OJK telah menerbitkan Surat Edaran No. 19/2023 yang membatasi peminjam hanya boleh meminjam dana dari maksimal tiga platform pinjol saja. Namun, menjelang Pemilu di mana kebutuhan keuangan meningkat bagi orang-orang tertentu, tiga platform pinjol tetap bisa menjadi harapan atau bahkan primadona tetapi dengan kemungkinan risiko kegagalan yang cukup besar. Pinjaman online atau pinjol mengingatkan kita pada sejarah awal perkembangan toko online di Indonesia menjelang akhir 2000-an. Pada saat itu, antara pembayaran pesanan dan pengiriman barang adalah suatu perjudian besar. Apabila pemilik toko online mengirim pesanan tanpa adanya pembayaran, maka besar kemungkinan barang dikirim, tetapi uang tidak terbayarkan. Sedangkan jika pembeli melakukan pembayaran sebelum barang diterima, maka besar pula kemungkinan uang ditransfer, tetapi barang tak kunjung datang. Dompet bersama yang digagas di Forum Jual Beli Kaskus dan akhirnya menjadi cara mengelola pembayaran di berbagai layanan e-marketplace, ternyata menjadi jawabannya. Terdapat entitas perantara yang kemudian muncul menjadi penengah keputusan final atas pengiriman dana dari konsumen ke penjual, berdasarkan bukti barang telah diterima konsumen atau kemudian berkembang menjadi data elektronik berupa status pengiriman dari layanan kurir. Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi bahkan menyampaikan adanya tren orang sengaja meminjam di pinjol tetapi dengan rencana tidak membayar. Terlebih lagi ketika mereka tahu pinjol tersebut tidak tercatat di OJK. Di sisi lain, terdapat juga kasus bunuh diri akibat pinjaman online karena merasa tertekan, atau bahkan terancam. 

Jika peminjam tergolong unbankable karena memang tidak memiliki penghasilan yang memadai, bukankah pengembalian pinjaman hanya mimpi di siang bolong? Untuk itu dibutuhkan modifikasi atau adaptasi seperti yang terjadi pada transaksi masa lalu e-commerce di Indonesia. Meskipun penyaluran pinjaman naik dari waktu ke waktu, kinerja dan prestasi pinjol atau jenis lainnya seperti P2P lending bukan semata-mata pada nilai yang dikumpulkan maupun disalurkan ke peminjam, tetapi utamanya terletak pada nilai keberhasilan pengembalian pinjaman yang berdampak pada kelancaran pemberian pinjaman ataupun penyediaan dana pinjaman dari investor. Di sisi lain, dibutuhkan pula dana segar dan cepat bagi orang-orang yang unbankable dengan tujuan strategis dan produktif. Kelemahan dalam mekanisme pinjol seperti ketergantungan pada informasi di dalam data Kartu Tanda Penduduk terutama yang tanpa batas kedaluwarsa tidak dapat menjamin dan menyelesaikan keberadaan peminjam sesungguhnya. Jika peminjam tinggal di tempat yang berpindah-pindah bahkan seringkali tidak terkait dengan lokasi asalnya, tentu kerepotannya sangat tinggi. Alih-alih melakukan tindakan saat kredit macet, penyelenggara pinjol perlu melakukan validasi terlebih dahulu secara cepat terkait kesamaan alamat yang didaftarkan dengan keberadaan peminjam sesungguhnya. Kolaborasi perlu dilakukan dengan pihak-pihak penyedia layanan jasa keuangan yang diijinkan oleh OJK. Namun, jika awalnya peminjam tidak punya niatan tidak membayar, mekanisme ini dapat menjaga dirinya dari depresi atau bahkan bunuh diri akibat tertekan oleh bengkaknya hutang maupun komunikasi dari penyelenggara pinjol. Tidak kalah pentingnya, kecepatan dan kemudahan dalam memproses pinjaman yang menjadi ciri khas pinjol dalam disrupsi teknologi keuangan jangan sampai hilang. Harapannya seperti halnya transaksi di e-commerce saat ini, pinjol dapat tersalurkan dengan baik ke masyarakat dengan meminimalkan potensi kredit macet yang menyandera kedua belah pihak.

