaikan saham-saham Grup Barito tidak terlepas dari respons positif pasar  terhadap emiten-emiten Grup Barito yang terakhir melakukan IPO, seperti BREN. Analis Samuel Sekuritas, Yosua Zisokhi menilai, BREN memiliki kinerja keuangan yang stabil dan saat ini telah memegang beberapa kontrak penjualan jangka panjang. Samuel Sekuritas memperkirakan, BREN akan menghasilkan pendapatan US$ 643 juta pada 2024 yang berkontribusi terhadap 22,5% dari pendapatan BRPT.   BREN diperkirakan menghasilkan EBITDA sebesar US$ 503 juta yang akan menyumbang 68% dari total EBITDA BRPT pada 2024.

Satu lagi emiten di sektor kesehatan bergabung di pasar modal tahun ini. Perusahaan itu adalah PT Ikapharmindo Putramas Tbk yang resmi mencatatkan saham perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (8/11) lalu. Bisnis obat-obatan resep atau farmasi merupakan segmen penunjang usaha Ikapharmindo. Hingga akhirnya, IKPM sukses meluncurkan obat batuk Ikadryl di tahun 1990. Kemudian berlanjut peluncuran merek obat-obatan lain, seperti Phenytoin injeksi dan Lactulax. Sebut saja produk perlengkapan bayi merek Baby Huki merupakan salah satu produk dari Ikapharmindo. Sementara produk perawatan rambut perusahaan ini yang terkenal luas adalah merek NR. Manajemen IKPM menyadari peluang bisnis yang lebih besar dari industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Itu pula yang menjadi tujuan mereka menambah modal lewat IPO untuk perluasan pabrik Huki di Sumedang, Jawa Barat. "Sesuai dengan yang kami sampaikan kepada BEI dan juga OJK, memang kami ada rencana melakukan ekspansi perluasan pabrik yang ada di Sumedang," ujar Direktur PT Ikapharmindo Putramas Tbk, Kartono dalam seremoni pencatatan IPO, Rabu (8//11). Rencananya sekitar 50% dana IPO akan digunakan IKPM untuk belanja modal . Rinciannya sekitar 66,67% untuk renovasi gedung pabrik di Jawa Barat itu. Sisanya untuk pembelian mesin. Kartono mengatakan, target konstruksi pabrik yang menjalankan bisnis PKRT di Sumedang diharapkan bisa selesai di tahun depan. Perluasan ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi di tahun 2024. Kartono mengungkapkan, kinerja produk-produk farmasi IKPM baru menyesuaikan kembali kondisi setelah lonjakan penjualan selama pandemi Covid-19. Selama periode genting tersebut, masyarakat banyak memborong vitamin dan suplemen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memangkas bunga dan biaya lain yang dikenakan ke nasabah di pinjaman online (pinjol). Beleid OJK terbaru mengharuskan bunga maksimum pinjol turun. Penurunan dilakukan secara bertahap. Bunga maksimum pinjaman konsumtif turun jadi 0,3% per hari mulai 1 Januari 2024. Per 1 Januari 2026, besaran bunga pinjaman konsumtif harus jadi 0,1%. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan (PVML) OJK Agusman mengatakan, OJK tak bisa langsung menurunkan bunga karena akan menggangu kinerja fintech lending. Beleid baru juga mengatur denda keterlambatan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum di perjanjian. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendukung keputusan OJK. "Harus dijalankan karena sudah sesuai dengan POJK yang berlaku," ujar Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala. Head of Marketing PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) Gian Carlo Binti berpendapat, aturan baru ini akan membuat fintech lending jadi lebih terjangkau bagi konsumen dan pemilik usaha. Sedang Group CEO Akselerasi Usaha Indonesia Ivan Nikolas menilai aturan baru ini memberatkan industri. "Pinjaman produktif fintech lending tidak menggunakan agunan fixed asset, sehingga risikonya berbeda. Bunga 0,067% per hari akan menutup penyaluran pinjaman produktif ke borrower UMKM," ujar dia.