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co memproyeksikan produksi gula pada 2024 bisa mencapai 978.832 ton seiring dengan potensi dan upaya efisiensi yang dilakukan perusahaan. Direktur Utama SGN, Aris Toharisman mengatakan bahwa untuk produksi gula SGN tahun ini berhasil mencapai 750.268 ton atau sekitar 33% dari total produksi gula nasional sebesar 2,271 juta ton dengan rerata rendemen nasional 7,32%. Dia menjelaskan bahwa 4 PG tersebut a.l adalah PG Takalar dengan rendemen sebesar 8,46%, PG Pradjekan dengan rendemen sebesar 8,36%, PG Wonolangan dengan rendemen sebesar 8,02%, dan PG Gempolkrep dengan rendemen 8,01%. Menurutnya, produksi gula tahun ini sangat bagus karena dampak musim kekeringan atau El Nino yang mendongkrak produktivitas tanaman tebu dengan maksimal. Selain karena faktor iklim, imbuhnya, SGN juga menjalankan strategi pada musim giling 2023 yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil yang mampu mengedukasi petani untuk memperbaiki kualitas tebunya, baik saat budi daya maupun panen. “Ke depan SGN berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan petani, membantu pendanaan melalui sinergi BUMN dengan Himbara, dan memperluas pelaksanaan program Makmur bersama PT Petrokimia dalam pemenuhan pupuk bagi petani,” katanya.

Dampak perubahan iklim di berbagai belahan dunia terlihat nyata dalam wujud gelombang panas, kekeringan, kebakaran hutan, badai, dan banjir. Dunia tidak bisa memitigasi bencana yang diakibatkan perubahan iklim tanpa mengatasi akar penyebabnya, yakni ketergantungan terhadap energi atau bahan bakar fosil, yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah besar saat dibakar. Emisi ini memerangkap panas di atmosfer yang memicu suhu bumi meningkat dari waktu ke waktu. Program Lingkungan PBB (United Nations for Environment Program/UNEP) mencatat, 90 % karbon dioksida global berasal dari bahan bakar fosil.

Sayangnya, komitmen dan ambisi dunia dalam mewujudkan target karbon netral bertolak belakang dengan fakta yang menunjukkan bahwa produksi batubara, minyak, dan gas di berbagai belahan dunia masih terjadi secara masif. Dalam laporan Kesenjangan Produksi (Production Gap) 2023 yang dirilis UNEP, November ini, terungkap adanya ketidaksesuaian antara produksi batubara, minyak, dan gas di 20 negara produsen utama, termasuk Indonesia, dengan batasan produksi global yang sesuai target Perjanjian Paris. Kesenjangan produksi bahan bakar fosil penghasil emisi karbon per tahun 2030 diproyeksi akan 110 % lebih banyak dibandingkan yang seharusnya.

UNEP menyoroti Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki ketergantungan ekonomi sangat tinggi terhadap sumber energi fosil, di mana industri minyak dan gas berkontribusi hingga 12 % terhadap PDB. Di samping itu, In- donesia juga  masih tercatat aktif sebagai eksportir batubara terbesar ketiga dunia. Akibat kebijakan energi dari banyak  negara, ada potensi peningkatan produksi batubara global hingga 2030 serta produksi minyak bumi dan gas global hingga 2050. Masih adanya kesenjangan produksi energi fosil secara global menunjukkan ambisi dunia dalam mengurangi emisi karbon dioksida hingga titik netral tidak sejalan dengan komitmen setiap negara dalam bertransisi energi. (Yoga)

Kebijakan upah minimum yang akan ditetapkan dalam seminggu ke depan turut menentukan nasib laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024. Di tengah potensi pelemahan ekspor yang berlanjut serta investasi yang ”wait and see”, konsumsi kelas menengah bergaji upah minimum provinsi menjadi  andalan menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5 %. Akibat ketidakpastian kondisi ekonomi global yang menjadi-jadi, ”mesin” eksternal pendorong utama ekonomi seperti ekspor dan investasi asing belakangan ini tidak bisa terlalu diandalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pada saat seperti itu, ekonomi hampir sepenuhnya bergantung pada mesin internal, yaitu konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat.

Sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) selalu berkisar 51-57 $. Terakhir, pada triwulan III-2023, konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 52,62 % terhadap PDB. Kemenaker sudah mengeluarkan aturan terbaru yang memastikan adanya kenaikan upah minimum tahun depan, seperti tertuang dalam PP No 51 Tahun 2023. Sampai detik ini, formula kenaikan upah yang terkandung dalam aturan baru itu masih diperdebatkan kalangan pekerja dan pengusaha. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, Senin (13/11) mengatakan, kenaikan UMP dan UMK berdampak signifikan pada laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, geliat konsumsi selama ini memang bergantung pada masyarakat berpenghasilan menengah yang pendapatannya stabil dan rutin. (Yoga)

Kontribusi serapan tenaga kerja sektor industri pengolahan atau manufaktur per Agustus 2023 menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini berarti laju serapan tenaga kerja industri pengolahan  lebih lambat ketimbang sejumlah sektor ekonomi lainnya. Mengutip data BPS, porsi serapan tenaga kerja industri pengolahan pada Agustus 2023 sebesar 13,83 % dari total jumlah penduduk bekerja. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 14,17 %. Pada Agustus 2023, jumlah penduduk bekerja 139,85 juta orang. Adapun pada Agustus 2022 jumlahnya sebanyak 135,30 juta orang. Jumlah tenaga kerja industri pengolahan selama periode tersebut juga bertambah sekitar 180.000 orang.

”Jumlah serapan tenaga kerja bertambah, tetapi kontribusinya malah menurun. Berarti laju serapan tenaga kerja sektor industri pengolahan kalah cepat dibandingkan dengan sektor lain,” ujar Head of Center of Industry, Trade, Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Senin (13/11). Ia menambahkan, jika dilihat lebih detail, porsi serapan tenaga kerja melaju lebih cepat di berbagai sektor jasa. Sektor akomodasi dan makanan minuman pada Agustus 2023 berkontribusi menyerap tenaga kerja 7,71 %, meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu yang  sebesar 7,1 %. Andry menjelaskan, apabila dilihat dengan perspektif yang lebih luas, ini merupakan bagian dari gejala deindustrialisasi. Artinya, peran industri pengolahan dalam struktur perekonomian Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan sektor jasa. (Yoga)

Guru Besar Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Prof Judy Retti B Witono mengungkapkan bahwa maggot memiliki potensi dan dapat digunakan sebagai solusi efektif dalam mengatasi masalah sampah organik. Hal tersebut disampaikan Prof. Judy dalam Presentasi Kunci “Pengolahan Limbah Organik Melalui Budidaya Maggot”, Sabtu (4/11). Prof Judy menjelaskan secara terperinci bagaimana maggot, dalam bentuk larva lalat tentara hitam, mampu mengolah sampah organik dengan efisien.  Prof Judy juga menyampaikan urgensi pengelolaan sampah organik melalui budi daya maggot sebagai solusi terhadap permasalahan yang semakin memprihatinkan.

Dalam pemaparannya, Prof Judy menyoroti masalah penumpukan sampah organic yang mencapai lebih dari 50 % total sampah yang saat ini hanya dibuang begitu saja. Prof Judy menggarisbawahi urgensi untuk memahami mengapa pembudidayaan maggot sangat penting dalam menangani masalah ini. “Maggot menjadi solusi yang tak hanya penting, tetapi juga mendesak dalam menangani masalah sampah organic yang masih banyak diabaikan atau hanya ditumpuk di tempat pembuangan sampah,” ujar Prof Judy.

 “Sampah organik, ketika terfermentasi, menghasilkan gas metana yang tak hanya berdampak pada polusi saat ini, tetapi juga akan berdampak padaefek rumah kaca pada masa depan,” ucapnya. Ia menekankan bahwa penanganan limbah organik dengan maggot dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya membiarkannya membusuk atau dibuang begitu saja. “Maggot bisa digunakan sebagai sarana pengelolaan sampah yang lebih ekonomis dan efisien,” tuturnya. Budi daya maggot tidak hanya menangani sampah organik, tetapi juga membuka potensi penggunaan hasilnya untuk berbagai keperluan, mulai dari pakan ternak, produk kimia, hingga produk kosmetik. Dengan demikian, budi daya maggot menjadi solusi holistis dalam mengelola sampah organik sambil memberikan manfaat yang lebih luas. (Yoga)

JAKARTA,ID-Perbedaan margin harga antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi berpotensi diselewengkan oleh pihak-pihak yang sepatutnya tidak mendapat pupuk bersubsidi, seperti petani dengan lahan besar hingga korporasi perkebunan. Hal inilah yang menjadi penyebab karut marut  penyaluran pupuk bersubsidi yang kerap dinilai tak tepat sasaran. "Ada suatu peluang yang cukup besar pupuk yang disubsidi ini istilahnya 'merembes' ya, sebelum dia sampai ke yang ditargetkan, dia (pupuk subsidi, red), itu bisa atau berpeluang untuk 'merembes' untuk yang tidak subsidi," ujar Rektor Perbanas Institute Jakarta yang juga Ketua Komtab Ketahanan Pangan kadin Indonesia Hermanto Siregar kepada Beritasatu.com, Senin (13/11/2023). Ia menambahakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai target terjadi karena pendataan yang kurang rinci. (Yetede)